Selma, Dr. King, dan Gerakan Hak Sipil di Amerika Serikat

Penulis
Haikal Kurniawan
-
740

Judul Film: Selma

Sutradara: Ava DuVernay

Tahun: 2014

Durasi: 128 Menit

Studio: Paramount Pictures / 20th Century Fox

 

Bila kita membicarakan sejarah Amerika Serikat, salah satu topik yang mustahil kita abaikan adalah gerakan hak sipil yang dilakukan oleh warga Afrika-Amerika. Gerakan hak sipil bisa dipastikan merupakan gerakan sosial yang paling berpengaruh dalam sejarah negeri Paman Sam.

Warga kulit hitam, atau Afrika-Amerika, di Amerika Serikat, memang merupakan salah satu kelompok yang paling mengalami diskriminasi dalam sejarah negara tersebut. Tidak seperti para imigran lainnya, sebagian besar leluhur warga Afrika-Amerika di negeri Paman Sam datang ke Amerika Serikat bukan secara sukarela, melainkan dibawa secara paksa sebagai properti untuk diperbudak di berbagai perkebunan.

Pasca perbudakan dihapuskan pada tahun 1863 oleh Presiden Abraham Lincoln, bukan berarti diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh warga Afrika-Amerika menjadi selesai. Di berbagai negara bagian di negeri Paman Sam, khususnya di wilayah bagian selatan, warga kulit hitam tetap diperlakukan sebagai warga kelas dua.

Mereka tidak memiliki kesempatan yang sama dan dipersulit ketika ingin memilih pejabat publik. Selain itu, berbagai fasilitas publik di negara-negara bagian Amerika Serikat di wilayah selatan, seperti transportasi umum, sekolah, dan rumah makan juga disegregasi berdasarkan warna kulit.

Puncak dari perjuangan gerakan hak sipil di Amerika Serikat untuk meraih kesetaraan terjadi pada dekade 1960-an, yang dipimpin oleh pemimpin sangat karismatik bernama Martin Luther King, jr, atau yang akrab disapa Dr. King. Kisah perjuangan Dr. King untuk meraih kesetaraan di Amerika Serikat telah diabadikan dalam berbagai medium dan literatur, seperti buku, film, dan program televisi. Salah satu film yang mengabadikan kisah perjuangan Dr. King dalam meraih kesetaraan di negeri Paman Sam adalah film “Selma” garapan sutradara Ava DuVernay yang dirilis pada tahun 2014.

Film Selma diawali dengan penganugerahan hadiah Nobel Perdamaian untuk Dr. King, yang diperankan oleh David Oyelowo, pada tahun 1964. Flashback satu tahun sebelumnya, pada tahun 1963, terjadi pemboman di Gereja Baptis Afrika Amerika di kota Birmingham, Alabama, yang dilakukan oleh kelompok supermasi kulit putih, Ku Klux Klan (KKK). Sementara itu, dua tahun kemudian, pada tahun 1965 di Alabama, aktivis hak sipil, Annie Lee Cooper, yang diperankan oleh Oprah Winfrey, berupaya untuk meregistrasikan dirinya untuk mengikuti pemilu di Kota Selma, Alabama. Namun, karena ia berkulit hitam, ia diberikan serangkaian pertanyaan yang menyulitkan oleh pengurus kantor registrasi tersebut, sehingga ia tidak bisa mendapatkan hak pilih untuk memilih pejabat publik.

Serangkaian kebijakan yang membuat warga kulit hitam di negara-negara bagian di wilayah Selatan hampir mustahil mengikuti pemilu merupakan hal yang sangat umum. Untuk itu, Dr. King mendatangi Presiden Lyndon B. Johnson di Gedung Putih, untuk menyampaikan pentingnya undang-undang hak pilih yang memastikan seluruh warga Amerika Serikat memiliki hak pilih yang setara terlepas dari apapun warna kulitnya.

Namun, Presiden Johnson menolak usulan tersebut, dan mengatakan bahwa hal yang jauh lebih penting untuk membantu warga kulit hitam di Amerika Serikat adalah berbagai program sosial untuk membantu mereka, yang Presiden Johnson namai “war on poverty”. Mendengar jawaban Presiden Johnson tersebut, Dr. King memutuskan untuk pergi ke Alabama untuk melakukan protes dan membangun gerakan sosial yang lebih besar.

Menjadi pemimpin gerakan sipil di Amerika Serikat bukanlah sesuatu yang aman dan mudah. Di rumah Dr. King, ia dan keluarganya kerap mendapatkan ancaman karena aktivitas yang dilakukannya. Selain itu, Direktur Federal Bureau Investigation (FBI), J. Edgar Hoover, juga menaruh kecurigaan yang besar kepada Dr. King, dan menganggapnya sebagai seorang yang radikal, sehingga FBI juga memata-matai Dr. King dan menyadap telepon di rumahnya.

Kembali ke Alabama, Dr. King memimpin demonstrasi untuk mendaftarkan warga kulit hitam sehingga dapat mengikuti pemilu. Namun, ia justru harus dihadapkan dengan tindakan kekerasan dari polisi yang membubarkan paksa demonstrasi, dan memenjarakan Dr. King dan para pemimpin aksi demonstrasi tersebut.

Sementara itu, Gubernur Alabama, George Wallace, merespons gerakan tersebut dengan tangan besi dan kekejaman. Ia mengirim aparat keamanan untuk menangkapi dan memukuli para aktivis kulit hitam di Alabama di kantor mereka, dan membunuh seorang aktivis hak sipil, Jimmie Lee Jackson.

Di Alabama sendiri, kejadian tersebut membuat warga kulit hitam di negara bagian tersebut marah besar dan menggelar demonstrasi. Demonstrasi tersebut dilakukan dalam bentuk pawai di Kota Montgomery di Negara Bagian Alabama, untuk menyeberangi Jembatan Edmund Pettus. Namun, para demonstran kembali dihadapkan oleh aparat keamanan dengan tindakan kekerasan, yang meyebabkan puluhan demonstran luka-luka.

Pawai tersebut disiarkan langsung oleh saluran televisi, termasuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat, dan disaksikan oleh jutaan orang. Hal tresebut semakin membangkitkan amarah warga Amerika, dan gerakan hak sipil di negeri Paman Sam tersebut semakin meluas.

Kejadian tersebut juga membuat Presiden Johnson marah besar, dan menuntut Gubernur Wallace untuk menghentikan tindakan kekerasan tersebut. Namun, Presiden Johnson juga meminta Dr. King juga menghentikan demonstrasi yang akan ia lakukan untuk memprotes tindakan polisi Alabama terhadap demonstran di Jembatan Edmund Pettus.

Dr. King menolak permintaan Johnson tersebut, dan menggelar demonstrasi besar di Alabama dengan melakukan pawai yang sama untuk menyeberangi jembatan Edmund Pettus. Namun, berbeda dengan pawai sebelumnya, sesampainya di ujung jembatan, polisi di Kota Selma tidak melarang pawai tersebut, dan setelah itu Dr. King memutuskan untuk memutar arah. Hal ini menyebabkan banyak aktivis hak sipil yang marah dan kecewa atas keputusan Dr. King tersebut.

Setelah pawai tersebut, salah satu pendeta asal Boston yang berkulit putih, James Reeb, dibunuh oleh kelompok supermasi kulit putih. Mendengar hal tersebut, Dr. King segera menelepon Presiden Johnson, dan menuntutnya untuk segera memperjuangkan undang-undang hak pilih dan perlindungan bagi warga kulit hitam dari Pemerintah Federal Amerika Serikat.

Karena berbagai peristiwa demonstrasi yang terjadi, Gubernur Alabama, George Wallace, akhirnya mendatangi Presiden Johnson di Gedung Putih untuk meminta bantuan. Namun, Presiden Johnson justru menyarankan Wallace untuk membiarkan warga kulit hitam untuk mengikuti pemilu, agar berbagai protes dan demonstrasi tersebut berhenti.

Film tersebut diakhiri dengan pidato Presiden Johnson di hadapan Kongres Amerika Serikat, yang akhirnya menyetujui untuk mengirim Rancangan Undang-Undang Hak Pilih untuk disahkan Kongres, yang akan menghapuskan seluruh restriksi dan pelarangan yang dikenakan kepada warga kulit hitam dan etnis minoritas lainnya untuk mengikuti pemilu di negeri Paman Sam. Cerita selanjutnya, yang tidak ditampilkan di film ini, tercatat oleh sejarah. Undang-Undang Hak Pilih (Voting Rights Act) akhirnya disahkan oleh Presiden Johnson pada tahun 1965 (NYTimes, 3 Desember 2020).

Undang-Undang Hak Pilih tahun 1965 tidak dipungkiri merupakan salah satu produk legislasi yang terpenting dalam sejarah Amerika Serikat. Setelah mengalami diskriminasi selama berabad-abad, sejak negeri Paman Sam belum lahir, warga kulit hitam di tanah Amerika telah mengalami berbagai praktik diskriminasi. Melalui undang-undang tersebut, akhirnya warga kulit hitam, dan juga etnis minoritas lainnya, mendapatkan salah satu hak konstitusionalnya yang paling dasar, yakni hak untuk memilih pejabat publik.

Diskriminasi, berdasarkan latar belakang apapun, merupakan hal yang harus kita lawan bersama. Semoga kisah hidup Dr. King yang luar biasa dapat menjadi pelajaran kepada kita, dan terus memberi kita semangat untuk melawan seluruh praktik diskriminasi, di mana pun hal tersebut terjadi, baik di Amerika Serikat atau pun di negara kita sendiri.

 

Referensi

https://www.nytimes.com/2020/11/03/us/voting-rights-act-race-related.html Diakses pada 22 November 2020, pukul 01.30 WIB.