“My nationalism is humanity” – Mahatma Gandhi
Ada banyak perspektif dalam memandang Indonesia jauh ke depan, metodologi ilmu pengetahuan telah menyediakan peralatannya sebagai jalan untuk mengurai benang kusut persoalan bangsa dari dalam. Kegemaran pemerintah dari dulu ialah memandang persoalan bangsa dari satu aspek: perspektif teologis. Sepertinya pemerintah gagap dan gugup untuk mengucapkan keyword yang dibutuhkan bangsa ini: keadilan sosial. Persoalan keadilan hanya dapat dipahami jika pemerintah memandang persoalan dari perspektif sosiologis. Saya kira itulah jalan yang seharusnya ditempuh oleh pemerintah untuk memelihara persatuan dan keragaman.
Karena hanya dengan cara itu kita dapat memahami ada ruang sejarah yang ditutup-tutupi. Sebab, belum sembuh telinga kita dari riuh-rendahnya caci maki, fitnah, dan arus kebencian di antara anak bangsa yang bertikai sepanjang pesta demokrasi bergulir (pilpres), kini persoalan rasisme Papua menjadi sorotan kita bersama satu hari menjelang kemerdekaan republik ke-74 yang sejatinya telah mengiris hati nurani kita, telah mengkoyak-koyak benang keakraban warga negara, bahwa ada entitas yang belum memperoleh password untuk membuka folder ruang sejarahnya.
Kita terlalu paranoid memandang mereka yang berbeda: pikiran, pakaian dan warna kulitnya. Kita sinis jika membicarakan nasionalisme tidak satu garis lurus dengan suara mayoritas, akibatnya kita gagal membuka ruang dialektika: percakapan argumen. Padahal, bangsa ini didirikan dengan pertengkaran argumen. Intepretasi menjadi kekayaan intelektual, kenapa mesti takut? Hari-hari ini civil liberties defisit liberalisme. Ada security yang menghalangi orang untuk melakukan haknya yang paling dasar; mengucapkan pikirannya. Seharusnya kemajemukan tumbuh dari percakapan etika politik.
Perihal semacam itu yang pernah diingatkan Sjahrir: “tanpa demokrasi, nasionalisme dapat bersekutu dengan feodalisme”. Agenda kemanusiaan itu yang terus menerus dipromosikan Sjahrir supaya kita tidak terjebak sekaligus menghamba pada feodalisme. Demi kebaikan dan keadilan bersama yang dapat diinikmati oleh setiap warga negara. Namun pemerintah dalam hal ini memilih diam. Karena dari awal agenda kemanusiaan bukanlah yang prioritas. Kendati kita menuntut, namun jawaban pikiran politik pemerintah begitu pendek: stabilitas politik dan pembangunan yang utama.
Persoalan Keadilan
Hasil penelitian yang dilakukan oleh LIPI dalam bukunya “Papua Road Map” (2009) menyebutkan bahwa persoalan mendasar bagi masyarakat Papua selain kegagalan pembangunan, sejarah dan status politik Papua, marjinalisasi, tentu yang paling disorot ialah persoalan pelanggaran HAM. Akan tetapi, pemerintah sibuk membangun infrastruktur sebagai tanda apa yang disebut aktivitas ekonomi. Sebagai jejak pembangunan, bahwa pemerintah baik hati telah bekerja. Pertanyaannya siapa yang menikmatinya? Penduduk lokal? Sambil menggunting pita mereka dibuat sibuk menghitung bintang hingga gagal menikmati malam. Ada jarak antara Monas dan Gunung Jaya Wijaya, ada kesetaraan juncto kesejahteraan yang melebar antara Jakarta-Papua. Sekali lagi pemerintah gagal memahami itu sebagai persoalan yang mendesak.
Kemarin (28/08/19) mahasiswa Papua di Jakarta turun ke jalan. Bukan untuk meminta beasiswa, melainkan hendak menuntut pertanggungjawaban hak asasi manusia di depan Istana Negara. Ada pemandangan yang membuat kita mengerutkan kening; bendara Bintang Kejora dikibarkan. Ada luapan amarah dan kekecewaan. Ada jarak antara pagar istana dengan para demonstran. Ada perikemanusiaan yang tidak ingin dipahami oleh negara. Ada apa dengan negara? Haruskah setiap kritik dan tuntutan dilemparkan ke langit kemudian hilang dengan sendirinya dibawa lari angin?
Kini pemerintah sibuk dengan agenda besar: kembali ke GBHN (Garis Besar Haluan Negara) dan pemindahan ibu kota negara sambil mencicil membagi kue kekuasaan di kamar politik. Harapan pada Indonesia yang baru hendak dilabuhkan. Tapi persoalan mendasar kita bukan itu. Ada krisis kebebasan, ada diskriminatif, ada persoalan kemanusiaan yang menuntut penyelesaian dengan segera. Ada benturan antar peradaban di negara yang katanya beradab. Jangan biarkan peristiwa ini menjadi api dalam sekam. Pembangunan di Papua: infrastruktur dan sebagainya itu soal teknis, namun ketidakadilan yang terjadi pada masyarakat Papua hari ini ialah masalah etis.
Kotak Pandora
Persoalan Papua dan pelanggaran HAM lainnya yang pernah terjadi di bangsa ini telah menjadi beban sejarah. Terlalu berat untuk kita pikul. Ketika dunia telah terlebih dahulu dan begitu maju dalam membicarakan HAM, kita masih berjalan memutar dan begitu jauh tertinggal. Begitu besar harga yang harus kita bayar demi apa yang seringkali kita sebut keadilan dan kemanusiaan.
Persoalan itu mengingatkan kita dengan mitologi kotak pandora. Kita tahu bahwa dalam mitologi kotak pandora isinya adalah segala kejahatan dan keburukkan. Memang membutuhkan keberanian, kejujuran dan tanggung jawab untuk membuka kotak pandora. Kendati punya banyak konsekuensi kita tetap harus ambil resiko itu. Namun, satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa dalam mitologi kotak pandora, ketika kotak itu dibuka ada satu yang tertinggal yakni harapan.
Pada harapan itulah yang hendak kita gantungkan di depan. Harapan itulah yang menjadi harapan kita bersama, bahwa ke depan Indonesia akan jauh lebih baik dari hari ini (jika kita memahami dari awal persoalan bangsa kita sendiri). Hanya dengan merawat harapan itu, seharusnya secara sadar kita perlu mengaktifkan ulang reorientasi mental, bahwa setelah kemerdekaan bangsa adalah kemerdekaan individualisme, dari nasionalisme ke humanitarianisme. Memang ada beban psikologis untuk mengucapkannya. Oleh karena itu, perlunya kita terus-menerus mendalilkan sekaligus mengamalkan terlebih dahulu ayat Pancasila: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dengan demikian, persoalan yang ada di bumi; persoalan kemanusiaan khususnya, tidak mungkin menunggu untuk diselesaikan di langit.
==================================
Arian Pangestu, feminis. Puisinya tergabung dalam antologi “Monolog Bisu” (2016) dan “Lewat Angin Kukirim Segenggam Doa Buat Abah” (2017). Novel perdananya “Lautan Cinta Tak Bertepi” terbit pada tahun 2018.
Ade Mulyono (tapi lebih suka memperkenalkan diri dengan nama pena “Arian Pangestu”). Seorang liberal dan feminis laki-laki. Aktif menulis artikel di media cetak dan digital. Novel perdananya “Lautan Cinta Tak Bertepi” (2018). Dapat dihubungi di pangestuarian1@gmail.com
