Wakil Presiden AS Mike Pence yang Anti-Kebebasan

    342

    Michael Richard Pence adalah wakil Presiden AS yang ke-48. Pence adalah mantan anggota Kongres (DPR-nya AS) sejak tahun 2000, kemudian di tahun 2013 terpilih menjadi Gubernur Negara Bagian Indiana. Sebelum dipilih Donald Trump di bulan Juli 2016 untuk menjadi kandidat wapresnya, di saat ia masih berkampanye untuk masa jabatan keduanya di Indiana, banyak dari kita yang belum mengenal siapa itu Pence.

    Trump memilih Pence lebih karena ia membutuhkan seseorang yang dekat dengan dedengkot Partai Republik. Visi dan misi Trump memang jauh lebih konservatif dari Hilary Clinton, tetapi Trump bukanlah kaum konservatif “tea party” yang menguasai Partai Republik. Trump butuh Pence untuk memastikan dukungan mereka. Untuk itu, menarik untuk kita membahas bagaimana Mike Pence berperan dalam kebijakan-kebijakan anti-kebebasan yang nantinya akan dibuat oleh Presiden Trump.

     

    Isu LGBT dan Aborsi

    Pence sendiri secara personal terlihat sangat tenang dan selalu berhati-hati dalam setiap penampilan dan ucapannya di publik. Sangat kontras dengan Trump yang selalu muncul dengan ide-ide nyeleneh. Ketenangan yang ditunjukkannya ketika debat kandidat wapres menghadapi Tim Kaine membuatnya memenangi debat tersebut. Pence yang punya pengalaman sebagai host talk show acara radio di tahun 1990-an terlihat sangat menguasai panggung, dengan jawaban yang tertata dan sangat terukur. Sangat tipikal politisi konservatif di AS.

    Pence sendiri memiliki pemahaman konservatif garis keras yang biasanya sangat anti-kebebasan, ditambah dengan religiusitasnya yang sangat tinggi sebagai seorang penganut Kristen. Hal ini terlihat ketika tahun 2015, sebagai Gubernur Indiana, Pence menandatangani Religious Freedom Restoration Act yang memungkinkan terjadinya diskriminasi terhadap kaum LGBT di Indiana. Saat masih di Kongres, di tahun 2006 Pence memilih YA dalam dalam pemungutan suara untuk meloloskan aturan terkait definisi pernikahan, yang mana definisi pernikahan adalah antara laki-laki dengan perempuan.

    Setahun setelahnya, Pence memilih TIDAK terkait aturan tentang pelarangan diskriminasi pekerjaan berdasarkan orientasi seksual Pence dalam berbagai kesempatan mengatakan pernikahan sesama jenis akan mengarah pada keruntuhan sosial, serta mencegah kaum gay menikah tidaklah menyimpang, tetapi hanya sekedar menuruti kehendak Tuhan. Ia pun mendukung terapi perubahan (conversion therapy) untuk kaum LGBT.

    Terkait kasus aborsi, pandangan Pence terlihat sangat Republiken, alias pro-life. Ia memilih YA dalam isu pelarangan dana federal untuk kesehatan yang di dalamnya termasuk dana untuk membantu proses aborsi. Sikap yang sama ia tunjukan untuk pelarangan aborsi, kecuali untuk menyelamatkan nyawa sang ibu.

    Ia juga mendukung pelarangan untuk mendanai program perencanaan keluarga (family planning). Sebagai Gubernur, beberapa bulan sebelum dipilih Trump sebagai kandidat wapres, Pence menandatangani RUU (bill) yang membatasi akses bagi perempuan untuk melakukan aborsi. Sikap-sikap yang konsisten dengan sikap pro-life ala Partai Republik yang menentang kebebasan perempuan untuk menentukan sikapnya sendiri (pro-choice).

     

    Isu Imigrasi dan Kebijakan Luar Negeri

    Imigrasi menjadi hal penting bagi pemerintahan Trump. Ini karena berkali-kali dalam kampanyenya isu soal pelarangan imigran Muslim masuk ke AS, maupun kewajiban bagi Muslim AS untuk mendaftar dan nantinya mempunyai identitas khusus, disampaikan olehnya. Selain itu, pembuatan tembok di sekeliling perbatasan dengan Meksiko juga menjadi rencana Trump terkait masalah imigrasi.

    Pence dalam sejarahnya di Kongres AS pernah memilih YA terkait aturan yang memperluas aturan tentang izin tinggal imigran di tahun 2001. Ia pun bersikap sama terkait kebijakan pembangunan pagar sepanjang perbatasan Meksiko melalui Secure Fence Act tahun 2006 yang ditandatangani Presiden George W. Bush.

    Dalam kampanyenya, Pence menyuarakan kebijakan yang lebih fokus pada keamanan perbatasan dan memulangkan para imigran ilegal, terutama yang melakukan tindak kriminal. Karena itu, ia menentang upaya pemberian amnesti bagi orang asing yang datang ke AS tanpa izin. Ia juga mendukung adanya kebijakan untuk tidak memberikan subsidi kesehatan dan dana bagi imigran ilegal.

    Di awal tahun 2016, saat masih menjabat Gubernur, ia menolak rencana untuk memindahkan pengungsi Suriah ke negara bagiannya. Pence bahkan menentang Undang-Undang Pengungsi AS tahun 1980 dengan menganggap bahwa penempatan pengungsi Suriah di Indiana berpotensi membahayakan penduduk Indiana karena para teroris bisa saja menyamar sebagai pengungsi.

    Untuk isi kebijakan luar negeri, Pence setali tiga uang dengan Trump. Pence pernah menjabat di Komite Luar Negeri Kongres, di mana ia mendukung tindakan interogasi yang keras terhadap tahanan di penjara Guantanamo. Interogasi yang tentunya tidak peduli dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

    Pence juga dikenal sebagai pendukung kuat Israel, seperti halnya Trump yang dekat dengan PM Israel Benjamin Netanyahu. Sebuah negara yang selama ini dikenal mengekang kebebasan rakyat Palestina untuk merdeka.

    Berhubungan dengan isu Iran, Pence merupakan Republikan yang menentang keras kesepakatan Nuklir antara AS dengan Iran yang berujung pada pencabutan sanksi ekonomi terhadap Teheran. Pence juga menyuarakan agar militer AS diperkuat demi menghadapi tantangan global, terutama terorisme. Ia mengatakan negara lain menghormati kekuatan, bukan kelemahan.

     

    Lebih Keras dari Trump

    Melihat track record Pence selama ini yang dikenal sebagai konservatif garis keras, penulis berpendapat bahwa Trump akan sangat bergantung terhadap peran Pence dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan anti-kebebasannya. Menjadi Presiden AS tidak serta merta membuat Trump mudah membuat sebuah aturan atau meloloskan undang-undang tentang masalah tertentu. Variabel pertimbangan lembaga legislatif juga sangat menentukan.

    Trump butuh figur berpengalaman (yang konservatif) untuk menjembatani kepentingannya dengan kepentingan legislatif (Kongres dan Senat). Mantan Presiden Obama saja menunjuk Joe Biden yang sudah ada di Senat sejak tahun 1972 untuk menjadi wapresnya agar kebijakan dibuat presiden sejalan dengan kepentingan-kepentingan yang ada di legislatif.

    Apalagi, Trump bukanlah seorang Republikan seperti halnya Pence. Banyak kebijakan kontroversial yang dikemukakan Trump ketika kampanye yang berseberangan dengan kebijakan partai, yang kini mayoritas di legislatif. Pence akan memainkan peran penting sebagai liason bagi pemerintahan Trump, karena efektifnya sebuah kebijakan sangat terkait pada persetujuan legislatif. Untuk itu dibutuhkan orang yang keras, yang selama ini dikenal konsisten dengan isu-isu konservatif.

    Saya memprediksi Pence akan menjadi lebih keras dari Trump, terutama untuk empat isu diatas. Ini karena Pence sudah mengimplementasikan isu-isu tersebut selama karir politiknya di Washington, sementara Trump masih sebatas retorika. Secara umum, hampir semua rencana kebijakan Trump sejalan dengan apa yang Pence sudah lakukan selama ini,

    Sebelum Trump menentang LGBT dan aborsi, Pence bahkan sudah membuat undang-undang terkait isu tersebut. Pence juga sudah voted untuk pembangunan pagar di Meksiko untuk mencegah masuknya imigran ilegal. Ia pun selalu berkomitmen pada pertalian hubungan erat antara AS dengan Israel. Dua isu terakhir ini sudah diimplementasikan Pence jauh sebelum Trump bahkan berpikir untuk mencalonkan diri.

    Terakhir, terkait perdebatan tentang perintah eksekutif Trump yang melarang warga dari 7 negara mayoritas Muslim untuk masuk ke AS, bisa jadi adalah ide Pence dari awal. Terbukti Pence selama ini sudah mampu menerapkan aturan-aturan yang mirip, saat masih sebagai anggota Kongres dan Gubernur. Di masa depan, ditakutkan Pence akan menjadi lebih frontal untuk mewujudkan kebijakan sejenis, tentunya dengan bantuan Trump sebagai presidennya.