Liberalisme dan Privilege

161

Artikel Dasar Libertarianisme kali ini akan membahas mengenai konsep privilege, atau keistimewaan, dalam tradisi pemikiran liberalisme. Suara Kebebasan mengambil pembahasan mengenai hal ini dari artikel yang berjudul “Privilege and the Liberal Tradition”, yang ditulis oleh Steve Horwitz, di portal Libertarianism.org*.

Saat ini, istilah privilege, atau keistimewaan, merupakan istilah yang ramai diperbincangkan oleh banyak kalangan di seluruh dunia. Narasi mengenai privilege sendiri umumnya dibawa oleh kelompok-kelompok “woke” kiri ekstrim, dalam diskursus mengenai politik identitas.

Narasi yang dibawa biasanya dalam bentuk “white privilege” atau keistimewaan bangsa kulit putih, yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain yang memiliki warna kulit lebih gelap. Selain itu, jargon “check your privilege” juga merupakan istilah yang bisa kita temui dengan mudah yang diucapkan oleh sebagian kalangan “woke” untuk menyerang orang-orang yang dianggap memiliki privilege, seperti orang-orang kulit putih, yang memiliki pandangan yang berbeda dengan mereka.

Namun, istilah privilege atau keistimewaan sendiri bukanlah istilah yang baru. Istilah tersebut bisa kita temukan dalam berbagai literatur hingga ke awal abad ke-18. Tetapi, istilah tersebut digunakan dalam pengertian yang sangat berbeda dari yang kerap digunakan hari ini.

Salah satu orang-orang yang menggunakan istilah privilege di abad ke-18, ke-19, dan paruh awal abad ke-20 adalah para pemikir dan intelektual liberal klasik. Privilege, atau keistimewaan, dipahami oleh para pemikir klasik sebagai kalangan yang mendapatkan kestimewaan tertentu dari pemerintah untuk keuntungan diri mereka sendiri, seperti mendapatkan izin monopoli, proteksi, dan subsidi, yang sangat merugikan publik dan konsumen.

Filsuf liberal klasik masyur asal Inggris, John Stuart Mill misalnya, menggunakan istilah “exclusive privilege” di dalam bukunya yang berjudul Principles of Political Economy. Mill dalam hal ini menggunakan istilah privilege untuk menggambarkan para pelaku monopoli.

Pembahasan mengenai privilege dielaborasikan lagi lebih lanjut di abad ke-20, salah satunya oleh filsuf dan ekonom liberal ternama dan pemenang Hadiah Nobel Ekonomi, F. A. Hayek. Hayek, dalam bukunya ‘The Constitution of Liberty”, menggunakan istilah privilege secara lebih abstrak.

Hayek menulis bahwa, kesetaraan di mata hukum merupakan salah satu komponen dasar dari masyarakat liberal, dan kesetaraan di mata hukum merupakan hal yang sangat berlawanan dari privilege. Hayek menggunakan istilah privilege untuk menggambarkan mereka yang mendapatkan manfaat tertentu dari suatu produk hukum, yang tidak didapatkan oleh orang-orang lainnya.

Diskursus mengenai privilege yang diangkat oleh Mill dan Hayek ini merupakan hal yang bisa kita temukan dengan mudah pada masa ini. Dengan mudah kita bisa melihat berbagai kelompok kepentingan tertentu yang mendapatkan keistimewaan dari pemerintah, yang tidak didapatkan oleh orang-orang lainnya.

Perusahaan atau badan usaha tertentu misalnya, tidak sedikit yang mendapatkan berbagai kebijakan proteksi agar mereka bisa terbebas dari kompetisi. Dengan demikian, mereka bisa menguasai pasar tanpa persaingan, dan dengan demikian konsumen yang menjadi korbannya. Tidak sedikit juga badan usaha tertentu, yang dimiliki oleh mereka yang memiliki kedekatan dengan pemerintah, yang bertumpu pada proyek-proyek tertentu yang diadakan oleh pemerintah, yang tidak bisa didapatkan oleh para produsen lain.

Berbagai ketentuan lisensi misalnya, juga merupakan bagian dari privilege. Horwitz dalam hal ini memberikan contoh bagaimana di berbagai kota di Amerika Serikat, seseorang yang ingin menjadi supir taksi harus mendapatkan lisensi tertentu, dan usaha taksi tersebut dimonopoli oleh kelompok tertentu. Hal ini juga merupakan bagian dari privilege, di mana tidak ada akses yang setara bagi seseorang untuk masuk ke sektor industri tertentu.

Dengan pemahaman mengenai privilege yang demikian, maka banyak hal yang sebenarnya dianggap oleh berbagai kelompok kiri sebagai privilege, atau keistimewaan, sebenarnya bukanlah bagian dari privilege. Kekayaan misalnya, bagi mereka yang berafiliasi dengan politik kiri kerap dianggap sebagai salah satu bentuk privilege yang paling nyata.

Namun, kekayaan bukanlah bentuk privilege, selama cara mendapatkan kekayaan tersebut melalui transaksi yang bebas dan sukarela di dalam pasar. Seorang penyanyi misalnya, yang memiliki kekayaan yang besar karena banyak orang yang bersedia membeli album dan tiket konsernya, bukanlah seseorang yang mendapatkan kekayaan karena privilege, karena ia mendapatkan kekayannya melalui transaksi yang sukarela di dalam pasar.

Sebaliknya, seorang pengusaha perkebunan kelapa misalnya, yang menjadi kroni pemerintah, yang mendapatkan kekayaan karena melalui aturan bahwa hanya dirinya yang bisa mensuplai buah kelapa di negara tersebut, merupakan seseorang yang mendapatkan kekayaannya melalui privilege. Hal ini dikarenakan, sebagaimana yang digambarkan Hayek, ia mendapatkan keistimewaan hukum yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain.

Sebagai penutup, Horwitz menulis bahwa mentertawakan istilah privilege yang banyak digunakan oleh kelompok-kelompok “woke” bukanlah sesuatu yang bermanfaat. Istilah tersebut juga merupakan bagian dari tradisi liberalisme klasik, yang sudah digunakan selama lebih dari 200 tahun. Untuk itu, merebut kembali makna dari istilah privilege yang saat ini banyak disalahgunakan merupakan sesuatu yang sangat penting, agar semakin banyak pihak yang menaruh atensi dan perhatian mereka kepada orang-orang yang mendapatkan privilege yang sebenarnya, yakni mereka yang mendapatkan keistimewaan dari hukum yang tidak bisa didapatkan oleh orang-orang lainnya.

 

*Artikel ini diambil dari artikel yang ditulis oleh Steve Horwitz yang berjudul “Privilege and the Liberal Tradition”. Link artikel: https://www.libertarianism.org/articles/privilege-and-liberal-tradition Diakses pada 4 September 2021, pukul 21.15 WIB.