Menolak Full Day School Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Baru

391
Sumber Foto: CNN Indonesia

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru menjabat 13 hari sudah membuat gebrakan baru, Menteri Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulisnya pada hari Selasa (9 Agustus 2016), menyatakan: “Merujuk arahan Presiden Joko Widodo, kami akan memastikan bahwa memperkuat pendidikan karakter peserta didik menjadi rujukan dalam menentukan sistem belajar mengajar di sekolah.”

Lebih lanjut,  ia mengulang keinginan Presiden agar kondisi ideal pendidikan di Indonesia memenuhi dua aspek pendidikan yaitu: pertama, pendidikan karakter dan kedua, pendidikan umum. Agar pendidikan karakter tercapai maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengkaji penerapan belajar mengajar dengan sistem full day school. Menteri Muhadjir akan membatalkan tersebut jika masyarakat keberatan dan mencari pendekatan lain.

Pemahaman publik akan full day school adalah anak selaku peserta didik berada di sekolah lebih lama dari yang sekarang ini dijalani. Respon publik lebih banyak yang menolak rencana ini. Misalnya, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang menilai kebijakan ini sarat akan bias perkotaan. Suara dari daerah juga hampir serupa menolak rencana kebijakan Menteri Pendidikan yang baru ini, dan tidak luput suara dari netizen yang kami cuplik tulisan Ioanes Rakhmat tentang gebrakan full day school yang menghancurkan.

Perlu pula kiranya pihak yang mendukung rancangan ini disebutkan di sini, hal ini datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wapres menambahkan perlunya “proyek” percontohan terlebih dahulu sebelum diberlakukan secara nasional. Menteri Muhadjir menyebut sekolah-sekolah swasta sudah terlebih dahulu memberlakukan full day school ini.

Dengan demikian, rancangan full day school ini secara de facto sudah berlangsung. Kebijakan Menteri baru yang menggebrak ini hanya memberikan legalitas dalam bentuk peraturan dan keputusan Menteri saja, agar de jure menjadi sah dan berlaku.

Melalui editorial ini, kami mengulang kembali apa makna demokrasi buat kandidat Presiden nomor dua – Bapak Joko Widodo- pada kampanye Pemilu Presiden 2014 lalu. “Demokrasi menurut kami adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya,” buka Joko Widodo. Untuk itu, sebagai bagian dari suara rakyat (voice of the people),  kami menyatakan dengan tegas menolak rancangan kebijakan full day school.

Tidak ada kebijakan yang sempurna, justru dengan memilih demokrasi kita memiliki peluang kuat untuk meminimalisasi dampak yang tak terlihat (what is unseen) dari suatu kebijakan atau rancangan kebijakan. Karena full day school ini masih sebatas wacana, maka akan sangat baik dan momentumnya pas untuk kita berikan tanggapan berupa kritik.

Beberapa kritik dari kami: pertama, konsep full day school seperti apa yang ditawarkan Kementerian belum jelas, karena pemahaman publik dengan serta-merta memahaminya sebagai: (i). jumlah pelajaran meningkat, (ii). waktu bermain siswa yang berkurang, (iii). uang sekolah yang pasti akan naik (khususnya sekolah swasta). Tanpa kejelasan dan penjelasan, konsep full day school ini mengulang nasib kebijakan lain yang gagal mencapai tujuannya. Semisal tujuan sertifikasi guru agar guru bertambah kemampuan mengajarnya tidak tercapai.

Kedua, Menteri Muhadjir menyatakan “Dengan sistem full day school ini secara perlahan anak didik akan terbangun karakternya dan tidak menjadi ‘liar’ di luar sekolah ketika orangtua mereka masih belum pulang dari kerja.” Pernyataan ini pada hemat kami sangat keliru dan menyesatkan. Apakah memang sekarang ini anak didik menjadi ‘liar’ di luar jam belajar? Memang masih terdengar sayup-sayup siswa yang saling tawuran – bila dianggap tawuran adalah bentuk ‘keliaran’- namun sudah sangat jarang terjadi.

Ketiga, pemerintah hendaknya tidak lupa bahwa peran serta masyarakat dalam hal kehadiran orang tua dan wali murid dalam proses mendukung belajar mengajar jangan dikurangi dan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah dan negara. Rancangan full day school terkesan meninggalkan orang tua dan wali murid, karena waktu parenting di rumah jelas akan berkurang.

Pendidikan buat generasi penerus memang bukan topik yang sederhana. Misalnya,  pendidikan karakter tidak mudah dirumuskan dalam bentuk pembelajaran dan pengajaran di kelas.

Bahkan Kurikulum 2013 yang diberlakukan secara bertahap oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya, dianggap bisa memperbaiki kekurangan pendidikan karakter dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006. Kami belum menemukan bukti empiri Kurikulum 2013 memperbaiki karakter peserta didik ketimbang KTSP.

Suara Kebebasan menanggap pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja membenahi sektor pendidikan Indonesia melalui prioritas kerja. Dan pada hemat kami, prioritas saat ini adalah pelibatan nyata siswa dan orang tua siswa (wali murid) sebagai “pelaku pendidikan” yang bebas memilih sekolah yang diinginkannya. Salah satu tulisan yang kami pernah angkat mengenai hal ini adalah opini Anggita Ludmila tentang bagaimana gagasan libertarian memaknai pendidikan melalui school choice.