Institusionalisasi dan Regenerasi Mahasiswa sebagai Pengawal Demokrasi

    100
    Sumber gambar: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191021212027-20-441620/demo-mahasiswa-suarakan-isu-ham-hingga-politik-kemeja-putih

    Mahasiswa saat ini perlu diakui mengemban tanggung jawab dan beban yang lebih berat bila dibandingkan sebelumnya. Bagaimana tidak? Di tengah kondisi sosial dan politik di Indonesia yang saat ini semakin runyam, mahasiswa saat ini seolah ‘dipaksa’ untuk turun lagi ke jalan sebagai akibat dari berbagai tindakan para elit politik di Jakarta yang meresahkan publik dalam setiap langkahnya.

    Salah satu buktinya tertuju pada serial pengesahan undang-undang yang kontroversial sepanjang berjalannya Pemerintahan Jokowi periode kedua, di mana serial yang dimulai dengan revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 hingga pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara pada akhir-akhir ini terlihat semakin mengecewakan publik                terhadap kinerja pemerintah dan kekecewaan tersebut terlihat dari banyaknya kejanggalan yang berlangsung sepanjang proses pengesahan undang-undang ala pemerintah (Asrinaldi, 2021).

    Kejanggalan yang muncul dalam serial ini tertuju pada perumusannya yang ugal-ugalan atau yang dalam bahasa hukumnya disebut sebagai cacat formil, di mana undang-undang yang dirilis pemerintah saat ini memang mencirikan adanya kongsi antara pemerintah dengan DPR yang bercorak oligarkis. Hal ini bisa ditarik dari kedua pihak yang sama-sama menyetujui adanya perilisan undang-undang baru dan kongsi tersebut memang sengaja dilakukan untuk memperkuat undang-undang sebagai sarana pengejawantahan kepentingan mereka, mulai dari memuluskan proyek negara hingga menguasai sumber daya negara dalam waktu dekat.

    Kongsi politik yang disertai dengan pengesahan undang-undang yang cepat ini sontak membuat peraturan yang ada malah tidak partisipatif terhadap kebutuhan masyarakat dan berbagai pasal yang ada dalam peraturan yang dirilisnya pun diterbitkan seolah demi melayani kepentingan pembuat undang-undang itu sendiri.

    Salah satu contohnya tertuju pada dua pasal dari dua perundang-undangan yang berbeda, yaitu Pasal 88C Undang-Undang Cipta Kerja atau dikenal sebagai omnibus law dan Pasal 351 Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, di mana kedua pasal yang disebutkan ini menjadi representasi dari bagaimana setiap ketentuan pasal yang diatur justru menguntungkan pemerintah dan kelompok kepentingan yang melingkar di sekitarnya dan juga mengabaikan apa yang sejatinya diinginkan oleh masyarakat (Laoli, 2020). Pasal 88D memuat ketentuan tentang kriteria penentuan upah minimum pekerja di seluruh Indonesia dan pasal tersebut berbunyi tentang “inflasi tidak lagi menjadi pertimbangan dalam menetapkan upah minimum” dan pernyataan tersebut pada akhirnya menggambarkan bahwa apabila terjadi inflasi dalam negara – terutama Indonesia – maka pendapatan setiap pekerja dapat terhitung tetap seperti sebelum inflasi dan hal tersebut justru melanggar hak-hak para pekerja dikarenakan penetapan tersebut akan membuat mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi dan standar hidup yang layak ketika inflasi terjadi  (Debora, 2020).

    Sementara itu, Pasal 351 RKUHP memuat ketentuan tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara dan ayat 1 dari pasal tersebut berbunyi “Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”, yang mana bunyi pasal tersebut jelas menimbulkan bias karena siapapun yang menyampaikan kritik kepada pemerintah dapat saja ditindak oleh elit politik yang tidak ingin dikritik dan ganjaran yang didapatkan berupa hukuman kepada pengkritik jelas tidak adil oleh karena kritik merupakan bagian esensial dari demokrasi dan dengan pelaporan yang bias kepada pengkritik tersebut maka dampaknya akan merugikan kesehatan dari demokrasi secara langsung melalui pembungkaman kritik (Fadhilah, 2020; Aji, 2022).

    Studi kasus dari kedua pasal ini menunjukkan bahwa pemerintah saat ini tidak memiliki komitmen yang kuat dalam melestarikan sistem demokrasi hasil amanat reformasi tahun 1998 silam dan dengan pengesahan undang-undang kontroversial oleh eksekutif dan legislatif secara langsung ini, maka yang sebetulnya kita lihat saat ini ialah para elit yang berusaha merusak demokrasi dari dalam dan bias politik yang ada juga membuat Indonesia tak lagi demokratis hingga mengancam kehidupan para konstituennya.

    Atas dasar itulah, kini sebagian besar mahasiswa di penjuru negeri kembali berdemonstrasi di jalanan dan banyak diantaranya juga melakukan diskusi kritis mengenai kondisi sosial dan politik bangsa Indonesia terlebih dahulu sebagai bahan kampanye untuk menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak sedang baik-baik saja (ICW, 2020). Demonstrasi yang berlangsung secara berturut-turut mulai tahun 2019 hingga saat ini membangkitkan kembali nilai mahasiswa sebagai “garda terdepan demokrasi”, yang mana dengan jiwa muda dan intelektualitas yang dimiliki kalangan mahasiswa di satu sisi memberikan mereka kemampuan untuk memahami kondisi bangsa dan sekaligus menggelar aksi ‘parlemen jalanan’ untuk menyuarakan keresahan masyarakat umum.

    Seperti halnya kiprah mahasiswa pada tahun 1998 untuk menuntut Soeharto turun dari jabatannya sekaligus mendesak supaya Indonesia bertransisi ke arah demokrasi, mahasiswa sebagai generasi muda yang intelek memang selalu ditunggu kehadirannya dalam mewujudkan perubahan politik. Hal ini dikarenakan daya kritis mahasiswa terhadap lingkungan sekitar dan seiring dengan berjalannya waktu mahasiswa juga akan menghadapi realita sosial yang kian kompleks. Untuk itu, mahasiswa perlu bekerja bersama dengan masyarakat, sehingga idealisme mereka pasti akan tetap memberikan kesadaran akan perjuangan masyarakat dan perubahan sosial dan politik untuk dunia yang lebih baik  (Mustinda, 2019).

    Sebagaimana diketahui bahwa saat ini banyak kanal yang digunakan oleh mahasiswa untuk menyuarakan perjuangan mereka terhadap penegakan nilai-nilai sosial, seperti kebebasan sipil dan demokrasi yang berkeadilan. Kanal-kanal yang digunakan saat ini juga memiliki metode dan dampak yang beragam kepada masyarakat—mulai  dari demonstrasi, kontribusi dalam LSM, pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya—yang  mana kontribusi mereka tidak hanya akan memberikan kesadaran nyata kepada masyarakat dalam mencapai perubahan, namun juga mendorong pemerintah untuk tetap menyusun kebijakan yang memberikan kebebasan dan keadilan secara utuh kepada bangsa Indonesia  (Amrullah, 2022).

    Namun,  kontribusi mulai dari mahasiswa untuk mencapai perubahan sosial secara konsisten tidak lepas dari tantangan yang dihadapinya, di mana saat ini mahasiswa mulai dirongrong dari segala  arah dan rongrongan tersebut juga ditujukan untuk melucuti idealisme perjuangan mereka dan  menempatkan mahasiswa ke dalam barisan “kelas pekerja” yang hanya berorientasi gaji dan mengikuti tuntutan pekerjaan yang membuat mereka melupakan esensi perjuangan sejak menjadi mahasiswa. Salah satunya tertuju pada polemik Partai Mahasiswa yang sempat trending beberapa waktu lalu, di mana keberadaan nama tersebut muncul secara terang-terangan di media sosial —kendati  banyak yang mengamini bahwa partai ini merupakan perubahan dari  Partai Kristen Indonesia 1945– dan keberadaan partai ini sendiri juga banyak diisukan telah berdiri sejak bulan Januari lalu dan telah mengantongi izin legalitas dari Kemenkumham  (Dirgantara, 2022).

     

    Kemunculan partai yang menyandang nama “mahasiswa” ini telah memicu polemik sejak rilisnya berita terkait posisi kepemimpinan partai yang dipegang oleh Eko Pratama, di mana Eko Pratama yang berasal dari BEM Nusantara telah banyak dikritik oleh kubu mahasiswa lainnya oleh karena tidak mengamini prinsip independensi mahasiswa dalam merespons isu sosial dan politik di sekitar. Selain itu, keberadaan partai ini juga banyak dikritik karena partai ini dianggap akan memiliki orientasi besar terhadap politik praktis dan kepentingan yang dijalankan pun juga tidak lagi bersinergi dengan kepentingan mahasiswa yang idealis terkait perubahan bangsa Indonesia. Dengan demikian, adanya partai ini akan memecahkan fokus pergerakan mahasiswa dan sekaligus membuat mereka dapat dikooptasi oleh politisi demi kepentingan mereka di parlemen  (Dirgantara, 2022)

    Tantangan selanjutnya tertuju pada tekanan aparat keamanan yang seringkali ditemui dalam setiap demonstrasi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia akhir-akhir ini, di mana seiring berjalannya Pemerintahan Jokowi yang dinilai hanya menguntungkan lingkar kekuasaannya dan dalam menjamin pemenuhan tersebut, seringkali perbedaan politik atau dikenal sebagai political dissent justru direspons secara berlebihan melalui penerjunan aparat keamanan secara masif dan upaya kritik pun juga ditekan melalui berbagai medium yang di satu sisi membuat perjuangan mahasiswa memiliki banyak lika-liku dalam mengawasi kinerja pemerintahan (Aji, 2022).

    Terkait dengan hal tersebut, Howard Zinn menyatakan bahwa kritik dan pembangkangan sipil sejatinya menyehatkan demokrasi dikarenakan kedua hal ini menjadi bentuk partisipasi mahasiswa dalam mewakili suara rakyat dan peniadaan terhadap kedua hal ini cenderung akan menggugurkan demokrasi kepada tendensi otoriter, yang di satu sisi menjadikan perubahan yang dihasilkan justru lebih buruk dari yang diharapkan (Zinn, 1968).

    Oleh karenanya, upaya penguatan mahasiswa sebagai aktor perubahan sosial dan pengawal demokrasi menjadi hal yang penting untuk regenerasi kesadaran publik akan perlunya mencapai demokrasi yang substansial. Berikut beberapa langkah untuk mendorong penguatan mahasiswa sebagai agen perubahan sosial dan pengawal demokrasi yang substansial.  Pertama ialah regenerasi kultural dan ideologisasi mahasiswa sebagai pengawal demokrasi, di mana mahasiswa sejak dini mengemban amanat untuk berperilaku kritis terhadap situasi sosial dan politik di sekitar. Selain itu, mahasiswa saat ini juga dituntut untuk aktif menyuarakan suara rakyat untuk mencapai perubahan sosial yang lebih baik, sehingga pembekalan budaya dan ideologi kepada mahasiswa harus dilakukan secara konsisten, terlepas dari latar belakang jurusannya, untuk membangun mereka sebagai pribadi yang sadar dan proaktif dalam melakukan perubahan (Christy, 2022).

    Pembekalan tersebut juga tidak hanya harus dilakukan dalam satu waktu tertentu, melainkan secara berkelanjutan antar generasi. Hal ini penting agar nilai-nilai perjuangan dari mahasiswa akan perubahan dapat diteruskan kepada generasi berikutnya dan setiap mahasiswa dapat menjadi pribadi yang idealis dan progresif dalam memperjuangkan gagasan mereka tanpa terkooptasi dengan politik pragmatis dan godaan kekuasaan (Sukmana, 2016).

    Kedua ialah penguatan dan konsolidasi struktural mahasiswa dalam merespon isu nasional, dimana di setiap kampus saat ini pasti ada Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai organisasi mahasiswa dan hal tersebut juga diikuti dengan adanya Himpunan BEM dari seluruh Indonesia,  seperti halnya BEM SI maupun BEM Nusantara yang kian hari kian vokal dalam melakukan demonstrasi (Zinnl 1968). Namun demikian, untuk memperkuat barisan mahasiswa sebagai parlemen jalanan dalam merespons kebijakan pemerintah, maka konsolidasi dan kaderisasi yang komprehensif oleh setiap BEM harus terus dijalankan secara konsisten dalam mengawal setiap isu yang terjadi di masyarakat dan konsolidasi serta koordinasi antar BEM   tetap harus dijalankan dalam melaksanakan demonstrasi agar mereka tetap menjadi pilar keenam dari demokrasi, serta merekatkan visi bersama dalam mengawal pemerintahan. Selain itu, setiap BEM yang ada juga harus berinteraksi kepada masyarakat secara intens untuk mendekatkan masyarakat kepada mahasiswa sebagai satu kesatuan. Lebih jauh, bentuk pengabdian seperti ini juga diperlukan dalam bergerak mengawal kebijakan pemerintah, sehingga aksi mereka akan berlangsung secara berkelanjutan dan mahasiswa senantiasa menjadi pihak independen yang diandalkan masyarakat dalam mencapai perubahan sosial-politik di Indonesia (Amrullah, 2022).

     

    Referensi

    Aji, R. 20 Juni 2022. Pasal-pasal Kontroversial dalam RKUHP. Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1603754/pasal-pasal-kontroversial-dalam-rkuhp.

    Amrullah, I. 25 Januari 2022. Gerakan Sosial dan Perannya pada Demokratisasi Dunia. Diakses dari https://suarakebebasan.id/gerakan-sosial-dan- perannya-pada-proses-demokratisasi-dunia/.

    Asrinaldi, e. a. 2021. “Oligarchy in the Jokowi government and its influence on the implementation of legislative function in Indonesia”. Asian Journal of Comparative Politics, Vol. XX, No. X, 1-15.

    Christy, S. 12 April 2022. Pentingnya Aksi Demonstrasi yang Menghargai HAM. Diakses dari https://suarakebebasan.id/pengamanan-aksi-demonstrasi-yang- menghormati-ham/.

    Debora, Y. 3 Oktober 2020. Daftar Pasal Bermasalah dan Kontroversi Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Diakses dari https://tirto.id/daftar-pasal-bermasalah-dan-kontroversi-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-f5AU.

    Dirgantara, A. 24 Mei 2022. Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan            Parkindo                               1945.               Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2022/05/24/07262521/munculnya-partai- mahasiswa-indonesia-yang-kini-dipersoalkan-parkindo-1945?page=all.

    Fadhilah. 6 Oktober 2020. Daftar 5 UU Kontroversial yang Disahkan Pemerintahan Jokowi, Apa Saja?   Diakses dari  https://www.kompas.tv/article/113726/daftar-5-uu-kontroversial-yang-disahkan- pemerintahan-jokowi-apa-saja?page=all.

    ICW. 2020. Pengesahan UU Cipta Kerja: Rentetan Upaya Oligarki Membajak Kebijakan Publik. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

    Laoli, N. 20 Januari 2020. RUU Omnibus Law dinilai hanya untuk kepentingan oligarki. Diakses dari https://nasional.kontan.co.id/news/ruu-omnibus-law-dinilai-hanya-untuk-kepentingan-oligarki.

    Mustinda, L. 20 September 2019. Seputar Demo Mahasiswa yang Tolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK. Diakses dari https://news.detik.com/berita/d- 4714460/seputar-demo-mahasiswa-yang-tolak-ruu-kuhp-dan-revisi-uu-kpk.

    Sukmana, O. 2016. Konsep dan Teori Gerakan Sosial. Malang: Intrans Publishing.

    Zinn, H. 1968. Disobedience and Democracy: Nine Fallacies on Law and Order. New York: Random House Trade Paperbacks;.