Emil Salim: Pejuang Demokrasi dan Pejuang Kebebasan Ekonomi

    112

    Usianya sudah tak lagi muda. Langkah kakinya juga sudah tak segesit dahulu. Namun, laki-laki gaek berusia 91 tahun tersebut tetap terlihat segar, otaknya tak pernah berhenti berputar untuk memahami persoalan-persoalan bangsa.

    Emil Salim namanya. Beliau adalah seorang legenda hidup dan begawan ekonomi di masa sekarang. Penulis masih mengingat tiga tahun lalu, ketika Emil Salim dengan tegas menolak pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UU KPK yang sempat menuai kontroversi nasional.

    Dengan sabar ia menanggapi komentar “ngegas” Arteria Dahlan yang mendukung UU KPK dan menyebut Emil Salim sebagai “profesor sesat” dalam sebuah acara populer yang dipandu oleh Najwa Shihab. Yang membuat kurang sreg, penulis adalah hujatan-hujatan terhadap Emil Salim dengan tuduhan bahwa dirinya adalah antek Orde Baru hanya karena dirinya menjabat sebagai menteri beberapa kali selama Soeharto menjabat sebagai presiden.

    Namunm sedikit yang tahu betapa di awal reformasi, Emil Salim dengan tegas mengutuk sikap aparat dan juga rezim yang dengan brutal menembak mati para mahasiswa yang berdemonstrasi secara damai.

     

    Pejuang dari Masa Muda

    Pada hari Minggu, 8 Juni 1930, di Lahat, lahir seorang bayi laki-laki dari keluarga Baay Salim. Anak keenam dari Muhammad Muhyiddin Badrul Alam (Baay Salim) dan Siti Syahzinan tersebut diberi nama Muhammad Emil Salim. Siapa yang sangka bahwa bayi mungil tersebut akan menjadi salah satu tokoh yang berperan besar bagi sebuah bangsa yang bernama Indonesia.

    Sejak remaja, Emil Salim sudah membiasakan diri untuk membaca. Sang ayah juga seorang kutu buku yang memiliki banyak koleksi berbagai bahan bacaan baik tentang sains, politik, bahkan agama. Kebiasaannya melahap berbagai macam bacaan inilah yang kemudian membuatnya pede sehingga hobi mendebat siapa saja.

    Pada dekade 40-an, Emil Salim adalah anak yang gemar pada sosok Bung Karno. Ketika Bung Karno datang ke Palembang pada tahun 1942, Emil dengan antusias mendengar pidatonya baik secara langsung atau via radio (Salim, 2000).

    Ketiga perang kemerdekaan bergolak, Beliau tergabung dengan Tentara Pelajar maju ke medan pertempuran. Sayangnya, ketika pecah pertempuran lima hari lima malam di Palembang, remaja Emil tertangkap dan dibawa ke kota untuk ditahan. Ayahnya kemudian datang dan bernegosiasi.

    Baay Salim memang terkenal mencintai putra-putranya, termasuk Emil yang dianggapnya masih terlalu kecil untuk bertempur. Akhirnya, sang Ayah secara tegas memberi dua pilihan, tetap di Palembang (di dalam sel) atau hijrah untuk melanjutkan pelajaran. Emil mengalah dan berjanji melanjutkan sekolah SMA di Bogor.

    Setelah kemerdekaan berhasil didapatkan, perjuangan kini beralih, dari medan tempur ke meja dan kursi (pembangunan). Emil muda terpengaruh oleh pola pikir Bung Karno dan selalu rajin mendekatkan telinganya di radio ketika Presiden pertama RI tersebut berpidato.

    Kekagumannya kemudian beralih ke Mohammad Hatta, Wakil Presiden, yang memang sangat antusias berdiskusi dan mendidik “bibit-bibit unggul”. Gagasan Ekonomi Sosialis dan Marxis menjadi salah satu bacaan yang tak bisa dipisahkan, hingga pada suatu ketika, Sumitro Djojohadikusumo memintanya untuk melanjutkan studi ke Amerika, Universitas Berkely.

    Sebagaimana yang dituturkan oleh Rizal Mallarangeng dalam Mendobrak Sentralisme Ekonomi, sepulang dari Amerika, gagasan Bung Karno soal Ekonomi Terpimpin, dan Bung Hatta serta varian sosialis dan Marxis lainnya tak membekas di pikiran Emil Salim (Mallarangeng, 2002)

    Mungkin benar sebuah pemeo ”Jika masih muda kamu tak tertarik Marx, maka kamu tak punya hati. Jika  sampai tua kamu tetap tertarik pada Marx, maka kamu tak punya otak”. Simposium Angkatan 66 membongkar kesalahan ekonomi sentralistik yang diprakarsai oleh Bung Karno, dan dirinya bersama Widjojo Nitisastro secara tegas menolak  politik terpimpin mengobok-obok ekonomi. Kebebasan ekonomi menjadi prinsip niscaya yang dipegang oleh Emil Salim (Salim, 2000).

    Sifat kritisnya terhadap fondasi pembangunan Orde Lama ini membuat Presiden Suharto tertarik. Beliau mengangkat para teknokrat dan profesional sebagai menteri kunci dan menyepak para politisi dari kabinet (Robinson, 2012). Pada tahun 1967 Emil diangkat sebagai Anggota Tim Teknis Badan Stabilitas Ekonomi hingga tahun 1969 dan menjabat sebagai Deputi ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dari tahun 1968 – 1971 (Salim, 2000).

    Emil merombak paradigma ekonomi yang bersifat revolusioner, menjadi ekonomi yang bertumpu pada kebebasan pasar. Beliau berpandangan bukan nekolim atau blok manapun yang membuat Indonesia saat itu mengalami keterpurukan, tetapi karena intervensi politik konfrontatif Orde Lama dalam ranah ekonomi yang membuat rakyat sengsara.

    Beliau dipercaya oleh Presiden Suharto menjabat sebagai Menteri sebanyak lima kali dalam Kabinet Pembangunan I hingga Kabinet Pembangunan V.  Namun pada tahun 1993, Beliau meletakkan segala jabatannya dan berkonsentrasi pada dunia akademis dan pendidikan.

    Hingga krisis ekonomi melanda, Emil Salim getol membela mahasiswa yang berdemonstrasi bahkan pasang badan untuk mahasiswanya. Beliau kemudian menulis sebuah makalah yang berisi tentang langkah-langkah taktis, mengurai kesalahan rezim Orde Baru sekaligus meminta agar refomasi diadakan secara menyeluruh, baik di bidang ekonomi, politik, hingga sosial.

     

    Cuplikan Pemikiran

    Dua makalah yang Beliau ketik dan terangkum dalam buku Revolusi Berhenti Hari Minggu, yang berjudul “Agenda Kebangkitan Bangsa” dan “Membangun Indonesia Baru”, merupakan dua buah karya dewasa ini yang cukup menarik dan relevan. Meskipun dua makalah ini mengurai problem-problem bangsa 20 tahun lalu, namun garis besar semangatnya masih bisa diaplikasikan hingga saat ini.

    Presiden Joko Widodo misalnya, berusaha untuk mewujudkan gagasan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama dan terfokus pada pengembangan mental wirausaha dan bisnis di kalangan masyarakat melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Sayangnya, gagasan presiden terganjal oleh dua aspek, yaitu dominasi elit politik dan juga ketidakpercayaan pemerintah saat ini pada sistem demokrasi yang bertumpu pada kebebasan dan civil society.

    Bagi Emil Salim, reformasi adalah demokratisasi, Jika pada masa Orde Baru kebebasan politik rakyat “diwakili” oleh MPR, dan ekonomi diatur oleh “Instruksi Presiden”, maka hal ini tidak boleh terjadi. Bagi Emil, kebebasan politik dan kebebasan ekonomi tidak bisa diwakili dan harus diserahkan sepenuhnya pada rakyat.

    “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dalam makna kemerdekaan, terdapat kebutuhan untuk menyatukan kemerdekaan politik dengan kebutuhan ekonomi, hanya dengan kemerdekaan politik maka bisa dibangun kemerdekaan ekonomi, dan sebaliknya hanya dengan kemerdekaan ekonomi bisa dikembangkan kemerdekaan politik”  (Salim, 2000).

    Emil Salim juga mengkritik sikap pembangunan ekonomi yang berwatak aristokratik. Baginya, ekonomi terpusat hanya bisa dipraktekkan saat dalam keadaan perang. Sementara, dalam keadaan damai dan kekuatan ekonomi rakyat sudah mantap, maka harus terjadi “marketisasi” ekonomi.

    “Dominasi penguasa elit politik cenderung mendorong orang untuk melihat ke atas, meminta petunjuk atasan dan lambat laun gaya kehidupan bernegara cenderung aristokrat dan feodalistis, mengutamakan ukuran atasan, pihak pemegang kekuasaan…..”

    “…. Apabila masyarakat sudah merasakan hasil pembangunan, tumbuh keinginan untuk membangun sesuai keinginan dan selera masyarakat itu sendiri. Pola kepemimpinan pembangunan yang mengikuti pola komando, berencana, dengan hirarki yang ketat harus diganti dengan pola pembangunan demokratis, memberdayakan sebanyak mungkin masyarakat, sehingga masyarakat melaksanakan pembangunan menurut agenda dan kerangka acuan yang disusun sendiri oleh masyarakat” (Salim, 2000).

    *****

    Yang perlu diwaspadai dalam suatu negara adalah, sistem yang pincang dan didominasi oleh elit. Emil Salim menuturkan bahwa suatu negara yang stabil harus seimbang antara tiga kekuatan, yaitu penguasa politik, pelaku bisnis, serta masyarakat madani. Ketiganya tidak saling mengungguli bahkan saling menyeimbangkan karena masing-masing saling membutuhkan.

    Pada masa Orde Baru, kekuatan negara bertumpu pada penguasa politik, angkatan bersenjata, dan birokrat. Dengan demikian, jika pengusaha ingin mengembangkan bisnisnya, mau tidak mau mereka harus berurusan dengan elit politik, militer atau birokrat, sehingga tercipta “kapitalisme kroni”.

    Sedangkan masyarakat madani (civil society) dikikis peranannya oleh penguasa politik sehingga proses kooptasi sebuah bangsa berlangsung terlalu lambat, hingga muncullah gerakan pemberontakan. Dalam kurun 30 tahun, rakyat masih bisa bersabar pada pemerintah karena jargon pembangunan Orde Baru. Namun, ketika sistem Orde Baru terantuk batu, gagal mengatasi krisis, dan terlalu lama melakukan regenerasi politik, maka muncullah pembangkangan massal.

    Masyarakat sipil memberontak pada pemerintah (Orde Baru) dan pelaku bisnis menarik dukungan mereka, sehingga negara jatuh ke ambang krisis karena tiga kekuatan tersebut saling menyerang.

    *****

    Garis pembangunan reformasi tindak mendudukkan penguasa politik sebagai pengendali utama. Tetapi, sebagai pemberi wadah (fasilitator) agar kekuatan masyarakat madani dan pelaku bisnis bisa secara efektif membangun sebuah jaringan ekonomi yang demokratis dan bebas.

    “Intervensi pemerintah dalam pasar dilakukan hanya untuk menanggapi “kelemahan pasar” (market failures) akibat faktor alam lingkungan dan ketimpangan (inequalities). Tetapi, pemerintah tidak boleh beroperasi langsung ke pasar sehingga menimbulkan distorsi harga. Dalam hubungan ini, pasar an sich (dalam dirinya) tidak dikendalikan dan dikelola, tapi dibiarkan bebas menemukan ekuilibriumnya,” tegas Emil.

    Setelah 20 tahun reformasi, harusnya kita bisa mengambil pelajaran dari kegagalan dari sistem masa lalu. Presiden Jokowi tentu tak mau keruntuhan Orde Baru terulang di zamannya atau di zaman presiden selanjutnya.

    Oleh sebab itu, pemangkasan birokrasi, menghapus istilah “kaum elit politik” serta mengecilkan peran militer (baik TNI dan polisi) dalam posisi-posisi sipil harus dilakukan. Memang, saat ini program reformasi birokrasi sudah dilakukan, UU Cipta Kerja juga sudah disahkan. Namun, jika lingkungan kebebasan sipil tidak hidup, serta masih di bawah pengaruh elit politik dan militer, maka keseimbangan antara tiga kekuatan seperti di atas tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

     

    Referensi

    Mallarangeng, Rizal. 2002. Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986-1992. Jakarta: KPG.

    Robinson, Richard. 2012. Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia, terj. Harsutejo. Jakarta: Komunitas Bambu.

    Salim, Emil. 2000. Revolusi Berhenti Hari Minggu: 70 Tahun Emil Salim. Jakarta: Kompas.