Kala Mimpi Terancam Bui

    376

    Mimpi bisa kita artikan menjadi dua macam. Pertama adalah angan-angan, dan yang kedua adalah sesuatu yang dialami ketika tidur. Mimpi sebagai angan-angan atau bisa disebut juga dengan cita-cita. Misalnya, jika seseorang mempunyai mimpi untuk menjadi atlet atau abdi negara suatu hari nanti. Mimpi yang dialami ketika tidur adalah gambaran secara umum apa yag terjadi dalam tidur kita, dan itu tentunya tidak nyata.

    Mimpi yang kita alami ketika tidur kadang bisa menjadi pertanda atau hanya sekedar lewat saja. Tetapi, bagaimana jadinya ketika kita membicarakan mimpi tersebut justru terancam bui? Itu yang dialami oleh Sekretaris Habib Rizieq Syihab Center, Haikal Hassan Baras, yang menceritakan mimpinya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, yang kemudian berbuntut panjang dan terancam bui.

    Di dalam mimpi tersebut Haikal, Hassan mengaku bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan kemudian hal itu menjadi materi ceramah dalam acara pemakaman 6 anggota Laskar FPI yang meninggal usai baku tembak dengan aparat kepolisian. Pada acara tersebut Haikal Hassan menceritakan mimpinya yang didatangi oleh Rasulullah bersama alamarhum kedua anaknya. “Saya nangis sejadi-jadinya. Demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini, tiba-tiba enggak lama Rasulullah dating, dia memegang Umar anak saya, demi Allah (Rasulullah) memegang Salma anak saya. Dan Rasul berucap kepada saya, jangan takut, jangan khawatir. Salma dan Umar besama saya. Demi Allah saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya (Okezone.com, 16/12/2020).

    Namun, ceramah yang menceritakan bertemu Nabi Muhammad SAW tersebut berbuntut panjang. Isi ceramah tersebut kemudian dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal Forum Pejuang Islam Husin Shihab. Alasan pelaporan tersebut diduga Haikal Hassan menyebarkan berita bohong (hoaks) yang berpotensi memecah belah masyarakat, sehingga harus ditindak secara hukum. Haikal Hassan diduga telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Tentang Informasi dan Transaskasi Elektornik (UU ITE). Pada 23 Desember 2020, Haikal Hassan memenuhi panggilan kepolisian untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut.

     

    Revisi Undang-Undang ITE

    Pasal 27 ayat 3 sendiri berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elekronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Ancaman pidana bagi yang melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda sebanyak Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

    Pasal 28 ayat 2 sendiri berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).” Sedangkan, ancaman pidana bagi yang melanggar Pasal 28 ayat 2 adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

    Dari data tersebut jelas bahwa kedua pasal tersebut efektif dalam menertibkan hal-hal yang diatur. Namun, pasal tersebut dinilai sebagai pasal karet, karena bisa membungkam kebebasan untuk berekspresi. Padahal, hak kebebasan berekspresi merupakan hak dasar manusia, yaitu hak untuk berpendapat dan dijamin oleh undang-undang.

    Pencemaran nama baik sendiri dalam UU ITE merupakan lex specialis dari Pasal 310 KUHP. Tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP bukan merupakan delik umum tetapi delik aduan, pun begitu seharusnya dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE.

    Kategori kata “menghina” itu sendiri harus jelas batasannya. Apakah bisa disebut menghina ketika saya mengatakan seorang pejabat dengan perkataan koruptor padahal jelas korupsi? Apakah disebut menghina ketika seseorang mengatakan pada orang lain dengan sebutan krempeng misalnya, padahal orang itu kurus?

    Jadi, menghina itu harus jelas batasaannya. Untuk menilai seseorang dirugikan atau dihina, harus berdasarkan penilaian subjektif dari orang yang dihina. Jika orang yang bersangkutan merasa terhina atau dirugikan nama baiknya itu tidak masalah, tetapi apabila orang terebut merasa tidak dihina, maka sejatinya kasus tersebut tidak diproses.

    Hal yang menurut saya menyimpang adalah, Pasal 27 ayat 3 ini berubah menjadi delik umum bukan lagi delik aduan. Misalnya, jika ada seseorang yang mengkritik pemimpinnya, dan kemudian menimbulkan polemik, maka para relawan akan melaporkan hal tersebut. Tentunya ini bertentangan dengan Pasal 310 KUHP sendiri yang merupakan induk dari lahirnya Pasal 27 ayat 3. Penghinaan dapat terjadi apabila orang yang dihina merasa dirugikan, dan orang yang dirugikan tersebut lah yang seharusnya melaporkan, karena ini merupakan delik aduan. Dan orang-orang yang di luar dari orang yang dihina selain keluarga tidak mempunyai hak untuk mengadu.

    Penyimpangan dalam hal tersebut menjadikan Pasal 27 ayat 3 hanya sebagai alat pukul bagi orang yang tidak sependapat  dan sepemikiran. Hak ini jelas merupakan perenggutan kebebasan berpendapat, yang harus dilindungi di negara demokrasi. Selain itu, Pasal 27 ayat 3 UU ITE juga melupakan ayat 3 dari Pasal 310 KUHP. Dalam ayat 3 tersebut dijelaskan tidak terjadi pencemaran nama baik atau penghinaan apabila perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau bela diri.

    Misalnya, jika seseorang menghardik seorang pejabat dengan sebutan koruptor dan dia memang korupsi, maka itu tidak termasuk dalam kategori pencemaran nama baik, karena itu jelas untuk kepentingan umum. Tetapi sayangnya ketentuan ayat ketiga Pasal 310 KUHP ini tidak tercantum. Padahal, Pasal 310 KHUP merupakan lex generalis dan UU ITE sebagai lex specialis tidak boleh menyimpang. Sebaiknya, untuk kasus pencemaran nama baik diselesaikan lewat jalur perdata bukan pidana, karena ini menyangkut antar individu.

    Pasal 28 ayat 2 juga dinilai sebagai pasal karet karena merenggut kebebasan berekspresi. Kasus Jerinx merupakan salah satu dari penerapan pasal karet ini. Padahal, harus kita lihat kembali konteks dari ujaran kebencian tersebut, yaitu dampak dari ujaran yang dianggap “kebencian” tersebut.

    Apakah permusuhan antar individu dan kelompok terjadi? Kebanyakan hal tersebut tidak terpenuhi, sama seperti yang dialami oleh Jerinx yang menyebut IDI sebagai kacung WHO. Individu mana yang menjadi terpecah akibat dari pendapat Jerinx tersebut? Pun demikian dengan cerita mimpi Haikal Hassan. Pikiran saya tidak sampai bagaimana untuk membuktikan bahwa mimpi itu berita bohong sebagaimana tercantum dalam pelaporan tersebut. Bagaimana untuk membuktikan itu adalah bohong? Dan bagaimana Haikal Hassan membuktikan bahwa itu benar terjadi?

    Untuk itu, sejatinya pasal-pasal tersebut harus segera direvisi agar tidak menimbulkan banyak korban. Jangan mencantumkan pasal yang multitafsir dan pemaknaan yang terlalu luas. Sebaiknya, pasal yang tercantum dalam undang-undang seminimal mungkin untuk tidak menimbulkan penafsiran yang luas.

     

    Mengembalikan Tujuan UU ITE

    Setiap undang-undang mempunyai politik hukumnya sendiri dan mempunyai tujuan yang jelas. Lahirnya Undang-Undang ITE merupakan respon atas pesatnya perkembangan teknologi yang pesat. Di dalam konsideran UU ITE jelas bahwa lahirnya undang-undang ini adalah sebagai akibat dari pesatnya teknologi, yang menimbulkan perbuatan hukum baru akibat dari pekembangan teknologi tersebut.

    Adanya kemajuan teknologi menyebabkan perbuahan yang fundamental dalam kehidupan bermasyarakat yang perlahan-lahan beralih dengan konsep digital. Tentunya, perubahan perilaku masyarakat tersebut harus diikuti dengan peraturan hukum baru, karena dapat menimbulkan perbuatan hukum baru, yang mana perbuatan baru tersebut tidak diatur dalam peraturan terdahulu. Transaksi-transaksi yang terjadi di dunia nyata kini beralih dalam dunia maya, sehingga perlu adanya payung hukum sebagai upaya untuk mendukung kemajuan teknologi tersebut. Untuk itulah, Undang-Undang ITE ini lahir.

    Namun sayangnya, tujuan mulia dari undang-undang ini kini berbelok, dan undang-undang ini hanya dijadikan alat pukul bagi penguasa atau siapapun yang tidak sependapat. Untuk itu, mengembalikan tujuan awal undang-undang ini menjadi penting dengan jalan merevisi pasal-pasal karet yang ada dalam undang-undang tersebut. Sehingga perkara-perkara seperti yang menimpa Haikal Hassan, Jerinx bahkan Ahmad Dhani tidak terjadi kembali.

     

    Referensi

    https://nasional.okezone.com/amp/2020/12/16/337/2328882/ini-cerita-mimpi-haikal-hassan-saat-didatangi-rasulullah Diakses pada 23 Desember 2020, pukul 17.00 WIB.

    https://nasional.kontan.co.id/news/pidana-di-uu-ite-efektif-menjerat-pengguna-medsos-hingga-oktober-ada-324-kasus Diakses pada 23 Desember 2020, pukul 17.00 WIB.