Salah satu mimpi masyarakat sosialis adalah tegaknya keadilan baik secara hukum, sosial dan ekonomi. Penegakan keadilan dalam kerangka ekonomi adalah dengan mendukung kepemilikian alat-alat produksi dan usaha secara kolektif.
Perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi kebutuhan pokok, harus dikuasai secara kolektif bukan individu. Di sini, negara menjadi wakil masyarakat untuk mengelola semua alat produksi tersebut.
Dalam masyarakat sosialis, pembangunan disusun secara terencana dan terpusat di tangan negara. Negara menentukan mana yang menjadi kebutuhan primer dan mana yang sekunder untuk dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Jadi, makanan lebih penting diproduksi ketimbang pakaian, baju lebih penting ketimbang topi, dan topi lebih diutamakan diproduksi ketimbang aksesoris seperti gelang dan anting.
Sentralisasi ekonomi semacam ini, dalam sejarah pernah terjadi di Uni Soviet, Jerman Timur, Polandia, China, Kuba dan Kamboja, ketika di bawah Khmer Merah. Bahkan, pada awal mula abad 20, sistem ekonomi tersentral ini sempat menarik minat para aktivis dan politisi populis. Kemajuan ekonomi Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur sempat menghipnotis semua orang.
Ya, bagaimana tidak menarik? Negara-negara sosialis yang menerapkan sentralisasi ekonomi melakukan nasionalisasi perusahaan asing, menciptakan berbagai macam kebijakan jaminan sosial, seperti sekolah gratis, kesehatan gratis, pengangguran dapat uang, subsidi makanan, subsidi bahan bakar, pakaian dan lain sebagainya.
Konsumsi Kita Yang Makin Rumit
Ide-ide sosialis seperti konsentrasi modal di tangan negara, menghapus kepemilikan pribadi, mengatur ekonomi secara terpusat, pemberian subsidi di segala lini, mendorong negara memproduksi barang-barang untuk pemuasan konsumsi masyarakat dan lainnya. Namun, apakah semua ide ini bisa terwujud? Apakah negara sebegitu kuasa sehingga mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat modern?
Coba kita perhatikan, dunia kita semakin maju dan cara produksi kita semakin kompleks. Manusia modern lebih banyak kebutuhan dan lebih “rewel” ketimbang manusia jaman dahulu. Saat ini, kita membutuhkan banyak hal, seperti listrik, sabun, internet, game, informasi, dan rekreasi.
Kompleksnya kebutuhan kita ini diisi oleh orang-orang kreatif yang menciptakan smartphone, supermarket, taman bermain, kafe, dan taman-taman bebas WiFi. Banyak perusahaan berdiri untuk “melayani” kebutuhan masyarakat modern yang “rewel” ini. Sampai di sini, kita sadar bahwa produksi kita sudah sedemikian kompleks. Konsumsi kita sedemikian banyak dan hanya kegiatan ekonomi melahirkan individu-individu kreatif.
Negara semakin sulit mengejar dan memenuhi kebutuhan rakyatnya, sehingg, makin lama ekonomi makin demokratis dan kontrol pusat makin memudar. Era modern ini, inovasi dan juga kreativitas individu sangat ditekankan, sehingga sangat mustahil segala kebutuhan dan juga konsumsi masyarakat bisa dipuaskan oleh institusi negara.
*****
Ketika Corona melanda dunia dan mengakibatkan banyak negara dilanda krisis, banyak orang kehilangan pekerjaan. Di Indonesia, sudah sebanyak 3,05 juta orang pekerja di Indonesia yang terdampak virus corona, mereka di PHK dan kehilangan pekerjaan (CNBC Indonesia, 03/05/2020).
Wabah pandemi ini telah memaksa masyarakat untuk tetap di rumah. Pemerintah pun meminta agar aktivitas di luar dikurangi untuk memutus rantai penyebaran virus yang pada bulan April lalu sempat mengganas. Bahkan, pemerintah memutuskan agar sekolah diliburkan dan beberapa perusahaan melakukan komunikasi via online.
Saat ini, ketika wabah Corona menyerang dunia, banyak perusahaan tutup dan kita dilanda krisis yang berat. Dalam situasi krisis seperti ini, kita tidak bisa memuaskan hasrat konsumsi untuk belanja, nongkrong, pergi liburan, sehingga banyak toko-toko tutup, pedagang merugi, dan usaha taman bermain juga merugi. Industri terpaksa mem-PHK pekerjanya karena tak bisa membayar gaji. Dan ini berarti, kita sendiri kehilangan pendapatan untuk membeli sesuatu.
Lalu bagaimana? Apakah negara bisa mengisi ruang-ruang kosong ini? Jawabnya tidak. Ketika wabah menyerang beberapa wilayah diseluruh dunia, negara hanya bisa melakukan beberapa kebijakan, seperti melakukan karantina wilayah mengatur dan memaksa orang untuk tinggal di rumah. Lalu bagaimana dengan sekolah? Sarana Informasi? Bisnis? Belanja? Jawabnya, negara tidak bisa membantu.
Karena wabah kita tidak bisa sekolah, bisnis menjadi macet, toko tutup, dan apa yang bisa dilakukan negara? Negara menghimbau dan memberi bantuan sembako plus uang 600 ribu yang kini entah kemana. Tapi syukur, individu-individu kreatif telah menciptakan aplikasi virtual yang membantu kita.
Melalui aplikasi seperti Zoom, Google Meeting, dan juga Youtube, kegiatan belajar-mengajar masih bisa dilanjutkan dan mencari pengetahuan tetap bisa kita lakukan. Melalui internet dan aplikasinya, bisnis bisa berjalan walau dari rumah. Melalui aplikasi toko online (online shop), kegiatan belanja masih terus dapat dilakukan. Melalui uang virtual, transaksi bisa berjalan lancar. Kegiatan kita telah terbantu oleh aplikasi-aplikasi virtual tersebut dan aplikasi virtual tersebut telah memenuhi apa yang tidak bisa negara berikan pada kita.
Namun, bukankah para buruh di pabrik tidak bisa melakukan karantina mandiri? Mereka bekerja dengan resiko kematian tinggi, apakah ini bentuk kekejian para kapitalis yang mengambil untung dari mereka dengan taruhan nyawa?
Tentu saja pandangan ini terlalu naif. Ya, memang para pengusaha berusaha untuk mencari keuntungan. Namun, mereka juga menyelamatkan perekonomian negara dengan memproduksi barang konsumsi dan juga menjaga agar para karyawan tetap mendapat gaji. Bayangkan jika perusahaan tutup total, apakah negara bisa memberi gaji dan memberikan kebutuhan pada rakyat?
Banyak perusahaan yang “gugur” terhantam pandemi, dan beberapa lagi berusaha dengan nafas tersegal berusaha bertahan hidup untuk terus menggerakkan mesin produksi di tengah ketidakpastian ini.
Para pekerja tetap bekerja dengan kewaspadaan tinggi di tengah pandemi, sebab barang-barang yang diproduksi di pabrik seperti kursi, elektronik, pakaian, dan makanan tidak bisa diselesaikan lewat online. Dan lagi, barang-barang yang diproduksi di pabrik toh akan digunakan dan dinikmati juga oleh kita, seperti makanan, pakaian, dan lain sebagainya.
*****
Alih-alih mendukung kebijakan sosialis, di mana negara mengelola aset perusahaan-perusahaan swasta demi menyelamatkan ekonomi yang dilanda oleh wabah, pemerintah justru membuat kebijakan agar pengusaha baik pengusaha besar maupun UMKM, dapat melakukan aktivitas ekonomi seperti sedia kala.
Ini dibuktikan dalam salah satu pidato Presiden Joko Widodo, di mana Beliau menyampaikan terminologi baru, yaitu “New Normal”. Kebijakan ini rencananya akan diterapkan sebagai upaya Jokowi untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia saat pandemi bergejolak (Viva.co.id 27/05/2020).
New Normal yang diucapkan Presiden Jokowi, memiliki tujuan agar aktivitas usaha dan bisnis bisa kembali berjalan. Diharapkan, masyarakat tetap memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tetap menjaga kesehatan. Dengan kata lain, pemerintah tidak bisa memulihkan ekonomi tanpa bantuan dari rakyat dan para pengusaha.
Melakukan ambil alih ratusan pabrik dan usaha menengah dengan kontrol terpusat sama sekali tidak rasional. Jika mereka memaksakan mengambil alih aset swasta dan mengkonsentrasikannya pada negara, apakah negara bisa memproduksi apa yang dibutuhkan rakyat secara keseluruhan?
Bisakah negara memproduksi baju, furnitur, dan segala bentuk makanan? Bisakah negara memproduksi alat-alat elektronik, buku-buku, kacamata, pulpen, mie instan, tiang jemuran, hingga komponen terkecil seperti peniti dan penjepit kertas?
Ya, bisa saja. Namun, jelas konsekuensinya negara tidak akan sanggup memenuhi kebutuhan kompleks rakyatnya. Lihat saja, hingga saat ini PLN belum mampu menjangkau 100% wilayah Indonesia, PAM belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Selain itu, subsidi bahan terus menjadi dilema dan BPJS tidak bisa dikelola dengan baik. Dari sini saja sudah cukup gambaran keruwetan bagaimana bila negara mengelola kebutuhan kita.
Menurut Bung Hatta, fungsi perusahaan swasta adalah memenuhi apa yang tidak bisa dimasuki oleh negara. Walaupun Bung Hatta berpandangan condong ke kiri, namun Beliau secara realistik mengakui bahwa ada ruang-ruang kosong yang negara tidak mampu untuk mengisinya (Tempo, 2017).
Ya memang, ide-ide sosialis terlihat menarik. Subsidi ekonomi, penguasaan ekonomi oleh negara, proteksi, nasionalisasi perusahaan asing, konsentrasi modal oleh negara, serta jaminan sosial untuk kehidupan rakyat. Negara, dalam hal ini, menjadi dewa yang bisa memberi apa saja, meski pada dekade 1980-an sang dewa rontok juga.
Negara-negara sosialis mengalami krisis ekonomi. Di Kamboja, sentralisasi ekonomi yang dilakukan oleh Pol Pot dan partainya, Khmer Merah, telah menyebabkan jutaan rakyat mati kelaparan, produksi pangan tidak terkejar, rakyat sama sekali tidak memiliki uang, industrialisasi tidak berjalan sama-sekali, dan akhirnya rezimnya runtuh akibat kebijakan yang diberlakukannya.
Jadi, masihkah Anda yakin bahwa negara harus mengontrol ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan setiap orang? Kalau iya, silahkan saja, jika anda ingin melihat negara Anda seperti Korea Utara atau seperti Kamboja di era Khmer Merah.
Referensi
Buku
Tim Tempo. 2017. Hatta: Jejak Yang Melampaui Zaman, Jakarta: KPG.
Internet
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200603193109-4-162890/3-bulan-corona-3-juta-orang-kena-phk-dirumahkan diakses pada 5 Juni 2020, pukul 21.25 WIB.
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1218115-kebijakan-new-normal-jadi-jurus-jokowi-selamatkan -ekonomi diakses pada 8 Juni 2020, pukul 00.41 WIB.
Reynaldi adalah seorang aktivis muslim moderat yang tertarik untuk mengembangkan ide-ide mengenai toleransi, kemanusiaan, kebebasan, dan kerukunan antar umat beragama. Email: adisuryareynaldi@gmail.com
