Polemik Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP dan Kebebasan Berpendapat

    54
    Sumber gambar: https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/08/16/ayo-tengok-6-istana-kepresidenan-indonesia

    Pada Rapat Paripurna DPR RI 6 Desember kemarin, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah resmi disahkan. Naskah RKUHP yang baru bisa diakses oleh publik pada tanggal 1 Desember atau kurang dari seminggu pengesahan tersebut akhirnya kembali menuai protes besar-besaran dari publik. Penolakan pengesahan RKUHP tidak hanya terjadi belakangan ini saja. RKUHP telah menjadi polemik selama kurang lebih empat tahun terakhir. Pada tahun 2019, masyarakat sipil telah menggelar demo besar-besaran agar RKUHP tersebut tidak disahkan (cnnindonesia.com/06/12/2022).

    Selain pasal-pasal yang berhubungan dengan ranah privat, seperti kumpul kebo, penggunaan alat kontrasepsi pada anak, hukum adat, hingga pasal-pasal yang dianggap dapat meminimalisir kebebasan di tengah masyarakat, seperti pasal penghinaan presiden. Pada Pasal 218 ayat (1), yang memuat mengenai ketentuan pidana terhadap orang yang menghina presiden dan/atau wakil presiden, berbunyi “Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan/atau wakil presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

    Sebelumnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP, delik penghinaan presiden atau wakil presiden telah menjerat tiga kasus. Pada tahun 2003, pasal penghinaan terhadap presiden digunakan untuk memenjarakan S, redaktur Harian Rakyat Merdeka pada 2003 silam. S dijerat dengan Pasal 137 ayat (1) KUHP tentang perbuatan menyiarkan tulisan atau lukisan yang menghina presiden atau wakil presiden, karena judul pemberitaan yang dibuatnya dianggap menghina Presiden Megawati saat itu. Selanjutnya, mahasiswa berinisial MJT yang saat itu menjabat sebagai Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dinyatakan bersalah melakukan penghinaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menggelar aksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di depan Istana Negara Jakarta pada 26 Januari 2005 (Ramdan, 2020).

    Sampai saat ini pun, pasal penghinaan presiden dianggap sebagai salah satu warisan kolonial yang sudah tidak relevan lagi pada masa kontemporer. Padahal, tujuan utama penyusunan konsep KUHP baru dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan dan sekaligus perubahan atau penggantian KUHP lama (Wetboek van Strafrecht) warisan zaman kolonial Belanda. Tujuan tersebut seharusnya berkaitan erat dengan ide “penal reform” (pembaharuan hukum pidana) yang hakikatnya adalah juga merupakan bagian dari ide yang lebih besar, yaitu pembangunan atau pembaharuan sistem hukum nasional.

    Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach) dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (value oriented approach). Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencari kesejahteraan masyarakat (social welfare) (Arief, 2008: 4). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan hukum pidana ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

    Namun, hadirnya pasal penghinaan presiden dalam RKUHP baru menjadi disayangkan oleh mayoritas masyarakat karena dianggap sebagai upaya pembungkaman kritik maupun oposisi. Jika ditilik dari sejarahnya, ketentuan terkait penghinaan kepala negara, atau yang disebut dengan istilah Lèse-majesté, mulanya umum digunakan di Eropa untuk menghukum penghina raja atau orang berkuasa lainnya (David, 1995). Konsepsi yang lebih sempit tentang pelanggaran terhadap Yang Mulia sebagai pelanggaran terhadap mahkota mendominasi di kerajaan-kerajaan Eropa yang muncul pada periode awal abad pertengahan. Di Eropa feodal, beberapa kejahatan diklasifikasikan sebagai lèse-majesté meskipun tidak secara sengaja ditujukan terhadap mahkota.

    Dalam versi Pemerintahan Hindia Belanda itu sendiri, menurut McGlynn, lèse-majesté digunakan Pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk kepentingan yang lebih luas: tidak hanya untuk membenarkan pengawasan terhadap kegiatan politik, tetapi juga untuk memantau dan mengendalikan hampir semua kehidupan intelektual di wilayah penjajah. “Dengan adanya pasal tersebut, apapun bisa dicetak atau diterbitkan, namun pihak berwenang berhak menuntut, memenjarakan, mengasingkan, dan bahkan mengeksekusi orang yang terkait dengan publikasi yang dianggap berbahaya bagi ketertiban umum,”(McGlynn, 2000).

    Didukung oleh sifatnya yang lentur alias multitafsir atau pasal karet, lèse-majesté kemudian menjadi instrumen hukum yang sangat efektif untuk membungkam kritik terhadap lawan-lawan politik pemerintahan yang berkuasa. Begitupun dengan pasal penghinaan presiden yang dikhawatirkan akan membawa nasib sama pada masa kolonial, kritik dibungkam. Pasal yang belum memiliki tolak ukur yang jelas antara kritik dan hinaan, dapat menimbulkan penilaian subjektif dari orang lain, yang kemudian sangat rentan untuk disalahgunakan. Akibat tidak didefinisikannya secara jelas kritik dengan penghinaan tidaklah berbeda jauh, samar, dan rawan dikaitkan kepentingan pribadi.

    Penghinaan sendiri harus mempergunakan pengertian yang berkembang dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial dasar dalam masyarakat demokratik yang modern. Harapannya dengan pertimbangan ini adalah kepentingan negara dengan demikian tidak dapat dikaitkan dengan pribadi presiden (dan wakil presiden), seperti yang berlaku untuk pribadi raja dalam suatu negara monarki.

    Pada akhirnya selama belum jelas indikator, ukuran, ataupun cara untuk membedakan mana yang termasuk dalam penghinaan dan mana yang merupakan kritik, maka pasal ini akan bisa digunakan untuk kepentingan pribadi pemimpin negara untuk membunuh ruang-ruang kebebasan berpendapat, mengingat bahwa pasal ini dapat dimaknai secara subjektif oleh presiden dan akan meniadakan kepastian hukum. Padahal, euforia saling kritik pada pemerintahan adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk membangun negara ke arah yang lebih baik.

    Referensi

    Arief, B.N. (2008). Bunga rampai kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Jakarta: Kencana.

    https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221205202331-12-883194/daftar-pasal-kontroversial-di-rkuhp-terbaru Diakses pada 10 Desember 2022, pukul 16.56 WIB.

    McGlynn, J. (2000). Silenced Voices, Muted Expressions: Indonesian Literature Today. Diakses pada 10 Desember 2022, pukul 20.05 WIB melalui https://www.jstor.org/stable/4229817?seq=1

    https://peraturan.go.id/site/ruu-kuhp.html Diakses pada 10 Desember 2022, pukul 17.00 WIB.

    Ramdan, A. (2020). “Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden dalam RKUHP“. Jurnal Yudisial, Vol. 13 (2). Diakses pada 10 Desember 2022, pukul 19.20 WIB melalui https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/421/pdf

    Streckfuss, D. (1995). Kings in the Age of Nations: The Paradox of Lese-Majeste as Political Crime in Thailand. Diakses pada 10 Desember 2022, pukul 19.45 WIB melalui https://www.jstor.org/stable/179215?seq=1