Pajak adalah Pencurian?

    730

    Taxation is theft  sebuah slogan yang populer di kalangan kaum libertarian saat ini, yang secara implisit mengandaikan sebentuk perasaan sentimen terhadap pemerintah. Kita bahkan sering menemukan sebuah meme yang bertuliskan pernyataan dengan gambar—yang kadang agak lucu—menyebut pajak sebagai pencurian. Seperti yang pernah saya temukan di salah satu halaman Facebook libertarian dengan gambar sepasang kekasih sedang bergandengan tangan menatap bintang-bintang di langit: “not men only want sex. Some men just want to go on walks and talk about how taxation is theft.”

    Tapi slogan tersebut bukan tanpa dasar. Dalam pandangan libertarian, pajak bisa berarti pelanggaran terhadap hak dasar setiap individu. Pajak, sebagaimana slogan di atas, adalah pencurian, dan sebagaimana semua orang percayai bahwa pencurian adalah selalu buruk. Namun, bagaimana jika ada orang-orang tidak menganggap pajak sebagaimana demikian, dengan alasan bahwa mereka secara suka rela memberikan uang mereka demi sebuah pelayanan yang memadai? Apakah masih bisa kita katakan bahwa pajak termasuk bentuk perampasan? Jika demikian, kita barangkali akan mempertimbangakan lagi slogan popular tersebut.

    Tapi pada kenyataannya, tidak semua orang secara suka rela memberikan uang mereka untuk membayar pajak. Sebagian orang beralasan (juga kaum libertarian), bahwa mereka tidak pernah melakukan sebuah kesepakatan terlebih dahulu dengan pemerintah, apakah mereka harus membayar pajak atau tidak; apakah mereka sepakat dengan membayar pajak dalam jumlah demikian atau tidak. Mereka hanya membayar pajak ketika mereka menemukan diri mereka berada di bawah kendali hukum yang dibuat oleh negara.

    Kita semua sepakat bahwa negara sebuah institusi yang lahir dari proses peradaban manusia, dan kewajiban pajak adalah juga alasan ia ada. Namun, benarkahpajak bukan termasuk tindakan pencurian? Dengan asumsi bahwa setiap warga negara sudah secara suka rela akan memberikan uang mereka kepada pemerintah?

    Namun, dalam konteks ini, bagaimana jika anda menolak untuk membayar pajak? Kalau saya pemerintah, saya akan bilang: “anda harus membayar pajak demi kebaikan anda, kalau tidak, saya akan menghukum anda karena anda menolak untuk saya layani. Anda tidak tahu, kalau layanan saya lebih bernilai dibanding uang yang saya ambil dari anda. Saya tidak peduli anda setuju atau tidak”. Ini terlihat seperti pemaksaan untuk tujuan yang bermanfaat, tapi disodorkan diluar keputusan anda.

    Mengambil tanpa Persetujuan

    Di sini saya akan menggunakan contoh sederhana dan cukup menarik dari Michael Huemer, dalam bukunya The Problem of Political Authority, 2013, untuk melihat masalah moral yang dikandung dalam konsep pajak. “Bayangkan jika saya mendirikan sebuah lembaga amal untuk membantu orang-orang miskin,” kata Haumer. “Namun orang-orang tidak cukup rela membantu lembaga amal saya. Dengan demikian orang-orang miskin tetap didera kelaparan. Saya memutuskan untuk memecahkan masalah ini dengan turun langsung ke jalan menemui orang-orang kaya dan menodongkan golok ke leher mereka sembari mengambil uang mereka.”

    Contoh sederhana dari Haumer di atas dengan yakin akan saya sebut sebagai perampasan, atau pencurian. Dan saya rasa semua orang akan bersepakat dengan itu. Sebab, anda mengambil hak mereka tanpa persetujuan dari mereka, anda mengambil tanpa izin! You are taking without consentI Hanya itu. Tapi mungkin anda akan membantah bahwa itu bukan pencurian, bukan perampasan. Sebab, anda akan melihat alasan di balik tindakan tersebut, yaitu untuk membantu orang-orang miskin. Namun argumen ini pada dirinya memunculkan masalah moral yang serius, dan di sini posisi saya jelas: bahwa apa pun tujuan dari sebuah tindakan “mencuri”, sesungguhnya tidak akan pernah mengubah tindakan tersebut. Ia tetap tindakan yang secara moral salah.

    Jika dilihat dari bagaimana setiap pemerintah memajaki warganya, rasanya tidak beda jauh, atau memiliki perbedaan signifikan dengan contoh sederhana dari Haumer. Pajak dipunggut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk kesejateraan umum. Ketika pemerintah memajaki  warganya itu berarti pemerintah menuntut mereka untuk memberikan uang di bawah kekuatan -norma-norma hukum- “jika anda tidak membayarnya, agen yang kami persenjatai akan mengambilnya dari anda”. Ini tampak jelas sebagai sebuah tidakan “mengambil tanpa izin”.

    Banyak orang enggan menyebut pajak sebagai pencurian, dan entah mengapa orang-orang menghindari untuk mengatakan itu. Barangkali mereka tidak ingin mencari masalah dengan pemerintah atau sulit membayangkan sebuah tatanan masyarakat tanpa ada kewajiban membayar pajak.

    Dalam konteks ini, kita juga bisa menarik alasan dari mereka yang menyediakan argumen umum untuk menjustifikasi pajak. Misalnya bahwa pajak adalah bagian dari kontrak sosial, yaitu semacam perjanjian antara pemerintah dan warganya. Warga negara diwajibkan mematuhi semua hukum, termasuk membayar pajak demi mendapatkan perlindungan. Namun pada kenyataannya, sebagaimana yang saya singgung di atas, tidak pernah terjadi dalam sejarah pemerintahan ada kesepakatan langsung antara warga dengan pemerintahnya, apakah warga setuju atau tidak untuk membayar pajak.

    Demikian juga anggapan bahwa pajak bukan pencurian dengan dalih pemerintah yang menetapkan hak kepemilikan melalui hukum-hukumnya. Dengan dalih itu, sesungguhnya uang yang kita gunakan untuk membayar pajak bukan benar-benar milik kita, uang itu milik pemerintah. Ini berati tidak ada kepemilikan yang independen dari hukum pemerintah.

    Dan yang sedikit membingungkan, anggapan bahwa tanpa perpajakan pemerintah akan hancur, tatanan sosial akan runtuh. Sebab, pajak mampu menyediakan hukum dan ketertiban kolektif secara menyeluruh. Jika pemerintah tak bernafas lagi, siapa yang akan membangun jalan? Siapa akan menyediakan uang? Tanya para statis.

    Penyelidikan lewat argumen etis semacam ini sangat penting untuk mengingatkan kita akan batas-batas kekuasaan negara untuk menyelamatkan kebebasan. Dan kebebasan, sebagaimana yang kita tahu, sudah tidak lagi berhadapan dengan lawan-lawan politiknya secara tradisional, seperti kiri vs. kanan, melainkan dengan kontrol dan aturan negara; anda secara pribadi versus negara.

    Dan terakhir, terkait dengan kedudukan pajak, Lysander Spooner, seorang anarkis sekaligus entrepreneur,  menyatakan dengan sangat tajam: “jika pajak tanpa persetujuan bukanlah perampokan, maka setiap perampok hanya perlu mendeklarasikan diri mereka sebagai pemerintah, dan semua tindakan mereka akan menjadi legal.”