Pentingnya Deregulasi Industri Film di Indonesia

    543

    Saat pertama kali saya menunjukkan trailer film Kucumbu Tubuh Indahku ke teman-teman, reaksi pertama mereka langsung fokus ke sisi maskulin dan feminin yang “terlalu” ditunjukkan dalam film tersebut. Alhasil, “Ih, ini mah film gay, ya,” kata-kata itulah yang terlontar.

    Waktu perilisan filmnya, Kucumbu Tubuh Indahku memang tidak mendapat respon baik di tanah airnya sendiri. Di Lampung misalnya, sebuah organisasi masyarakat menghentingkan secara paksa penayangan film tersebut karena dinilai memprovokasikan isu LGBT. Selain itu, Bupati Kubu Raya, Kalimantan Barat, juga mengeluarkan surat edaran untuk melarang penayangan. Kemudian, hal yang sama juga diikuti oleh Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat; Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat, hingga Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat (Kompas, 14/11/2019).

    Hal sama kembali terjadi saat ini, Netflix, salah satu layanan streaming yang identik dengan karakter film-filmnya yang terbuka dalam isu LGBT di banyak tokoh-tokoh dalam filmnya, kini menghentikan produksi film Turki berkarakter gay (Asumsi, 24/07/2020).  Hal tersebut disebabkan karena desakan pemerintah negara tersebut.

    Ini bukan pertama kalinya Netflix tunduk terhadap tekanan otoritas yang diskriminatif dan disinyalir membungkam kebebasan berekspresi. Sebelumnya, salah satu episode Patriot Act With Hasan Minhaj yang menyinggung soal pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi dan mengkritik pemerintahan Arab Saudi juga diturunkan Netflix atas permintaan negara tersebut  (Asumsi, 24/07/2020).

    Di Indonesia sendiri, Telkom yang sudah tidak memblokir Netflix sempat mengajukan syarat agar Netflix menyetujui kebijakan take down policy sebelum pihaknya dapat membuka blokir. Telkom juga meminta agar Netflix mau mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Telkom pun kini menyebutkan Netflix telah sepakat untuk “mendengar masukan dan menyelesaikan keluhan dari pemerintah dalam waktu 24 jam atau sesuai dengan kurun waktu yang ditentukan oleh pihak berwenang”, dan memastikan adanya fitur untuk pembatasan akses tayangan sensitif dan ketidaksesuaian umur bagi pelanggan (Asumsi, 24/07/2020).

    Kasus-kasus di atas menjadi bukti bahwa sebagian besar pemerintah masih bersikap cenderung tertutup dalam mengapresiasi karya, entah itu film, musik, seni, dan sebagainya. Masih ingat kenapa banyak yang menolak Netflix dikenakan pajak? Karena banyak film-film luar yang tidak diizinkan masuk dan tayang di bioskop. Indonesia. Hal ini akibat dari regulasi ekonomi dan lisensi yang terlalu rumit.

    Pemerintah Indonesia menganggap hal-hal ‘tabu’ seperti membicarakan sex education, LGBT, dan topik-topik lainnya yang masih sangat jarang dibahas di dunia perfilman Indonesia akan mengarahkan masyarakat ke arah degradasi moral. Padahal, jika terus-terusan dilarang, masyarakat tidak akan mengenal haknya, pengetahuan tentang dunia, dan tentang beragam pilihan yang dapat diambil. Ketidaktahuan memengaruhi pilihan, dan akhirnya memengaruhi kebebasan. Masyarakat yang tidak diberi pilihan tidak dapat menggunakan kebebasannya secara penuh. Ketidaktahuan merestriksi kebebasan.

    Hal inilah yang kerap dijumpai di dalam masyarakat Indonesia. Jika ada hal baru yang asing, langsung dicap buruk, tidak sesuai moral dan budaya. Ada juga yang menolaknya karena dianggap budaya Barat akibat arus buruk globalisasi. Akibatnya, negara sama saja merusak pasar karena melarang banyak film dengan topik-topik tertentu masuk ke Indonesia.

    Selain berpengaruh pada pengetahuan dan stigma moral masyarakat, dikekangnya industri film seperti ini juga mempengaruhi jalannya pasar film dan memberi celah monopoli secara tak langsung. Over-regulation selalu akan menghasilkan government failure. Jika pemerintah sudah menyebut kontrol, entah kontrol harga atau kontrol rente, pasti terjadi kegagalan kebijakan intervensi dalam pasar menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan penurunan kualitas kesejahteraan.

    Netflix telah menyetujui untuk mematuhi segala aturan pemerintah Indonesia ketika Telkom membuka blokir layanan mereka. Meskipun perusahaan dan pelaku bisnis terlihat menjadi oponen regulasi yang terbesar karena kerugian yang mungkin terjadi dengan berlakunya regulasi-regulasi pemerintah, hal yang terjadi dalam eksekusinya tidak sesederhana itu. Dalam beberapa kasus, pebisnis besar mencari celah monopoli untuk industri tertentu lewat regulasi pemerintah, entah dengan membangun batasan untuk memasuki suatu industri, atau membuat rival baru sulit untuk bersaing melalui sertifikasi atau kompetensi tertentu. Hal ini tentu saja berakibat buruk untuk kompetisi di pasar.

    Regulasi ekonomi pemerintah juga bertindak sebagai pajak terselubung dengan menaikkan harga untuk konsumen, menciptakan hambatan industri tertentu, memberikan kuota untuk suatu komoditas, memasang tarif, membuat perlindungan untuk perusahaan tertentu dan mempraktikkan KKN, melanggar hak properti, di mana manfaat hanya akan dirasakan pembuat regulasi dengan perusahaan tertentu yang diproteksi.

    Ada sebuah kutipan dari Publius Cornelius Tacitus, seorang senator dan sejarawan pada era Kekaisaran Romawi, “Corruptissima re publica plurimae leges.” Artinya, semakin korup suatu pemerintahan, semakin banyak hukum atau regulasinya. Negara yang korup kerap menciptakan kompleksitas dalam pemerintahannya dan menaikkan kesempatan untuk korupsi lalu berputar-putar dalam regulasinya untuk kabur.

    Dari penjabaran di atas, bisa disimpulkan bahwa deregulasi ekonomi amat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kompetisi. Deregulasi juga sangat penting untuk memperbanyak pilihan produk dan variasi harga yang tentunya akan menguntungkan konsumen.

     

    Referensi

    https://www.kompas.com/hype/read/2019/11/14/101651466/kucumbu-tubuh-indahku-film-kontroversi-dengan-sederet-prestasi?page=all Diakses pada 25 Juli 2020, pukul 22.30 WIB.

    https://www.asumsi.co/post/netflix-menghentikan-produksi-film-dengan-karakter-gay-bagaimana-nasib-film-lgbtq Diakses pada 27 Juli 2020, pukul 06.00 WIB.