Artikel Dasar Libertarianisme kali ini membahas mengenai kepemilikan diri (self-owneship). Galang Taufani, Editor Pelaksana Suara Kebebasan, mengangkat pembahasan mengenai hal ini dari artikel “Self-ownership and libertarianism: we must fully own ourselves to be free”, yang ditulis oleh Bradley Hunt, North American Programs Intern, Students For Liberty.*
Kepemilikan diri (self- ownership) adalah konsep kunci dalam ideologi libertarian. Artinya persis seperti apa bunyinya: kepemilikan diri adalah gagasan bahwa setiap orang memiliki dirinya sendiri. Ini terdengar logis, tetapi menghadirkan beberapa tantangan semantik. Kebanyakan orang tahu bahwa mereka memiliki diri mereka sendiri dalam arti mereka memiliki otonomi, artinya mereka bukan budak. Tetapi di sisi lain, kebanyakan orang tidak menganggap gagasan bahwa mereka memiliki diri mereka sendiri seperti mereka akan memiliki suatu objek.
Untuk benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan kepemilikan diri, pertama-tama harus benar-benar memahami apa itu kepemilikan. Bagi kebanyakan orang, memiliki sesuatu berarti memiliki sesuatu. Kebanyakan orang pada dasarnya dapat menyetujui siapa yang memiliki apa dan mengapa. Misalnya, kebanyakan orang akan setuju bahwa seseorang memiliki mobil jika mereka memiliki sertifikat mobil, atau bahwa mereka memiliki sofa di rumah mereka. Namun, ketika diminta untuk menguraikan secara spesifik kepemilikan, kebanyakan orang tidak secara sadar memahami detail yang lebih dalam tentang apa artinya memiliki sesuatu. Semua orang cukup tahu tentang kepemilikan untuk bertahan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kebanyakan orang gagal mengetahui bagaimana gagasan kepemilikan dapat memberdayakan kehidupan mereka sendiri dan bagaimana hal itu dapat secara drastis meningkatkan kondisi manusia.
Memiliki sesuatu berarti memiliki hak untuk mengendalikannya. Jika seseorang membeli sofa, maka ia memiliki sofa itu dan dapat memutuskan apa yang ingin lakukan terhadap sofa itu. Selain itu, kemudian dapat menjualnya kepada orang lain, memberikannya kepada seseorang sebagai hadiah, menyewakannya kepada seseorang, atau dapat duduk di dalamnya, menghancurkannya, atau membuangnya ke tempat sampah. Faktanya, ia dapat melakukan apa pun yang ia inginkan terhadapnya selama tidak merugikan orang lain dalam prosesnya.
Memiliki sofa juga berarti tidak ada orang lain yang diizinkan melakukan apa pun padanya tanpa izin pemilik tersebut. Jika ada yang melakukannya, maka itu disebut pencurian atau vandalisme. Bahkan jika seseorang “meminjam” sesuatu yang bukan miliknya, itu tetap mencuri jika pemiliknya tidak mengizinkan.
Oleh karena itu, keadilan ditentukan oleh siapa yang berhak memiliki sesuatu, bukan seberapa besar seseorang membutuhkan sesuatu. Pemilik berhak atas kendali penuh atas barang-barang yang mereka miliki dan tidak seorang pun berhak atas barang-barang orang lain apakah mereka membutuhkannya atau hanya menginginkannya.
Ada dua cara mendasar untuk memiliki sesuatu: menjadi orang pertama yang menggunakan sumber daya yang tidak digunakan atau menerima sesuatu dari orang lain dengan persetujuan mereka. Penjelasannya adalah dalam hal memiliki diri sendiri, setiap orang adalah pengguna pertama dari hidup dan tubuh sehingga setiap orang memiliki diri sendiri.
Ini diekspresikan melalui pengendalian diri dan kehendak bebas. Hanya individu itulah yang dapat memikirkan pikirannya, mengucapkan kata-kata dari mulut, menggerakkan anggota tubuh, atau membuat pilihan. Tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas apa yang individu pikirkan, rasakan, katakan, atau lakukan.
Jika memiliki sesuatu berarti memiliki hak mutlak untuk menguasainya, maka apakah individu benar-benar memiliki hal-hal seperti tanah jika ia harus membayar pajak properti, bisnis jika harus mematuhi peraturan tentang cara menjalankannya? Bisnis, atau apakah setiap orang bahkan memiliki diri sendiri jika tidak dapat memilih untuk bekerja di suatu tempat dengan upah kurang dari minimum?
Jawabannya adalah ya, sebagian: individu masih memiliki diri sendiri dan hal-hal itu, tetapi untuk memiliki kendali mutlak atas diri sendiri dan properti sedang dilanggar. Dalam keadaan masyarakat manusia saat ini, tidak ada yang bebas untuk mengekspresikan hak kepemilikan mereka secara penuh.
Setiap kali hak kepemilikan dilanggar, kejahatan dilakukan terhadap pemilik sebenarnya. Jika sebuah mobil dicuri, pemilik sebenarnya kehilangan hak mereka untuk menggunakan mobil mereka sampai mobil itu dikembalikan. Jika mobil rusak, pemilik sebenarnya tidak menikmati kondisi baik mobil mereka sebelum dicuri.
Maka muncullah jawaban yang tak terelakkan perlunya sebuah aturan, namun hal itu tetap tidak praktis. Menghormati kepemilikan diri lebih praktis daripada apa pun yang setiap orang lakukan sekarang. Karena setiap orang memiliki keputusan akhir atas apa yang dipikirkan, katakan, lakukan, atau rasakan. Setiap orang lebih dekat untuk mengetahui apa yang terbaik untuk mereka dan untuk mencapai apa yang diinginkan dari kehidupan. Untuk itu, setiap interaksi manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan semua hak milik harus dihormati.
Sebagai penutup, pelajaran yang dapat diambil dari aspek ini adalah bahwa dalam kehidupan pada dasarnya manusia memiliki kepemilikan diri. Namun, dalam pelaksanaanya secara praktis hal tersebut mengalami banyak tantangan yang terniscayakan, seperti aturan dan budaya misalnya. Oleh karena itu menghormati hal itu sebagai bagian dari individu adalah hal yang harus dilakukan dan dipahami bersama.
* Artikel ini diambil dari tulisan Bradley Hunt berjudul “Self-ownership and libertarianism: we must fully own ourselves to be free.” Link artikel: Sumber: https://studentsforliberty.org/north-america/blog/self-ownership-and-libertarianism/ Diakses pada 3 November 2022, pukul 09.00 WIB.
Galang Taufani adalah Managing Editor di Suara Kebebasan. Galang adalah lulusan program Sarjana Hukum (2013) dan Magister Hukum (2016) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Sebelum bergabung di Suara Kebebasan, Galang pernah bekerja sebagai wartawan, peneliti, dan dosen sejak tahun 2013. Galang menulis banyak karya berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Bidang yang digeluti olehnya, yaitu adalah bidang Hukum, Kebijakan Publik, Pajak, Filsafat, dan Sastra.
