Pertarungan PSSI dan Kemenpora berebut Kartel Sepak Bola

    316

    Macondo, sebuah tempat yang tengah menua, meretas jalan meninggalkan seratus tahun kesunyiannya. Namun, laboratorium Melquides masih tetap tampak polos, lugu, dan tak berdosa karena waktu benar-benar terhenti di sana. One Hundred Years of Solitude, karya Gabriel Garcia Marquez, menceritakan bahwa perubahan tidak akan mampu menjamah semua organ, meski itu dalam satu tubuh yang sama.Ketika bangsa Asia lainnya mulai bangkit, Afrika sudah menata diri, dan Eropa alami lagi pencerahan lewat tangan para merkantilis, sepakbola Indonesia masih tampak tak pernah dewasa dan tiada kedaulatan.

    Profesionalisme yang sangat buruk membuat banyak pemain tidak bergaji, bahkan beberapa pemain impor harus kehilangan nyawa karena tidak terurus. Para bandar yang bisa tentukan hasil akhir meperburuk iklim kompetisi. Wasit yang tak penurut tidak diberi jatah pertandingan lagi. Di sini, jangan dulu bicara soal pembinaan usia dini karena itu akan jadi neraka yang lebih panas lagi.

    Permainan tim nasional juga tidak enak ditonton, sementara negeri-negeri jiran sudah berbenah. Sebut saja negara-negara seperti Malaysia dan Thailand, mereka sudah nyaris menyerupai tim-tim Eropa. Sementara, permainan Indonesia masih belum terarah sama sekali. Budiarto Shambazy, wartawan senior yang sudah lima kali meliput Piala Dunia, mengatakan timnas Indonesia bermain dengan cara yang “sangat primitif!”.

    Saat diminta Himpunan Mahasiswa Sosiologi UI untuk memoderatori diskusi yang berjudul “Sepak Bola Indonesia: Menanti Campur Tangan Pemerintah” pada bulan Desember 2014, hari itu sekaligus menjadi perkenalan dengan salah satu pejabat teras Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora). Gatot Dewa Broto, Kepala Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan, bercerita banyak hal mengenai hubungan pemerintah dan PSSI yang sedang menjadi pekerjaannya sebagai bagian dari rezim baru.

    Sebenarnya, PSSI sudah seperti kehabisan jurus dalam menghadapi pihak-pihak yang mencoba menentangnya. Bagaimana tidak, setiap sorotan terhadap kinerjanya selalu direspon dengan ancaman yang itu-itu saja, yakni “ikuti statuta FIFA!”. Bahkan saat itu, Gatot melontarkan kata-kata yang sangat provokatif untuk menanggapi itu, “PSSI selalu ngerengek-rengek ke emaknya (FIFA)!”.

    Seperti yang kita tahu, rezim FIFA juga tidak bersih dari dosa. Sebagaimana yang diberitakan oleh CNN, FBI bahkan sudah menghabiskan tiga tahun (hingga 2014) untuk mengungkap kasus korupsi di tubuh induk sepakbola dunia ini. Sementara, Presiden FIFA sejak 1998, Sepp Blatter, juga tidak kooperatif terhadap usaha penyelidikan tersebut.

    Langkah Kemenpora untuk membekukan PSSI menuai pro dan kontra bagi publik, maupun pemangku kepentingan sepakbola. Semua klub dibuat panik dengan berbagai desakan sponsor dan pemain-pemain sedang sibuk mengorek isi celengan karena tidak lagi menerima gaji. Di sisi lain, banyak orang merasa berbahagia karena langkah Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Imam Nachrawi, untuk menantang perusak sportivitas di tubuh PSSI. Lihat saja sepakbola gajah yang dipertunjukan oleh PSSleman versus PSIS Semarang, ini merupakan contoh kecil bagaimana tangan tak terlihat dapat mengintervensi lapangan hijau.

    Awalnya, petisi on line change.org yang diinisiasi oleh Sdr. Sarani Pakan mendapatkan dukungan ribuan tanda tangan dari netizen. Di satu sisi, petisi tersebut bertujuan memberikan dukungan terhadap Menpora untuk mengintervensi kongres PSSI, yang dianggap merugikan sepakbola nasional.
    Di sisi lain, PSSI juga terus menghadang usaha intervensi tersebut dengan mengutip ancaman FIFA yang akan melarang Indonesia bermain di pentas internasional. Namun, statuta FIFA juga menjelaskan bahwa induk sepakbola nasional tidak boleh beroperasi jika tidak mendapatkan dukungan pemerintah cq Kemenpora.

    FIFA juga pastinya akan tidak nyaman jika “pasar besar nan potensial” seperti Indonesia melakukan pemblokiran terhadap tayangan liga-liga Eropa dan liga FIFA lainnya sebagai respon terhadap hukuman tersebut. Bayangkan, berapa uang yang akan hilang dari kantong cukong-cukong sepak bola dunia dari hak siar dan sponsor. Pengamat sepak bola yang pro-pasar tentunya tidak akan senang dengan hukuman FIFA tersebut.

    Sepanjang sejarah, Nigeria adalah satu-satunya negara berpenduduk di atas 100 juta jiwa, yang pernah dihukum FIFA. Bahkan, Brunei Darussalam yang juga pernah mendapatkan larangan bertanding di laga internasional hanya memiliki penduduk sekitar 400 ribu jiwa atau lebih-kurang sepertiga dari penduduk Kota Depok.

    Dalam konteks ini, Kemenpora memiliki nilai tawar yang lebih tinggi dibandingkan PSSI dan FIFA. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian, seperti apa langkah kongkretnya lewat pembentukan tim sembilan dan tim transisi tersebut? Apakah hanya memindahkan PSSI ke tangan mafia yang baru? Menpora juga sepertinya belum memiliki peta kongkret untuk mengatasi masalah ini, selain pembekuan semata. Publik masih menunggu tim transisi versi Kemenpora bekerja.

    Masalah PSSI selama ini adalah posisinya yang terlalu superior, bahkan negara pun dianggap tidak berhak mengawasinya. Sebagai badan yang bertanggung jawab penuh untuk bidang/profesi sepak bola Indonesia, PSSI bahkan seperti merasa tidak perlu menuruti aturan-aturan yang ditetapkan Pemerintah. Keuangan PSSI saja Pemerintah tidak tahu, seperti apa yang disampaikan oleh Gatot Dewa Broto.

    Pengawas PSSI selama ini hanyalah pengamat-pengamat dan perkumpulan pendukung yang tidak pernah terlalu dihiraukannya. BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia) yang merupakan perpanjangan pemerintah saja kerap menjadi bulan-bulanan. Bahkan, PSSI bisa mendapatkan surat rekomendasi berbubuhkan tanda tangan palsu Ketua BOPI untuk dapat ijin menggelar pertandingan dari Kepolisian. Pengakuan ini disampaikan sendiri secara terbuka oleh Ketua BOPI, Meyjen (Purn) Muhammad Noor Aman dalam diskusi publik yang diselenggarakan di Gedung AJS FISIP UI tersebut.

    Kemenpora membutuhkan instrumen yang kuat dalam pengawasan kinerja penyelenggaraan sepakbola Indonesia. Memperkuat peraturan menteri yang berkaitan dengan pengawasan, mencakup pelaporan keuangan, kinerja, dan keorganisasian dapat menjadi awalan. Selain itu, dukungan kepada organisasi yang dapat memainkan peran pengawasan juga perlu untuk ditingkatkan. Misalnya, pemalsuan tanda tangan ketua BOPI harusnya dapat didorong ke ranah hukum oleh pihak Kemenpora, meskipun Ketua BOPI sudah memberhentikan pihak yang bersangkutan dengan jeratan indisipliner, jelas itu belum cukup.

    Menurut pendapat saya, usaha Kemenpora ini bisa dilihat sebagai upaya untuk melakukan demokratisasi terhadap keorganisasian olahraga nasional. Timnas yang mandul prestasi dan organisasi yang dikuasai oleh segilintir kelompok sosial membuat kinerja PSSI benar-benar dipertanyakan.

    Tawaran-tawaran Kemenpora yang lebih operasional untuk PSSI adalah gambaran seberapa demokratis organisasi ini akan dikelola di masa depan. Jika tidak memiliki konsep kelembagaan olahraga yang jelas, intervensi Kemenpora hanya akan membuat pencinta si kulit bundar Tanah Air kecewa berat. Pembekuan PSSI yang membuat liga berhenti, sponsor merasa dirugikan, dan pemain-pemain menganggur harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Laga-laga internasional hanya akan membuat kita semakin akrab dengan rasa malu bila intervensi ini tetap menjatuhkan PSSI ke lubang yang sama.