Judul Film : Official Secrets
Sutradara : Gavin Hood
Tahun Rilis : 2019
Durasi : 112 Menit
Studio : Entertainment One & IFC Films
Perang Irak merupakan salah satu perang yang paling kontroversial di awal abad ke-21. Perang yang dilakukan oleh tentara koalisi pimpinan Amerika Serikat dan Inggris ini dilancarkan pada tahun 2003 untuk menjatuhkan rezim otoritarian Saddam Hussein, yang telah bekuasa di Irak selama lebih dari dua dekade.
Perang ini merupakan salah satu bagian dari kebijakan Perang Global Melawan Teror yang dilancarkan oleh Presiden Amerika Serikat, George W. Bush pasca Serangan 11 September 2001. Bersama dengan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, Presiden Bush menuduh Saddam memiliki senjata pemusnah massal di Irak yang sangat berbahaya bagi perdamaian dunia. Kini, kita mengetahui bahwa tidak ada senjata pemusnah massal di Irak (The Washington Post, 22/3/2019).
Tidak hanya senjata pemusnah massal, Presiden Bush dan Perdana Menteri Blair juga menuduh bahwa Saddam Hussein memiliki hubungan dengan organisasi teror Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden, yang merupakan otak dari Serangan 11 September dan berbagai serangan teror lainnya di seluruh dunia. Hubungan antara Saddam dengan Al-Qaeda sendiri kini tidak terbukti sama sekali (The Guardian, 13/3/2008).
Untuk melegitimasi invasi terhadap Irak, Amerika Serikat dan Inggris membutuhkan dukungan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), yang terdiri dari lima negara anggota permanan dan sepuluh negara anggota non-permanan. Diketahui, Amerika Serikat dan Inggris berupaya menekan negara-negara anggota DK PBB untuk memastikan hasil voting dari lembaga tersebut mendukung upaya untuk menurunkan Saddam sebagai penguasa Irak.
Informasi mengenai upaya penekanan negara-negara anggota DK PBB oleh Amerika Serikat dan Inggris tersebut dibongkar oleh salah seorang anggota badan intelijen Inggris Government Communications Headquarters (GCHQ), Katherine Gun. Kisah mengenai Gun diabadikan dalam film berjudul Official Secrets, yang disutradarai oleh sutradara asal Afrika Selatan, Gavid Hood.
Film ini diawali ketika Gun, yang diperankan oleh Kiera Knightley, mendapatkan memo dari badan intelijen Amerika Serikat, National Security Agency (NSA), yang ditulis oleh petugas NSA Frank Koza, pada akhir bulan Januari 2003. Memo tersebut meminta QCHQ untuk menyadap dan memeras para diplomat negara-negara anggota DK PBB agar mereka mendukung serangan ke Irak. Merasa kecewa dan marah besar atas hal tersebut, Gun memutuskan untuk mencetak memo tersebut, dan memberikannya kepada salah satu kawannya, Yvonne Ridley, yang merupakan aktivis anti-perang.
Ridley lantas memberikan dokumen memo tersebut kepada kawannya yang bekerja sebagai wartawan di harian The Observer bernama Martin Bright. Bright lantas memutuskan untuk mencari informasi lebih mengenai dokumen yang didapatkannya tersebut, untuk memastikan keasliannya. Bright bekerja sama dengan koresponden luar negeri The Observer di Washington D.C., Ed Vulliamy.
Vulliamy lantas mencoba mewawancarai Koza dengan menghubungi bagian hubungan masyarakat (humas) NSA. Namun, operator NSA mengatakan bahwa mereka tidak bisa membuka nama-nama orang yang bekerja di NSA. Vulliamy lantas mendatangi salah satu kontaknya yang telah bekerja di lembaga intelejen luar negeri Amerika Serikat, Central Intelligence Agency (CIA), dan ia mengatakan bahwa CIA sebenarnya mengetahui bahwa tidak ada informasi kredibel mengenai senjata pemusnah massal di Irak dan hubungan antara Saddam dengan Al-Qaeda. Informasi tersebut tidak lebih dari fabrikasi dari jajaran administrasi Presiden Bush untuk membenarkan perang.
Vulliamy meminta kontaknya tersebut untuk membantunya menghubungi Frank Koza. Kontak Vulliamy sendiri mengatakan bahwa ia tidak bisa membantunya terkait dengan hal tersebut. Namun di kediamannya, Vulliamy lantas mendapatkan telepon berisi informasi kode ekstensi telepon kantor Koza di NSA, dan ia lantas mencoba kembali menghubungi petugas NSA tersebut. Teleponnya ternyata tersambung, dan ia menanyakan kepada Koza mengenai memo yang dikirimkannya kepada GCHQ, namun telepon tersebut langsung terputus.
Vulliamy kemudian mengubungi kantor pusat The Observer di London, dan memberi tahu kepada editornya dan rekan-rekannya bahwa memo tersebut adalah asli dan memang benar ada petugas NSA bernama Frank Koza. Harian tersebut akhirnya memutuskan untuk mempublikasikan berita mengenai memo tersebut keesokan harinya.
Berbagai media besar seperti CNN dan NBC lantas meminta Bright sebagai penulis dari berita tersebut untuk diwawancarai. Namun, tiba-tiba media tersebut membatalkan wawancara karena ternyata memo dari NSA yang diketik ulang dan dipublikasikan oleh The Observer tersebut menggunakan ejaan bahasa Inggris Britania Raya, dan bukan ejaan bahasa Inggris Amerika. Diketahui, hal tersebut ternyata karena juru ketik harian tersebut melakukan kesalahan pengetikan.
Kembali ke kantor GCHQ, lembaga intelijen Inggris tersebut lantas melakukan investigasi besar-besaran untuk mencari informasi siapa yang membongkar memo rahasia tersebut. Gun dan seluruh petugas GCHQ lainnya diwawancarai oleh investigator GCHQ. Agar Pemerintah Amerika Serikat tidak bisa menyatakan bahwa memo tersebut adalah palsu, dan untuk menyelamatkan rekan-rekannya di GCHQ, Gun akhirnya mengakui bahwa dirinya yang membocorkan memo rahasia tersebut.
Gun akhirnya ditahan dan diinterogasi oleh kepolisian Scotland Yard, dan ia terancam hukuman penjara karena telah membongkar dokumen rahasia pemerintah. Pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Inggris sendiri akhirnya menginvasi Irak pada 20 Maret 2003.
Gun memutuskan untuk mencari bantuan dari firma hukum Liberty, yang memiliki fokus pada kasus-kasus berkaitan dengan kebebasan sipil dan Hak Asasi Manusia. Pemerintah Inggris sendiri berupaya mengawasi gerak-gerik Gun, dan mengirimkan agen untuk mengamati mantan petugas GCHQ tersebut. Scotland Yard juga memberi tahun Gun bahwa, ketika ia mendaftarkan diri sebagai petugas GCHQ, Gun sudah menandatangani kesepakatan rahasia, dan ia tidak bisa membicarakan isi memo dan seluruh pekerjaannya di lembaga intelijen Inggris tersebut keapda siapapun, termasuk kepada jurnalis atau pengacaranya.
Enam bulan kemudian, Kejaksaan Inggris akhirnya memutuskan untuk menuntut Gun atas perannya membongkar memo rahasia tersebut. Tidak hanya itu, Badan Imigrasi Pemerintah Inggris juga berupaya untuk mendeportasi suami Gun, Yasar Gun, yang merupakan pengungsi beretnis Kurdi asal Turki, yang sedang berupaya mencari suaka di Inggris. Berkat upaya dari Gun dan firma hukum Liberty, deportasi tersebut akhirnya berhasil digagalkan.
Pengacara Katherine Gun memutuskan untuk mengambil strategi pembelaan bahwa Gun membocorkan dokumen tersebut untuk menghentikan perang ilegal yang dilakukan oleh Inggris dan Amerika Serikat. Untuk membuktikan bahwa perang tersebut adalah perang ilegal, tim pengacara Gun berupaya mencari informasi mengenai pandangan Jaksa Agung Inggris, Lord Goldsmith, mengenai invasi terhadap Irak pada saat Gun memutuskan untuk mencetak dan membocorkan dokumen rahasia tersebut.
Melalui salah satu staf Goldsmith, diketahui bahwa, per awal bulan Februari 2003 ketika Gun memutuskan untuk membocorkan memo tersebut, Lord Goldsmith memiliki pandangan bahwa Perang Irak merupakan perang ilegal karena tidak ada justtifikasi pembelaan diri, dan tanpa dukungan dari Dewan Keamanan PBB. Goldsmith sendiri tiba-tiba berubah pikiran ketika ia bertemu dengan Pejabat Gedung Putih di Washington D.C.
Kejaksaan Inggris akhirnya memutuskan untuk membatalkan tuntutan terhadap Katherine Gun, karena untuk menuntut Gun, Jaksa Penuntut diharuskan untuk menyerahkan dokumen mengenai Perang Irak yang diminta oleh pengaraca Gun, di mana dokumen tersebut akan membuktikan ilegalitas Perang Irak. Gun sendiri pada akhirnya dibebaskan secara penuh.
Cerita selanjutnya mengenai Perang Irak menjadi catatan sejarah. Tidak hanya Amerika Serikat dan Inggris gagal dalam menemukan senajta pemusnah massal di Irak, atau hubungan antara Saddam Hussein dan Al-Qaeda, Perang Irak telah menciptakan instabilitas politik yang sangat berbahaya, dan menghilangkan nyawa ratusan ribu warga sipil yang tidak bersalah. Diperkirakan, dari tahun 2003 ketika invasi Irak terjadi, hingga tahun 2011 ketika Presiden Obama memutuskan menarik pasukan Amerika Serikat dari Irak, sekitar 405.000 warga sipil Irak tewas dalam perang ini (The Washington Post, 20/3/2018).
Sebagai penutup, tindakan heroik dari whistleblower seperti Katherine Gun untuk menghentikan perang merupakan hal yang patut kita apresiasi. Penyadapan, pemerasan, hingga kebohongan untuk melakukan perang yang membunuh ratusan ribu warga sipil yang tidak bersalah merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan. Semoga, di masa yang akan datang, Irak dapat menjadi negara yang lebih aman, dan perang ilegal yang dilancarkan secara semena-mena tidak kembali lagi terjadi di belahan dunia manapun.
Referensi
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/03/22/iraq-war-wmds-an-intelligence-failure-or-white-house-spin/ Diakses pada 26 September 2021, pukul 22.20 WIB.
https://www.theguardian.com/world/2008/mar/13/iraq.usa Diakses pada 26 September 2021, pukul 23.05 WIB.
https://www.washingtonpost.com/news/politics/wp/2018/03/20/15-years-after-it-began-the-death-toll-from-the-iraq-war-is-still-murky/ Diakses pada 27 September 2021, pukul 02.35 WIB.
Haikal Kurniawan merupakan editor pelaksana Suara Kebebasan dari Januari 2020 – Januari 2022. Ia merupakan alumni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Haikal menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia pada tahun 2018 dengan judul skripsi “Warisan Politik Ronald Reagan Untuk Partai Republik Amerika Serikat (2001-2016).”
Selain menjadi editor pelaksana dan kontributor tetap Suara Kebebasan, Haikal juga aktif dalam beberapa organisasi libertarian lainnya. Diantaranya adalah menjadi anggota organisasi mahasiswa libertarian, Students for Liberty sejak tahun 2015, dan telah mewakili Students for Liberty ke konferensi Asia Liberty Forum (ALF) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun bulan Februari tahun 2016, dan Australian Libertarian Society Friedman Conference di Sydney, Australia pada bulan Mei 2019. Haikal saat ini menduduki posisi sebagai salah satu anggota Executive Board Students for Liberty untuk wilayah Asia-Pasifik (yang mencakup Asia Tenggara, Asia Timur, Australia, dan New Zealand).
Haikal juga merupakan salah satu pendiri dan koordinator dari komunitas libertarian, Indo-Libertarian sejak tahun 2015. Selain itu, Haikal juga merupakan alumni program summer seminars yang diselenggarakan oleh institusi libertarian Amerika Serikat, Institute for Humane Studies, dimana Haikal menjadi peserta dari salah satu program seminar tersebut di Bryn Mawr College, Pennsylvania, Amerika Serikat pada bulan Juni tahun 2017.
Mewakili Suara Kebebasan, Haikal juga merupakan alumni dari pelatihan Atlas’s Think Tank Essentials yang diselenggarakan oleh Atlas Network pada bulan Februari 2019 di Colombo, Sri Lanka. Selain itu, ia juga merupakan alumni dari workshop International Academy for Leadership (IAF) yang diselenggarakan oleh lembaga Friedrich Naumann Foundation di kota Gummersbach, Jerman, pada bulan Oktober 2018.
Haikal dapat dihubungi melalui email: haikalkurniawan@studentsforliberty.org.
Untuk halaman profil Haikal di Students for Liberty dapat dilihat melalui tautan ini.
Untuk halaman profil Haikal di Consumer Choice Center dapat dilihat melalui tautan ini.
