Baru-baru ini, Fraser Institute merilis Human Freedom Index (HFI) atau Indeks Kebebasan Manusia dan menggambarkan bahwa kebebasan manusia sangat memburuk setelah pandemi virus corona. Hal ini menjadi catatan serius agar setiap negara mulai memperbaiki dan melahirkan kebebasan di banyak negara, termasuk Indonesia.
Indeks tahunan kedelapan ini menggunakan indikator kebebasan pribadi dan ekonomi yang berbeda dalam bidang-bidang , yaitu rule of law; keamanan dan keselamatan; kebebasan bergerak, beragama, berserikat, berkumpul, dan masyarakat sipil; berekspresi dan informasi, hubungan sosial, pemerintahan, sistem hukum dan hak milik, finansial, perdagangan bebas, dan regulasi. Dari beberapa indikator tersebut, menggambarkan bahwa sebagian besar bidang kebebasan jatuh, termasuk penurunan yang signifikan dalam supremasi hukum; kebebasan bergerak, berekspresi, berserikat dan berkumpul; dan kebebasan berdagang.
Gambaran ini lebih jelas di mana pada skala 0 hingga 10, dengan angka 10 mewakili lebih banyak kebebasan, rata-rata peringkat kebebasan manusia untuk 165 yurisdiksi turun dari 7,03 pada tahun 2019 menjadi 6,81 pada tahun 2020. Berdasarkan cakupan itu, 94,3 persen populasi dunia mengalami penurunan jumlah manusia. Kebebasan dari tahun 2019 hingga tahun 2020, dengan lebih banyak wilayah mengalami penurunan (148) daripada peningkatan (16) peringkat mereka dan tetap tidak berubah (1). Gambaran lebih jauh lagi, penurunan tajam dalam kebebasan pada tahun 2020 terjadi setelah bertahun-tahun penurunan yang lambat mengikuti titik tertinggi pada tahun 2007 dan menetapkan kebebasan global ke tingkat yang jauh di bawah tahun 2000, yang sebelumnya merupakan titik terendah dalam dua dekade terakhir (fraserinstitute.org, 26/1/2023).
Fakta ini barangkali menjadi tantangan serius dalam mengelola kebebasan yang ada di dunia dalam beberapa waktu terakhir. Apalagi jika menilik laporan tersebut, data menunjukkan bahwa distribusi kebebasan tidak berjalan baik dan tidak merata, yang hanya bisa berjalan dengan baik pada 13,4 persen populasi dunia, sedangkan 39,9 persen masih di bawah kondisi di mana ada kesulitan dalam proses distribusi kebebasan sebanyak 39,9 persen populasi (fraserinstitute, 26/1/2023).
Fakta bahwa tidak diragukan lagi jika pandemi virus corona merupakan malapetaka bagi kebebasan manusia secara keseluruhan saat ini adalah data yang tidak dibantah karena hal itu penyebab dari merosotnya indikator kebebasan yang ada. Lantas, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ke depan pemerintah harus dan mampu mengelola dan menyelesaikan persoalan anjloknya kebebasan, alih-alih negara masih terus mendorong atas kuatnya kontrol negara terhadap kondisi kebebasan.
Beberapa contoh yang bisa diambil dalam konteks Indonesia jika direfleksikan dengan laporan di atas adalah misalnya bagaimana kebebasan harus terus dirawat dan dilindungi. Misanya, terkait dengan kebebasan ekonomi, penting untuk mendorong kebebasan ekonomi di Indonesia dengan menerapkan langkah efektif untuk mengurangi korupsi. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat sistem peradilan, melakukan modernisasi, penyederhanaan peraturan investasi, serta fleksibilitas pasar tenaga kerja (databooks.katadata.com, 13/1/2022).
Dalam konteks hukum secara lebih luas dan dalam konteks kebebasan sipil tantangan Indonesia, menjadi tugas bersama untuk mengeliminir lahirnya peraturan perundang-undangan yang justru kontradiktif dengan jaminan terhadap kebebasan sipil di masyarakat. Beberapa catatan serius terkait dengan pengesahan Undang-undang KUHP misalnya sampai saat ini masih menyisakan pro dan kontra di masyarakat karena dianggap berisi muatan dan substantif yang kontradiktif dengan isu perlindungan HAM.
Temuan dan kajian dalam Indeks Kebebasan Manusia sudah seharusnya dapat menjadi pendorong dan acuan penting dalam merawat dan melindungi kebebasan di Indonesia. Hal ini penting untuk memberikan kondisi yang lebih baik dalam kebebasan, sekaligus bagaimana negara harus dikelola berdasar kebebasan, alih-alih sebaliknya.
Referensi
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/13/indeks-kebebasan-ekonomi-indonesia-tertinggi-ke-4-di-asia-tenggara#:~:text=Indeks%20Kebebasan%20Ekonomi%20Indonesia%20Tertinggi%20ke%2D4%20di%20Asia%20Tenggara,-Demografi&text=Berdasarkan%20laporan%20Index%20of%20Economic,posisi%20keempat%20di%20Asia%20Tenggara. Diakses pada 12 Februari 2023, pukul 19.00 WIB.
https://www.fraserinstitute.org/studies/human-freedom-index-2022. Diakses pada 11 Februari 2023, pukul 12.00 WIB.
Galang Taufani adalah Managing Editor di Suara Kebebasan. Galang adalah lulusan program Sarjana Hukum (2013) dan Magister Hukum (2016) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Sebelum bergabung di Suara Kebebasan, Galang pernah bekerja sebagai wartawan, peneliti, dan dosen sejak tahun 2013. Galang menulis banyak karya berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Bidang yang digeluti olehnya, yaitu adalah bidang Hukum, Kebijakan Publik, Pajak, Filsafat, dan Sastra.
