Beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-Angin, yang dianggap menyelewengkan dana pembangunan di daerah tersebut. Lembaga anti rasuah tersebut pun terkejut bukan alang kepalang ketika melihat dua bangunan yang mirip penjara berada di rumah bupati (Pedomantangerang.com,24/01/2022).
Menurut keterangan beberapa warga, rumah tersebut adalah tempat orang-orang yang akan dipekerjakan di lahan kelapa sawit milik bupati. Namun menurut pihak terkait, rumah kurungan tersebut adalah tempat rehabilitasi para pengguna narkoba. Sebanyak lebih dari 40 orang ditempatkan di rumah kurungan tersebut.
Fakta ini tentu mengejutkan banyak orang. Apalagi diungkap fakta bahwa orang-orang yang berada di kurungan tersebut kerap disiksa dan tidak diberi upah atas kerjanya. Hal ini tentu saja membuat geram publik. Bagaimana tidak, seorang pemimpin yang harusnya mengayomi, justru malah melakukan perbudakan terhadap warganya sendiri.
***
Tidak sedikit dari kita yang berpikir bahwa perbudakan adalah sebuah sistem masyarakat primitif yang hanya terdapat di lembar buku sejarah manusia. Dalam catatan sejarah, budak adalah sebuah kelas sosial terendah yang bahkan tidak dianggap sebagai manusia.
Di masyarakat India masa lampau misalnya, budak yang menempati kelas sosial yang disebut paria, dipercaya sebagai golongan terkutuk yang bahkan tak boleh menginjak bayangan kasta Ksatrya atau Brahmana. Meskipun sejauh pengamatan penulis dan diskusi yang penulis lakoni, kitab suci Veda tak membahas soal diskriminasi manusia, namun secara politik, penggolongan kelas oleh masyarakat telah terjadi di seluruh dunia (Wiana, 1993).
Bahkan di Amerika Serikat yang sejak merdeka mengusung gagasan kebebasan, praktik perbudakan baru benar-benar dihapus pada paruh abad ke-19. Ini membuktikan bahwa perjuangan dalam menghapus perbudakan adalah proses yang panjang dan berlangsung terus menerus. Dan tidak memungkiri pula bahwa di era modern ini praktik perbudakan masih terjadi meski “di bawah tanah”.
Jika kita bertanya, “kenapa perbudakan harus ada?” penulis tidak mampu menjawab secara pasti. Namun, bagi masyarakat lampau, perbudakan terjadi tentu ada faktor-faktor politik dan ekonomi. Pada masa Yunani kuno, Aristoteles sang filsuf besar menyebut bahwa budak adalah harta milik yang bernyawa, tidak memiliki kebebasan melainkan berada dalam kekuasaan orang yang memilikinya.
Dengan kata lain, Aristoteles menyetujui perbudakan dan menganggap budak tak lebih nilainya dari sebuah benda yang dapat dipertukarkan dan digunakan si pemilik budak (Aristoteles, 2017). Dari sini bisa ditangkap sebuah gambaran bahwa perbudakan erat hubungannya dalam sistem ekonomi di masa lampau.
Seorang budak dipercaya bisa mengembangkan bisnis dan dapat bekerja dengan upah ‘nol’. Seorang budak dapat diperintah sekehendak hati si pemilik, entah mengurus kebun atau mengerjakan produksi barang. Maka, tak heran jika pada abad ke-19 di Amerika terjadi perang saudara hebat ketika Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln pada saat itu bertekad menghapus perbudakan.
Bagaimana tidak, bagi masyarakat tradisional, budak adalah landasan ekonomi mereka. Bagi pemilik budak, memerdekakan seluruh budak berarti kiamat bagi bisnis mereka. Inilah yang kemudian membuat pihak Selatan (konfederasi) memberontak melawan keputusan Lincoln (Faidi, 2018).
Perkiraan Karl Marx, bapak komunisme, memang tak begitu salah ketika ia menyebut bahwa perbudakan adalah sebuah penghisapan terbuka yang dilakukan oleh kelas penindas terhadap kelas lain yang lebih lemah dan rentan menjadi objek penindasan.
***
Setelah kita mengetahui adanya faktor ekonomi dalam sistem perbudakan, maka diskusi ini akan menjadi lebih menarik ketika kita mempertanyakan apa hubungan perbudakan dengan pasar bebas atau kapitalisme?
Jika kita kembali melihat teks-teks Karl Marx dan para Marxian, jelas mereka mengaitkan secara erat perbudakan dengan pasar bebas atau kapitalisme. Perbudakan dianggap telah bertransformasi lewat perbudakan upah para pekerja yang dilakukan oleh kapitalisme.
Dan ketika terjadi perang antara pihak Selatan (Konfederasi) dan Utara (Union), Marx menyebut bahwa pihak Selatan adalah para oligarki pro pasar bebas dan pihak Utara yang dipimpin oleh Abraham Lincoln adalah pihak proteksionis yang menolak perdagangan bebas.
“Perang tarif belaka, perang antara sistem proteksionis dan sistem perdagangan bebas, dan kesimpulannya bahwa Inggris tidak punya pilihan selain menyatakan dukungannya pada ‘perdagangan bebas’ yang diwakili oleh Konfederasi Selatan (Indoprogress,2019).
Bagi kaum Marxian, perdagangan budak adalah contoh dari “parade pasar bebas” yang mencerminkan penindasan dan penghisapan antara kelas borjuasi terhadap kelas marginal yang tertindas.
Tuduhan ini sangat berkebalikan dengan fakta yang sebenarnya. Pasar bebas berdiri tegak di atas prinsip libertarian yang mendukung gerakan abolisi atau perbudakan. Kemenangan Abraham Lincoln di Amerika Serikat dan penghapusan sistem perbudakan di seluruh dunia adalah kemenangan bagi kaum pro kebebasan (libertarian).
Kita tidak menyangkal sejarah bahwa kelompok pro perbudakan di masa lalu dimotori oleh para pebisnis yang tak ingin kehilangan aset berharga berupa budak belian. Namun, David D’Amato dalam artikelnya mengatakan bahwa para abolisionis yang menolak perbudakan di Amerika seperti, William Llyod, Joshua Leavitt, dan Ralph Waldo Emerson merupakan para pendukung sejati pasar bebas (Libertarian.org, 2020).
Kapitalisme atau pasar bebas yang didukung oleh libertarianisme adalah konsep pembebasan manusia dalam segi ekonomi. Tak ada si putih dan si hitam, dalam pasar bebas kerja sama yang imbang akan melahirkan keuntungan ketimbang melalui perbudakan.
Prinsip pasar bebas adalah kesetaraan semua manusia dalam berekonomi. Jika masih ada diferensiasi dan diskriminasi, maka ini bukan pasar bebas atau kapitalisme, tetapi oligarki feodal yang ingin mengeruk keuntungan dengan mengorbankan kebebasan orang lain dengan mengatasnamakan pasar bebas.
Memang di kalangan para pebisnis kerap terjadi penyelewengan pekerja seperti yang pernah terjadi pada pabrik Panci di Tangerang (Tempo.co, 5/5/13). Namun, ini bukan citra kapitalisme yang diusung oleh libertarian.
Sebagaimana gagasan Ayn Rand, bahwa kapitalisme adalah sistem yang fair karena mengedepankan win–win solution dan kesukarelaan dalam menjalani transaksi ekonomi. Sama seperti kapitalisme kroni yang tidak bisa disebut kapitalis, maka para pebisnis yang melakukan perbudakan seperti yang terjadi di Sumatera Utara tak bisa disebut kapitalisme.
Ekonomi kapitalis berusaha mempraktikkan moral pasar, yaitu kejujuran, kesukarelaan, kesetaraan, dan kebebasan memilih. Melekatkan peristiwa perbudakan di Kabupaten Langkat dengan tuduhan bahwa itu praktik kapitalisme, sangat tidak logis sama sekali.
Referensi
Faidi. 2018. Abraham Lincoln: Hidup dan Mati Bapak Demokrasi Sepanjang Masa. Yogyakarta: Laksana.
https://indoprogress.com/2019/01/marx-tentang-perjuangan-melawan-perbudakan-di-amerika-serikat/ Diakses pada 31 Januari 2022, pukul 18:23 WIB.
https://metro.tempo.co/read/478014/ini-motif-perbudakan-buruh-panci-di-tangerang Diakses pada 1 Februari 2022, pukul 15.30 WIB.
https://www.libertarianism.org/columns/abolitionism-actually-free-market-cause Diakses pada 1 Februari 2022, pukul 19.17 WIB.
https://pedomantangerang.pikiran-rakyat.com/hukum/pr-073557388/bupati-langkat-diduga-punya-penjara-dan-lakukan-perbudakan-manusia Diakses pada 31 Januari 2022, pukul 16.00 WIB.
Wiana, Ketut dan Raka Santeri. 1993. Kasta dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-abad. Surabaya: Yayasan Dharma Naradha.
Reynaldi adalah seorang aktivis muslim moderat yang tertarik untuk mengembangkan ide-ide mengenai toleransi, kemanusiaan, kebebasan, dan kerukunan antar umat beragama. Email: adisuryareynaldi@gmail.com
