Salah satu fenomena yang menarik saat ini adalah kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng. Menanggapi hal ini, kebijakan stabilisasi harga melalui intervensi harga kebutuhan pokok termasuk minyak goreng merupakan salah satu program kebijakan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menjaga standar kelayakan hidup masyarakat. Produk minyak goreng menjadi salah satu barang yang penting untuk dikendalikan karena menyangkut kepentingan khalayak luas.
Pemerintah telah melakukan beberapa hal diantaranya adalah memberikan subsidi terhadap selisih harga, mengatur aturan terkait Harga Eceren Terandah (HET), dan beberapa kebijakan lainnya. Namun, alih-alih kebijakan yang dilakukan memberikan solusi terhadap masalah tersebut, faktanya kebijakan yang dilakukan tersebut malah menyebabkan distorsi pasar dan merugikan konsumen.
Lantas, bagaimanakah menanggapi kebijakan tersebut? Apakah kebijakan tersebut sudah tepat? Sejauh manakah intervensi pemerintah dapat dilakukan terhadap pasar dan seperti apa idealnya dari perspektif libertarian? Bagaimana dampak intervensi pemerintah terhadap konsumen dan pemangku kepentingan lainnya? Lalu, bagaimana cara mengatasi dampak dari kebijakan tersebut?
Untuk membahas mengenai hal tersebut, Suara Kebebasan akan menyelenggarakan diskusi webinar Forum Kebebasan yang mengangkat topik “Polemik Kebijakan Minyak Goreng”. Menjadi pembicara dalam diskusi ini adalah Felippa Amanta, Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS).
Diskusi ini akan dilaksanakan melalui Zoom, pada:
Hari Jumat, 25 Maret 2022
Pukul: 19.00 – 21.00 WIB
Link Pendaftaran: https://bit.ly/ForKes46
Terima kasih atas perhatiannya.
Sampai jumpa!
Salam Kebebasan!
