Etnis Tionghoa dalam Pusaran Rasialisme

    37

    “Tujuan manusia dalam hidup ini bukanlah membentuk sebuah negara, bukan membangun kerajaan, tapi mempertahankan rasnya”

    Begitulah kata-kata Adolf Hitler, salah satu pemimpin rasis paling kejam di abad ke-20. Gagasan gilanya tentang superioritas ras, fanatisme buta pada nasionalisme, kebencian pada kelompok lain, ditambah hasrat untuk berkuasa, telah menimbulkan konflik rasial, dan membuat Jerman menjadi rumah jagal bagi berbagai etnis minoritas, salah satunya adalah orang-orang Yahudi.

    Rasialisme memang menjadi persoalan yang krusial untuk kita atasi dan selesaikan. Perbedaan budaya, kulit, dan bahasa rentan menciptakan sebuah konflik di masyarakat. Jerman pada masa Hitler misalnya, bangga terhadap bangsanya dan mengobarkan api kebencian terhadap etnis Yahudi, Gipsi dan bangsa lain, sehingga rakyat Jerman terdorong untuk membenci dan berperang.

    Pun kasus rasial bukan hanya terjadi di Jerman, tetapi juga di di belahan dunia lain, seperti Myanmar. Masalah rasial dan warna kulit telah menimbulkan konflik etnis di Myanmar sehingga etnis Rohingya terpaksa hijrah dari tanahnya.

    Di Indonesia, diskriminasi masih juga terjadi, khususnya jika berkenaan dengan etnis Tionghoa. Di Indonesia, etnis Tionghoa dianggap bukan orang pribumi alias bukan suku asli Indonesia. Mereka sering diasosiasikan dengan tanah leluhur mereka, meskipun mereka telah menegaskan bahwa tanah air mereka adalah Indonesia. Istilah seperti anti-aseng yang mewarnai Pilpres 2014-2019 serta Pilkada Jakarta, dan juga wabah Corona yang menyebar ke seluruh penjuru Indonesia, membuat propaganda-propaganda kebencian terhadap etnis Tionghoa semakin membesar.

    Diskriminasi rasial yang dialami oleh warga Tionghoa bukan hanya terjadi menjelang Pemilu 2014-2019 saja, tetapi sudah sejak lama. Kebencian terhadap etnis Tionghoa ditanamkan oleh pemerintah kolonial dengan mengadu domba warga Jawa, Sunda dan Betawi dengan kaum Tionghoa. Propaganda dan adu domba ini tentu saja dilakukan karena ada alasannya, diantaranya adalah alasan politik dan ekonomi.

    Pada mulanya, hubungan antara rakyat Nusantara dengan Kekaisaran China Daratan berjalan cukup baik. Jalinan dagang berjalan dengan lancar selama ratusan tahun. Jaringan perdagangan internasional dengan China secara tidak langsung membuat rakyat Nusantara tahu beberapa teknologi dari sana, seperti kertas dan mesiu (Jayusman, 2019).

    Namun, setelah pedagang Eropa datang dengan tujuan monopoli dan membuka koloni, mereka menganggap bahwa Kekaisaran China akan mengganggu dominasi dagang mereka, dan warga Tionghoa dianggap sebagai saingan terbesar mereka. Maka, dimulailah propaganda negatif tentang etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dibatasi geraknya, dipisahkan perumahannya, dan mereka dibedakan dengan warga pribumi (Zaenuddin, 2016).

    Pada 7 Oktober 1740, beberapa warga Tionghoa memberontak pada pemerintah kolonial Belanda pemberontakan yang dijuluki “geger Pecinan” ini telah membuat pemerintah kolonial marah dan mengadakan genosida terhadap etnis Tionghoa. Kira-kira lebih dari 10.000 orang Tionghoa menjadi korbannya (Zaenuddin, 2016).

    Akibat pemberontakan itu, pemerintah kolonial menjadi makin ketat mengawasi etnis Tionghoa di Indonesia. Bahkan, Tirto Adhi Suryo sampai mengkritik Residen Parahyangan yang membuat kebijakan rasial terhadap warga Tionghoa, di mana mereka diisolasi dari pergaulan dengan warga Bumiputera yang lain. Padahal, warga Tionghoa cukup baik dengan orang-orang, bahkan mereka kerap menjual harga murah kepada penduduk (Toer, 1985).

    *****

    Zaenuddin AM, jurnalis senior sekaligus pemerhati sejarah Jakarta, menyebut bahwa sejarah etnis tionghoa di Indonesia tidak selalu dalam lanskap konflik antara “pribumi versus pendatang”. Image konflik tersebut justru sengaja dimunculkan sebagai sebuah propaganda demi menguntungkan pihak-pihak tertentu. Tidak seperti saat gambaran yang tercipta dalam benak kita, di Batavia dahulu, orang-orang Tionghoa punya ikatan yang kuat dengan masyarakat Betawi bahkan terjadi pertukaran kebudayaan.

    Misalnya, istilah lu dan  gua sering diucapkan oleh masyarakat Betawi, ternyata itu adalah kata serapan yang diambil dari dialek Hokkien. Jika bukan hubungan yang erat, mustahil masyarakat Betawi menggunakan dialek tersebut dalam percakapan sehari-hari. Zaenuddin juga menyebut bahwa ketika perayaan Pehcun, masyarakat Batavia (baik dari etnis Tionghoa atau Betawi) turut mengadakan keramaian. Acara ngibing (dansa), gambang kromong, dan cokek menjadi ajang pesta bagi masyarakat berbagai lapisan tanpa melihat etnis (Zaenuddin, 2016).

    Lalu apa yang menyebabkan kini etnis Tionghoa dimusuhi? Tentu saja jawabannya karena politik kekuasaan dan ekonomi. Jika pada tahun 1740, pemerintah kompeni takut merasa tersaingi bisnis mereka oleh orang-orang Tionghoa sehingga ribuan orang dibantai. Pada tahun 1965 hingga 1970, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa terjadi karena adanya gejolak politik di Indonesia.

    Tahun 1965 terjadi sebuah peristiwa yang bernama Gerakan 30 September atau G30S. Ketika terjadi gejolak di masyarakat, Partai Komunis Indonesia (PKI) diduga sebagai dalan utama dibalik  tewasnya 7 perwira Angkatan Darat akibat gerakan tersebut. Tidak hanya itu, Republik Rakyat China (RRC) juga dituduh telah membantu PKI dalam melancarkan G30S, tentu saja  etnis Tionghoa di Indonesia menjadi “kena getah”.

    Imbasnya, Presiden Soeharto pada tahun 1967 mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 14 Tahun 1967 yang melarang orang-orang Tionghoa menunjukkan jati diri kebudayaannya. Banyak orang-orang Tionghoa mengganti nama mereka dan tidak bercakap-cakap dalam bahasa Mandarin agar tidak dituduh antek RRC komunis. Agama Konghucu dan Taoisme juga tidak dianggap sebagai agama, tetapi budaya, sehingga dalam bidang agama pun masyarakat Tionghoa tidak dapat mengekspresikan kepercayaannya (Jawapos.com, 3/10/2017).

    Pergolakan politik dan juga pencucian otak bahwa etnis Tionghoa merebut sumber daya pribumi, nmpaknya telah menciptakan kebencian terselubung dalam benak masyarakat. Begitu pula saat Indonesia mengalami krisis moneter di tahun 1998, etnis Tionghoa yang tak ada sangkut pautnya dengan rezim Soeharto kembali menjadi kambing hitam.

    Ketika di Jakarta kerusuhan terjadi di mana-mana, banyak toko-toko milik pedagang Tionghoa yang dibakar dan dijarah oleh massa. Yang lebih kejam lagi, menurut Dana K. Anwari, terjadi 168 kasus pemerkosaan terhadap etnis Tionghoa di Jakarta (Anwari, 1998).

    *****

    Beberapa kasus di atas menggambarkan bahwa, dalam sejarah Indonesia, etnis Tionghoa adalah etnis yang paling sering menjadi kambing hitam. Sedangkan, etnis lainnya, seperti India, Arab, dan Indo-Belanda malah bisa hidup tenang bahkan dihormati oleh masyarakat. Tentu saja, akar permasalahannya adalah politik adu domba oleh seglintir pihak. Meskipun kesenjangan ekonomi juga menjadi motif dibalik konflik, namun motif politik yang paling berperan besar dalam mengobarkan kebencian antar etnis.

    Padahal jika kita melihat dari sudut pandang sejarah, peran etnis Tionghoa terhadap negeri ini besar. Bahkan, gerakan nasionalisme China, yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat Sen, turut mempengaruhi gerakan kemerdekaan di Indonesia. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, banyak tokoh-tokoh Tionghoa yang turut berjasa membela Indonesia. Tokoh seperti Oei Tju Tat, Ong Hok Ham, J. Panglaykim, serta Yap Thiam Hien merupakan tokoh Tionghoa yang turut berjasa pada negeri ini baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun hukum.

    Yang jadi permasalahan kita saat ini, bagaimana caranya menghapus diskriminasi rasia; yang terjadi pada saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa? Pertanyaan ini cukup sulit, sebab menghapus benih-benih rasisme dalam dada setiap orang hampir mustahil. Apalagi jika isu rasial ini kerap digunakan oleh para politisi untuk meraup suara.

    Rasisme bagaikan jamur, yang tumbuh ketika cuaca menjadi lembab dan basah. Sangat sulit untuk mengikis habis ideologi rasis, kecuali menumbuhkan kesadaran tiap orang bahwa rasisme selalu membawa malapetaka dan kekacauan. Kesadaran tentang bahaya rasisme juga harus digalakkan kepada masyarakat. Sebab, di era global sekarang ini, yang dibutuhkan agar tetap hidup damai adalah dengan mengikat tali persaudaraan dan kerjasama antar bangsa dan antar etnis bukan permusuhan.

     

    Referensi

    Buku

    Toer, Pramoedya Ananta. 1985. Sang Pemula. Jakarta: Hasta Mitra.

    HM, Zaenudin. 2016. Kisah-Kisah Edan Seputar Djakarta Tempo Doeloe. Jakarta: Change.

    Anwari, Dana K. 1998. Orang-Orang Cina diperkosa, Apa Dosanya? Jakarta: MN Orayta.

     

    Jurnal

    Jayusman, Iyus. 2019. “Peranan Orang Cina Dalam Perdagangan di Jawa Pada Zaman VOC”. Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah Vol. 2, No. 2.

     

    Internet

    https://www.jawapos.com/opini/sudut-pandang/03/10/2017/tionghoa-dalam-sejarah-gelap-1965/ diakses 14 Februari 2021, pukul 15.28 WIB.