Skema Student Loan di Indonesia : Solusi atau Justru Masalah Baru? Oleh: Samuella Christy

    186

    Biaya pendidikan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, memang selalu menjadi sorotan. Dari tahun ke tahun, rata-rata biaya pendidikan, baik dari biaya masuk hingga iurannya terus naik, khususnya di perguruan tinggi. Ketika saya berdiskusi mengenai biaya kuliah per semesternya di salah satu kampus swasta tahun lalu, orang tua saya cukup terkejut dengan nominalnya– yang dianggap bisa untuk mencicil sebuah motor. Orang tua saya lantas langsung membandingkannya dengan zaman mereka, tahun 1990-an, “Dulu loh, mama kuliah D3 di sini seharga biaya Iphone 7 saja sudah dianggap mahal sama keluarga”.

    Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan merupakan hal yang pasti akan dipenuhi orang tua untuk anak-anaknya. Pentingnya pendidikan, tidak hanya dirasakan oleh anak dan orang tua, tapi juga pemerintah. Alhasil, pemerintah pun membuat beberapa skema biaya pendidikan untuk mempermudah akses siswa ke pendidikan (khususnya jenjang perguruan tinggi). Salah satunya adalah kebijakan student loan. Student loan atau dikenal juga dengan istilah kredit pendidikan adalah mekanisme atau program pinjaman yang ditawarkan pemberi kredit pada siswa perguruan tinggi. Pinjaman atau kredit ini harus dilunasi saat siswa penerima kredit lulus dan bekerja.

    Pada tahun 2018 lalu, Presiden Joko Widodo mengusulkan agar perbankan mengucurkan dana kredit pendidikan. Ide ini dilontarkan presiden dalam rapat terbatas yang membahas soal “Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia” di Kantor Presiden” (tirto.id/ 19/03/2018). Kemudian, presiden juga membandingkan sistem Indonesia dengan Amerika Serikat. Presiden mengatakan bahwa perbankan di Amerika Serikat mengeluarkan jumlah kredit pendidikan lebih besar dari total pinjaman bagi kartu kredit. Menurut Jokowi, perbankan di Indonesia bisa mencontoh hal tersebut guna meningkatkan taraf pendidikan di dalam negeri.

    Ide Presiden Joko Widodo yang menuntut perbankan lebih terbuka dalam menyediakan modal kredit atau pinjaman untuk mahasiswa ini kembali mencuat di media sosial ketika Asisten Profesor Pendidikan Antar Agama, Lailatul Fitriyah, mengkritik kebijakan student loan ini melalui akun twitter pribadinya. Menurutnya hadirnya sistem student loan  justru akan menambah akar kemiskinan generasi muda. Selain itu, beliau mengambil contoh dampak negatif dari kebijakan student loan di Amerika Serikat di mana banyak orang di AS bekerja berpuluh-puluh tahun setelah mereka lulus dengan prestasi membanggakan. Tapi mereka tidak mampu beli rumah, apartemen dan bahkan tak mampu menabung. Hanya karena mereka masih harus bayar utang dari berpuluh-puluh tahun lalu (twitter.com/MahamaruLee).

    Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa pinjaman pendidikan atau student loan yang diselenggarakan oleh perbankan hingga layanan teknologi finansial (fintech). Misalnya, ada program Briguna Flexi Pendidikan dari Bank BRI yang diperuntukkan mahasiswa perguruan tinggi negeri atau swasta dengan bunga 0,65-0,72 per bulan. Bedanya dengan student loan yang ada di Amerika, program ini hanya memberikan pembiayaan bagi mahasiswa S1, S2 dan S3 yang sudah memiliki penghasilan tetap (ajaib.co.id/14/06/2020).

    Lantas, apakah gagasan Jokowi mengenai kredit pendidikan ini merupakan solusi atau justru masalah baru? Faktanya, kebijakan student loan ini justru menjadi bumerang bagi mahasiswa. Banyak mahasiswa yang lulusan S1 masih belum mendapat pekerjaan sehingga tidak bisa membayar ‘utang’ pendidikan tersebut maupun para pekerja yang mengambil student loan dibebani untuk membayar ‘utang’ hingga tua, sedangkan pengeluaran dan cicilan bertambah.

    Gubernur Bank Sentral AS tahun 2018 lalu, Federal Reserve (The Fed), Jerome Powell, mengatakan pinjaman student loan di Amerika bisa berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini bahkan menjadi pembahasan utama Kongres AS yang coba menemukan penyelesaiannya. Powell menyoroti kenyataan masih ada orang-orang yang belum melunasi tagihan mereka sehingga mempengaruhi stabilitas ekonomi individu yang bersangkutan (cnbc.com/01/03/2018). Selain itu, Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti) tahun 2018, M Nasir, juga mengakui soal risiko semacam ini. Ia menceritakan program pemberian kredit yang sama pada tahun 1985. Saat itu, rata-rata penerima Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) tidak bisa membayar sehingga ijazah mereka ditahan (antaranews.com/15/03/2018).

    Dilansir dari sebuah studi kasus, sebagai aturan umum di Amerika sana, banyak pendidikan tinggi yang merekomendasikan agar siswa tidak mengambil lebih banyak pinjaman siswa daripada gaji yang diharapkan pada tahun pertama kerja. Misalnya, mahasiswa jurusan pekerjaan sosial yang mengharapkan gaji awal $30.000 tidak boleh mengambil lebih dari $30.000 dalam bentuk pinjaman pendidikan. Mengambil terlalu banyak pinjaman pelajar dapat menyebabkan kesulitan keuangan jangka panjang dan memaksa peminjam untuk menunda melakukan pembelian besar, menikah, memiliki anak, dan berinvestasi untuk kebutuhan masa depan seperti pensiun atau menabung untuk pendidikan anak-anak mereka. Sebaliknya, mengambil pinjaman terlalu sedikit juga dapat menyebabkan risiko ketergantungan berlebihan pada pekerjaan paruh waktu, yang dapat mempengaruhi kinerja pekerja (Britt, et al, 2017).

    Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu untuk mendapatkan laporan resmi universitas tentang saldo pinjaman mahasiswa untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang dampak utang pinjaman mahasiswa terhadap tingkat retensi (Britt, et al, 2017). Persepsi tentang utang berdampak negatif pada tingkat retensi, meskipun data saldo pinjaman siswa yang sebenarnya memiliki sedikit dampak positif pada tingkat retensi untuk ujung spektrum yang ekstrem. Studi lebih lanjut diperlukan untuk menentukan karakteristik siswa dengan utang yang dirasakan dan aktualisasi tertinggi.

    Sebagai penutup, alih-alih menggunakan pinjaman dari bank untuk melanjutkan kuliah, mahasiswa sebaiknya memanfaatkan peluang untuk mendapatkan beasiswa, baik prestasi maupun non-prestasi. Masalah biaya pendidikan yang tidak kunjung selesai juga menunjukkan kurangnya aksesibilitas terhadap bentuk-bentuk beasiswa non-prestasi atau prestasi, bukan tiadanya akses pinjaman. Skema utang di awal memang membuka akses yang lebih luas untuk individu memasuki dunia perkuliahan. Namun, pada akhirnya, di saat yang sama beban utang ternyata justru menciptakan restriksi tambahan. Berbagai macam efek samping yang ditimbulkan menghalangi pemegang utang untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pasar maupun menghalangi mereka untuk lebih bebas bergerak dalam tangga sosial.

     Referensi

     Artikel

    https://www.antaranews.com/berita/693264/menristek-pengembalian-angsuran-jadi-kendala-kredit-pendidikan, diakses pada 14 Januari 2022, pukul 20.00 WIB.

    https://ajaib.co.id/mengenal-student-loan-indonesia-layakkah-dicoba/ , diakses pada 14 Januari 2022, pukul 19.00 WIB.

    https://www.cnbc.com/2018/03/01/student-loan-problems-could-hold-back-economic-growth-fed-chief-says.html, diakses pada 14 Januari 2022, pukul 20.00 WIB.

    https://tirto.id/kredit-pendidikan-ala-jokowi-masalah-atau-solusi-cGoC,  diakses pada 13 Januari 2022, pukul 21.35 WIB.

    Media Sosial

    https://twitter.com/MahameruLee/status/1480245385369055235, diakses pada 13 Januari 2022, pukul  21.00 WIB

    Jurnal

    Britt, Sonya L.; Ammerman, David Allen; Barrett, Sarah F.; and Jones, Scott. (2017). Student Loans, Financial Stress, and College Student Retention,. Journal of Student Financial Aid: Vol. 47 : Iss. 1 , Article 3, diakses melalui https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1141137.pdf pada 14 Januari 2022, pukul 19.30 WIB