Menyoal Kebijakan Pemerintah Pasca Amnesti Pajak

    308

    Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (baik intensifikasi maupun ekstensifikasi). Dalam aturan ini, pihak Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak akan dibekali kewenangan akses untuk membuka data rekening nasabah bank untuk keperluan penyidikan pajak. Upaya pemerintah dengan menerbitkan peraturan ini tidak lain demi pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan. Alasan lainnya karena keterbatasan akses mengenai informasi pajak yang menurut Ditjen Pajak menghambat penerimaan pajak.

    Selain alasan kepentingan dalam negeri tersebut, alasan lain disebabkan karena Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan untuk  mengimplementasikan apa yang disebut Automatic Exchange of Information (AEoI). Dengan demikian, pemerintah harus segera membentuk perundang-undangan mengenai akses informasi keungan untuk kepentingan perpajakan. Jika tidak, Indonesia dinyatakan gagal memenuhi komitmen awalnya (fail to meet its commitment). Demi ambisi ini, pemerintah kita menjaga martabatnya dengan menerapkan semacam Tuan Besar yang mengawasi privasi finansial kita.

    Setelah menerapkan  yang relatif sukses, pemerintah kini bertindak lebih jauh soal bagaiamana para wajib pajak bisa memenuhi kewajiban mereka.  Ini termasuk dalam nota kesepahaman Ditjen Pajak dan lembaga internasiona; Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang  berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas perpajakan di berbagai bidang termasuk perjanjian penghindaran pajak berganda, penentuan harga transfer, pemeriksaan perusahaan multinasional dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pertukaran informasi, tindak pidana perpajakan, pemajakan dan perpindahan orang pribadi berpenghasilan tinggi, pemajakan harta tak bergerak, insentif pajak, pemajakan UKM dan sektor informal, dan model simulasi mikro penerimaan pajak.

    Data OECD per 4 April 2016 menyebutkan, 94 yurisdiksi atau kekuasaan hukum memberikan komitmen melaksanakan pertukaran informasi secara otomatis bagi kepentingan perpajakan. Dari 94 yurisdiksi tersebut, 55 di antaranya bersepakat untuk menukar informasi secara otomatis sejak 2017, termasuk negara surga pajak (tax haven),  seperti Bermuda, British Virgin Island, Cayman Island dan Luxemburg. Selebihnya, termasuk Singapura, Jepang dan Indonesia memulai tahun 2018.

    Pertukaran informasi secara otomatis ini sebenarnya mulai muncul sejak 2010, setelah pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan kepatuhan pajak bagi akun asing atau Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

    Pada intinya, melalui kebijakan FATCA mewajibkan lembaga keuangan di luar AS – Foreign Financial Institution (FFI)- untuk melakukan pelaporan kepada Pemerintah Federal Amerika mengenai informasi akun keuangan atau entitas lain yang dimiliki penduduk AS. Sekilas sejarah FATCA ada 2013, Menteri Keuangan serta Gubernur Bank Sentral dari negara anggota G20 dan OECD memberikan dukungan atas pertukaran data secara otomatis sebagai standar pertukaran informasi global untuk tujuan perpajakan.

    Kemudian pada tahun 2014, negara G20 dan OECD menyetujui formulasi kebijakan seperti FATCA melalui penerbitan Common Reporting Standard (CRS) untuk menjadi dasar dalam pertukaran informasi secara global. Permasalahannya kemudian, tidakkah negara-negara G20 yang terinspirasi dengan model FATCA ini menyadari dominasi AS yang imperialis lewat Internal Revenue Service (IRS) untuk warga AS, baik domestik maupun di luar negeri?

    Kasus Julie Veilleux yang tinggal di Kanada layak untuk di angkat di sini. Ketika ia mengetahui bahwa dia orang Amerika, dia pergi ke Kedutaan AS untuk melepaskan kewarganegaraannya untuk menghindari dinas perpajakan AS. Setelah tinggal di Kanada sejak masih kecil, ia tidak tahu bahwa ia menanggung beban kewarganegaraan ganda. Dan dengan alasan itu, IRS pun memajaki uang yang ia peroleh selama ia bekerja di Kanada. Selain Julie, ada juga kasus dua orang tua Amerika yang tinggal di Kanada, di mana kedua putri mereka tidak tahu bahwa mereka menajdi warga negara ganda saat lahir. IRS pun mengambil hasil keringat yang mereka dapatkan di Kanada selama musim panas. Bahkan, tabungan pendidikan untuk kuliah mereka terpaksa harus ikut lenyap.

    IRS membuat dorongan di seluruh dunia untuk memeras uang dari orang Amerika yang tinggal di luar negeri dan dari siapapun yang memegang kewarganegaraan ganda, entah mereka mengetahuinya atau tidak. Tidak masalah apakah pernah menginjakkan kaki atau pernah melakukan bisnis di AS.  Para kritikus pun angkat suara soal kebijakan ini: Kebijakan FATCA AS  telah mengundang serangkaian kritik dari para bankir dan pelaku bisnis di dunia, yang menganggapnya sebagai kebijakan imperialis dan menciptakan bom neotron dalam sistem keuangan global. Mereka juga mengatakan bahwa FATCA adalah tindakan paling imperialis Amerika sejak meyerang kepulauan Filipina pada tahun 1899. Peraturan tersebut menciptakan sentimen anti-Amerika yang mendalam dan berkembang di luar negeri.

    Undang-undang FATCA mencoba untuk memerangi privasi bank di berbagai tingkatan dengan tujuan pengumpulan pajak secara efektif.  Setiap wajib pajak menurut undang-undang AS, berkewajiban mengisi formulir pajak untuk penghasilan mereka, baik yang mereka peroleh di dalam negeri maupun di luar negeri. IRS tidak membedakan tempat tinggal wajib pajak, perpajakan AS didasarkan atas residensi atau kewarganegaraan.

    Kini Indonesia menapaki jejak FATCA untuk memburu pajak lewat institusi perpajakan, baik domestik maupun di luar negeri. Kalau Amerika memaksimalkan IRS, maka Indonesia akan menggunakan kewenangan serta birokrasi Ditjen Pajak. Namun, muncul beberapa pertanyaan etis di sini: bagaimana dengan hak privasi individu? Bukankah ini menyangkut martabat individu di bawah kekuatan kontrol sekolompok orang  yang berkomitmen dengan G20 itu?

    Ini mengingatkan saya pada sebagian proposal berbahaya dari filsuf utilitarianisme Jeremy Bentham, yang disebut Richard Posner menjadi benih totalitarian terhadap bahasa seperti yang dilakukan Newspeak, Hitler, dan Pers Soviet. Rothbard bahkan memandang bahwa  totalitarianisme Bentham menciptakan serangkaian Panoticons -nama yang diambil dari kata Yunani untuk “melihat semuanya”. Panopticons dapat dilakukan di rumah industri, tempat kerja, perumahan orang miskin, pabrik, rumah penampungan orang gila, dan sekolah. Dalam aturan ini, kata Rothbard, seoarang inspektur yang “melihat semuanya” akan terus memata-matai setiap orang—dan Bentham, kata Rothbard, berharap menjadi inspektur besar.

    Karakter dari panopticum ini adalah karakter dari terror Big Brother atau Bung Besar, seperti istilah yang diciptakan oleh George Orwell dalam novel “1984”. Istilah ini barangkali berlebihan jika dikaitkan dengan rahasia finansial yang rencananya akan dimata-matai oleh Ditjen Pajak untuk kepentingan perpajakan. Jika pun berlebihan, karena pemerintah sebenarnya memiliki niat baik kepada kita, itu tak membatalkan kritik. Sebab, niat baik dan ketepatan memahami realitas tidak selamanya paralel.