Menyelamatkan Nyawa vs Menyelamatkan Ekonomi Dikotomi Yang Tidak Tepat

839

Pandemi COVID-19 saat ini masih menjadi salah satu masalah terbesar di dunia. Virus Corona telah memporak-porandakan kehidupan sehari-hari miliaran masyarakat dunia. Mereka tidak bisa bepergian, bertamasya, atau bersekolah seperti hari-hari sebelumnya.

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Berbagai wilayah di Indonesia, seperti ibukota Jakarta, memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi aktivitas warganya di ruang publik. Berbagai fasilitas seperti sekolah dan perkantoran juga ditutup untuk menghindari persebaran virus yang lebih meluas.

Namun, tentu ada dampak yang sangat negatif dari kebijakan tersebut. Salah satunya adalah dalam aspek ekonomi. Kebijakan pembatasan di ruang publik telah membuat banyak usaha hancur dan merugi, terutama usaha-usaha jasa seperti rumah makan dan perhotelan. Akibatnya, tidak sedikit pemilik usaha yang harus menutup usahanya dan pegawai yang diberhentikan dari tempat kerjanya.

Untuk itu, terdapat dikotomi prioritas yang menjadi diskursus perbincangan publik, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Bila pemerintah memutuskan menutup usaha dan fasilitas umum, jumlah angka kematian dapat ditekan, akan tetapi ekonomi pasti akan hancur.

Sebaliknya, bila pemerintah tidak memberlakukan kebijakan pembatasan, maka ekonomi relatif akan berjalan, tetapi jumlah kematian akan meningkat. Lantas, apakah dikotomi tersebut merupakan sesuatu yang tepat?

*****

Dikotomi antara menyelamatkan nyawa dan ekonomi umumnya diungkapkan oleh mereka yang mendukung kebijakan pembatasan besar dari pemerintah. Mereka berargumen bawah pemerintah harus lebih mementingkan nyawa daripada ekonomi. Lebih mementingkan ekonomi dianggap sama saja dengan menyatakan uang jauh lebih penting daripada manusia.

Namun, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus melihat apa yang dimaksud dengan ekonomi?

Banyak pihak yang menganggap bahwa ekonomi disamakan dengan uang dan materi semata. Tidak sedikit juga yang menganggap bahwa yang dimaksud “ekonomi” sebagai perusahaan-perusaahan besar dan para direktur-nya saja. Tetapi, pandangan tersebut merupakan sesuatu yang kurang tepat.

Pemenang Nobel Ekonomi 1974, F. A. Hayek, dalam bukunya, The Road to Serfdom, menulis bahwa tidak ada yang namanya tujuan ekonomi (economic ends), yang ada adalah sarana ekonomi (economic means) yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu (Hayek, 1944).

Contoh sederhannya misalnya, gaji yang didapatkan oleh seorang pegawai, gaji tersebut bukanlah tujuan akhir ekonomi yang didapatkan dari kerja yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Gaji tersebut merupakan sarana ekonomi (economic means) yang digunakan oleh pegawai tersebut untuk memenuhi tujuan lain yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dari pegawai tersebut, seperti membeli makanan, pakaian, dan sebagainya.

Hal yang sama juga berlaku bila pemerintah “menyelamatkan ekonomi.” Menyelamatkan ekonomi bukan bertujuan untuk menyelamatkan ekonomi itu sendiri. Karena, sebagaimana yang ditulis oleh Hayek, tidak ada yang namanya tujuan ekonomi. Menyelamatkan ekonomi sama saja menolong para individu agar mereka memiliki sarana ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya.

Ekonomi tidak sebatas uang semata, karena uang tersebut nanti akan digunakan oleh para individu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bila individu tidak memiliki uang, maka akan mustahil bagi individu tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarga yang ia miliki.

Para pelaku ekonomi juga tidak sebatas perusahaan besar atau para direkturnya semata yang kaya raya. Para pelaku ekonomi juga termasuk para pemilik usaha kecil dan mikro, yang bila mereka tidak mendapatkan penghasilan satu hari saja, maka ia tidak dapat membiayai kehidupan anak-anak dan pasangan mereka.

Inilah yang sering tidak dilihat oleh orang-orang yang kerap membenturkan antara pilihan menyelamatkan nyawa dan menyelamatkan ekonomi. Mereka tidak melihat bahwa, economy is life. Ekonomi adalah bagian dari kehidupan manusia yang sangat esensial. Bila ekonomi hancur, maka jutaan orang tidak bisa mendapat makanan, anak-anak tidak bisa mendaoatkan pendidikan, para keluarga terpaksa meninggalkan hunian mereka, dan infrastruktur yang digunakan untuk menunjang kehidupan masyarakat, seperti listrik dan sarana komunikasi, tidak bisa diproduksi.

Untuk itu, sangat penting bagi pemerintah di seluruh dunia, termasuk Pemerintah Indonesia, untuk memberlakukan kebijakan penanganan pandemi COVID-19 tapi pada saat yang sama juga jangan meminggirkan atau mengorbankan roda perekonomian. Bila ekonomi hancur, maka hal tersebut akan menghancurkan kehidupan ribuan, atau bahkan jutaan, anggota masyarakat.

Karena, sekali lagi, menyelamatkan nyawa dan menyelamatkan ekonomi adalah dikotomi yang tidak tepat.