Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Tengah Masifnya Teknologi

    395
    Sumber gambar: https://law.arizona.edu/intellectual-property-concentration

    Sebagai salah satu penggemar komik seri Why sejak kecil, nama-nama penemu terkenal seperti Albert Einstein, Nikola Tesla, Alexander Graham Bell, dan lainnya kerap mondar-mandir di visual saya dengan teori relativitas, mekanisme kuantum, atau penemuan microwave yang diawali oleh cokelat yang meleleh di Percy Spencer. Saat saya membaca semua asal penemuan bersejarah tersebut, sebuah perbandingan muncul di kepala saya. Perbandingan bagaimana sebuah konsep, ilmu, dan gagasan muncul di zaman dulu dan era modern dengan masifnya teknologi informasi saat ini.

    Ketika gagasan atau konsep sebuah ilmu muncul pada era terdahulu, dilakukan penelitian berkali-kali dan hasilnya disebarkan melalui pamflet, radio, atau surat kabar dibagikan dari rumah ke rumah di sekitarnya. Lain halnya dengan metode terdahulu, kebanyakan ilmu baru yang hadir saat ini dikenalkan melalui jurnal ilmiah, media elektronik, dan komunikasi digital lainnya. Adapun dalam pemanfaatan teknologi informasi yang menjangkau berbagai aspek pengetahuan ini diperlukan proteksi secara yuridis, yakni perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang harus terjamin.

    Isu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baru menjadi populer di kalangan publik Indonesia, terutama sejak diperkenalkannya istilah industri kreatif dan terjadinya sengketa politis antar negara mengenai perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Persoalannya, masalah perlindungan HKI masih dianggap asing menurut masyarakat di Indonesia. Penelitian pada tahun 2010 menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan pertama dalam perihal pelanggaran HKI di Asia (Antariksa, 2012). Hal ini juga diakui oleh Kemenkumham pada saat itu mengenai pemahaman masyarakat Indonesia tentang informasi kekayaan intelektual dan hak-hak nya yang masih sangat minim.

    Secara singkat, hak kekayaan intelektual merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Dalam hal ini, objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia (Risdaryanto, 2021). Maka, kekayaan intelektual sebagai salah satu karya cipta dari manusia merupakan satu hal yang wajib diberikan apresiasi dengan adanya penghargaan karena proses penciptaannya yang memerlukan penalaran panjang hingga hasilnya yang berupa produk pemikiran bukanlah hal yang mudah (Lestari, 2021).

    Awalnya, kelahiran teori hak kekayaan intelektual ini terinspirasi dari pemikiran intellectual property right yang dicetuskan John Locke. Menurut Locke, setiap orang secara alamiah memiliki hak atas dirinya sendiri. Oleh karena itu, setiap hasil pekerjaannya (labour) yang telah membuahkan pengorbanan dalam bentuk menemukan, mengolah, dan menambahkan “kepribadian” ke dalam sesuatu adalah miliknya (Granstrand, 1999). Selain itu, Locke juga menyarankan untuk memberikan penghargaan (apresiasi) dalam bentuk insentif ekonomi untuk membudidayakan tiap individu kreatif agar mau mempublikasikan karyanya sehingga dapat menambah jumlah intellectual capital (sumber daya intelektual).

    Di lingkungan gereja (pada masa abad pertengahan), dukungan terhadap perlindungan HKI juga dikembangkan dengan dasar pemikiran yang serupa seperti yang dijadikan sebagai justifikasi oleh John Locke, yaitu Hukum Alam, namun dengan pendekatan yang berbeda dari Labour Theory. Adalah Thomas Aquinas yang berpendapat  bahwa hak milik pribadi atas sesuatu diperlukan karena manusia cenderung untuk merawat apa yang menjadi kepunyaannya (Antariksa, 2012). Lebih jauh, jika setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dimilikinya, inefisiensi dan penyalahgunaan (atas dasar kriminal) akan mudah dihindari. Pernyataan Thomas Aquinas ini juga yang melandasi argumen bahwa kepemilikan pribadi (private ownership) akan memicu tanggung jawab dan akuntabilitas dari tiap individu.

    Pada masa kini, hak kekayaan intelektual sendiri telah diatur dalam berbagai sumber hukum seperti konvensi, salah satunya dalam konteks hukum internasional yang tercantum di Article 27 (2) Universal Declaration of Human Rights. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh pemerintah. Namun, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak kekayaan intelektual dan aspek hukumnya masih sangat memprihatinkan, sehingga tak jarang mengakibatkan berbagai permasalahan hukum hingga berujung sengketa di pengadilan (Risdaryanto. 2021). Di Indonesia, secara institusional, telah ada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berfungsi menyelenggarakan administrasi hak cipta paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu (Kemenperin, 2007).

    Bukan hanya kekayaan intelektual pada inovasi pengetahuan saja yang berkembang, melainkan juga ada kekayaan intelektual dalam dunia bisnis yang semakin maju. Dalam hukum nasional, hak kekayaan intelektual telah diatur dalam beberapa instrumen peraturan perundang-undangan. Diantarnya adalah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang–Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan aturan lainnya. Kepentingan hukum yang dilindungi dalam pengaturan hak kekayaan intelektual berguna untuk melindungi reputasi, mendorong, dan menghargai setiap inovasi, serta penciptaannya melalui sistem insentif, dan mencegah adanya duplikasi. Secara singkat, terdapat dua ruang lingkup utama dari hak kekayaan intelektual, yaitu hak cipta beserta dengan hak-hak terkait (copyrights) dan hak kekayaan industri (Industrial Property Rights) (sbm.itb.ac.id, 2021).

    Perlindungan terhadap hak cipta (copyrights) juga meliputi penciptaan berbagai jenis karya seni seperti gambar, suara, video, karya tulis, perangkat lunak, dan masih banyak lagi. Hak kekayaan industri (industrial property rights) meliputi paten (patent), desain industry  (industrial design), merek  (trademark), indikasi geografis  (geographical Indication), desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit), rahasia dagang  (trade secret), dan perlindungan varietas tanaman (plant variety protection). Dengan pencatatan kekayaan intelektual secara resmi, inovasi produk atau bisnis pun dapat menghindari risk of infringement dan mempermudah proses pengalihan dan lisensi, serta proses investasi dan/atau Initial Public Offering (dgip.go.id).

    Kekayaan Intelektual sebagai bentuk karya cipta seorang manusia yang dilalui dengan proses berpikir hingga terbentuknya suatu inovasi atau produk merupakan hal yang esensial dan tidak mudah dilalui. Lebih dari itu, hasil cipta dari seorang manusia dapat memberikan perubahan dan dampak signifikan bagi seluruh kesatuan masyarakat. Oleh karena itu, eksistensi pelindungan terhadap kekayaan intelektual merupakan hal yang harus diperhatikan dengan baik oleh pemerintah.

    Selain itu, keberadaan regulasi yang telah mengakomodir pelindungan kekayaan intelektual saat ini juga tetap perlu melakukan penyesuaian dengan kondisi pandemi COVID-19. Melihat lonjakan permohonan atas kekayaan intelektual selama pandemi, menjadi bukti bahwa masyarakat tengah berlomba dalam menciptakan kebermanfaatan bagi lingkungannya melalui inovasi yang mampu memberikan nilai lebih. Hal ini memberikan sinyal bahwa lonjakan inovasi harus diselaraskan dengan pembaharuan dan penyesuaian dari pemerintah untuk memberikan pelindungan hukum yang semakin kuat dan optimal agar dapat memberi kemudahan untuk masyarakat selama pandemi COVID-19.

    Referensi

     Artikel

    Kemenperin. 2007. Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Profesi di Bidang Hukum. Diakses pada 11 Maret 2022, melalui https://www.kemenperin.go.id/download/140/Kebijakan-Pemerintah-dalam-Perlindungan-Hak-Kekayaan-Intelektual-dan-Liberalisasi-Perdagangan-Profesi-di-Bidang-Hukum, pukul 16.32 WIB.

    Risdaryanto, D. (2021, 26 April). Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Dunia Bisnis. Diakses pada 11 Maret 2022, melalui https://fh.unair.ac.id/en/pentingnya-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-hki-dalam-dunia-bisnis/, pukul 15.57 WIB.

    https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan. Diakses pada 11 Maret 2022, pukul 16.55 WIB.

    https://www.sbm.itb.ac.id/id/2021/10/14/ketahui-lebih-dalam-pentingnya-hak-kekayaan-intelektual-dalam-bisnis/. Diakses pada 11 Maret 2022, pukul 16.49 WIB.

    Buku

    Granstrand, O. (1999). The Economics and Management of Intellectual Property: Towards Intellectual Capitalism. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham (UK): 28.

     Jurnal

    Antariksa, B. (2012).“Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia”. Diakses  pada 11 Maret 2022,  melalui https://jdih.kemenparekraf.go.id/asset/data_puu/Art_19-Landasan%20Filosofis%20HKI.pdf, pukul 17.00 WIB.

    Lestari, etc. (2021). “Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Saat Covid-19”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 21 No. 1, Maret 2021: 45-58. Diakses  pada 11 Maret 2022, melalui https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1318/pdf_1, pukul 16.00 WIB.