Subsidi BBM dan Ketimpangan di Indonesia

    480

    Ketimpangan di Indonesia terus meningkat. Hal ini digambarkan dengan tingginya koefisien Gini Indonesia yang saat ini berada pada angka tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah. Berdasarkan data dari BPS, koefisien Gini Indonesia pada tahun 2013 adalah sebesar 0,413 dari yang sebelumnya 0,41 pada tahun 2011 dan 2012. Padahal pada tahun 2000, koefisien Gini Indonesia pernah berada di titik 0,30. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2003, 2005, dan 2008.

    Tingginya ketimpangan sebetulnya bukan suatu masalah yang besar ketika semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mensejahterakan dirinya dalam sistem ekonomi yang berbasis kompetisi. Masalah terjadi apabila negara, dengan kebijakan-kebijakannya, malah memperburuk distribusi pendapatan. Yaitu dengan memberikan uang lebih banyak kepada masyarakat golongan pendapatan terkaya daripada golongan pendapatan termiskin.

    Salah satu kebijakan yang memperburuk distribusi pendapatan adalah kebijakan subsidi BBM. Yusuf (2014) berpendapat bahwa satu faktor penting penyebab tingginya koefisien Gini Indonesia disebabkan oleh kurangnya keberpihakan anggaran pada kalangan bawah.

    Sudah banyak literatur yang pernah membahas subsidi secara umum maupun subsidi BBM secara khusus. Contohnya Cornia & Steward (1993) yang menjelaskan subsidi yang universal (subsidi yang bisa dikonsumsi siapa saja) memberikan jauh lebih besar absolute benefit pada kelompok yang lebih kaya daripada kelompok miskin. Dalam kebijakan subsidi BBM, tentu saja orang yang kaya cenderung punya kendaraan bermotor daripada orang miskin.

    Subsidi BBM memperburuk distribusi pendapatan di Indonesia karena lebih banyak dinikmati kelompok non-miskin daripada kelompok miskin. Dartanto menjelaskan bahwa subsidi BBM mendorong konsumen untuk menggunakan energi secara tidak efisiensi. Oleh karena itu Dartanto (2013) mengatakan pentingnya pencabutan subsidi BBM secara bertahap.

    Peneliti lain: Patunru (2012) menjelaskan tiga kekeliruan dalam kebijakan subsidi BBM: (1) tidak tepat sasaran, (2) tidak produktif, dan (3) menekan insentif swasta untuk mengembangkan energi terbarukan.

    Kebijakan yang biasanya mengiringi pencabutan subsidi BBM adalah cash transfer. Cash transfer dilakukan bersifat sementara (conditional). Tujuannya hanya untuk mengurangi dampak kenaikan harga yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM. Kalau melihat data inflasi, biasanya efek kenaikan BBM reda dalam tiga bulan.

    Cash transfer juga dilakukan di negara-negara lain yang melakukan pencabutan subsidi, contohnya India, Iran, dan Meksiko. Bedanya, di Indonesia cash transfer diberikan melalui pos di daerah-daerah yang banyak dilaporkan terjadi penyelewengan, sedangkan di negara lain melalui rekening bank atau kartu debit. Sehingga minim kesalahan. Di Iran, pemerintah melakukan pengembangan dan perluasan infrastruktur perbankan untuk memperbaiki mekanisme penyaluran cash transfer.

    Tulisan ini akan mendiskusikan hasil penelitian dari skripsi penulis yang telah dipertahankan dalam sidang pada Desember 2014. Penelitian ini membahas tentang Efek dari kenaikan harga BBM pada November 2014 dan efeknya terhadap ketimpangan di Indonesia. Dengan menggunakan data Survey Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2012, penelitian yang dilakukan pada 2014 ini mencoba membagi golongan pendapatan menjadi 10 (sepuluh) kelompok dan menghitung persentase konsumsi BBM pada tiap-tiap golongan pendapatan.

    Selain itu, dengan menggunakan metode simulasi mikro penelitian ini mencoba untuk melihat apa yang terjadi ketika pemerintah pada bulan November 2014 memutuskan untuk menaikkan harga BBM Pertama, penulis membentuk fungsi utilitas Cobb Douglas yang terdiri dari lima variabel konsumsi, yaitu konsumsi bensin premium, konsumsi solar, konsumsi makanan, konsumsi barang selain makanan, dan transportasi. Dengan menggunakan konsep maksimisasi utilitas, kemudian penulis menghitung total konsumsi yang paling optimal dan dimasukkan ke dalam fungsi pengeluaran per kapita. Fungsi pengeluaran per kapita dipakai untuk menghitung koefisien Gini.

    Penelitian ini menggunakan dua skenario. Skenario pertama, efek apabila yang terjadi hanya kenaikan harga BBM saja. Skenario kedua, efek dari kenaikan harga BBM yang diiringi dengan kenaikan harga-harga barang lain. Dari kedua skenario tersebut dilihatlah efek dari kebijakan cash transfer yang diberikan pemerintah. Kebijakan cash transfer adalah kompensasi yang diberikan pemerintah kepada 15,5 juta rumah tangga termiskin di Indonesia setelah kenaikan harga BBM untuk menjaga daya beli yang berkurang akibat kenaikan harga.

    Diskusi Hasil

    Tabel 1 – Konsumsi BBM Per Bulan Berdasarkan Golongan Pendapatan

     

    Tabel 2 – Hasil Simulasi Efek dari Kenaikan Harga BBM dan Cash Transfer pada Ketimpangan

    Grafik 1 – Hasil Simulasi Efek Kenaikan Harga BBM dan Cash Transfer pada Ketimpangan di Indonesia

    Pada skenario pertama, kenaikan harga BBM menyebabkan angka koefisien Gini turun sebesar 0,12 persen. Pada skenario kedua, di mana kenaikan harga BBM diiringi dengan kenaikan harga barang-barang lain, ketimpangan naik sebesar 0,1 persen. Hal ini sesuai dengan Tabel 1 yang menampilkan konsumsi BBM memang sebagian besar dikonsumsi oleh golongan pendapatan teratas sehingga ketimpangan akan turun ketika harga BBM naik, tetapi ketimpangan naik ketika harga-harga barang lain naik karena yang paling terkena efek secara langsung adalah yang menggunakan produk BBM terbanyak. Masyarakat 30 persen terkaya menikmati 60,74 persen subsidi BBM per bulan, sedangkan 30 persen termiskin menikmati hanya 9,22 persen subsidi BBM per bulannya. Ini berarti masyarakat 30 persen kaya menikmati lebih dari enam kali lipat dari yang dinikmati masyarakat 30 persen miskin. Cash transfer menyebabkan penurunan ketimpangan sebesar 1,19 persen.

     

    Tabel 3 – Hasil Simulasi Efek dari Kenaikan Harga BBM dan Cash Transfer pada Ketimpangan di Desa dan Kota

    Grafik 2- Hasil Simulasi Efek dari Kenaikan Harga BBM dan Cash Transfer pada Ketimpangan di Indonesia (Skenario 1)

    Di kota, ketimpangan turun setelah kenaikan harga BBM sebesar 0,09 persen. Sedangkan di desa, ketimpangan turun sebesar 0,20 persen. Apabila kenaikan harga BBM diiringi dengan kenaikan harga barang lain (skenario 2), maka ketimpangan di kota naik sebesar 0,13 persen persen sedangkan ketimpangan di desa naik sebesar 0,08 persen. Pada kedua skenario, cash transfer yang diberikan untuk 15,5 juta rumah tangga termiskin menyebabkan penurunan ketimpangan di kota pada skenario pertama sebesar 0,63 persen. Sedangkan ketimpangan di desa turun sebesar 2 persen.

    Perbedaaan besarnya penurunan ketimpangan di desa dan kota karena perkotaan cenderung lebih timpang dari daerah pedesaan. Hal ini dijelaskan juga oleh penelitian dari Yusuf dan Resosudarmo (2008) yang melakukan simulasi kenaikan harga BBM dan cash transfer di Indonesia pada tahun 2005, yang hasilnya adalah cash transfer cenderung overcompensate rumah tangga miskin di perkotaan tetapi undercompensate rumah tangga miskin di pedesaan.

     

    Grafik 3- Hasil Simulasi Efek dari Kenaikan Harga BBM dan Cash Transfer pada Ketimpangan di Indonesia (Skenario 2)

    Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian tentang ketimpangan ini adalah subsidi BBM memperburuk distribusi pendapatan di Indonesia karena lebih banyak dinikmati oleh masyarakat terkaya daripada masyarakat termiskin. Oleh karena itu, ketika harga BBM naik maka ketimpangan akan berkurang karena masyarakat terkaya sebagai pengguna subsidi BBM paling besar, lebih besar penurunan kesejahteraannya dibandingkan masyarakat miskin karena konsumsi BBM-nya kecil.

    Namun, ketika kenaikan harga BBM diiringi dengan kenaikan harga-harga barang lain, maka ketimpangan naik. Adanya kebijakan cash transfer yang diberikan pemerintah untuk 15,5 juta rumah tangga termiskin yang bertujuan untuk menjaga daya beli yang menurun akibat kenaikan harga BBM dan harga-harga barang lainnya bisa mengurangi efek sementara dari kenaikan harga pada golongan pendapatan termiskin. Selain itu, penurunan ketimpangan di desa lebih dari dua kali lipat dari penurunan ketimpangan di kota.

    Terakhir, kebijakan subsidi seharusnya diberikan kepada orang-orang yang tepat dan layak mendapatkan (targeted subsidy), bukan subsidi universal. Contoh targeted subsidy yang paling jelas adalah beasiswa. Jadi subsidi yang diberikan bisa lebih tepat sasaran. Dalam kasus subsidi universal seperti BBM, terbukti bahwa orang-orang yang kaya cenderung yang cenderung punya kemampuan untuk membeli kendaraan bermotor, bisa mengkonsumsi jauh lebih besar daripada orang miskin.