Takdir Kota-Kota Penyangga

    358

    Memperhatikan pertumbuhan kota sudah menjadi tradisi dari pakar-pakar sejak ratusan tahun yang lalu. Kitab Muqaddimah karya Ibn Khaldun menjelaskan bahwa pertumbuhan peradaban ditopang oleh pertumbuhan kota-kota. Sampai ke masa moderen ini, berbagai pakar terus mengamini pendapat dari zaman baheula tersebut. Sebut saja, ahli marketing ternama macam Philip Kotler menganggap pertumbuhan sebuah bangsa berhubungan dengan pertumbuhan kota-kota, dimana aktivitas produksi dan konsumsi dilakukan. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan karena kota sudah menjadi tempat hidup dari kebanyakan populasi dunia.

    Ulasan mengenai isu perkotaan di Indonesia juga sudah banyak dilakukan oleh ahli-ahli dari dalam maupun luar negeri. Di tengah diskusi tersebut, barangkali kemunculan kota-kota yang menjadi penyangga dari gejolak ekonomi Jakarta merupakan yang paling unik. Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang Selatan terbagi menjadi lahan-lahan hunian yang begitu besar dari total luas keseluruhan wilayahnya jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia. Sebagai contoh, Kota Bekasi memiliki sekitar 15.072 Ha daerah hunian, yang meliputi hampir 75% dari total wilayahnya. Dibandingkan dengan Kota Serang misalnya, 75% dari total wilayahnya adalah area pertanian, sementara kawasan perumahannya hanya sekitar 13%, yaitu sekitar 3500 Ha atau seperempat dari total daerah perumahan di Bekasi.

    Kota Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang Selatan hadir sebagai imbas dari gejolak ekonomi nasional yang terpusat di Jakarta. Kota ini tumbuh tanpa rekayasa-rekayasa sosial dari negara, melainkan lebih kepada dorongan dari permintaan Ibu Kota yang begitu memuncak. Bisnis perumahan dan apartemen begitu pesat berkembang sebagai sebuah mekanisme pasar yang alamiah. Jaringan Jakarta dengan kota-kota penyangga ini membentuk hubungan yang saling membutuhkan, bahkan cenderung posesif. Banyak warga kota-kota penyangga yang memaki-maki pemerintah Jakarta jika kemacetan tidak dapat diselesaikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Di sisi lain, Gubernur Jakarta juga selalu memberikan hibah untuk kota-kota penyangga di setiap tahunnya.

    Tidak mengherankan, pertarungan politik di kota-kota ini memiliki tensi yang sangat kuat. Lihat saja, semua partai politik hendak mengusung “tokoh-tokoh nasional” yang mereka miliki untuk menanggapi Pilkada Depok. Setelah terpilih, kepala-kepala daerah tersebut tentunya akan menikmati berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah-daerah yang dijuluki sebagai “Jakarta KW Super” in. Misalnya, infrastruktur yang sudah sangat baik terutama di wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan Jakarta, tingkat konsumsi (permintaan) yang begitu tinggi dengan jumlah kelas menengah yang begitu besar, dan potensi penanaman modal yang juga menggiurkan bagi banyak orang kaya. Tiga alasan ini saja sebenarnya sudah cukup untuk dijadikan pendorong pertumbuhan ekonomi dari sebuah kota.

    Merumuskan Kembali Konsep Pembangunan Kota

    Konektivitas antar kota di sekitar Jakarta membuat pertumbuhan ekonomi hadir menyerupai takdir, sebagai sesuatu yang tidak dapat ditolak. Jika menganggap pertumbuhan ekonomi kota dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi sebagai sebuah prestasi yang harus dibanggakan, kepala daerah dari kota-kota penyangga ini tidak ada ubahnya dengan salah seorang raja Mataram Kuno, yang menganggap badai dan topan yang merusak istananya adalah akibat dari suasana hatinya yang sedih.

    Dari segi pemasukan, tidak adil membandingkan Kota Bekasi dan kota-kota penyangga ini dengan kota-kota lain di Indonesia. Meskipun tidak mencapai target, Kota Bekasi mampu mencapai angka 2 triliun untuk PAD pada tahun 2013, sedangkan kota lain di Indonesia, sebut saja Bukittinggi, sangat kesulitan mencapai 2,5 persen dari angka yang sudah dicapai oleh Kota Bekasi. Padahal, dua kota ini sama-sama berstatus daerah tingkat II.

    Bahkan, PAD dari kota-kota penyangga ini dapat menyamai atau tidak terlalu jauh dari pemasukan ibu-ibu kota provinsi di Indonesia. Jika ada perlombaan pemasukan terbanyak antar daerah tingkat II, walikota daerah-daerah ini akan selalu mendominasi perlombaan tersebut secara bergantian.

    Lalu, pertanyaan yang muncul adalah apa fungsi pemimpin dan birokrasi dalam mengurusi daerah-daerah penyangga ini, jika memang peran mereka tidak terlalu signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemasukan kota. Tentunya, mereka masih memiliki posisi yang sangat strategis di dalam pembangunan kota-kota tersebut.

    Tanpa pemerintah daerah, kota dapat menjadi sebuah arena pertarungan tanpa hukum, yang satu akan memakan yang lain dalam wujud yang begitu primitif. Ketika membicarakan kota, kapitalisme harus dapat diterima sebagai sebuah cara paling baik untuk mendorong pertumbuhan karena hanya para kapitalis yang sanggup membayar pajak dalam jumlah yang besar. Bagi banyak pemikir dari gagasan liberalisme seperti John Rawls misalnya, hal ini merupakan sebuah bentuk refleksi dari kebebasan individu atau justice as fairness. Dengan demikian, berbagai bentuk kompetisi yang terjadi adalah hal yang begitu lumrah untuk daerah-daerah perkotaan.

    Selama ini, kepala daerah-daerah penyangga Jakarta tersebut tidak membangun identitas kota yang benar-benar berkaitan dengan fungsi dan potensi dari daerahnya. Seperti yang sudah banyak diketahui, ada jutaan pekerja Jakarta hidup dan menetap di daerah-daerah ini. Tentunya, tidak ada hubungannya standar kota hunian yang layak dengan jargon “Makanlah dengan Tangan Kanan”, “One Day No Rice”, bahkan “Kota Belimbing”, yang begitu bertebaran di Kota Depok.

    Di sisi lain, salah satu contoh pembangunan kota yang baik dan tepat sasaran dapat dilihat dari Kota Bandung. Pemerintah kota begitu sadar dengan arti penting kotanya sebagai wilayah berlibur warga Jakarta. Pembentukan identitas sebagai kota yang nyaman, pedagang kecil yang inovatif, dan keberadaan komunitas yang begitu variatif merupakan potensi yang ditonjolkan sebagai landasan merumuskan identitas kota.

    Kota Depok, Sebuah Contoh Kasus

    Belakangan ini, beberapa kasus kejahatan perampasan paksa motor di jalan, yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan istilah begal motor, terjadi di  beberapa titik di Kota Depok pada 30 Januari 2015 di Limo Depok, dan 25 Januari 2015 di Jalan Margonda Raya, dan dua minggu sebelumnya di Jalan Juanda. Dua orang korban tewas dan seorang ibu harus merasakan dinginnya air sungai di pagi hari akibat dorongan pelaku kejahatan. Selain itu, kompas.com pada 11 februari 2014 juga melaporkan bahwa seorang satpam yang turut menjadi korban.

    Pembentukan Tim Jaguar oleh aparat kepolisian di akhir bulan Januari untuk menumpas praktek begal ternyata tidak terlalu berpengaruh. Setelah dibentuknya tim ini, polisi mengklaim sudah menembak mati pelaku begal ini. Keberhasilan tersebut tidak membuat praktek pembegalan berhenti begitu saja. Bahkan, pelaku pembegalan mampu mengembangkan modus-modus baru. Misalnya dengan menggunakan benang pancing yang diikatkan ke pohon untuk menghentikan laju kendaraan calon korban.

    Kriminalitas tidak dapat berhenti begitu saja dengan dibentuknya tim keamanan khusus. Ketika konsep pembangunan kota masih bermasalah, kasus-kasus selanjutnya akan terus bermunculan. Setelah kasus pemerkosaan di atas angkot mulai dilupakan warga, pembegalan hadir sebagai sebuah teror baru yang sangat meresahkan di Kota Depok.  Keberadaan para pelaku kriminal yang mengambil kesempatan di tengah riuhnya kota pada saat senja menjelang tidak dapat dihindari. Mereka menjadi orang-orang yang pergi mencari nafkah di tengah pekerja-pekerja Jakarta yang baru pulang untuk melepas penat.

    Pemerintah Kota Depok tidak pernah benar-benar menyadari posisi daerahnya sebagai kasur besar pekerja Jakarta. Hal ini membuat kebijakan mengenai standar kota hunian yang layak tidak pernah direncanakan dengan serius. Sebut saja, lampu jalan di beberapa jalur- jalur utama di Kota ini belum dapat dikatakan layak, terutama sebelum jatuhnya dua korban meninggal. Selain itu, pos-pos keamanan juga tidak bekerja dengan maksimal, seperti di Jalan Juanda Depok, dimana ada sedikitnya enam perumahan yang dibangun di atas area yang begitu luas, hanya terdapat 1-2 pos polisi yang benar-benar tampak di sisi jalan. Izin mendirikan pos polisi sepertinya lebih sulit daripada membangun apartemen atau perumahan di Kota Depok. Ironis!

    Jumlah personil keamanan yang berpatroli di malam hari pada sebuah kota hunian tidak dapat disamakan dengan kota-kota yang menjadi basis produksi. Di Jakarta, keamanan di malam hari dapat diserahkan kepada pengelola masing-masing gedung. Biaya mahal siap mereka keluarkan untuk itu. Sementara di jalanan Kota Depok dan penyangga lainnya, tidak mungkin untuk meminta warga membayar jasa petugas keamanan untuk menjamin keselamatannya.

    Kajian-kajian mengenai kota hunian layak, terutama dalam perspektif kelayakan keamanan begitu minim dilibatkan dalam rancangan pembangunan kota ini. Padahal, Depok juga bisa dikatakan “Kota Gudang Ilmu”, dimana banyak ahli-ahli dari berbagai disiplin yang bermukim di sana. Selain itu, setidaknya ada dua universitas ternama dibangun di atas tanah kota ini. Pembangunan kota ini hanya menuruti nafsu pemerintah daerah yang amatiran. Menggenjot pertumbuhan melalui pembangunan property (apartemen dan mall), di mana pada tahun 2010 saja ada tiga ratus perumahan yang mendapat izin pembangunan, lalu tiga tahun kemudian Kota Depok sudah memiliki lebih dari 400.000 bangunan rumah. Pada tahun 2015, sekurangnya ada tujuh bangunan apartemen dan lebih dari enam pusat perbelanjaan yang dilewati oleh Jalan Margonda sebagai jalur utama Kota Depok. Berbagai izin usaha begitu mudah dikeluarkan oleh pemerintah kota ini, namun tidak memikirkan standar-standar operasional yang handal untuk mengantisipasi berbagai dampak pertumbuhan tersebut, mulai dari persoalan kemacetan yang tak kunjung usai, hingga kriminalitas yang semakin meresahkan.

    PAD yang sangat besar tidak dapat dipandang sebagai sebuah prestasi bagi pengelolaan daerah-daerah penyangga karena mereka dapat menikmati rembesan (spillover) dari gejolak ekonomi nasional secara alamiah, di mana posisinya yang bersentuhan langsung dengan Jakarta membuat hal ini tidak dapat ditolak atau direncanakan untuk terjadi. Sebagai sebuah solusi jangka pendek, pemerintah pusat perlu memerintahkan kepala-kepala daerah kota-kota penyangga untuk merumuskan peraturan daerah mengenai kota hunian yang layak dan aman. Tidak boleh lagi ada korban karena pengelolaan kota yang salah urus!