Kultur Politik Demokrasi di Indonesia

    789

    Debat pilpres tahun 2014 membuat saya mulai melek politik pertama kali. Melihat kedua kandidat yang saling beradu ide memunculkan rasa ingin tahu saya untuk menelusuri latar belakang permasalahan yang terjadi di Indonesia.

    Pada kurun waktu sekarang, berbagai jargon, tagar, slogan, hingga candaan satire khas politik sudah akrab di telinga warga net. Tidak jarang, figur publik di Indonesia menunjukan preferensi politiknya.

    Beberapa tahun belakangan, politik seperti makanan sehari-hari masyarakat awam. Ketertarikan dan keinginan untuk mengambil bagian dalam menyetir opini publik, memakai hak masing-masing untuk berpendapat, dan lain-lain sangat dimanfaatkan oleh warga Indonesia.

    Khususnya anak muda, berbicara poltik bukan lagi hal yang “terlalu serius” di negara ini. Politik malah menjadi isu panas yang biasanya diisi oleh gosip di infotainment.

    Politisi-politisi di Indonesia memiliki banyak penggemar setia, yang senantiasa mengutip mereka di kolom-kolom komentar. Kutipan-kutipan tersebut lantas disebar, dan orang-orang yang memiliki pandangan berbeda dari politisi yang digemarinya, akan langsung dianggap salah dan argumennya tidak layak untuk didengar. Entah politisi tersebut presiden, gubernur, atau pejabat lainnya.

    Fanatisme buta terhadap satu kandidat atau tokoh ini tentu merupakan sesuatu yang berbahaya. Ideologi tidak memiliki peran signifikan dalam budaya politik di Indonesia karena masyarakat Indonesia juga cenderung mendukung individu, terlepas dari partai politiknya. Jarang sekali kita pernah mendengar alasan seseorang mendukung kandidat atau pejabat publik karena ideologi atau gagasan yang dibawanya. “Saya pilih A karena pembawaannya yang lebih kalem dan tenang.”, “Saya pilih B karena pernah bertugas sebagai komandan di tim hebat.”

    Akibatnya, partai politik menjadi sangat inkonsisten terhadap gagasan awal pendirian mereka. Mereka bisa seenaknya berganti posisi menyesuaikan diri dengan perkembangan politik yang sangat amat dinamis di Indonesia. Hal ini tentu berdampak pada kebebasan individu dalam haknya menentukan ideologi dan keyakinan yang dianut.

    Dibandingkan perbedaan dalam ideologi seperti konservatif dan liberal, di Indonesia, perbedaan antar partai lebih mengarah pada tendensi tingkat religius dan nasionalis. Tidak jarang ada persamaan pendirian antar partai soal kebijakan fiskal, kesejahteraan sosial, atau program-program yang ditawarkan.

    Hal ini membuat perbedaan ideologi partai presiden yang berkuasa tidak memiliki implikasi substansial untuk pembuatan kebijakan di Indonesia. Koalisi partai dan dukungan partai terhadap kandidat bukan semata-mata hanya karena mereka mendukung program yang ditawarkan, atau relevansinya terhadap ideologi. Melainkan untuk kekuasaan dan mendapat dukungan publik di pemilu mendatang.

    Dengan aktifnya masyarakat di berbagai platform media sosial, tugas utama pemerintah untuk membenahi dan melindungi demokrasi bisa dimulai dari menangani penyebaran hoaks, khususnya di media digital.

    Banyaknya hoaks di media sosial ini sangat luas, mulai dari kesehatan, pseudo-sains, hingga politik. Provokasi media yang bias seringkali menyebabkan instabilitas politik di Indonesia. Bisa kita lihat pada saat ini, contohnya adalah maraknya berita hoaks mengenai virus Corona yang menyebabkan pengalihan isu tidak jelas dan tidak substantif.

    Bulan Mei menandai 20 tahun berakhirnya era tahun 1998, runtuhnya Orde Baru. Di awal era Reformasi, Indonesia tercatat sebagai negara dengan perkembangan demokrasi paling pesat (Media Indonesia, 2019). Masyarakat Indonesia mulai menikmati indahnya kebebasan berpendapat dan kebebasan pers.

    Masalah lain terdapat pada tingginya biaya politik, menyebabkan demokrasi di Indonesia belum beranjak ke arah demokrasi substansial. Politik uang meliputi perihal krusial dalam politik, mulai dari korupsi, patronase, jual-beli suara, dan pembelian klien.

    Memang, alasan monopoli para elit di ranah politik Indonesia jelas adalah karena politik di Indonesia dalam prakteknya mirip dengan bisnis. Untuk memenangkan pilihan, seorang kandidat harus menyiapkan modal besar. Sedang kita mungkin menyalahkan penyelenggara Pemilu untuk praktek politik uang yang terjadi, ada faktor lain yang menekan isu tersebut, yaitu tindak pengawas atau penegakan hukum yang kurang tegas dan diskriminatif dalam menanggapi ini.

    Demikian semua hal-hal yang menurut saya masih perlu dibenahi dalam politik Indonesia bila ingin maju menuju demokrasi yang lebih setahap lebih tinggi lagi. Mulai dari penanaman ide yang sangat penting untuk mencegah pemikiran-pemikiran subversif dan radikal, macetnya demokrasi yang seharusnya kondusif, hingga budaya politik uang yang masih menjamur di setiap pemilu yang diselenggarakan.

     

    Sumber:

    https://mediaindonesia.com/read/detail/244288-evaluasi-publik-20-tahun-demokrasi Diakses pada 27 Februari 2020, pukul 18:40 WIB.