Usaha Relawan yang Terhambat Birokrasi Negara

182

Ketika kita yang di Jakarta mengeluh kurangnya infrastruktur transportasi di Ibu Kota, kita bahkan tidak bisa membayangkan betapa sulitnya kehidupan mereka yang hidup di wilayah terpencil dari Republik ini, seperti anak-anak yang harus menyeberangi derasnya aliran sungai dengan menggunakan jembatan tali rusak yang berbahaya, hanya untuk bisa pergi ke sekolah.

Potret seperti inilah yang membawa warga negara Swis, Toni Ruttiman ke Indonesia tiga tahun lalu. Tersentuh dengan keadaan mereka yang harus bergantung pada jembatan reyot seperti ini, membuatnya berusaha datang ke negara kita sebagai sukarelawan untuk membantu masyarakat pedesaan membangun jembatan baru atau yang lebih aman.

Selama tiga tahun terakhir, Ruttiman dan rekan-rekannya telah berhasil membangun 61 jembatan gantung di berbagai daerah termasuk Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan bahkan Sulawesi, Maluku Utara dan NTT.

Keteladanan yang ditunjukkan Ruttiman, baru-baru ini ditampilkan lewat posting-an Facebook dosen Sosiologi Universitas Indonesia, Imam B. Prasodjo dan menjadi viral dan telah dibagikan lebih dari 1.700 kali.

Akan tetapi, posting-an Imam bukanlah hanya tentang pujiannnya terhadap hasil kerja Ruttiman, tetapi juga kejengkelannya terhadap birokrasi pemerintah Indonesia yang menghalangi Ruttiman untuk berbuat lebih banyak lagi. Dalam posting-an-nya tersebut, Imam membagikan sebuah surat dari asisten Ruttiman, Suntana, yang menjelaskan kepadanya tentang bagaimana permasalahan dan biaya denda yang begitu besar yang harus mereka tanggung karena pengiriman kawat khusus untuk jembatan yang Ruttiman kapalkan ke Indonesia dari Swis.

Karena kawat ini adalah hasil donasi, maka harus mendapatkan izin khusus dari berbagai kementerian sebelum bisa dibongkar dari Pelabuhan Tanjung Priok. Karenanya kawat ini malah tertahan selama dua bulan, dan oleh karenanya diwajibkan membayar denda kelebihan waktu tunggu pengangkutan, yang sampai tanggal 26 September telah mencapai angka Rp. 195 juta.

Imam juga membagikan tanggapan Ruttiman terhadap berita ini:

Dear Imam,

Saya tidak kaget lagi dengan berita ini. Bisnis perkapalan sangat ketat kalau berhubungan dengan  denda keterlambatan angkut, dan saya telah mengetahui hal ini sejak dulu. Sebelum diberangkatkan dari Swis sebenarnya kami sudah mendapatkan izin dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Kami bisa membayar sebagian biaya ini, dan akhirnya mendapat izin membawa keluar kontainer dari pelabuhan sebelum kami harus membayar banyak biaya, yang saat ini telah mencapai biaya 3x lebih besar dari biaya pengiriman sebenarnya dari Swis.

Tetapi setelah pengiriman kabel dan pipa gelombang terakhir ini, saya berkeinginan untuk berhenti bekerja di Indonesia. Kami telah banyak menyita waktumu, dan tanpa bantuanmu yang tulus kami mungkin tidak bisa mencapai sejauh ini.

Dengan kabel ini kita akan mencapai angka 100 jembantan di negaramu, dan bagi 800.000 orang yang terbantu, ini lebih baik dari pada tidak ada sama sekali.

Mohon informasikan kepada kami, dan kami akan men-transfer uang-nya agar pekerjaan ini selesai.

Terima kasih banyak,

Toni.

Imam mencatat dalam postingan-nya betapa malunya dia bahwa Ruttiman harus menghadapi masalah dan berbagai denda ketika dia sedang mengerjakan pekerjaan kemanusiaan dan dia berharap pemerintah bisa memperhatikan hal ini, dan semoga bisa meyakinkan Ruttiman untuk melanjutkan kerja baiknya di negara kita. Semoga.

*Artikel Coconuts Jakarta ini diterjemahkan oleh Juan Mahaganti (Amagi Indonesia). Kami menerbitkan kembali artikel ini dengan ijin Imam B. Prasodjo, Dosen Sosiologi Universitas Indonesia. Artikel ini sebelumnya dimuat pada 29 September 2016 di http://jakarta.coconuts.co/2016/09/29/viral-swiss-volunteer-works-tirelessly-build-bridges-remote-areas-indonesia-held-back.