Hukuman Kebiri dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

    38

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lampung (PN) Sukadana, Lampung Timur, menjatuhkan vonis 20 tahun penjara serta hukuman kebiri kimia terhadap terdakwa Dian Ansori, oknum pendamping di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau Rumah Aman Lampung. Terdakwa Dian Ansori terbukti bersalah mencabuli anak di bawah umur berinisial NV (13). Adapun korban tersebut, sebelumnya adalah korban pemerkosaan yang sedang didampingi terdakwa Dian Ansori di Rumah Aman tersebut (cnnindonesia.com, 9/2/2021).

    Presiden Joko Widodo sendiri telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Aturan tersebut diteken Jokowi pada 7 Desember 2020 (Kompas.com, 5/1/2021).

    Pasal 1 ayat 2 PP tersebut menjelaskan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

    Indonesia bukanlah negara satu-satunya yang menerapkan kebiri kimia ini. Beberapa negara sudah lebih dahulu merapkan hukuman kebiri kimia seperti Republik Ceko, Ukraina, dan Amerika Serikat (Tirto.id, 5/1/2021).

    Namun, penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak menuai pro dan kontra di masyarakat. Beberapa kalangan menganggap bahwa hukuman kebiri kimia tidak manusiawi dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di lain pihak, hukuman kebiri bisa memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, penerapan kebiri kimia juga bisa diharapkan sebagai alat untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

     

    Hak dan Kewajiban Dasar Manusia

    Manusia ketika lahir ke dunia mempunyai seperangkat hak yang melekat pada dirinya. Hak tersebut merupakan pemberian langsung dari Tuhan oleh karenanya bersifat kodrati. Pada dasarnya terdapat dua hak dasar manusia. Pertama, Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu hak asasi yang melekat pada manusia sejak dilahirkan. Hak tersebut tidak dapat dicabut, bahkan dikurangi. Hak tersebut diantaranya hak hidup, hak kebebasan beragama, hak untuk melakukan perkawinan, kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dan sebagainya.

    Kedua hak undang-undang (legal right) yaitu hak yang diberikan oeh undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia. Karena diberikan oleh undang-undang, maka seseorang yang menerima hak tersebut harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan dasar itu, maka hak tersebut sewaktu-waktu bisa dicabut jika terdapat syarat atau ketentuan yang dilanggar. Hak khusus yang diberikan oleh undang-undang diantaranya hak seseorang untuk menjadi PNS atau TNI, atau hak memilih dan dipilih dalam pemilu..

    Selain hak, manusia juga harus menjalankan kewajiban dasarnya. Kewajiban dasar manusia menjadi instrumen penting dalam terlaksananya perlindungan HAM. Jika kita melaksanakan kewajiban dasar kita sebagai manusia, maka sejatinya kita telah melaksanakan dan menegakkan hak asasi manusia. Tetapi, jika kita tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka kita telah melanggar hak asasi manusia. HAM yang dimiliki seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain, secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

    Dalam konteks hukum kebiri, tentunya kita harus meninjau apakah hukum kebiri tersebut masuk ke dalam ranah HAM atau hak legal. Hukum kebiri bertujuan untuk menekan hasrat seksual seseorang, tentunya hasrat seksual tersebut merupakan bawaan manusia sejak aqil baligh. Maka, sejatinya hal tersebut tidak bisa dikurangi karena hasrat seksual merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Tetapi, jika kita melihat kembali pada kewajiban dasar manusia, tentunya pelaku kekerasan seksual anak jelas tidak menjalankan kewajiban dasarnya sebagai manusia. Dalam kasus di atas, terdakwa seharusnya menjadi pelindung bagi tegaknya hak-hak anak, apalagi sebelumnya korban pernah mengalami kekerasan seksual.

    Terdakwa jelas mencoreng nama institusi tempat dia bernaung, dan apa yang dia lakukan jelas bertentangan dengan tujuan institusi tempat terkdakwa bernaung, Artinya, terdakwa tidak menjalankan kewajibannya sebagai relawan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau Rumah Aman Lampung, yang seharusnya tempat tersebut menjadi rumah aman bagi korban. Tetapi ironisnya, terdakwa malah mengulangi perbuatan yang pernah dialami korban.

    Baik korban dan juga pelaku hak asasinya sama-sama dilanggar, tetapi ada yang membedakannya. NV yang tidak lain adalah korban yang dirampas hak asasinya oleh orang dewasa yang seharusnya menjaga, bahkan melindungi korban, sedangkan pelaku dirampas hak asasinya karena tidak melaksanakan kewajiban dasarnya sebagai manusia. Jadi, menurut hemat penulis, akan tidak adil apabila hanya melihat dari satu aspek saja. Artinya, meskipun kebiri kimia bertentangan dengan hak asasi manusia, tapi bagaimana dengan pelaku itu sendiri yang tidak menjalankan kewajibannya, sehingga hak asasi manusia itu tidak terlaksana bahkan dilanggar.

    Anak sebagai karunia Tuhan sejatinya harus dijaga, tentunya itu tugas kita semua. Apalagi, bagi orang-orang yang bertugas di lembaga yang menaungi hak-hak anak itu sudah menjadi kewajiban, bukan hanya semata-mata kewajiban moral tetapi menjadi tanggung jawab secara hukum karena sudah terikat oleh lembaga tersebut.

     

    Alasan Pembenar Hukuman Kebiri

    Pada dasarnya, pidana penjara, maupun penahanan, bertentangan dengan hak asasi manusia. Penjara jelas merampas kemerdekaan seseorang. Untuk membenarkan sanksi tersebut, maka harus ada landasan atau dasar hukum, sehingga perampasan hak asasi seseorang menjadi legal dan tentunya tetap memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan.

    Begitupun dengan hukuman kebiri. Pada dasarnya hukuman kebiri bertentangan dengan hak asasi manusia, tetapi ada alasan pembenar hukaman kebiri itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang tersebut, diatur setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76D, 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat dikenakan hukuman kebiri.

    Kemudian, pada Pasal 81 jo dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan hukuman kebiri dapat dikenakan pada, pertama, pelaku tindak pidana perbuatan cabul kepada anak yang merupakan orangtua, wali, orang-orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari 1 orang secara bersama-sama.

    Kedua, pelaku yang sebelumnya pernah dipidana karena melakukan tindak pidana persetubuhan kepada anak dan/atau tindak pidana perbuatan cabul pada anak. Ketiga, pelaku tindak persetubuhan kepada anak dan/atau tindak pidana perbuatan cabul kepada anak yang menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi anak, dan/atau korban meninggal dunia

    Jika melihat pada ketentuan di atas, terdakwa jelaslah masuk ke dalam kategori tersebut. Terdakwa merupakan relawan yang sejatinya menangani perlindungan anak. Karena terikat akan institusi yang mengani perlindungan anak, maka pidana yang diterima sejatinya ditambah sepertiga dari yang seharusnya.

    Perlu digarisbawahi, frasa yang digunakan dalam Perppu Nomor 1 tahun 2016 adalah “seseorang dapat dikenai hukuman tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendetieksi elektronik”. Frasa yang digunakan adalah “dapat”, dapat sendiri tidak sama dengan harus, dapat berarti fakultatif, yang artinya bersifat pilihan. Artinya, seseorang bisa dikenakan kebiri kimia bisa juga tidak.

    Hal tersebut bisa kita lihat pada PP Nomor 70 Tahun 2020, kebiri kimia setidaknya harus melewati beberapa tahapan, yaitu penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Penilaian klinis sendiri berujuan untuk melihat apakah seseorang layak atau tidak untuk dikebiri, jika layak maka akan dilanjtukan dengan pelaksanaan, jika tidak layak maka kebiri tidak diberikan. Itulah maksud dari kata “dapat” tersebut.

    Tindakan kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang kejam. Sebab, seorang anak yang sangat rentan menjadi korban seharusnya bisa mendapatkan perlindungan. Selain itu, dampak yang diterima korban sangat berat, sehingga bisa menyebabkan terganggunya psikologis anak. Anak sebagai penerus bangsa sejatinya harus dilindungi, ditangan anak masa depan sebuah bangsa dipertaruhkan. Oleh karena itu, setiap anak harus dilindungi, terutama oleh orang-orang terdekat.

     

    Referensi

    https://m.cnnindonesia.com/nasional/20210209190826-12-604388/perkosa-anak-pendamping-rumah-aman-lampung-divonis-kebiri Diakses pada 10 Februari 2021, pukul 20.21 WIB.

    http://nasional.kompas.com/read/2021/01/05/08513071/pp-kebiri-kimia-diyakini-bisa-jadi-efek-jera-dan-kritik-soal-perlindungan Diakses pada 8 Februari 2021, pukul 19.21 WIB.

    https://tirto.id/daftar-negara-yang-menerapkan-hukum-kebiri-kimia-as-hingga-ceko-f8Qs Diakses pada 8 Februari 2021, pukul 19.21 WIB.