Presiden Harus Menunjukkan Sikap Tegas dan Komitmen Untuk Melindungi Kebebasan Sipil

546

Akhir bulan Mei 2020 lalu, terjadi peristiwa yang mencoreng kebebasan akademik di Indonesia. Diksusi mengenai pemakzulan presiden, yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tergabung dalam kelompok Constitutional Law Society (CLS) disambut berbagai teror hingga ancaman pembunuhan.

Teror tersebut tidak hanya dalam bentuk pesan-pesan elektronik, namun juga teror seperti pengiriman pemesanan ojek online ke salah satu kediaman penyelenggara acara. Tidak hanya para mahasiswa yang menyelenggarakan diskusi tersebut, para pembicara dan moderator juga mendapatkan ancaman yang serupa. Akhirnya, demi alasan keamanan, diskusi yang tadinya akan diadakan pada 29 Mei 2020 tersebut dibatalkan (Tempo, 30/05/2020).

Kejadian yang terjadi di Yogya tersebut tentu bukan satu-satunya teror dan ancaman yang diterima oleh panitia-panitia diskusi di Indonesia, khususnya di kampus-kampus dan lembaga-lembaga pendidikan. Pada tanggal 9 Oktober tahun 2019 lalu misalnya, diskusi mengenai isu Papua di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) dibubarkan paksa oleh aparat (CNN Indonesia, 11/10/2019).

Pelindungan kebebasan sipil, diantaranya kebebasan berbicara dan kebebasan akademis, merupakan salah satu janji refromasi yang paling penting. Sebelum reformasi 1998, selama 32 tahun masyarakat Indonesia harus tinggal di bawah rezim otoritarianisme Orde Baru yang memberangus kebebasan sipil dan Hak Asasi Manusia.

Angin segar reformasi sudah setidaknya melepaskan sebagian belenggu kebebasan sipil yang diberlakukan pada masa Orde Baru. Saat ini, kita relatif memiliki kebebasan politik untuk mendirikan partai, serta mengungkapkan kritik dan ketidakpuasan terhadap pemerintah melalui berbagai medium. Namun, bukan berarti kita mustahil bisa kembali mundur ke belakang.

Kemunduran demokrasi, atau democracy backsliding, saat ini merupakan suatu fenomena yang mengglobal. Pemimpin-pemimpin populis yang menunjukkan simpati terhadap otoritarianisme sekarang mendapatkan kekuasaan di berbagai negara-negara demokratis, seperti Donald Trump di Amerika Serikat, Viktor Orban di Hungaria, dan Jair Bolsonaro di Brazil. Sudah seharusnya, kita sebagai bangsa Indonesia berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah hal tersebut terjadi di tanah air.

Untuk itu, sudah menjadi kewajiban bagi Presiden Joko Widodo, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, untuk menunjukkan komitmen dan sikap yang tegas untuk melindungi kebebasan sipil bagi seluruh warga Indonesia. Terlebih lagi, Presiden Jokowi merupakan presiden yang terpilih di era reformasi, di mana amanat reformasi untuk menjaga kebebasan sipil dan hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia berada di pundak Beliau.

Namun, untuk menghindari kesalahpahaman, dalam hal ini bukan berarti saya menuduh bahwa Presiden atau orang-orang terdekat Beliau yang berada di balik berbagai peristiwa pembubaran diskusi dan teror yang diterima oleh para panitia acara tersebut. Saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang sesuai dengan realita.

Namun, bukan berarti lantas Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan tidak memiliki tanggung jawab politik untuk menunjukkan sikap tegas dan komitmen untuk melindungi kebebasan sipil. Tanggung jawab tersebut tetap ada dan dibebankan kepada semua pemimpin tanah air yang terpilih di dalam era keterbukaan seperti saat ini.

Sikap tegas dan komitmen yang ditunjukkan Presiden untuk isu-isu lain yang krusial dan penting bukan sesuatu yang tidak pernah ditunjukkan oleh Beliau. Untuk isu pembangunan misalnya, pada bulan Oktober tahun 2019, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Beliau akan “menggigit” orang-orang yang menghambat pembangunan (Kompas, 31/10/2019).

Pada tahun 2017 lalu misalnya, Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa Beliau akan “menggebuk” Partai Komunis Indonesia (PKI) bila partai komunis tersebut muncul, untuk menunjukkan komitmen Beliau menentang komunisme (Detik.com, 03/06/2017). Presiden seharusnya bisa juga mengeluaran pernyataan yang tegas untuk menunjukkan komitmen Beliau melindungi kebebasan sipil, seperti komitmen yang Beliau tunjukkan untuk kebijakan pembangunan dan penentangan terhadap ideologi komunisme.

Presiden bisa mengatakan secara tegas misalnya, di hadapan publik, bahwa siapapun yang merampas kebebasan sipil warga negara, seperti menebar teror dan membubarkan diskusi secara paksa, akan Beliau “gebuk” atau “gigit”, sama seperti mereka yang menghambat pembangunan atau ingin membangkitkan kembali PKI dari liang kuburnya. Dengan demikian, masyarakat akan semakin tenang dan mendapat kepastian bahwa Presiden memang benar-benar berkomitmen secara tegas untuk melindungi kebebasan sipil dan hak asasi manusia.

Kebebasan sipil merupakan elemen penting yang tidak bisa dipisahkan dari demokrasi. Bila kebebasan sipil, seperti kebebasan berbicara dan kebebasan akademis, dikebiri, maka demokrasi juga akan terancam.

Komitmen dan sikap tegas Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk melindungi kebebasan sipil merupakan sesuatu yang sangat penting. Tanpa adanya komitmen yang ditunjukkan dari orang nomor satu di Indonesia, maka janji reformasi untuk melindungi kebebasan sipil dan hak asasi manusia akan mustahil dapat diwujudkan.