Resensi Film “Max Havelaar”: Ketika Sistem Tanam Paksa dan Monopoli Langgeng Di Tanah Lebak

Film: Max Havelaar

Sutradara: Fons Rademakers

Produksi: PT. Mondial Motion Pictures dan Fons Rademakers Productie

Genre: Drama Sejarah

Tahun: 1979

Penjajahan, dalam kosakata bahasa kita, memiliki arti bahwa sebuah bangsa merebut dan merampas kemerdekaan bagi bangsa lain. Perebutan kemerdekaan secara paksa dan juga pengabaian hak asasi tiap orang dalam sebuah negara yang terjajah, merupakan sebuah bentuk perbuatan terkutuk yang tidak boleh ada lagi di dunia modern.

Dalam sejarah bangsa kita, Bangsa Belanda terkenal sebagai bangsa penjajah. Selama 350 tahun koloni-koloni Belanda datang ke Indonesia. Dengan dalih berdagang, mereka akhirnya berusaha memonopoli pasar di Indonesia. Nusantara pada mulanya adalah sebuah negeri yang terbuka. Masing-masing negara yang memiliki bandar niaga selalu terbuka dengan bangsa manapun untuk berdagang.Tetapi, kolonialisme pada akhirnya menutup pasar bebas dan merubahnya menjadi monopoli. Tak cukup mencengkram secara ekonomi, beberapa kerajaan pun diperangi dan ditaklukkan.

Akhirnya, terciptalah sebuah negara kolonial yang mencengkram dari berbagai aspek. Kemiskinan dan juga penderitaan akibat kerja paksa, pajak, dan juga tanam paksa membuat bangsa Indonesia tak berdiam diri.

Pemberontakan demi pemberontakan terus mewarnai negara kolonial Hindia Belanda. Hingga akhirnya tumbuh kesadaran baik dari bangsa Belanda maupun Indonesia, bahwa sebab musabab pemberontakan dan peperangan di wilayah Nusantara adalah kemiskinan dan penindasan.

***

Beberapa waktu lalu, kebetulan saya menemukan sebuah film bagus dan pantas untuk mendapat pujian sebagai film sejarah politik yang luar biasa yang berjudul “Max Havelaar.”

Film ini diadaptasi dari novel “Max Havelaar” karangan Multatuli pada tahun 1859 dan cukup menghebohkan publik Belanda. Ketika awal fajar abad ke- 20 menyingsing, Kerajaan Belanda merubah sistem politik di koloni Hindia Belanda menjadi lebih liberal dan terbuka. Saya yakin, perubahan politik tersebut disebabkan oleh suara keras novel karangan Multatuli tersebut.

Saat politik etis dipraktekkan dan lahir kaum intelektual di Hindia Belanda, buku “Max Havelaar” kembali terkenal dan menjadi bacaan favorit para siswa dan kaum terpelajar. Popularitas Ini terwujud dalam catatan Tirto Adhi Soerjo yang menyebut nama Multatuli atau Eduard Douwes Dekker dalam surat kabar “Medan Prijaji” edisi nomor 9 tahun 1909 ketika Tirto mengkritik sikap keresidenan Banten saat itu yang tak jauh berubah dengan kondisi zaman Multatuli yang tercatat dalam novel “Max Havelaar.”

Kembali ke film di atas. Film ini dibuat atas kerja sama pegiat seni film Indonesia dan Belanda, dan dirilis tahun 1976 berkat kerja sama antara PT Mondial Motion Pictures (Jakarta) dan Fons Rademakers Productie B.V. (Amsterdam).

Film besutan Fons Rademakers ini cukup bagus kualitas gambar dan resolusi yang tajam. Untuk ukuran tahun 70-an kejernihan gambar dalam film itu sudah sangat terlihat ketimbang film-film di Indonesia yang saya lihat masih banyak gelambir, semut, dan kadang warnanya yang kurang cerah.

Alih-alih didukung sebagai sebuah usaha rekonsiliasi sejarah, film ini justru diblokir oleh rezim Orde Baru. Pemerintah Indonesia pada masa itu melarang film-film asing yang dinilai ‘mencoreng’ citra Indonesia seperti film “The Year of Living Dangerously” yang dianggap menyimpang dari sejarah yang didiktekan oleh Orde baru.

Ini cukup memperihatinkan. Jika pemerintah Kolonial Belanda saja tidak melarang peredaran buku “Max Havelaar,” mengapa pemerintah kita yang sudah merdeka dan berasas Pancasila justru melarang pemutaran film itu? Ambigu memang.

***

Film ini bermula menampilkan kondisi masyarakat Lebak, Banten. Banten pada masa itu adalah daerah termiskin di wilayah koloni Hindia Belanda. Film menampilkan kisah Saijah dan Adinda, seorang anak petani miskin. Saat ikut orang tuanya ke sawah untuk menggarap ladang, tiba-tiba muncul harimau ganas yang ingin menerkam petani.

Hewan buas itu berhasil dihalau oleh ‘Pantang’, seekor kerbau kesayangan Saijah. Masyarakat desa bahagia karena Pantang si kerbau berhasil melumpuhkan harimau yang ganas. Mereka mengganti nama si Pantang dengan ‘pahlawan’.

Hingga akhirnya datang aparat desa yang meminta pungutan uang ke warga yang tengah bergembira. Para warga desa mengatakan ia tak memiliki uang. Aparat desa marah. Uang itu digunakan untuk ongkos pesta besar si Bupati yang akan dihadiri oleh pembesar Banten dan Jawa.

“Kau rela jika Bupatimu malu di hadapan para orang besar?,” kata aparat desa.

Walhasil, mereka kemudian merampas seluruh kerbau yang digunakan warga untuk membajak sawah termasuk si Pantang.

Kakak Saijah yang tak rela kerbau kesayangannya dirampas semena-mena, berusaha untuk melawan. Sayangnya, belum genap lima meter melangkah, selongsong peluru ditembakkan tepat ke arah bocah kecil itu. Inilah awal mula dendam Saijah terhadap feodalisme dan kolonialisme di Banten.

Wilayah Banten adalah tanah yang cukup kaya. Banten adalah penghasil kopi yang baik dan tanahnya penuh dengan material alam yang berharga. Karena itu pula, sistem tanam paksa berlaku di Banten. Harumnya bau kopi dan sensasi kenikmatan yang dihasilkan dari kopi membuat perdagangan kopi internasional begitu bergairah. Tingginya permintaan kopi membuat Eropa berlomba-lomba mencari sumber alam tempat kopi itu dihasilkan. Banten adalah salah satunya.

Sayangnya, kesegaran kopi dan kencangnya perputaran pasar kopi harus dinodai oleh penindasan dan monopoli pasar oleh Belanda.

Sistem culture stelsel yang diprakarsai Deandles tetap dilanjutkan oleh Pemerintah Hindia Belanda karena terbukti membawa pundi-pundi uang yang besar pada negara. Setiap tanah di beberapa daerah harus didirikan kebun kopi. Rakyat tidak memiliki kehendak untuk menanam apa yang mereka inginkan. Jika ingin menanam padi, maka mereka juga wajib memelihara kopi di lahan mereka yang lain.

Harga kopi ditentukan oleh Pemerintah Hindia-Belanda dan ratusan orang dipaksa bekerja dengan upah rendah, bahkan tanpa upah sama sekali, karena hasil keringat mereka dihisap oleh mandor dan bangsawan feodal.

Film berubah ke pesta sang Bupati. Pesta besar yang megah itu tentu bukan untuk rakyat, tetapi untuk bangsawan dan pejabat kolonial. Beratus-ratus ribu rupiah dihabiskan untuk membuat pesta yang mewah dan tentu saja, rakyat diminta ‘gotong royong’ untuk membangun tenda dan persiapan lainnya.

Melihat kejadian ini, Asisten Residen Lebak, C.E. Pierre Slotering cukup muak dengan ulah bupati. Entah karena rakyat terlalu banyak dipekerjakan tanpa upah, atau karena upah itu sendiri yang masuk ke kantong si Bupati.

“Tuan selalu menuntut banyak dari rakyat, terlalu banyak pajak, terlalu banyak kerbau (yang diambil), terlalu banyak bekerja (rodi),” ujar Slotering geram.

Dengan tenangnya si Bupati mengatakan bahwa upeti, kerja paksa, dan pungutan lain adalah bentuk penghormatan warga terhadap bangsawan yang sudah menjadi adat istiadat di Banten.

“Mereka benar bekerja untuk saya, tapi mereka juga membangun penjara, membangun jalan, bekerja di pabrik kopi, berapa upahnya? Mereka tidak dapat apa-apa dari Belanda,” kata si Bupati sambil menyantap daging kerbau yang ia rampas dari warga desa.

“Itu soal lain! Saya memperingatkan tuan!” ancam sang Asisten Residen.

Diskusi ini memuncak ketika salah seorang pegawai bupati memberikan sajian acar kepada Slotering. Sepulang dari pesta, Sang Asisten Residen mengalami kesakitan luar biasa. Melihat hal ini, sang istri meminta dokter untuk menyembuhkannya.

Dokter pemerintah yang melihat peristiwa ini, tampaknya sudah ‘biasa’ menangani kasus seperti ini. Ia menolak permintaan Slotering saat ia tengah sekarat, yaitu menulis suatu wasiat.

“Liver,” kata dokter saat Slotering sudah meninggal. Sang istri marah dengan ucapan dokter. Ia yakin bahwa suaminya sehat dan tak punya penyakit apapun. Sambil berlalu pergi, dokter tetap mencatat bahwa sang asisten residen terkena liver.

Apapun dan siapapun orang yang mati sepulang dari bertemu bupati, harus dicatat terkena ‘liver’… mungkin.

Max Havelaar di Lebak

Setelah C.E. Pierre Slotering wafat, pemerintah menunjuk Max Havelaar untuk menjadi asisten Residen di Lebak. Ia terkenal karena mudah bergaul dengan siapapun, pegawai yang paling cakap, dan tentu saja, pintar.

Setelah Max tiba di Lebak dari Belanda, ia betul-betul menjunjung semangat integritas, egalitarian, dan demokratis. Ia selalu menerima dengan tangan terbuka setiap orang yang datang dan mengadu padanya, dan menjadikan huniannya sebagai rumah masyarakat Lebak.

Sang Bupati tentu saja harus memanfaatkan situasi ini. Ia harus mendekati pemerintah kolonial yang menjabat di daerahnya, agar kekuasaannya aman sentosa.

Kesan pertama Bupati terhadap Max mungkin positif, karena ia mandiri, tak begitu suka menyuruh orang walau terhadap jongos dan babunya sendiri. Ia akrab dengan masyarakat pribumi. Namun, hal itu berubah saat Max Havelaar aktif mengkritisi apa-apa yang dianggap bertentangan dengan hukum.

Di depan para pemuka Banten, kepala desa dan pemuka masyarakat, Max berkata:

“Saya mengetahui apa yang terjadi di Banten Kidul, rakyat sodara-sodara memiliki sawah-sawah di lembah, bahkan di lereng gunung. Dan tuan-tuan ingin hidup damai,” katanya.

“Tapi saya lihat rakyat tuan-tuan miskin, saya merasa gembira bahwa Tuhan mengutus saya ke tempat ini. Orang lain tidak mengerti mengapa daerah ini hidup dalam kemiskinan. Padahal di negeri ini ada banyak ladang-ladang dan hujan pun ada,” tambahnya.

“Kepada para kepala negeri Lebak, tanah ini miskin, karena kita melakukan kesalahan. Karena itulah banyak mereka meninggalkan Lebak.”

Kritik tajam Max ini membuat semua kepala negeri Lebak diam membisu. Max tahu, kemiskinan di Lebak telah mendorong mereka hijrah ke luar Banten, ada yang pergi ke Karawang, ke Betawi bahkan ke Sumatera menjadi penyamun. Semua disebabkan karena korupsi, tanam paksa dan upeti yang mencekik rakyat.

Salah satu pejabat keamanan setempat, Verbrugge mengatakan kepada Max bahwa ucapannya itu membuat para pembesar negeri tidak senang.

Max marah karena Verbrugge justru mendiamkan kesewenang-wenangan para pejabat di Banten.

“Tahukah Anda bahwa bupati menyuruh rakyat menggarap sawahnya tanpa memberi memberi bayaran, kamu harusnya sudah tahu!”

“Bupati memperlakukan rakyatnya sebagai budak lebih dari yang diperbolehkan secara hukum!”.

Ketika Verbrugge ditanya seperti itu, ia memang sudah tahu, namun dengan entengnya ia menjawab. “Tak ada yang menyuruh saya untuk membereskan hal itu.”

***

Hari berganti, tingkah laku Max membuat para pembesar di Lebak gerah. Mereka merasa adat istiadat mereka telah dinodai oleh Max yang secara jelas-jelas melarang pungutan upeti ilegal kepada mereka.

Suatu hal yang membuat Bupati sakit hati adalah peristiwa di mana saat itu Max sedang berkeliling kampung untuk melihat apa yang dikerjakan rakyat ketika hari libur. Namun, Max tak melihat ada orang di kampung itu. Hal ini membuat Max marah. Ternyata mereka dipaksa oleh bupati untuk memotong rumput di kediaman Bupati.

Ketika Max memperotes bupati yang memaksa mereka bekerja, bupati mengatakan, mereka sudah dari dulu melakukan itu. Verbrugge juga menambahkan bahwa para bupati sebelumnya mengizinkan bupati untuk melakukan tindakan itu. Verbrugge berusaha meyakinkan bahwa itu adat istiadat setempat. Namun, Max marah, ia memaksa Verbrugge untuk mengumumkan ke warga desa untuk pulang ke rumah dan tidak boleh ada orang yang bekerja dengan paksaan.

Saijah, pemuda desa yang kerbaunya direbut tempo lalu, melihat bahwa Max adalah pejabat yang jujur. Saijah akhirnya memberanikan diri untuk menemui Max diam-diam, melaporkan ‘pembelian paksa’ kerbaunya oleh Pak Demang, dengan membawa potongan kepala kerbaunya. Ayah Saijah yang pergi menagih uang kerbaunya kepada Pak Demang justru pulang dalam keadaan sudah jadi mayat. Saijah pun jadi buronan Pak Demang karena membunuh seorang aparat Demang.

Setelah melaporkan itu Saijah lari ke Lampung dan bergabung dengan rakyat Lampung yang sedang melakukan pemberontakan terhadap penjajah Belanda. Sementara, Adinda pergi berlindung di rumah dinas Max Havelaar. Max mengancam Demang agar tidak ada jual-beli di desa secara paksa dan melarang ada perampasan kerbau.

Di masa inilah, Max mendapatkan berbagai teror dari kepala negeri Lebak. Dari munculnya ular-ular berbisa secara tiba-tiba hingga percobaan pembunuhan lainnya. Max berusaha melaporkan kepada Residen Serang, Carl Van Der Plas bahwa Bupati Lebak telah membunuh Asisten Residen sebelumnya, C.E. Pierre Slotering dengan racun. Ini dikatakan oleh istri Slotering dan jaksa yang ingin bekerja sama dengan Max untuk membongkar praktik keberutalan di Lebak.

Lucunya, Sang Residen justru membela bupati dan mengatakan bahwa sang Bupati tak bersalah sama sekali. Balasan Residen yang seolah memelihara penindasan di Lebak, membuat Max mengirimkan pesan ke Gubernur Jenderal Hindia-Belanda di Buitenzorg (Bogor).

Membaca surat itu, sang Gubernur malah memutuskan agar Max pindah menjadi asisten residen di daerah Ngawi, Jawa Timur. Max menolak. Ia ingin bertemu muka dengan Gubernur Jenderal langsung ke Bogor. Kepergian Max didampingi oleh Adinda sebagai saksi.

Rakyat mendampingi kepergian sang pemimpin dengan penuh haru. Sesampainya di Bogor, Max mendapatkan sambutan tak ramah. Semua kantor kosong meski hari kerja, hanya ada para penjaga dan pembantu. Ketika ia tetap di pelataran menunggu sang gubernur, salah satu kepala kantor mengatakan bahwa sang gubernur tak bisa bertemu karena harus pergi ke Belanda.

Max marah dan mengatakan bahwa nyawa manusia menjadi taruhannya. Tanpa banyak bicara, kepala kantor meninggalkannya dan menutup pintu rapat-rapat.

Max marah dan bahwa semua penindasan dan sistem yang tidak adil ini dipelihara oleh pejabat kolonial di nusantara. Apapun yang terjadi tak masalah, yang penting bisnis kopi dan kepentingan Pemerintah Belanda tetap aman. Meski si Bupati memasung rakyatnya sekalipun.

***

Tanggapan saya mengenai film ini adalah, sangat ‘menyentakkan’. Menyentakkan nurani dan kemanusiaan. Max adalah seorang Belanda yang jujur, dan ia termasuk orang-orang Belanda yang membela rakyat di Hindia Belanda dari kesewenang-wenangan pemerintah kolonial dan kaum feodal pribumi.

Film ini memberi pesan pada kita, bahwa bukan Belanda atau siapapun yang harus dibenci, tetapi mereka yang menindas orang lain, merampas hak orang lain, dan memperlakukan orang sebagai budak. Sistem tanam paksa dan monopoli kopi di Lebak telah menunjukkan bahwa rakyat sengsara oleh kebijakan tersebut.

Ketika Belanda mencabut sistem pasar yang merdeka menjadi monopoli, otomatis banyak orang yang sukar mendapat kemakmuran. Mereka yang kaya justru bukan dari golongan pekerja atau pedagang, tetapi priyayi-priyayi yang mendapat hasil upeti tanpa keluar keringat.

Dan yang harus diingat, kenapa sistem penjajahan selama 350 tahun bisa langgeng berdiri, hal itu disebabkan bukan cuma karena Belanda, tapi orang-orang kita juga yang turut andil memelihara sistem penindasan itu tetap berjaya hingga ratusan tahun.

*****