Tepat pada hari kemerdekaan Republik Indonesia, saya sampai di Incheon International Airtport, Seoul bersama delegasi-delegasi lainnya dari Universitas Indonesia untuk mengikuti Asian World Trade Organization Moot Court Competition & Trade Forum yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 19 Agustus 2017 di Seoul National University. Kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dilaksanakan atas kerjasama Seoul National University dengan WTO Dispute Settlement Body untuk mendorong perdagangan bebas di Asia dikarenakan meningkatnya protectionism di banyak negara di dunia saat ini.
Meskipun hari kemerdekaan Korea Selatan hanya mendahului Indonesia selama dua hari, yakni pada tanggal 15 Agustus 1945, namun ketertinggalan Indonesia terhadap Korea Selatan amatlah jauh, senyatanya kita tertinggal selama 20 tahun. Hal ini dapat dilihat dari Human Development Index dari Korea Selatan yang menempati peringkat ke-11 di dunia dengan skor 0,901 sedangkan Indonesia berada di peringkat ke-113 dengan skor 0,689. Disamping itu, Produk Domestik Bruto (PDB) dari negara yang luasnya kurang lebih 1/20 dari Indonesia ini memiliki PDB sebesar 1,4 triliun USD, jauh lebih tinggi dari pada Indonesia yang masih memiliki PDB sebesar 932 milliar USD.
Perekonomian di Korea Selatan sendiri sangat berketergantungan dengan perdagangan bebas. Perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung, LG, Hyundai adalah eksportir-eksportir raksasa dari Korea Selatan. Namun berdasarkan diskusi saya dengan Jaecheong Jeong, anggota dari Libertarian Party, ironinya perusahaan-perusahaan tersebut sebenarnya adalah kroni dari pemerintah yang orang-orang Korea Selatan juluki sebagai
Chaebol (재벌). Baru saja, Lee Jae-Yong, anak dari Lee Kun-hee yang merupakan chairman dari Samsung Electronic Groups, yang baru saja terpilih menjadi salah satu bagian board of directors Samsung Electronic ditangkap oleh Kepolisian Korea Selatan atas tuduhan penyogokan, penggelapan dan pemberian sumpah palsu di pengadilan.
Akan tetapi, walaupun kapitalisme kroni masih cukup kuat di Korea Selatan, business freedom dan trade freedom secara kumulatif jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia sehingga para pengusaha-pengusaha dapat melakukan inovasi lebih mudah dalam mengembangkan bisnisnya. Selain itu, orang-orang Korea Selatan juga memiliki individual liberties yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Indonesia.
Ketika saya mengunjungi kantor The School of Life (TSOL), sebuah organisasi global yang bergerak untuk mengembangkan emotional intelligence para staff dan chairman dari TSOL menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi dan beragama di Korea Selatan dilindungi secara mutlak oleh pemerintah dan mereka juga terkejut ketika saya menceritakan kisah Gubernur Ahok yang dipenjara karena kasus penistaan agama (blasphemy).
Satu hal mengenai kebebasan berekspresi di ruang publik yang sangat mustahil untuk dilihat di Jakarta ketika saya berada di dalam kereta dari Stasiun Sadang menuju Stasiun Chungmuro saya melihat sepasang kekasih melakukan french kiss dan orang-orang di kereta tetap menghormati kebebasan mereka. Di sisi lain, kebebasan akademis di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah di Korea Selatan dapat digolongkan cukup baik sebab indoktrinasi kepada para pelajar sangat minim. Sehingga pilihan-pilihan terhadap pandangan politik sangat terbuka baik dari pro-Marx hingga pro-Mises.
Namun, mayoritas pelajar dan pengajar perguruan tinggi di Korea Selatan cenderung berpihak pada classical-liberalism berdasarkan penjelasan Richard, mahasiswa Graduate School of International Studies dari Seoul National University sebab adanya trickle down effect dari ekonomi pasar. Meski saat ini Korea Selatan adalah salah satu negara yang paling bebas di Asia, perjuangan mereka untuk mendapatkan kebebasan adalah perjuangan yang berdarah-darah yang hampir serupa dengan perjuangan reformasi di Indonesia.
Misalnya pada 18 Mei 1980, banyak pelajar dari Chonnam University yang ditembak dan disiksa ketika melakukan demonstrasi oleh pemerintahan diktator Chun-Doo Hwan sehingga menimbulkan adanya perlawanan masyarakat sipil di daerah Gwan Ju. Peristiwa perlawanan masyarakat sipil tersebut dikenal dengan sebutan Gwanju Uprising, di mana masyarakat sipil Gwanju merampas senjata api yang ada di kantor-kantor polisi dan gudang persenjataan untuk melawan tentara yang sewenang-wenang.
Perlawanan terhadap pemerintahan diktator Chun-Doo Hwan ini baru berhasil pada tahun 1987 ketika Presiden Chun-Doo Hwan mundur dari kursi kepresidenan setelah terjadinya peristiwa June Struggle. Hal ini membuktikan bahwa freedom dan prosperity di belahan dunia mana pun tidak ada yang gratis, tetapi memiliki return of investment yang setimpal dengan cost yang dikeluarkan untuk perjuangan. Paparan singkat sejarah Korea Selatan di atas, satu hal yang bisa saya pahami bahwa kebebasan – entah itu ekonomi, individual, maupun politik- perlu direbut dan terus diperjuangkan. Kebebasan tidak akan terjadi dengan sendirinya.
