Artikel ini dimulai dari sebuah pertanyaan sederhana yang menggelitik hati, Siapa sih bapak liberalisme atau kebebasan di Indonesia, yang membawa ide-ide liberal, seperti hak kebebasan, kesetaraan, ekonomi dan demokrasi? Sampai saat ini, pertanyaan itu masih menjadi misteri dan belum ada kejelasan.
Bagaimana kita bisa melacak akar pikiran liberalisme di Indonesia, sedangkan untuk literatur liberalisme sendiri di Indonesia sangat minim. Ya, ide kebebasan (liberalisme) nampaknya telah ditabukan di Indonesia tanpa pernah dikaji secara komperhensif dan mendalam. Dari zaman Orde Lama hingga Orde Baru, bangsa kita terus dicekoki bahwa ide kebebasan tidak cocok dengan nilai hidup di Indonesia.
Menurut ucapan “Pemimpin Besar Revolusi yang Agung” Bung Karno (dalam buku Revolusi Belum Selesai), demokrasi ala Trias Politica sudah ketinggalan zaman. Di tulisan lain, Beliau mencela sistem liberalisme bahkan antipati terhadap kebebasan individu dan kebebasan pers. Begitupula Bung Hatta, walaupun pemikirannya bisa dikatakan liberal, namun Beliau sendiri terpengaruh oleh ide-ide sosialisme dan kagum pada cita-cita kolektivisme.
Dari sisi historis, hampir semua pendiri bangsa ini dengan bangga mengusungkan dada mereka sebagai nasionalis, sosialis, atau islamis. Tidak ada satupun yang mengklaim dirinya liberal atau memimpikan kebebasan sipil yang luas. Ya, dari berbagai diskusi yang sering penulis nimbrung dan amati, terdapat kesimpulan (yang belum bisa dibilang ilmiah) bahwa Indonesia tidak memiliki tradisi pemikiran liberal yang kuat.
Mungkin karena nama liberalisme yang otomatis membawa ide kapitalisme (pasar bebas) membuat bangsa kita tidak menyukai ide kebebasan ini. Namun, sekali lagi kita tidak bisa pukul rata bahwa ideologi kebebasan/liberalisme tidak ada sama sekali.
Ide kebebasan sebenarnya sudah ada ketika generasi 45, contoh saja seperti penyair Bohemian, Chairil Anwar. Penulis tidak menjadikan gaya hidup hippies-nya sebagai tolak ukur, tetapi dari isi bait syairnya “AKU” tercermin pergolakan batin, menentang arus, bebas, individualistik, yang sangat cocok dengan seni kontemporer yang bertumpu pada gagasan tentang kebebasan.
Di sisi jurnalistik, Koran Indonesia Raja pimpinan Mochtar Lubis juga sangat menjunjung kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan mengkritik pemerintah. Isi konten Koran Indonesia Raja tidak hanya sekedar berita, namun Mochtar Lubis ingin menjadikan koran ini sebagai corong kebebasan di Indonesia. Di masa Demokrasi Parlementer, Koran Indonesia Raja cukup berani mengkritik pemerintahan otoritarian Bung Karno dalam berpolitik dan juga korupsi para pejabat yang menjadi “feodal baru”.
Selain Chairil Anwar dan Mochtar Lubis, para tokoh yang menyuarakan kebebasan adalah HB. Jassin, St. Takdir, Armijin Pane dan masih banyak lagi jika ingin ditelusuri. Nanang Sunandar (Institut Demokrasi & Kesejahteraan Sosial/Indeks), salah satu cendekiawan yang aktif mengembangkan ide-ide kebebasan, berpandangan bahwa akar liberalisme sudah terdapat jauh sebelum Indonesia merdeka.
Yaitu tahun 1912, yang digerakkan oleh Indische Partij (partai politik pertama di Indonesia). Menurut Bung Nanang, partai ini bertujuan untuk mengakhiri monopoli ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Belanda, dan memberi kebebasan rakyat dari pajak-pajak yang membelenggu mereka.
Indische Partij juga mendesak pemerintah Belanda untuk menghapus hukum rasial yang menentang kesetaraan manusia, tidak teralu campur tangan dalam terlalu menyokong agama tertentu, dan menuntut agar urusan ekonomi dan usaha pemerintah kolonial tidak membeda-bedakan usaha pribumi, tionghoa, atau Eropa.
Cita-cita Indische Partij yang diusung oleh Ernest Dowes Dekker, Tjiptomangun Koesoemo, dan Ki Hajar Dewantara, sangat mencerminkan ide-ide liberalisme dan kebebasan, walaupun mungkin pada masa itu istilah liberalisme dan kebebasan tidak terlalu akrab di telinga bangsa Indonesia.
***
Pemaparan di atas menunjukkan bahwa ide-ide liberalisme sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak lama. Bahkan semangat kebebasan turut berperan dalam mengobarkan spirit kemerdekaan Indonesia. Penulis berasumsi bahwa ide-ide kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang merupakan semboyan pencerahan di Eropa, mulai masuk ke tanah Hindia Belanda menjelang Politik Etis diterapkan.
Buku-buku kaum liberal seperti Max Havelaar, karangan Multatuli, mulai dibaca dan dipelajari oleh tokoh-tokoh pribumi Indonesia. Salah satunya adalah Tirto Adhi Soerjo. Penulis berasumsi (walau belum bisa disebut sebagai pandangan ilmiah), bahwa ide liberalisme dan kebebasan mulai berkobar di tangan seorang Tirto Adhi Soerjo.
Tirto Adhi Soerjo walaupun terkenal sebagai seorang jurnalis/wartawan, namun kiprahya tidak hanya sekedar sebagai pembawa berita. Ia menggerakkan opini masyarakat dan mengabarkan berita tentang kesewenang-wenangan, korupsi, dan penindasan pemimpin Eropa atau pemuka pribumi.
Tirto Adhi Soerjo adalah bapak kebebasan pers dan berekspresi. Ia menjunjung semangat kebebasan berpendapat dan berpikir. Surat kabar bukan sekedar lembaran-lembaran pembawa berita, tetapi juga alat untuk mendorong agar kaum pribumi berpikir dan juga mengenali nasibnya sendiri.
Jikalau watak orang Jawa pada umumnya adalah adem ayem, Tirto Adhi Soerjo tidak demikian. Ia adalah seorang garang yang tulisannya tak mengenal kompromi. Dalam strata sosial, kaum priyayi harusnya berada di bawah bangsa Eropa, namun semua sistem sosial atau norma-norma tersebut dilabrak oleh Beliau.
Di masa orang hidup di bawah ketiak kolonial yang picik, pemerintah kolonial memecah belah dan mengotak-kotakan tanah Hindia dengan perbedaan ras, perbedaan status klas sosial, perbedaan etnis, perbedaan agama dan juga perbedaan gender. Namun dari kesemua itu, yang terlihat jelas di Hindia adalah perbedaan antara tuan yang memerintah, dan budak yang diperintah.
Di zaman kolonial, dari gembel hingga raja adalah budak Eropa. Jikalau ada seorang priyayi yang dihormati bertamu bahkan oleh seorang Belanda campuran (Indo), maka si Priyayi itu tetap saja harus membungkuk hormat karena darah Eropa yang ada pada si Indo tersebut.
Ketika Eropa (melalui Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika) menyerukan penghapusan budak, kesetaraan antar umat manusia, dan kebebasan berpikir, namun mereka tidak melakukan hal serupa di Asia dan tanah jajahan seperti Hindia (Indonesia). Penghisapan, perbudakan dan diskriminasi ini yang memunculkan tokoh Jose Rizal di Filipina dan Tirto Adhi Soerjo di Indonesia.
Tak bisa dipungkiri, Tirto Adhi Soerjo adalah orang yang memindahkan pola perjuangan masyarakat Indonesia dari perang fisik ke “perang pemikiran”. Tirto mempertanyakan bangsa Eropa sebagai “bangsa sopan” dan demokratis, namun mereka justru melahirkan sistem yang biadab, kejam, dan sangat anti kemanusiaan.
Contohnya dalam salah satu tulisannya di Surat Kabar Medan Prijaji, No. 19, Tahun 1909, Tirto Adhi Soerjo mengutuk kesewenang-wenangan aparat Belanda yang mempermainkan hukum dan tak segan-segan menangkap orang yang tidak bersalah:
“Kita jawab “tidak”, kita tulis itu karena kita murka, murka tiada hingganya, ya marah besar, karena bangsa kita, si seperempat manusia, sudah dibikin sesuka-sukanya oleh pegawai, yang mestinya menjaga keselamatan si seperempat manusia yang lemah dan tidak berdaya itu.”
Bahkan terhadap seorang pembesar Belanda, A. Simon, yang menjabat sebagai Aspirant Controleur, dimaki sebagai snot-aap alias monyet bodoh. Tirto merupakan pribumi pertama yang berani memaki secara langsung seorang “golongan sopan” dan dicetak secara luas lewat Surat Kabarnya, Medan Prijaji.
Hal yang menarik dan masih relevan dengan saat ini adalah gagasannya tentang orang-orang non-pribumi, khususnya, etnis Tionghoa. Saat ini, iklim politik kita sudah terpapar penyakit rasisme dan memfitnah etnis Tionghoa sebagai etnis penghisap dan penindas etnis pribumi, namun Tirto justru melihat dari sisi lain.
Ketika etnis Tionghoa pada tahun 1904 oleh residen Periangan, dikekang dengan membuat aturan agar etnis Tionghoa memiliki kawasan khusus dalam kota dan dilarang bermukim di luar wilayah keresidenan periangan. Ini berarti etnis Tionghoa sangat terkekang dan dibatasi ruang geraknya.
Sudah berabad-abad pemerintah mengobarkan api permusuhan antara etnis Tionghoa dengan etnis pribumi. Selain itu, pemerintah kolonial juga berusaha melindungi pedagang-pedagang Eropa yang datang ke Hindia, agar usaha mereka tidak tersaingi oleh para pedagang Tionghoa. Isu bahwa orang Tionghoa adalah lintah darat, mengambil kekayaan pribumi, dan ingin memeras ekonomi pribumi membuat kebencian pada etnis Tionghoa makin menguat.
Tirto dalam tulisannya justru mengkritik aturan keresidenan Bandung tersebut. Menurutnya, justru kaum lintah darat dan pemeras justru orang-orang pribumi non-Bandung dan juga pejabat-pejabat desa yang nakal mempermainkan pedagang dan pengusaha kecil, bukan etnis Tionghoa.
Dalam tulisannya di Surat Kabar Soenda Berita, Tirto berkata, “Pun amal bangsa Cina pada anak negeri, kebaikan dan budinya pada anak negeri sangat terpuji. Dia kenal dan mengerti kesusahan anak negeri apabila telah lama berhal padanya.”
Tirto menyarankan agar yang harusnya ditindak dan diusir itu lintah darat pendatang yang ada di periangan dan para birokrat desa harus didisiplinkan agar tidak ada pemerasan, bukan malah membuat aturan yang mengekang kehidupan etnis non-pribumi.
Tidak puas hanya sekedar mengkritik di surat kabar dan memberi advokasi hukum, Tirto Adhi Soerjo juga menjadi tonggak bagi kemajuan perempuan di Hindia dengan mendirikan surat kabar khusus perempuan, Poetri Hindia. Ia mendidik seorang perempuan yang bersemangat, Siti Soendari, dan menegaskan bahwa perempuan adalah tonggak dari kemajuan bangsa Bumiputera.
*****
Keberanian (bisa dibilang “kenekatan”) Tirto Adhi Soerjo dalam membongkar berbagai kebobrokan hukum dan sistem kolonial di Hindia, karena adanya pengaruh dari Multatuli alias Edward Douwes Dekker seorang intelektual liberal Belanda yang menulis novel Max Havelaar, untuk mengkritik sistem tanam paksa dan juga pemerasan yang terjadi di Banten.
Spirit novel Max Havelaar itulah yang membakar emosi Tirto sehingga menuangkan kekesalannya dalam surat kabar. Hampir dalam setiap terbitan surat kabarnya, pasti ada saja kasus yang diangkat dan sesuatu yang dikritik, seperti mengkritik Gubernur Jenderal Idenburg yang tak segan memenjarakan tokoh-tokoh pribumi yang kritis, atau mengkritik ketidakadilan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di Banten dan Jawa Tengah.
Walaupun secara teori mungkin Tirto Adhi Soerjo belum secara sistematis membaca buku-buku tentang ideologi kebebasan seperti buku John Locke, Rousseau, Voltaire, John Stuart Mill, Frederic Bastiat, atau Adam Smith, tetapi tak dapat dipungkiri bahwa Tirto Adhi Soerjo setidaknya pasti telah membaca risalah tokoh-tokoh liberal Belanda, seperti Douwes Dekker, Baron van Hoevell, dan Fransen van der Putte.
Walaupun kaum sosialis dan komunis Indonesia juga mengklaim bahwa Tirto Adhi Soerjo adalah bapak sosialis, namun dari gagasannya tentang kemerdekaan ekonomi, kesetaraan gender, penolakan terhadap rasialisme, yang searah dengan nilai-nilai perjuangan liberalisme, maka kita sebagai kaum liberal juga mempunyai hak untuk mengklaim bahwa Tirto Adhi Soerjo juga adalah Bapak Kebebasan Indonesia.
Reynaldi adalah Mahasiswa Aqidah Filsafat UIN Jakarta, Seorang aktivis Muslim moderat yang tertarik untuk mengembangkan ide-ide mengenai toleransi, kemanusiaan, kebebasan, dan kerukunan antar umat beragama. Email: adisuryareynaldi@gmail.com
Reynaldi adalah seorang aktivis muslim moderat yang tertarik untuk mengembangkan ide-ide mengenai toleransi, kemanusiaan, kebebasan, dan kerukunan antar umat beragama. Email: adisuryareynaldi@gmail.com
