Epilog Pilkada DKI: Di Bawah Bendera Milenial (Bagian 1)

Saat ini, istilah milenial semakin gandrung digunakan. Ditambah lagi, politisi-politisi yang bertarung di Pilkada sering sekali menyebut nama mereka. Bahkan, sebuah prediksi mengatakan sekitar 30-40% pemilih di Pemilu 2019 adalah milenial. Besar sekali, bukan?

Lepas dari kepentingan terhadapnya, banyak orang belum mengerti sebenarnya seperti apa karakteristik kelompok ini. Berbagai upaya serius dikerahkan untuk berkenalan dengan mereka. Tidak sedikit biaya dikeluarkan untuk mendalami cara berpikir milenial.

Seorang peneliti senior di sebuah lembaga penelitian tempat saya pernah bekerja mengumpat, “sepertinya kita perlu live in milenial, agar bisa paham apa yang mereka pikirkan. Mereka susah sekali diajak berpikir. Diajak berhari-hari pelatihan juga seperti tidak ada gunanya mengubah cara pandangnya terhadap persoalan masyarakat.” Dengan nada frustasi, senior tersebut berpikir bahwa milineal itu mengacu kepada sebuah tempat yang bisa diobservasi.

Sekilas, cara berpikir tersebut tentunya sangat old fashioned. Namun tidak sepenuhnya salah, senior ini pernah tinggal tiga bulan untuk memahami perkembangan Islam masyarakat Aceh. Namun, cara itu tentunya agak kurang cocok untuk memahami struktur sosial kelompok milenial.

Saat senior saya ini masih menjadi aktivis pergerakan mahasiswa 1998, tokoh publik yang menjadi acuan adalah orang yang benar-benar melewati serangkaian ujian. Seorang pemikir yang dirujuk harus lulus dari berbagai persyaratan birokrasi pengetahuan. Bahkan, birokrasi tersebut dapat mengatur mekanisme ruang publik bekerja membangun kesadaran.

Beberapa dekade silam, orang-orang sekelas Gunawan Mohammad ikut menguji gagasan yang hendak dimuat di Koran Tempo. Selain itu, nama besar Budiarto Shambazy juga terlibat memantau karya yang akan tampil di Harian Kompas. Hanya kanal-kanal dengan birokrasi pengetahuan rigid ini dapat memberikan publisitas yang luas ketika itu.

Generasi lama ini berkembang kapasitasnya sesuai dengan prasyarat dari lembaga yang memiliki otoritas publik tersebut. Publisitas adalah kesempatan yang langka. Orang yang dianggap memiliki kapasitas oleh otoritas birokrasi pengetahuan akan mendapatkan ruang publisitas yang lebih luas. Intelektual publik yang dilahirkan zaman itu menerima kebijaksanaan yang institusi-institusi tersebut yakini. Mekanisme ini melahirkan proses belajar yang beradab dan intensif.

Di tengah masyarakat jaringan, kekuatan media sosial mulai meruntuhkan dominasi kapitalisme cetak yang sudah bertahan sejak abad pertengahan. Walaupun sekarang masih ada dominasi, tetapi tidak terlalu sulit menggoyangnya. Bahkan, kapitalisme media dapat didikte oleh apa yang terjadi di alam jaringan. Mungkin, kita masih ingat nama Briptu Norman Kamaru yang memasuki berbagai media utama nasional melalui jejaring Youtube.

Era digital membuat publisitas menjadi tidak terbatas. Di website ini, saya tidak perlu khawatir mengeluarkan kata sebanyak apa yang saya bisa karena tidak ada lagi keterbatasan ruang. Kondisi sosio-teknologi yang menyediakan ruang publisitas melimpah ini pun menandai kelahiran Generasi Milenial di muka bumi.

Di Republik Milenial, antara persoalan kapasitas dan ketenaran semakin tidak ada hubungannya. Setiap orang akan mendapatkan ruang publisitas di dalam jaringannya masing-masing. Tidak ada prasyarat yang established untuk tampil di ruang publik.

Tinggal tulis status di facebook, maka semua orang yang terkoneksi akan memberi respon. Tahapan-tahapan kebijaksanaan dari birokrasi pengetahuan yang angkuh tadi menjadi tidak terlalu relevan lagi. Proses belajar yang dialogis sebenarnya nyaris berakhir.

Siap-siap saja dihina oleh semua orang jika memang menurut mereka seseorang pantas dipermalukan. Ketika satu orang kepala suku memulai seranagan, ratusan kata-kata pedih pasti menyusul kemudian. Bahkan, sesuatu yang secara logika tidak memalukan saja bisa mereka jadikan senjata.

Melalui berbagai perkembangan tersebut, kita sampai pada kesimpulan bahwa milenial bukanlah petani. Jika mereka turun ke sawah, pastinya bukan sedang memikirkan padi. Selamat datang, selamat bersenang-senang di sini.

***

Dengan penjelasan di atas, kita mungkin bisa bersepakat bahwa tidak ada lagi hubungan yang kuat antara kapasitas dan publisitas. Orang-orang bisa mendapatkan popularitas tanpa harus melewati tahapan-tahapan tertentu. Berbeda dengan zaman sebelumnya, ada pamong praja pengetahuan yang selalu mengawasi setiap gagasan sebelum memasuki ruang publik.

Bahkan saat ini, orang yang tidak memilki nama pun bisa menyebarkan pengetahuan, yang kemudian diterima publik sebagai kebenaran. Orang yang tidak pernah dikenal itu juga bisa membentuk kesadaran massal. Saat ini, birokrasi pengetahuan yang established mendapatkan tantangan dari berbagai arah. Akhirnya, anonim muncul sebagai ancaman untuk semua orang yang sudah memiliki nama.

Seseorang hanya perlu terhubung terhadap sebuah jaringan untuk membagikan dan mendapatkan informasi. Ketakterbatasan ruang publisitas tersebut membuat pergerakan informasi menjadi sulit untuk dikontrol. Bahkan, negara yang memiliki berbagai instrumen kohersif mengalami kesulitan menatanya. Kemudian, kita bersama sepakat menyebut ini sebagai hoax.

Penguasaan terhadap sebuah jaringan sangat dibutuhkan di dalam sebuah kompetisi era milenial. Kemampuan seseorang menguasai jaringan informasi tertentu membuatnya memiliki daya tawar ekonomi dan politik yang tinggi. Mereka akan menjadi peliharaan rezim, maupun kesayangan para penantang penguasa. Kelas sosial-politik baru lahir melalui perubahan struktural ini.

Memainkan berbagai isu tergantung kebutuhan mereka saja. Jika yang dibutuhkan memperkuat sentimen agama, tinggal menyebarkan gagasan di jaringan religius yang ada, kemudian pasti merembes kemana-mana. Jika ingin memperkuat sentimenmengenai kerja pemerintah, informasi-informasi itu tinggal disebar di dalam berbagai jaringan afiliasi politik. Perkara kebenaran dan validitas bukan urusan. Yang terpenting bagi manusia-manusia milineal adalah keberlanjutan jaringannya untuk dikonversi menjadi sebuah kekuatan ekonomi dan politik.

Siapapun di antara kita berpotensi menjadi juru bicara mengenai suatu isu tertentu. Memang, itu merupakan sebuh resiko dari keterbukaan ruang publik. Publisitas yang tinggi sudah cukup untuk menciptakan seorang panutan.

Hari ini bisa diserang dari berbagai penjuru, tetapi besok mereka bisa balik menjadi pemuja. Semuanya tergantung kepada posisi yang diambil, bukan lagi siapa dan seberapa hebat kapasitas seseorang. Mereka lebih peduli sikap seorang tokoh terhadap eksistensi jaringan yang mereka miliki, daripada sekedar urusan kebenaran.

Barangkali, kita masih ingat bagaimana Buya Syafii Maarif dipermalukan di sosial media karena dianggap membela Basuki Tjahaya Purnama dalam kasus tragedi Al-Maidah 51. Selain itu, kita juga masih bisa membayangkan Anies Rasyid Baswedan mendapatkan serangan bertubi-tubi ketika memutuskan untuk menantang Ahok di Pilkada 2017.

Keilmuan orang seperti Buya tidak lagi dipedulikan. Selain itu, kenangan bersama Anies untuk memenangkan Jokowi juga terlalu mudah dilupakan. Selama seorang tokoh berpotensi menggugat eksistensi dan keberlanjutan mekanisme di dalam jaringannya, semua cara siap ditempuh.

Mempermalukan orang yang tidak berdosa menjadi sah-sah saja dijabani. Bully adalah metode gerakannya, publisitas tinggi merupakan cara menciptakan kebenarannya, dan menjaga keberlanjutan mekanisme dan sumber daya yang sudah mengalir dalam jaringan adalah tujuan utama politiknya. Tidak ada urusan dengan agama, perasaan, dan keyakinan. Mereka bekerja melampui nilai-nilai dan moral yang ada.

Fundamentalisme agama, sekuler, dan kapital akan menjadi tontonan ruang publik yang tidak akan ada henti-hentinya. Demokrasi kita di era milenial tidak lebih dari sekedar legalitas untuk saling memakan. Kita tidak tahu harus pada siapa meminta pertanggungjawaban.

Bersambung ke Bagian 2