Penerapan Pidana Mati dalam Literatur HAM

    20
    Sumber gambar: https://www.thejakartapost.com/academia/2021/07/27/people-may-change-mind-about-death-penalty-but-government.html

    Sejarah pemidanaan telah mencatat bagaimana budaya hukum retaliasi yang menggambarkan manusia bagaikan serigala pemakan serigala lainnya telah diterapkan sudah sejak lama sekali. Jika Anda familiar dengan series “Game of Thrones” atau “The Witcher” dan sejenisnya, mungkin Anda familiar dengan istilah ‘mata dibalas mata’, ‘nyawa dibalas nyawa’. Pada masa itu, pidana didasarkan pada teori pembalasan mutlak, dan hingga saat ini pun pembalasan mutlak tersebut masih diamini beberapa orang.

    Namun, dengan kajian post-modernisme mengenai humanisme dan hak asasi manusia (HAM), mengingat dunia ketiga lahir dengan adanya kesadaran untuk menghentikan perang dan perbudakan yang memakan banyak korban jiwa, konsep hukuman mati menjadi dipertanyakan. Apakah pidana mati itu harus dihapuskan, atau justru harus tetap dipertahankan karena sebagai satu-satunya sanksi hukum yang bersifat selektif dan efektif?

    Pertanyaan ini kembali menguak ke permukaan ketika putusan jaksa pada kasus pembunuhan berencana Brigadir J terhadap tersangka, Ferdy Sambo, adalah menuntut Ferdy Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup (detik.com,17/01/2023). Keputusan jaksa tersebut mengundang pernyataan bahwa jaksa sebenarnya tidak punya keberanian untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Ferdy Sambo. Diskursus mengenai hukuman mati dalam kasus ini pun kembali bising di media sosial, tentang apakah memang pantas atau sebaiknya memakai alternatif yang ada.

    Pada akhirnya, pro dan kontra mengenai hukuman mati seolah-olah tidak menemui titik akhir dalam perdebatan. Hal ini mengundang berbagai macam reaksi dan pendapat dari para ahli hukum dan pengiat HAM, hingga masyarakat. Oleh karena itu, konsistensi penerapan pidana mati di dunia selalu saja menjadi suatu hal yang kontroversial, baik di kalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan, maupun masyarakat sendiri. Hal ini dikarenakan perihal hukuman mati yang dapat dikatakan sebagai pidana yang melanggar hak paling mendasar bagi manusia, yaitu hak untuk hidup.

    Roeslan  Saleh, Wakil Ketua Badan Koordinasi ISC,  pernah mengatakan bahwa pidana  mati merupakan  jenis  pidana  yang  yang  terberat menurut  hukum  positif  kita.  Bagi  kebanyakan negara, soal pidana mati itu erat dengan kultur historis (Jacob, 2017).  Dikatakan  demikian  karena pidana mati merupakan representasi dari bentuk keadilan retributif yang dapat didefinisikan sebagai respon terhadap perilaku kriminal yang berfokus pada penghukuman pelanggar hukum dan kompensasi korban (britannica.com). Secara umum, beratnya hukuman sebanding dengan beratnya kejahatan. Seperti yang sudah saya singgung di atas, penerapan hukumnya yang sebanding sama dengan artian ‘mata dibalas mata’.

    Hilangnya nyawa dalam pidana mati menjadi hal utama yang disorot bagi pendapat kontra. Hilangnya nyawa berarti hilangnya manusia itu sendiri dan konteks HAM inilah yang kemudian dikaitkan. Demikian juga  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  pidana mati  itu  sendiri  banyak  diperdebatkan,  karena cara  pelaksanaanya  di tiap-tiap  negara tidak selalu sama, tetapi mempunyai cara  yang berbeda-beda. Misalnya,  digantung  sampai  mati, didudukkan di sebuah  kursi listrik dengan tegangan tertentu ataupun ditembak  sampai mati  oleh satu regu penembak sebagaimana yang dilakukan di Indonesia.

    Di Indonesia sendiri, awal mula panasnya perdebatan ini dipicu oleh belum dieksekusinya sejumlah putusan hukuman mati yang dijatuhkan para hakim di beberapa pengadilan hingga membuat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) tampak kesal. Pasalnya, sang menteri meminta agar terpidana mati dapat segera dieksekusi, namun eksekusi tak kunjung dilakukan. Penolakan presiden atas permohonan grasi sejumlah warga negara yang menerima putusan pidana mati itu kembali menegaskan sikap resmi pemerintah untuk menerapkan hukuman mati. Walhasil, penolakan tersebut mendapat berbagai reaksi keras (Hutapea, 2016).

    Kalangan ornop HAM menilai hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 I butir 1 UUD 45 (Amandemen Kedua) yang menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Artinya, seluruh produk hukum yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai ancaman pidana, harus diubah. Pada pijakan ini, presiden dianggap tidak memiliki alasan yang cukup untuk menentang ketentuan konstitusi tersebut (Hutapea, 2016).

    Sebaliknya, banyak juga pendapat yang setuju atas penerapan hukuman mati. Kecenderungan pendukung narasi pidana mati umumnya didasarkan pada alasan konvensional, yaitu kebutuhan pidana mati untuk menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi. Biasanya, individu yang cocok dengan kriteria ini adalah individu yang sudah melakukan kejahatan luar biasa. Kesimpulannya, para pendukung pidana mati di zaman modern ini menjadikan hukuman mati sebagai instrumen pelindung negara, baik secara preventif maupun represif (Hutapea, 2016).

    Berlainan dengan pandangan pro di atas, seperti yang telah disampaikan oleh para ahli yang kontra terhadap hukuman mati Herry Wirawan, pidana mati sejatinya sama dengan kasus di mana negara memperpanjang rantai kekerasan dan bersifat pembalasan sehingga implementasi hukumnya menunjukkan suatu kemunduran. Selain itu, efek jera yang sangat diharapkan tidak termanifestasi dengan menjatuhkan hukuman mati. Mirip dengan pro kontra hukuman mati pada kasus narkoba di mana tindak pidana mati sudah terbukti tidak efisien dalam mengurangi jumlah kasus pengguna narkoba, bahkan justru bertambah tiap tahunnya.

    Dilansir dari data penelitian Amnesty Indonesia, sepanjang tahun 2020, mereka mencatat ada 117 orang yang divonis dengan hukuman mati, 101 di antaranya terkait kasus narkotika. Jumlah 117 vonis ini mengalami kenaikan signifikan dari 80 vonis mati yang dijatuhkan pada tahun 2019, dan 48 vonis pada tahun 2018 (amnesty.id, 08/04/2021). Penolakan terhadap hukuman mati dalam kasus kejahatan apapun bukan berarti memihak pada pelaku, melainkan mendukung bentuk eksekusi hukuman yang lebih manusiawi dan tidak melanggar HAM dalam bentuk apapun.

    Dari kenyataan sosiologis, tidak ada pembuktian ilmiah hukuman mati akan mengurangi tindak pidana tertentu. Artinya, hukuman mati dapat dikatakan tidak memenuhi syarat dalam menjadi faktor determinan untuk menimbulkan efek jera (deterrent effect), dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya. Kajian PBB tentang hubungan hukuman mati (capital punishment) dan angka pembunuhan antara tahun 1988-2002 berujung pada kesimpulan hukuman mati tidak membawa pengaruh apapun terhadap tindak pidana pembunuhan  dari hukuman lainnya, seperti hukuman seumur hidup. Meningkatnya kejahatan narkoba, terorisme, atau kriminal lainnya tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan hukuman mati, tetapi oleh problem struktral lainnya, seperti kemiskinan atau aparat hukum/negara yang korup. Bahkan, untuk kejahatan terorisme, hukuman mati umumnya justru menjadi faktor yang menguatkan berulangnya tindakan di masa depan. Hukuman mati menjadi amunisi ideologis untuk meningkatkan radikalisme dan militansi para pelaku (kontras.org/17/02/2022).

    Masalah pidana mati, sekian kalinya, telah menjadi persoalan serius di Indonesia. Adapun, alternatif pidana lainnya yang sering ditawarkan adalah pendekatan hukum restoratif (restorative justice). Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana, serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

    Selain pekerjaan ruman untuk menyelesaikan perkara polemik pidana mati, karakter reformasi hukum positif di Indonesia juga mendapat urgensi khusus terkait pembenahan internalnya. Bagaimana hukum di Indonesia  masih belum menunjukkan sistem peradilan yang independen, imparsial, dan aparatusnya yang bersih. Bobroknya sistem peradilan bisa memperbesar peluang hukuman mati lahir dari sebuah proses yang salah.

    Referensi

    Hutapea, B. (2016). “Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Dilihat dari Perspektif HAM (Alternative of Death Penalty of Human Rights Perspective, In Indonesia)”. Jurnal Balitbangham, Vol. 7 (2).

     https://www.amnesty.id/tidak-memberi-efek-jera-indonesia-harus-tinggalkan-hukuman-mati/. Diakses pada 17 Januari 2023, pukul 21.10 WIB.

    https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6520017/jaksa-dinilai-tak-punya-nyali-tuntut-hukuman-mati-ferdy-sambo. Diakses pada 17 Januari 2023, pukul 22.18 WIB.

    https://kontras.org/2022/01/17/pidana-mati-belum-tentu-menyelesaikan-masalah/.  Diakses pada 18 Januari 2023 pukul 13.00 WIB.

    Jacob, R.T. E. (2017). “Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964”. Lex Crimen Vol. VI (1).