Urgensi Pendidikan Gender dan Tinjauan HAM pada Isu Gender

    183
    sumber: https://bppblog.com/2018/04/17/gender-neutral-restrooms-require-new-choice-architecture/

    Keberadaan transgender, yang termasuk dalam kaum LGBT, secara perlahan terus berkembang di Indonesia. Pada tahun 2005, disinyalir terdapat 400.000 orang waria dan mencapai jumlah sekitar 1.6% dari 240 juta penduduk Indonesia di tahun 2010 (Sampurna & Klarisa, 2017: 159). Keberadaan transgender, termasuk di dalamnya transeksualisme, ini menjadi suatu polemik di dalam masyarakat.

    Keberadaan komunitasnya di awal yang masih diterima, tetapi berangsur muncul pertentangan terhadap mereka. Banyak alasan yang menjadi dasar sulitnya penerimaan terhadap mereka. Mulai dari sudut pandang agama, norma, serta hukum di Indonesia yang mengatur dan mengakui pembagian dua jenis kelamin saja, yaitu laki-laki dan perempuan. Bahkan, sampai sekarang, realita di mayoritas masyarakat Indonesia masih menunjukkan penolakan terhadap gender lain selain perempuan dan laki-laki.

    Kasus mengenai keberadaan toilet netral di salah satu sekolah internasional yang sempat ramai di linimasa media sosial kemarin juga menjadi sentilan baru bagi kondisi pemahaman masyarakat terhadap gender. Kritik akan rawannya pelecehan seksual, sistem yang terlalu kebarat-baratan, hingga peluang untuk menormalisasi hal yang “tidak normal” mengintai keberadaan toilet netral tersebut.

    Namun, sebelum masuk ke beragam pengaruh perspektif gender dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, mari terlebih dahulu mempelajari perbedaan jenis kelamin (seks), identitas gender atau gender, dan preferensi seksual. Secara biologis, manusia dilahirkan dengan jenis kelamin tertentu, yaitu laki-laki atau perempuan karena adanya kromosom (sel inti yang terdiri dari dna) yang terdapat di dalam tubuh manusia (Sampurna & Klarisa, 2017 : 160).

    Sedangkan, gender merupakan istilah yang lebih menekankan pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab yang merujuk pada konstruksi sosial-budaya dari simbol femininitas dan maskulinitas (Audina, 2021 : 227). Sementara, preferensi seksual atau orientasi seksual adalah pola ketertarikan seksual kepada orang dari lawan jenis, jenis kelamin yang sama, atau lebih dari satu jenis kelamin.

    Di Indonesia sendiri, baik hukumnya maupun budaya di masyarakat, umumnya hanya mengenal dua gender saja: perempuan dan laki-laki atau femininitas dan maskulinitas. Dalam hal ini, Suku Bugis selangkah lebih maju dalam hal pengakuan identitas gender dengan adanya konsep pembagian lima gender (bbc.com, 25/04/2021). Namun, mayoritas penduduk di Indonesia, dengan beragam kepercayaannya, budayanya, dan nilai agama yang dianut, masih belum menerima adanya konsep gender selain laki-laki dan perempuan.

    Realita ini membawa kenyataan bahwa urgensi mengenai pendidikan gender penting dihadirkan di tengah masyarakat. Bagaimana pendidikan mengenai perbedaan jenis kelamin, gender, dan orientasi seksual diupayakan agar masyarakat Indonesia mengerti tentang konsep gender yang lebih komprehensif. Kasus toilet netral menjadi salah satu contohnya. Bagaimana pendidikan gender sejak dini dibutuhkan ketika konsep toilet tersebut diterapkan. Institusi pendidikan, orang tua, hingga tenaga pengajar harus memastikan anak didik siap secara mental dan sadar akan kehadiran gender.

    Akhir kata, pendidikan gender menjadi suatu keharusan yang substansial untuk dihadirkan dalam aspek kehidupan masyarakat yang semakin dinamis. Sebuah kalimat yang tidak asing diucapkan dalam orasi para mahasiswa di jalanan, “HAM dan kesetaraan gender perlu ditegakkan,” “Pendidikan tidak mengenal gender,” dan lain sebagainya, serta berbagai kejadian opresi terhadap ‘mereka’ yang dianggap berbeda selalu menempatkan kaum LGBT sebagai protagonis dalam berbagai ranah kehidupan yang tidak adil bagi mereka.

    Hal ini juga mengisyaratkan bahwa sudah seharusnya masyarakat membuka pandangan lebih luas tentang masalah yang akan muncul apabila keberadaan mereka tidak diakomodasi dengan baik. Selama masih ada diskriminasi terhadap mereka, maka penindasan dan diskriminasi akan terus terjadi. Oleh karenanya, prinsip toleransi pun menjadi urgensi baru yang perlu mendampingi konsep pendidikan gender sebagai pembekalannya. Seperti yang dikutip Sadli dalam bukunya (Sadli, 2010 : 243) yang berjudul Berbeda tetapi Setara, “No one shall be subject to torture or to cruel, inhuman or regarding treatment or punishment.”

    Referensi

    Artikel
    https://www.bbc.com/indonesia/vert-tra-56854166. Diakses pada 22 Agustus 2022, pukul 19.45 WIB.

    Jurnal
    Audina, D. J. (2021). “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol 1(6), 226–232. Diakses melalui https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/602, pada 09 Agustus 2023, pukul 15.30 WIB.

    Sampurna, B & Klarisa. (2017). “Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin di Indonesia.” Jurnal Ulasan. Artikel Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan 2017. Diakses melalui http://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/28.-KLARISA-FIX.pdf, pada 09 Agustus 2023, pukul 14.00 WIB.

    Buku
    Sadli, S. (2010). Berbeda tetapi Setara. Jakarta: Kompas Media Nusantara.