Artikel Dasar Libertarianisme kali ini membahas mengenai hak (right). Galang Taufani, Editor Pelaksana Suara Kebebasan, mengangkat pembahasan mengenai hal ini dari artikel “What Are Rights? This Is What the American Founders Believed”, yang ditulis oleh Dan Sanchez, the editor-in chief of FEE.org.*
Berbicara mengenai “hak” banyak yang belum memahami bahwa hak memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada apapun dan di pemerintahan mana pun dalam sejarah manusia. Hak merupakan sebagai gambaran akan hal yang memiliki makna yang kuat dan bertahan hingga saat ini dalam sejarah kehidupan manusia.
Namun, kata “hak” telah lama dibajak oleh musuh-musuh gagasan hak yang asli. Untuk mencuri prestise yang diperoleh dari gagasan itu, mereka memasang kata itu pada hak favorit yang diberikan pemerintah. Mereka memperjuangkan “hak” atas kesejahteraan, perawatan kesehatan, pendidikan, akses internet, dll.
Hal ini tentu jauh dari apa yang dimaksud oleh pemikir utama hak, yaitu John Locke. Dalam “Two Treatises of Government”-nya, Locke menulis bahwa, “setiap orang memiliki properti dalam dirinya sendiri: tidak ada orang yang memiliki hak untuk ini kecuali dirinya sendiri.”
Dalam penggunaan modern, “properti” mengacu pada kepemilikan eksternal. Namun di zaman Locke, kata itu mencakup segala sesuatu yang “seharusnya” dimiliki oleh seseorang, termasuk tubuhnya sendiri. Untuk setiap manusia, penggunaan eksklusif dari “orang” atau tubuhnya sendiri adalah “miliknya yang sepantasnya”, seperti yang ditulis Locke. Ini kemudian dikenal sebagai doktrin “kepemilikan diri”.
Locke kemudian mengemukakan bahwa ketika seseorang bekerja pada sumber daya alam yang sebelumnya tidak dimiliki, dia mengambil sumber daya tersebut: yaitu menjadikannya miliknya. Locke menyebut properti semacam itu dalam barang-barang eksternal sebagai “kepemilikan” atau “perkebunan” individu. Seorang individu dapat mengalihkan kepemilikan atas harta miliknya kepada orang lain, baik sebagai imbalan atau sebagai hadiah.
Semua hak lain yang dikemukakan Locke dalam karyanya (hak membela diri, hak revolusi, dan lain-lain) adalah ekstrapolasi dari dua hak mendasar ini: hak kepemilikan diri dan hak untuk memiliki kepemilikan eksternal, baik melalui apropriasi asli (atau “pengembalian rumah”) atau dengan menjadi penerima dalam transfer kepemilikan secara sukarela.
Jadi, bagi Locke, “hak” pada akhirnya adalah masalah kepemilikan atau “kepemilikan” dalam arti aslinya yang lebih luas. Individu memiliki hak atas “kehidupan, kebebasan, dan harta milik mereka, yang saya sebut dengan nama umum, property.” Ini berarti bahwa “tidak seorang pun boleh menyakiti orang lain dalam hidupnya, kesehatannya, kebebasannya, atau harta miliknya.
Yang dimaksud dengan “hak” bukanlah hak yang diberikan oleh pemerintah. Memang mereka akan menolak hak seperti itu karena tidak sesuai dengan hak yang sebenarnya. Pemerintah hanya dapat menegakkan “hak” palsu seseorang atas kesejahteraan, perawatan kesehatan, pendidikan, atau akses internet dengan merampas hak asli orang lain: baik dengan merampas pendapatan mereka atau menyita tenaga mereka.
Dan pelanggaran hak semacam itu hanya menghambat upaya swasta yang jauh lebih efektif—dan menghormati hak—untuk menyediakan barang dan jasa secara melimpah, seperti keamanan materi, perawatan kesehatan, pendidikan, dan akses internet.
Dari penjelasan di atas, pelajaran yang dapat diambil adalah sampai saat ini, perbicangan tentang hak masih menjadi perdebatan dan bahkan semakin meluas. Definisi hak secara jelas memberikan gambaran bagaimana mengelola hak dan menghormatinya sebagai Sesuatu yang penting dalam masyarakat. Hak harus dipahami sebagai sesuatu yang mendasar dan memiliki nilai yang tinggi yang mencerminkan kebebasan.
* Artikel ini diambil dari tulisan Dan Sanchez yang berjudul “What Are Rights? This Is What the American Founders Believed”. Link artikel: https://fee.org/articles/what-are-rights-this-is-what-the-american-founders-believed/. Diakses pada 17 November 2022, pukul 14.00 WIB.
Galang Taufani adalah Managing Editor di Suara Kebebasan. Galang adalah lulusan program Sarjana Hukum (2013) dan Magister Hukum (2016) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Sebelum bergabung di Suara Kebebasan, Galang pernah bekerja sebagai wartawan, peneliti, dan dosen sejak tahun 2013. Galang menulis banyak karya berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Bidang yang digeluti olehnya, yaitu adalah bidang Hukum, Kebijakan Publik, Pajak, Filsafat, dan Sastra.
