Membaca Ulang Sejarah November Berdarah: Refleksi 30 Tahun Tragedi Santa Cruz

    757

    “Dengarkan suara rakyat. Berikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat Timor Timur untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hati nuraninya – Carlos Filipe Ximenes Belo (Uskup Belo).

    Tidak ada yang mengira bahwa, siang hari di bulan November 1990, akan terjadi sebuah tragedi yang memilukan dan mengubah sejarah Indonesia. Pemakaman Sebastiao Gomes, seorang aktivis pro-pembebasan Timor Timur, yang dihadiri oleh pemuda-pemuda Timor Timur, kemudian berubah menjadi aksi demonstrasi massal yang berujung pada pembantaian oleh aparat keamanan dan militer.

    Tragedi Santa Cruz memang tidak bisa ditebak oleh siapapun. Menjelang Natal tahan 1991, dikabarkan bahwa sebuah delegasi parlemen dari Portugal akan berkunjung ke Timor Timur (sekarang Timor Leste). Rencana kedatangan delegasi internasional ini akan diikuti 12 jurnalis internasional. Namun, sebelum mereka menginjak Bumi Lorosae, Pemerintah Indonesia menolak kedatangan delegasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan, di antara rombongan jurnalis, terdapat Jill Jolliffe, yang dianggap mendukung gerakan pro kemerdekaan Timor Timur (Tirto.id, 12/11/2018).

    Kegagalan delegasi dari Portugal tersebut membuat aktivis dan pemuda Timor Timur kecewa. Intensitas kekerasan antara pemuda Timor Timur dan aparat keamanan menjadi meningkat pada bulan oktober dan meledak ketika salah satu aktivis pro-pembebasan, Sebastiao Gomes tertembak oleh aparat.

    Kematian Gomes memicu simpati rakyat Timor Timur, sehingga masyarakat (khususnya para pemuda) datang ke Pemakaman Santa Cruz untuk turut berbelasungkawa. Ribuan pelayat yang datang kemudian berberkumpul dan berteriak “Viva Timor Leste!” (hidup Timor Leste!). Aksi bela sungkawa ini kemudian menjadi tragedi ketika aparat kepolisian dan militer datang menembakkan senapan ke arah kerumunan.

    Deru tembak yang terdengar membuat massa menjadi panik dan berlarian ke arah Makam Santa Cruz. Terlihat aparat memberondong senapan otomatis ke arah demonstran yang tak bersenjata tersebut. Di kemudian hari, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste memperkirakan sedikitnya 271 orang tewas pada peristiwa itu (Intisari.online, 17/10/2020).

    Dalam sebuah video yang merekam kekerasan aparat di Santa Cruz, terlihat tentara sengaja menembak ke arah kerumunan, menyeret korban yang jatuh, dan berusaha masuk ke makam yang menjadi tempat perlindungan para demonstran. Ketika tragedi itu terjadi, jurnalis seperti Amy Goodman, Allan Nairen, dan Max Stahl mengabadikannya dalam sebuah video rekaman yang kemudian diselundupkan ke Belanda.

    Penembakan, penculikan, dan pembunuhan demonstran pada peristiwa di Santa Cruz tersebut telah mencoreng nama Indonesia di mata dunia. Tragedi tersebut juga menambah panjang daftar kekerasan HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan dan militer di Indonesia.

    *****

    Jika kita menonton film “Balibo” (2009), yang menggambarkan peristiwa aneksasi Timor Timur oleh Indonesia, kesan yang didapat dari film tersebut adalah menegangkan, miris, dan menggertak nurani kemanausiaan. Film “Balibo” menceritakan bagaimana Indonesia melakukan invansi ke wilayah Timor Timur dan menggantinya menjadi Timor-Timur sebagai provinsi ke-28.

    Pemerintah Indonesia melakukan invasi ke Timor Timur dengan dalih untuk meredakan ketegangan akibat perang sipil yang berkecamuk di sana. Setelah pemerintah melakukan invasi terhadap Timor Timur, tidak berarti wilayah yang kemudian bernama Timor Timur itu statusnya sama dengan provinsi lainnya.

    Walaupun di Timor Timur sudah ‘dibebaskan’, dan pemerintah Indonesia pada masa itu sudah melakukan proses ‘integrasi’, namun wilayah Timor Timur di mata pemerintah belum dianggap stabil. Hal ini dikarenakan gerilyawan Fretilin (serdadu pro pembebasan) dan dukungan untuk mendirikan negara merdeka masih menghantui proses integrasi di Timor Timur. Sehingga, pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada stabilitas keamanan dan ketertiban (kamtib) yang sebenarnya adalah pengekangan kebebasan terhadap rakyat Timor Timur.

    Dominasi militer masih kuat bercokol di Timor Timur, pembatasan yang dilakukan pemerintah lewat jam malam, pembatasan untuk melakukan perkumpulan, serta tindakan represif aparat terhadap penduduk lokal membuat rakyat Timor Timur justru merasa tidak mendapat kemerdekaan yang sesuangguhnya.

    Dalam buku Voice of The Voiceless, Mgr. Carlos Filipe Ximenes Belo, atau Uskup Belo, yang dianggap sebagai juru bicara rakyat Timor pada masa integrasi, menegaskan bahwa duduk perkara masyarakat di Timor bukan karena masalah komunisme atau pemberontak Fretilin. Hal tersebut disebabkan murni karena masalah diskriminasi pemerintah pusat terhadap rakyat Timor, masalah kemiskinan, dan ketidakbebasan (Belo, 1997).

    Jika program integrasi Timor Timur dilakukan dengan cara yang lebih demokratis, seperti memberikan kebebasan bagi rakyat Timor Timur dan juga membatasi dominasi militer di wilayah Timor Timur, mungkin pemisahan tidak akan terjadi. Namun, karena tindakan represif Orde Baru terhadap kebebasan rakyat Timor Timur, maka terjadilah pembangkangan sipil seperti pada Tragedi Santa Cruz.

    *****

    Peristiwa masa lalu yang kelam seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita bahwa, cara-cara represif, intimidasi, serta pengekangan pada suara kritis, tidak akan berhasil, alih-alih rakyat bahagia. Justru, sewaktu-waktu kemarahan rakyat yang tersumbat dalam dadanya akan meledak.

    Jika kita melihat bagaimana pemerintah saat ini dalam menangani masalah di Provinsi Papua, penanganan terhadap para demonstran, dan juga tindakan yang tidak perlu pada suara-suara kritis di media sosial, cara-cara seperti ini sekilas mengingatkan kita pada gaya pemerintahan Orde Baru 20 tahun yang lalu. Walaupun tidak bisa dipukul rata bahwa pemerintahan saat ini persis seperti era Orde Baru, namun banyak kalangan, khususnya para tokoh bangsa dan cendekiawan, yang mewanti-wanti agar pemerintah tetap menjaga sisi kebebasan dan demokrasi sebagai prioritas fundamental di setiap kebijakan yang diambil.

    Dalam memformulasikan dan merealisasikan, serta mengevaluasi kebijakan, pemerintah harus melindungi dan memastikan kebebasan sipil. Selain itu, pemerintah juga harus tetap menjaga serta menjunjung tinggi kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapatnya.

     

    Referensi

    Buku

    Belo, Mgr. C. F. Ximenes. 1997. Voice of the Voiceless. Jakarta: Penerbit Obor.

     

    Internet

    https://tirto.id/tragedi-santa-cruz-dan-sejarah-kekerasan-indonesia-di-timor-leste-b4FM diakses 23 November 2020, pukul 17.40 WIB.

    https://intisari.grid.id/read/032386004/cerita-pemuda-timor-leste-yang-selamat-dari-peristiwa-pembantaian-santa-cruz-peluru-masih-bersarang-di-pinggangnya-tapi-takut-dioperasi-oleh-anak-tentara-indone?page=all diakses pada 23 November 2020, pukul 18.21 WIB.