Kaleideskop Kebebasan 2021

11

Tahun 2021 baru saja meninggalkan kita. Sebagaimana tahun-tahun yang sudah kita lalui sebelumnya, tahun 2021 lalu juga dipenuhi oleh banyak kejadian penting yang terjadi di berbagai belahan dunia, dan tidak sedikit dari berbagai kejadian tersebut yang dapat memberikan kita pelajaran mengenai pentingnya kita untuk peduli dan terus berjuang untuk menjaga kebebasan yang kita miliki.

Beberapa dari kita mungkin yang beranggapan bahwa sejarah selalu bergerak ke arah kemajuan atas kebebasan manusia. Seiring berjalannya waktu, dari tahun ke tahun, alur sejarah akan selalu bergerak ke arah penghormatan terhadap martabat dan kebebasan individu bagi seluruh umat manusia.

Secara garis besar, pandangan ini merupakan sesuatu yang tidak salah. Dalam rentang sejarah yang panjang, memang terlihat bahwa sejarah bergerak semakin ke arah penghormatan terhadap martabat dan kebebasan individu. Salah satu indikatornya misalnya, saat ini kita tinggal di dunia dengan jumlah negara demokrasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan negara-negara otoriter.

Mari kita kembali ke 50 tahun yang lalu misalnya. Pada tahun 1961, setidaknya hanya ada 30 negara yang menganut sistem demokrasi di atas permukaan bumi ini. Sementara itu, ada lebih dari 120 negara dengan sistem pemerintahan yang otoriter, dengan berbagai variasinya, mulai dari diktator militer, monarki absolut, dan lain-lain. Hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di abad ke-21. Pada tahun 2002, untuk pertama kalinya, jumlah negara demokrasi mampu melampaui negara-negara dengan sistem otoriter, dengan 92 negara demonrasi dan 84 negara otoriter. Angka ini terus bergerak positif di tahun 2018, dengan 99 negara demokrasi dan 80 negara otoriter (ourworldindata.org, 2019).

Hal yang sama juga terjadi dengan yang kita rasakan di negara kita. 25 tahun yang lalu, negara kita masih menjadi negara yang dipimpin oleh rezim otoritarian, yakni Pemerintahan Orde Baru. Saat ini, negara kita merupakan salah satu negara demokrasi elektoral yang paling stabil, di mana setiap warga negara relatif memiliki kebebasan yang jauh lebih besar untuk mendirikan partai politik dan mengungkapkan pandangan serta kritiknya kepada pemerintah. Hal ini tentu merupakan sesuatu yang patut kita apresiasi dan meningkatkan optimisme kita.

Tetapi, jangan sampai perkembangan yang positif ini lantas membuat kita terlena dan menganggap bahwa kebebasan yang kita miliki merupakan sesuatu yang taken for granted. Meskipun dalam jangka panjang, penghormatan terhadap martabat dan kebebasna individu di dunia terlihat bergerak ke arah yang semakin positif, bukan berarti lantas dalam jangka pendek hal yang serupa juga terjadi.

Tahun 2021 lalu merupakan saksi bisu mengenai bagaimana dengan sangat mudah kebebasan yang dinikmati oleh masyarakat dapat dengan sangat mudah tercabut dan menjadi terancam bahkan hilang. Hal inilah yang dialami oleh jutaan orang di berbagai wilayah di dunia.

Salah satu kejadian memilukan yang ramai dibicarakan oleh media internasional adalah apa yang terjadi di Afghanistan pada bulan Agustus 2021 lalu, ketika Taliban kembali meraih kekuasaan di negara tersebut. Selama dua dekade terakhir, pasca rezim Taliban dilengserkan, warga Afghanistan relatif memiliki kebebasan yang relatif jauh lebih luas, terutama penduduk perempuan di negara tersebut.

Perempuan di Afghanistan misalnya, selama dua dekade terakhir memiliki kebebasan yang relatif jauh lebih tinggi untuk mendapatkan pendidikan, untuk bepergian, bekerja, dan terlibat dalam kehidupan publik. Tetapi hal tersebut menjadi berbalik arah dalam sekerjap, di mana rezim Taliban yang berkuasa berupaya menghapuskan berbagai hak dan kebebasan yang selama dua dekade dinikmati oleh perempuan di negara tersebut, seperti melarang mahasiswi untuk untuk belajar di universitas (washingtonpost.com, 29/7/2021).

Tercabutnya nilai-nilai demokrasi dan kebebasan individu secara sekejap di tahun ini juga terjadi di negara tetangga kita, Myanmar. Selama berdekade-dekade, Myanmar merupakan negara yang dikuasai oleh pemerintahan Junta Militer yang sangat otoriter. Namun perkembangan positif yang signifikan terjadi pada tahun 2016, ketika partai pro-demokrasi, NLD, yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi memenangkan pemilihan umum dan menjadi partai terbesar di lembaga legislatif.

Tetapi, bukan berarti lantas perjalanan Myanmar untuk menjadi negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan individu menjadi selalu positif. Hal tersebut berbalik arah secara radikal pada bulan Februari 2021 lalu, ketika militer Myanmar memutuskan untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan NLD yang terpilih secara demokratis, dan menghidupkan kembali Junta Militer sebagai rezim absolut yang mengatur pemerintahan di negara tersebut (bbc.com, 1/4/2021).

Tercerabutnya kebebasan secara dratis dan ekstrim seperti yang terjadi di Afghanistan dan Myanmar tentu bukan satu-satunya kejadian memilukan yang terjadi sepanjang tahun 2021. Tidak sedikit pula negara-negara yang mengalami penurunan nilai-nilai kebebasan dan demokrasi secara perlahan-lahan, dan tidak seekstrim yang terjadi di Afghanistan atau Myanmar.

Polandia dan Hungaria misalnya, merupakan dua negara demokrasi yang mengalami penurunan kebebasan yang cukup pesat sepanjang tahun 2021. Berdasarkan laporan dari organisasi pegiat demokrasi dan kebebasan sipil, Freedom House, misalnya, partai penguasa di Hungaria dan Polandia semakin keras untuk mempreteli pinsip-prinsip lembaga yudikatif yang independen dan juga kebebasan pers (notesfrompoland.com, 28/4/2021).

Apa yang terjadi di negara-negara tersebut tentu merupakan sesuatu yang sangat memilukan. Di sisi lain, kejadian-kejadian tersebut juga bisa memberikan pelajaran yang sangat keras bagi kita mengenai betapa rapuhnya kebebasan apabila sebagian besar dari kita sudah melupakan nilai-nilai tersebut dan berhenti untuk memperjuangkannya. Karena, kebebasan bukan sesuatu yang taken for granted, dan kebebasan bisa dirampas hingga dihilangkan dalam waktu yang singkat bila kita sudah tidak memedulikan dan bersedia untuk memperjuangkannya.