Membela Hak Bukan Berarti Menyetujui

    543

    Menurut lu, tindakan menghina agama itu bisa tidak boleh dihukum ya? Berarti menurut lu menghina agama orang lain itu perbuatan yang baik ya? Gitu?!”

    Kata-kata ini merupakan penyataan yang diucapkan oleh salah satu kawan saya di Sekolah Menengah Atas (SMA) beberapa tahun yang lalu, ketika kami sedang melakukan reuni. Konteks dari pernyataan tersebut adalah, kami sedang mendiskusikan peristiwa penembakan jurnalis majalah Charlie Hebdo di kota Paris, Prancis, pada tahun 2015 lalu.

    Sebagaimana kita ketahui, 10 orang jurnalis Charlie Hebdo, beserta 1 orang penjaga dan 1 orang polisi kehilangan nyawa di kantor Charlie Hebdo di Paris karena ditembak oleh teroris simpatisan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Para teroris tersebut berpendapat bahwa, majalah Charlie Hebdo kerap membuat karikatur yang menghina agama Islam, dan maka dari itu wajib dibunuh. To be fair, agama yang kerap menjadi sasaran lelucon Charlie Hebdo tidak hanya Islam, namun juga agama-agama lain seperti Katolik.

    Saya berpendapat bahwa kebebasan berbicara merupakan prinsip yang sangat luhur dan harus kita junjung tinggi. Kebebasan berbicara dalam hal ini tentu juga harus mencakup hak untuk mengutarakan pandangan yang sangat tidak populer di masyarakat, atau bahkan dikecam sekeras-kerasnya oleh mayoritas penduduk tempat kita tinggal.

    Sementara itu, kawan saya memiliki pandangan yang berbeda. Ia berpendapat bahwa tindakan Charlie Hebdo merupakan sesuatu yang sangat tercela, dan maka dari itu mereka harus dihukum seberat-beratnya. Tidak hanya itu, ia bahkan menuduh saya berpandangan bahwa saya menganggap bahwa tindakan menghina agama orang lain itu adalah sesuatu yang baik, karena saya membela hak kebebasan berbicara para jurnalis Charlie Hebdo.

    Namun, apakah anggapan tersebut merupakan sesuatu yang tepat? Apakah ketika kita membela hak orang lain untuk melakukan sesuatu, berarti kita juga menyetujui perbuatan tersebut?

    *****

    Sebelum menjawab hal tersebut, saya ingin membuat ilustrasi singkat. Misalnya, pada suatu hari, kebetulan Anda melihat ada teman Anda yang sedang beradu argumen dengan orang tuanya di suatu tempat. Namun, dalam adu argumen tersebut, teman Anda mengucapkan kata-kata yang menurut Anda tidak pantas diucapkan seorang anak kepada orang tuanya.

    Anda pun lantas merasakan rasa kekesalan di dalam diri Anda atas ucapan yang dikatakan kawan Anda kepada orang tuanya. Keesokan harinya, Anda mencoba menghubungi kawan Anda, dan mencoba mengungkapkan kekesalan Anda, dan menyampaikan bahwa pada hari sebelumnya, Anda melihat kawan Anda tersebut sedang beradu argumen dengan orang tuanya, dan ia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas.

    Melalui telepon, Anda mencoba mengingatkan teman Anda bahwa kata-kata yang diucapkannya sangat tidak layak dikatakan seorang anak kepada orang tuanya. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap anak, menurut pandangan Anda, untuk menghormati kedua orang tuanya, dan selalu bertutur kata yang santun. Namun, apakah berarti lantas Anda niscaya mendukung intervensi negara untuk mempidanakan teman Anda tersebut, karena ia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada orang tuanya? Tentu saja tidak.

    Inilah salah satu kesalahan besar yang sering saya temui, dan juga beberapa kali saya terima, ketika sedang berdiskusi atau berdebat menganai topik-topik sensitif dan tidak populer. Tidak jarang, bila kita mengeluarkan pernyataan untuk membela hak seseorang untuk melakukan sesuatu, maka sama saja kita menyetujui praktik atau perbuatan tersebut.

    Kelompok-kelompok keagamaan fundamentalis misalnya, kerap menuduh orang-orang beragama yang progresif dan liberal bahwa mereka menyetujui tafsir-tafsir atau ajaran-ajaran agama tertentu yang dianggap menyimpang. Hal tersebut dikarenakan banyak kelompok-kelompok beragama yang liberal dan progresif, yang menentang penutupan paksa kegiatan, pembubaran organisasi, pengusiran, serta tindakan-tindakan kekerasan lainnya terhadap kelompok-kelompok keagamaan tertentu yang tak jarang dianggap menyimpang, seperti kelompok Syiah atau Ahmadiyah (Konsultasisyariah, 2013).

    Namun, hal tersebut adalah bentuk kesalahpahaman yang luar biasa. Hanya karena Anda membela hak dan kebebasan orang lain, bukan berarti lantas Anda bagaimana cara seseorang menggunakan hak dan kebebasan yang dimiliknya.

    Setiap individu, tentu memilik pandangan mengenai etika yang sangat beragam. Pandangan ini didapatkan dari berbagai sumber, mulai dari filsafat moral yang dianut, ajaran agama yang diimani, tradisi, nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga, atau norma-norma sosial tertentu yang berkembang di tempat ia tumbuh. Menyeragamkan seluruh individu untuk memiliki pandangan mengenai etika yang sama tentu merupakan sesuatu yang mustahil untuk dicapai.

    Namun, hal ini jauh berbeda bila menyangkut ranah hukum. Fungsi negara yang utama dan paling fundamental adalah menjaga hak individu agar dari agresi pihak lainnya. Setiap individu memiliki wewenang mutlak atas tubuh dan pikirannya. Dan konsekuensi logis dari hal tersebut adalah, setiap individu memiliki hak penuh atas properti yang dimilikinya dari hasil kerja yang ia lakukan dengan menggunakan tubuh dan pikirannya.

    Negara hanya bisa turun untuk bertindak dan mengintervensi apabila ada individu lain yang melakukan agresi terhadap individu lain atau properti yang dimilikinya. Bila tindakan seseorang bukan merupakan bentuk agresi terhadap pihak lain, seperti membunuh, memperkosa, mencuri, menculik, menipu, merusak, atau menganiaya orang lain, maka negara tidak dapat melakukan intervensi apapun.

    Namun, bukan berarti lantas kita tidak bisa mengecam atau mengkritik tindakan seseorang. Anda tetap bisa mengecam tindakan atau perilaku seseorang yang tidak Anda setujui, atau menurut Anda tidak baik, namun pada saat yang sama juga membela hak mereka untuk melakukan hal tersebut.

    Mengambil contoh yang saya paparkan sebelumnya, Anda bisa mengecam dan menolak sekeras-kerasnya tindakan Charlie Hebdo yang kerap membuat karikatur yang dianggap menghina agama, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang dapat sangat menyakiti perasaan jutaan pemeluk agama tertentu misalnya. Namun, pada saat yang sama Anda juga bisa tetap membela hak para jurnalis majalah Prancis tersebut untuk berbicara dan berekspresi.

    Hal yang sama juga berlaku bagi perilaku lain yang bagi banyak orang, termasuk saya sendiri, sangat tidak terpuji, seperti catcalling misalnya. Di beberapa negara, salah satunya Prancis, seseorang yang mengucapkan kata-kata yang dianggap merendahkan atau melecehkan di tempat umum seperti di jalan raya, terutama kepada kaum perempuan, akan dihukum dengan membayar denda (The Guardian, 02/05/2019).

    Catcalling tentu merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan harus kita lawan bersama, untuk menciptakan lingkungan yang ramah gender. Saya tidak keberatan misalnya, bila ada seseorang yang melakukan catcalling diberikan sanksi sosial seperti public shaming agar ia tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.

    Namun, bukan berarti saya lantas menyetujui negara mengintervensi hak seseorang mengenai bagaimana mereka bisa menggunakan mulutnya untuk berucap. Setiap individu merupakan tuan bagi dirinya sendiri. Ia adalah pemilik mutlak dari tubuhnya, dan mulut merupakan bagian dari tubuh seseorang.

    Pemaksaan atau pelarangan seseorang untuk mengatakan sesuatu oleh negara merupakan bentuk agresi terhadap seseorang atas tubuhnya sendiri, dan juga pelanggaran atas hak kebebasan yang dimilikinya. Negara dalam hal ini hanya bisa memberi tindakan apabila ucapan yang keluar dari mulut seseorang berupa ajakan untuk mencederai hak orang lain, seperti ajakan untuk membunuh atau menculik individu lain. Selama kata-kata tersebut tidak berbentuk demikian, maka hal tersebut masih berada dalam koridor kebebasan berbicara yang wajib dilindungi oleh negara.

    Kesalahpahaman ini juga bukan sesuatu yang kerap terjadi di Indonesia, namun juga di negara-negara lain. Pada tahun 1972 misalnya, kelompok Neo-Nazi di Amerika Serikat ingin melakukan parade di kota Skokie di negara bagian Illinois, di mana terdapat banyak orang-orang yang selamat dari Holocaust yang tinggal di kota tersebut. Pemerintah Kota Skokie melarang parade tersebut karena dianggap akan mengganggu kenyamanan dan kedamaian di kota tersebut.

    Akan tetapi, kelompok Neo-Nazi tersebut menuntut pemerintah kota dan menganggap larangan tersebut melanggar hak kebebasan berekspresi mereka yang dijamin oleh amandemen pertama konstitusi Amerika Serikat. Kelompok pegiat hak sipil ternama di Amerika Serikat, American Civil Liberties Union (ACLU) akhirnya bersedia merepresentasikan kelompok Neo-Nazi tersebut ke Mahkamah Agung Amerika Serikat.

    Advokat yang merepresentasikan Pemerintah Kota Skokie mengatakan bahwa larangan tersebut merupakan sesuatu yang bisa dijustifikasi karena, bagi orang-orang yang selamat dari Holocaust, melihat lambang swastika sama menyakitkannya dengan diserang secara fisik. ACLU berpandangan bahwa lambang swastika merupakan salah satu bentuk kebebasan berbicara dalam bentuk simbol yang dilindungi oleh konstitusi.

    Mahkamah Agung Merika Serikat sendiri pada tahun 1977 akhirnya memutuskan berpihak pada ACLU dan membatalkan larangan tersebut. David Goldberger, advokat dari ACLU yang merepresentasikan kelompok Neo-Nazi di Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang ironisnya merupakan keturunan Yahudi, mengatakan bahwa ia sangat membenci pandangan yang dibawa oleh kelompok Neo-Nazi yang dibelanya. Namun, ia dan ACLU berpandangan bahwa kebebasan berbicara harus diberikan kepada setiap individu dan kebebasan berbicara merupakan nilai yang sangat penting untuk dijaga dan dijunjung tinggi (American Civil Liberties Union, 2020).

    Sebagai penutup, hak dan kebebasan individu merupakan nilai yang sangat penting untuk dilindungi dan dijunjung tinggi. Kalau kita percaya pada kebebasan, maka kita juga harus percaya bahwa setiap individu memiliki hak untuk melakukan sesuatu, termasuk untuk mengucapkan atau menulis suatu hal yang, bukan hanya tidak kita setujui tapi juga kita sangat benci. Tentunya, selama tindakan tersebut tidak melanggar hak dan kebebasan individu lainnya.

    Bisa kita lihat, hampir seluruh peraturan represif yang ada di dunia saat ini, merupakan perwujudan nyata apabila kita memberikan kuasa kepada negara untuk memaksakan apa yang dianggap baik oleh sebagian individu kepada individu lainnya.

    Aturan mengenai berpakaian bagi perempuan di berbagai negara teokrasi seperti Arab Saudi dan Iran misalnya, merupakan bentuk nyata dari bagaimana negara memaksakan pandangan kebaikan pihak tertentu, dalam hal ini mereka yang berpandangan bahwa memakai pakaian yang dianggap terbuka merupakan sesuatu yang sangat tidak baik, dipaksakan kepada individu lain yang memiliki pandangan berbeda.

    Karena, sekali lagi, membela hak seseorang untuk melakukan sesuatu dalam koridor kebebasannya, tidak sama dengan menyetujui perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut.

     

    Referensi

    https://konsultasisyariah.com/20248-mengapa-jil-membela-syiah.html Diakses pada 7 Juli 2020, pukul 22.30 WIB.

    https://www.aclu.org/issues/free-speech/rights-protesters/skokie-case-how-i-came-represent-free-speech-rights-nazis Diakses pada 8 Juli 2020, pukul 00.50 WIB.

    https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/may/02/criminalising-street-harassment-britain-france-catcalling-groping Diakses pada 8 Juli 2020, pukul 03.45 WIB.