Mengulik Kinerja SDM Indonesia dan Kebijakan yang Terkait melalui Forum Kebebasan 18 Oktober 2019

368

Pertama kalinya Suara Kebebasan berkolaborasi dengan Network Plus dan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) dalam menyelenggarakan Forum Kebebasan (ForKes) pada Jumat, 18 Oktober 2019. Diskusi kali ini mengangkat tema Ketenagakerjaan, Pendidikan, dan Upah Minimum. Pada kesempatan ini, Dr. Ninasapti Triaswati, S.E., M.Sc., selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, hadir sebagai narasumber beserta Haikal Kurniawan (Kontributor dan Admin Platform Online dan PR Suara Kebebasan) sebagai moderator.

Dibuka dengan sambutan dari Adinda Tenriangke Muchtar, Chief Editor Suara Kebebasan dan Direktur Eksekutif TII, mulai dari perkenalan Suara Kebebasan, TII, dan Network Plus secara ringkas dan umum, diskusi-diskusi yang pernah diadakan sebelumnya, serta ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut serta membantu jalannya ForKes pertama ini.

Sebagai pengenalan isu, slide pertama dari presentasi memunculkan persentase tingkat pendidikan rata-rata warga Indonesia dari SD sampai perguruan tinggi. Rupanya, tingkat pendidikan warga Indonesia yang hanya sebatas jenjang SD memperoleh 41 persen, yang mana merupakan paling tinggi dibandingkan tingkat pendidikan lainnya.

Hal tersebut merupakan tamparan sekaligus PR bagi pemerintah Indonesia untuk memikirkan strategi pertumbuhan sumber daya manusia yang dimiliki negeri kita dalam bidang pendidikan agar bisa memiliki daya saing kelak.

Menurut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Indonesia ini, strategi industri merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, strategi keadilan sosial merupakan kunci dari pembangunan SDM. Untuk memperkuat argumennya, Beliau memberi contoh dalam hal ini, yaitu Jerman.

Melihat kembali sejarah Jerman saat berakhirnya Perang Dunia Kedua dengan kekalahan di pihak blok sentral. Akibat kekalahannya, Jerman rugi sebesar-besarnya dan diprediksi hampir hancur saat itu. Namun, kenyataannya tidak. Mengapa?

Jerman menjadi model sosialis demokrat bagi Indonesia karena keberhasilannya dalam menyetir sosialis pasarnya dengan stabil. Sorotan lainnya yaitu Jerman masih memperhatikan masyrakatnya yang kurang mampu. Aturannya adalah bila menganggur, mereka dipaksa bekerja, baru bisa dapat tunjangan.

Bila income rakyatnya kurang, Pemerintah Jerman membantu dengan cara menambah kualitas hidup. Namun, yang perlu dicatat adalah, Jerman tidak membiarkan rakyatnya diperlakukan ‘manja’. Pemerintah hanya menjamin basis kehidupan seperti sandang, pangan, dan rumah. Sekali lagi, bukan pekerjaan. Karena dalam hal bekerja, kemandirian dinilai sebagai hal yang wajib bagi warganya.

Untuk solusi SDM di Indonesia, Dr. NinasaptiTriaswati berbicara mengenai pergeseran lapangan pekerjaan dan keterkaitannya dengan sektor teknologi. Beliau menerangkan bahwa pekerjaan yang bersifat teknis akan terganti oleh mesin. Untuk pekerjaan inovatif dan kreatif akan selalu menjadi area hidup karena tidak dapat diganti mesin.

Kesimpulan akhir dari seluruh materi yang dibawakan adalah daya saing SDM yang bergantung pada kemajuan teknologi, akan semakin tertinggal bila Indonesia tidak cepat mengubah strategi industri SDM menjadi padat teknologi. Lalu, antar provinsi atau kota perlu strategi khusus (asymmetric decentralization) sesuai konteks wilayahnya masing-masing. Dr. Ninasapti juga menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas dalam menghadapi disrupsi teknologi dan meningkatkan daya saing.

Lebih jauh, terkait pentingnya ekonomi pasar dan topik yang diangkat dalam ForKes kali ini, Dr. Ninasapti juga menggarisbawahi permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia. Beberapa diantaranya adalah: kesulitan mengurus perijinan untuk memulai bisnis; tantangan terkait UU Ketenagakerjaan yang cenderung menekankan hanya pada upah minimum dan bukan tingkat kelayakan hidup; serta tantangan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dan menerapkan teknologi.

Terakhir, kesimpulan dan pandangan saya sendiri tentang tema ini. Seharusnya pemerintah Indonesia mulai lebih serius membenahi sistem pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia masih rendah, kenapa? Saya yang saat ini masih berstatus sebagai pelajar jujur selalu merasa boring karena harus belajar semua hal yang bahkan saya tidak minati.

Kurikulum kita masih model menghafal, tuntutan nilai di atas kertas wajib bagus, tekanan nilai rapor dan ijazah, serta mata kuliah yang berat. Menurut saya, sistem itu tidak akan efisien sampai kapanpun. Jangan berharap banyak pada SDM Indonesia bila sistem pendidikan seperti itu masih diterapkan. Lebih baik menjaga efisiensi di setiap bidang peminatan daripada memaksakan hal yang tidak berbuah kelak.