Polemik Kebebasan Beragama di Indonesia

    793

    Sebagai penggemar berat tokoh Santa Claus yang kabarnya bisa mengabulkan permintaan, tradisi perayaan Natal setiap tahunnya tidak pernah saya lewatkan. Saat kecil, tidak ada yang dapat mengalahkan ketertarikan saya dengan nyanyian syahdu Natal dengan iringan penari kecil sembari mengayunkan pita di tangannya.

    Sampai di suatu siang yang terik, waktu pulang sekolah, saya melihat dekorasi pohon n

    Natal di salah satu gereja yang saya lewati saat pulang. Matahari yang sedang giat-giatnya menghapus sejuknya udara memantulkan cahayanya lewat gantungan bola di pohon Natal begitu cantiknya. Pikiranku ikut terbawa pada zaman dominasi gereja yang kelam.

    Siapapun yang mempraktekkan ajaran di luar gereja dianggap penyihir atau ajaran sesat, lalu dibakar. Raja dianggap titisan Tuhan, kekuasaannya absolut dan tidak bisa dilanggar hukum manapun. Era tersebut belum ada kebebasan beragama sama sekali. Gereja menjadi mayoritas yang sangat kuat kendalinya dalam politik maupun hak sipil negara.

    Lahirnya konsep kebebasan beragama atau berkeyakinan erat dengan peperangan antarkonvensi yang beberapa kali melanda Eropa dalam kurun waktu hampir 500 tahun. Barulah pada saat itu, kebebasan beragama mulai diperdebatkan. Basis argumentasi kebebesan beragama pada zaman itu ialah mengakui konsep kebebasan beragama atau berkeyakinan sama artinya mengakui bahwa kekeliruan berhak untuk ada atau hidup.

    Sampai saat ini, kebebasan beragama juga tidak bisa dikatakan tercapai dengan maksimal. Kita ambil contoh negeri kita sendiri, Indonesia, yang memiliki banyak keragaman agama, suku, dan budaya. Sudah menjadi hal umum apabila keragaman yang dimiliki Indonesia bersifat potensial sekaligus ancaman.

    Jika kita tengok ke belakang, ada kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berlangsung sekitar tahun 1976 sampai 2005 yang memiliki tujuan untuk melepaskan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, yang baru-baru ini terjadi, ada kasus demonstrasi di Wamena, Papua karena perkataan rasis.

    Ancaman atas kebebasan beragama ini diperparah lagi lewat fenomena menguatnya populisme dalam perkembangan demokrasi di Indonesia yang terungkap jelas oleh gerakan pembawa moralitas konservatif dalam diskursus dan partai politik yang semakin marak.

    Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi, yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di Indonesia sendiri, kasus-kasus seputar ajaran sesat, penodaan agama (blasphemy), ajaran agama yang paling murni, pelarangan pembangunan rumah ibadat telah menunjukkan bahwa restriksi kebebasan warga dalam memeluk agama atau keyakinan masih ada.

    Pemberitaan tentang pelarangan penyelenggaraan ibadah Natal umat Kristiani oleh masyarakat setempat yang terdengar belakangan ini juga membuktikan bahwa belum semua aparatur negara dan warga menerima dan mengakui konstitusionalitas jaminan kebebasan dalam beragama. Pelarangan tersebut bersifat diskriminatif yang mengarah pada tindakan persekusi atas dasar SARA oleh sekelompok masyarakat dan aparat pemerintah daerah terhadap minoritas.

    Kebebasan beragama itu sendiri, sangat dipengaruhi oleh aspek kebebasan politik dan hak sipil yang menjadi pilar utama demokrasi di Indonesia. Prinsipnya sendiri memberi jaminan perlindungan bagi semua manusia untuk memeluk agama atau keyakinan tertentu. Selain itu, sebagai hak asasi manusia, kebebasan beragama dapat dipandang sebagai hak negatif dan positif sekaligus.

    Kebebasan beragama merupakan bagian dari hak negatif, dimana hal tersebut merupakan  ranah privat masing-masing individu yang tidak boleh diganggu gugat siapapun itu. Seseorang tidak boleh dipaksa negara atau pihak manapun untuk menjalankan praktik keyakinan tertentu, bergabung dalam komunitas agama tertentu, berpindah agama, atau dipaksa tinggal dalam sebuah agama dengan cara melawan kehendak bebasnya.

    Di zaman globalisasi seperti ini, peran kebebasan beragama sangat penting untuk membuka pikiran dan menghilangkan pengaruh buruk dari kebiasaan kolot yang tidak sesuai perkembangan zaman. Seiring berjalannya waktu, konsep kebebasan beragama pun bukan produk dari agama itu sendiri, melainkan lahir dari sebuah produk politik atau negara yang menyatakan dirinya secara sekular.

    Pemahaman modern tentang kebebasan beragama berpijak pada pengertian bahwa tatanan moral religius berkaitan dengan manusia dan relasinya dengan keyakinan yang dipercaya. Sementara itu, politik atau hukum menata hidup bersama manusia dan relasinya dengan kekuasaan negara. Hukum ialah jaminan perdamaian dan kebebasan, yang karena itu dapat menciptakan  prasyarat bagi setiap individu untuk menghayati keyakinan pribadinya.

    Kepercayaan terhadap agama kembali lagi ke permasalahan batiniah individu masing-masing. Tidak perlu merasa diri paling superior, lalu menyetir mereka yang tidak sesuai dengan ajaran yang kita yakini seolah kita polisi moral mereka. Cheers and Happy New Year!