Sosialis Plin Plan, Kepemilikan Pribadi dan Penggusuran Oleh Pemerintah

    402

    Rumah pink kecil itu akan digusur dan dihancurkan. Pemerintah berdalih langkah tersebut merupakan hal yang sejalan dengan kepentingan masyarakat karena nantinya akan dibangun laboratorium kesehatan yang berpotensi dapat menyelamatkan jutaan jiwa. Akan tetapi, janji tersebut terbukti sia-sia belaka, karena di atas puing-puing rumah tersebut kini tak lebih dari hamparan tanah kosong yang tidak dikelola sama sekali.

    Kejadian di atas bukanlah sesuatu yang terjadi di Indonesia atau di negara-negara yang dikuasai oleh penguasa tiran, melainkan di Amerika Serikat yang tak jarang dianggap sebagai negara pertama yang didirikan di atas fondasi liberalisme dan demokrasi. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2002 di negara bagian Connecticut.

    Pemerintah negara bagian Connectitut pada saat itu menandatangani kesepakatan dengan perusahaan farmasi raksasa Pfizer untuk memberikan sebagian lahan perumahan di kota New London untuk mendirikan laboratorium penelitian. Negara bagian Connectitut berargumen bahwa mereka memiliki hak untuk mengubah fungsi properti pribadi yang dimiliki masyarakat menjadi sesuatu yang dapat bermanfaat bagi kepentingan umum, yang dikenal dengan nama eminent domain.

    Hal tersebut bahkan juga disetujui oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat ketika pemilik rumah pink tersebut, yang bernama Susette Kelo, bersama dengan organisasi libertarian dan pegiat hak sipil mengajukan tuntutan pada tahun 2005. Peristiwa tersebut diabadikan dalam film berjudul “Little Pink House” pada tahun 2017.

    Di tanah air, penggusuran tempat tinggal oleh pemerintah dengan mengatasnamakan “kepentingan umum” merupakan hal yang dapat dengan sangat mudah kita temui, dan terus terjadi mulai dari era Kolonial Belanda, Orde Baru hingga detik ini. Tengoklah misalnya, pembangunan jalan tol Semarang-Batang di Kendal hingga pembangunan bandara Kulon Progo di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana banyak warga yang protes dikarenakan tempat tinggal digusur oleh pemerintah demi “kemaslahatan bersama.”

    Selain rumah, penggusuran atau pengambilalihan lahan secara paksa juga merupakan hal yang tidak jarang terjadi di Indonesia. Ketika rezim Orde Baru berkuasa misalnya, peristiwa perampasan lahan-lahan petani untuk diberikan ke militer atau perusahaan milik kroni penguasa adalah hal yang lazim. Pada bulan Juni tahun 2019 saja, detik.com mengabarkan bahwa pemerintah menerima ada lebih dari 600 aduan sengketa lahan di Indonesia.[1]

    Perampasan propeti pribadi seperti rumah dan lahan oleh pemerintah tentu merupakan hal yang sangat tidak bisa diterima dan melanggar hak-hak dasar individu atas kepemilikan. Meskipun demikian, tidak sedikit pula kalangan dari kelompok kiri yang menemukan kambing hitam untuk disalahkan atas peristiwa mengerikan tersebut, yakni kapitalisme.

    Kapitalisme oleh kalangan sosialis kiri dianggap merupakan sistem yang hanya menguntungkan kelas atas dan merampas kelas pekerja. Karena kapitalisme-lah pemerintah dan perusahaan dapat mengambil paksa tempat tinggal dan lahan-lahan milik warga untuk digunakan demi kepentingan mereka sendiri.

    Pandangan ini jelas merupakan tak lebih dari upaya konyol dari kelompok-kelompok kiri sosialis untuk menuduh kapitalisme sebagai biang kerok ketidakadilan dan kemelaratan. Segala hal yang menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat dianggap merupakan produk dari kapitalisme, bahkan ketika hal tersebut merupakan sesuatu yang secara eksplisit dan jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip kapitalisme.

    Salah satu pilar terpenting yang menjadi fondasi dari kapitalisme adalah hak kepemilikan pribadi. Adanya pengakuan bahwa setiap individu memiliki kedaulatan penuh atas properti yang dimilikinya, berarti segala tindakan perampasan dan pengambilan paksa tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun dan oleh siapapun, baik aktor negara atau perusahaan swasta.

    Penegakan atas hak kepemilikan pribadi berarti setiap individu berhak untuk melakukan apapun terhadap properti yang dimilikinya, untuk menjualnya kepada siapapun dan dengan harga apapun, untuk membeli apapun yang bisa ia dapat dari siapapun dengan harta yang dimiliki, atau mengolah properti yang dimilikinya sesuai dengan cara yang menurutnya merupakan yang terbaik.

    Perpindahan kepemilikan kepada pihak lain hanya bisa dilakukan secara sukarela. Pertukaran sukarela yang tidak diintervensi pemerintah tersebut akan melahirkan pasar yang terbuka, dimana harga menjadi sumber informasi bagi pemilik properti untuk mengambil keputusan. Melalui mekanisme harga yang terjadi di pasar yang bebas, para pelaku ekonomi dapat mengetaui bagaimana cara menggunakan sumberdaya yang mereka miliki secara efisien.

    Melalui cara tersebutlah kapitalisme bekerja. Sejarah sudah membuktikan bahwa semakin bebasnya pasar akan menghasilkan kemakmuran yang semakin meningkat. Tanpa pengakuan atas hak kepemilihan pribadi, mustahil kapitalisme dapat berjalan dengan baik.

    Hal ini tentu berbanding terbalik dengan sosialisme yang tidak mengakui kepemilikan pribadi, yang membuat pemerintah dapat melakukan apapun terhadap harta benda yang dimiliki oleh masyarakat.

    Inilah yang terjadi di banyak negara-negara sosialis seperti Uni Soviet dibawah Joseph Stalin dan China dibawah Mao Zedong. Ukraina pada tahun 1932-1933, yang pada saat itu masih menjadi bagian Uni Soviet dibawah kekuasaan Stalin, mengalami genosida berupa kelaparan besar. Bencana tersebut merupakan hal yang direncanakan oleh Stalin melalui kebijakan kolektivisasi lahan pertanian dimana lahan-lahan milik petani Ukraina dirampas secara paksa oleh pemerintah dan seluruh hasil panennya diambil oleh negara, sehingga tidak ada lagi bahan pangan yang tersisa yang dapat dikonsumsi oleh rakyat Ukraina, yang menyebabkan lebih dari 7 juta jiwa meninggal.

    Hal yang sama juga terjadi di China ketika Mao mengimplementasikan kebijakan Lompatan Jauh ke Depan (Great Leap Forward) dimana ia memerintahkan lahan-lahan pertanian untuk dikolektivikasi pemerintah dan dialihkan menjadi pabrik-pabrik untuk mendukung industrialisasi. Akibatnya, pasokan pangan menjadi berkurang dan menimbulkan bencana kelaparan besar dimana lebih dari 30 juta jiwa kehilangan nyawa, yang merupakan bencana kelaparan terbesar di abad ke-20.

    Penggusuran tempat tinggal dan pengambilalihan lahan, baik yang terjadi di Amerika Serikat, Uni Soviet, China, ataupun Indonesia, bukanlah buah dari kapitalisme, namun merupakan hasil dari cara berpikir sosialisme yang kolektivis dan tidak mengakui hak kepemilikan pribadi. Penggusuran dan perampasan paksa properti oleh pemerintah hanya bisa dilakukan di negara yang tidak memberi pengakuan bahwa setiap individu memiliki kedaulatan penuh atas properti yang dimilikinya.

    Oleh karena itulah, kelompok-kelompok sosialis kiri yang sok-sokan membela petani yang lahannya diambil alih paksa atau penduduk yang rumahnya digusur oleh pemerintah saya katakan sebagai sosialis plin plan. Mereka tidak mengakui hak kepemilikan pribadi, tetapi pada saat yang sama ketika ada penduduk yang tempat tinggalnya dihancurkan atau lahan petani dirampas, mereka berteriak-teriak hal tersebut sebagai bentuk kejahatan.

    Bila seseorang tidak mengakui kepemilikan pribadi, maka seharusnya ia tidak masalah ketika ada petani yang lahannya diambil alih secara paksa atau masyarakat yang huniannya digusur oleh pemerintah, karena toh para petani dan masyarakat tersebut sejatinya bukan pemilik dari rumah dan lahan pertanian yang mereka klaim miliki. Oleh karena itu, pemerintah memiliki hak penuh untuk mengambil properti mereka dengan mengatasnamakan “untuk kemaslahatan umum.”

    Sebaliknya, seseorang yang menjunjung tinggi kapitalisme pasar bebas harus membela mereka yang propertinya dirampas, siapapun mereka, baik petani kecil yang hanya memiliki satu petak lahan, seorang pengemis yang memiliki gubuk kecil dipinggir sungai, atau seorang pengusaha besar yang memiliki puluhan pabrik dan mempekerjakan ratusan ribu pekerja. Tentu selama properti yang dimiliki tersebut didapatkan melalui cara sukarela dan bukan merampas individu lain. Apabila ada properti yang dimiliki seseorang namun didapatkan melalui cara-cara pemaksaan dan perampasan, maka sudah seharusnya properti tersebut dikembalikan ke pemiliknya yang sah.

    Siapapun, baik aktor privat yang menjadi kroni penguasa ataupun pemerintah, tidak memiliki hak untuk mengambil paksa barang-barang serta aset yang dimiliki oleh pihak lain, dan setiap individu memiliki hak mutlak untuk berdaulat atas properti yang mereka miliki. Karena, sekali lagi, pengakuan atas hak kepemilikan merupakan salah satu pilar terpenting yang menjadi fondasi dari kapitalisme.

    [1] Sumber: Detik.com. 12/09/2019. https://finance.detik.com/properti/d-4584110/ada-666-aduan-kasus-konflik-lahan-bagaimana-penyelesaiannya?_ga=2.7824827.822639579.1566880457-1732113941.1561377963