Tiket Pesawat, Kesejahteraan dan Eamonn Butler

    380

    Ketika perjalanan pulang dari Jakarta ke Surabaya menggunakan pesawat, teman saya, sebut saja Agus menggerutu karena tiket mahal. Mahalnya sudah gak ketulungan, karena bisa dua kali lipat.

    Muka agus semakin muram, ketika harus membeli air mineral di dalam pesawat karena tumbler air mineral yang dia bawa tertinggal di kantor. Harganya bisa tiga kali lipat dari harga eceran tertinggi.

    Yang menarik, menghadapi hari yang tidak mengenakkan karena tiket dan air minum mahal, Agus bergumam “ya beginilah kapitalisme bekerja

    Agus, sama dengan banyak teman-teman saya, selalu menyalahkan kapitalisme ketika menghadapi harga yang mahal.

    Seketika itu saya mengajukan pertanyaan, menurutmu, ketika kompetisi semakin banyak, misalnya maskapai penerbangan tidak hanya Garuda dan Lion, apakah keduanya tetap menaikkan harga secara ugal-ugalan?

    Atau ketika, yang boleh berjualan air minum kemasan di dalam pesawat banyak apakah iya masih ada yang jual mahal dengan merek yang sama?

    Itulah mengapa dalam teks ekonomi dasar, kapitalisme akan bekerja di pasar persaingan sempurna. Ada kompetisi yang fair. Bukan dipasar oligopoli dan monopoli yang tidak kompetitif.

    Agus kembali menyela, kalau tidak dibantu (dengan subsidi dan dukungan pemerintah) ya bakal mati. Saya kembali bertanya sembari menghardik, “Lalu kalau Garuda atau Lion bangkrut, Indonesia runtuh”

    Maka dalam pasar bebas, bangkrut atau penghancuran (destruction) adalah hal lumrah dalam bisnis. Bahkan menurut Forecast dari S&P dalam laporan 2018 Corporate Longevity Forecast: Creative Destruction is Accelerating menemukan bahwa umur perusahaan terus memendek.

    Dari 500 perusahaan, umur rata-rata perusahaan pada tahun 1964 sekitar 33 tahun dan menjadi 24 tahun pada tahun 2016 serta diprediksi hanya 12 tahun umur rata-rata perusahaan di tahun 2027.

    Artinya, runtuhnya sebuah perusahaan adalah hal yang lumrah, karena akan terus digantikan dengan perusahaan yang baru. Semua akan terkoreksi secara natural karena pasar secara sukarela terjadi. Harga akan mengikuti penawaran dan permintaan (supply demand), bukan ditentukan oleh keputusan negara, atau menteri perhubungan.

    Sama halnya ketika Agus memutuskan untuk balik dari Jakarta ke Surabaya, pilihan atas moda transportasi yang diinginkan adalah murni keputusan kepentingan pribadi. Kepentingan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi begitu juga dengan maskapai penerbangan yang berkepentingan untuk memaksimalkan keuntunganya.

    Adam Smith dengan baik menceritakan penjual es krim dan pembeli dalam The Wealth of Nation dengan cukup baik bahwa menceritakan pertukaran yang sukarela-lah yang membuat kesejahteraan, bukan yang direncanakan olah pihak ketiga.

    Tujuan baik tapi berakhir buruk. Niat baik untuk menyelamatkan bisnis penerbangan domestik, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan menteri perhubungan pada tahu 2016 yang memberlakukan tarif batas bawah dan batas atas. Tujuannya agar maskapai penerbangan memiliki kesehatan bisnis dan dapat mengedepankan aspek keselamatan.

    Tapi niat baik saja tidak cukup bahkan bisa membuat sebaliknya. Memperburuk keadaan seperti kenaikan harga tiket pesawat sekarang. Ketika ada maskapai yang efisien sehingga mampu menurunkan harga tiket, maka secara regulasi terbentur dengan kebijakan batas bawah yang tertera dalam Permenhub.

    Harusnya persaingan sempurna pasar pesawat dibuka dan dikurangi hambatan agar bisnis dunia penerbangan benar-benar kompetitif. Urusan kesehatan usaha tiap maskapai itu perkara bisnis biasa, perkara yang lumrah apabila ada maskapai yang merugi karena dengan sendirinya akan digantikan oleh pemain baru.

    Kebijakan batas bawah malah menghasilkan inefisiensi bisnis dan dugaan oligopoli dua maskapai besar. Garuda dan Lion.

    Harusnya Kemenhub tidak perlu “sok tau” urusan bisnis. Apalagi sampai menentukan harga. Fokus saja sebagai regulator. Apabila ada kelalaian maskapai dalam keselamatan, ya dihukum, bukan malah membuat regulasi batas bawah. Begitu juga dengan pengaturan tarif. Tarif ditentukan oleh pemerintah yang malah membuat perusahaan untuk tidak berlomba-lomba menjadi efisien.

    Penurunan tarif hanya bisa dilakukan dalam pasar terbuka. Seharusnya Kemenhub membuat kebijakan yang merangsang agar maskapai berlomba-lomba untuk efisien dengan pelayanan prima dan harga murah. Kalau penurunan tarif pesawat ditentukan oleh regulasi dan himbauan pemerintah, maka pasar penerbangan tidak akan dinamis.

    Niat baik yang berujung buruk, tidak hanya merugikan bagi industri penerbangan, tetapi juga merugikan konsumen dan industri yang berkaitan dengan industri penerbangan seperti bandara dan logistik.

    Dalam skala yang lebih luas, pertukaran yang sukarela merupakan capaian terbesar manusia dalam mengentaskan kemiskinan. Orang-orang seperti Agus yang secara sukarela membeli tiket perjalanan pulang atau orang-orang seperti penjual dan pembeli es krim lah yang secara sukarela bertransaksi yang mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Bukan program-program seminar “kiat sukses keluar dari jerat kemiskinan” yang didesain pemerintah menjelang akhir tahun.

    Semakin negera mempermudah pertukaran secara sukarela, semakin sejahtera dan menurunkan kemiskinan. Eamonn Butler dalam Introduction to Capitalism (2018), yang diterjemahkan Suara Kebebasan dengan judul Kapitalisme: modal, kepemilikan dan pasar yang menciptakan kesejahteraan dunia (2019), secara memukau menyajikan data bahwa di negara-negara yang anti kapitalisme penghasilan rata-rata masih USD1-5 perhari. Sedangkan, di negara-negara kapitalisme seperti Swiss, Australia, Kanada dan Inggris penghasilan rata-rata sudah USD90 perhari.

    Kembali ke Agus, ditengah gerutunya karena tiket mahal, Agus memotong pembicaraan saya yang kesana kemari menjelaskan bagiamana kapitalisme bekerja dan menciptakan kesejahteraan. Agus membantah omongan saya, yang membuat kemiskinan itu ya karena praktek perbudakan masih berjalan hampir diseluruh dunia.

    Saya protes, data dari mana kamu?

    Lalu Agus menjawab “Perbudakan cinta seperti saya ini, mau apel saja harus mengeluarkan biaya setengah dari gaji bulanan saya”.

    Rafli Zulfikar adalah Lulusan Hubungan Internasional, Universitas Jember. Peneliti di Politica Research Centre dan Koordinator Lembaga Kajian Social Science an Humanities (Societies). Dapat dihubungi melalui email di raflizulfikar4@gmail.com dan twitter: @raflizulfikr