Memasuki abad 21, manusia semakin percaya diri telah berhasil menangani berbagai masalah yang dihadapi di masa lampau. Hal ini diantaranya adalah penyakit, kelaparan, serta peperangan berskala besar. Abad 21 ini, banyak orang mulai percaya bahwa teknologi kedokteran sudah sedemikian majunya hingga penyakit tak akan menjadi masalah yang parah sebagaimana yang terjadi pada tahun 1820 dan 1921.
Yuval Noah Harari, dalam buku Homo Deus, menerangkan bahwa “beberapa dekade terakhir, mereka (manusia) telah berhasil mengatasi kelaparan, wabah (penyakit) dan perang. Tentu saja, masalah itu memang belum sepenuhnya teratasi, (tetapi) kita sangat tahu apa yang harus dilakukan dalam rangka mencegah kelaparan, wabah dan perang, dan kita biasanya berhasil melakukannya”
Namun, semua optimisme dan keyakinan kita pada kemajuan ilmu kedokteran dan juga kemampuan manusia dalam menangani penyakit seakan runtuh ketika virus Corona menyerang China. Hanya dalam waktu beberapa bulan, virus tersebut telah menyebar dengan cepat dan masif ke seluruh penjuru dunia dan hampir menjangkiti 3 juta warga.
Bisa dibayangkan, hanya dalam waktu 3 bulan, virus sudah menyebar lebih ke lebih dari 200 negara. Semua orang bingung, resah, dan takut. Para ilmuwan, politisi, hingga dokter semua merasa heran dan terkejut oleh serangan virus yang datang begitu cepat. Hampir semua usaha pencegahan telah dilakukan dan hasilnya: nihil!
Pandemik Memicu Histeria Publik
Mengapa kita tidak melakukan lockdown dari awal? Kenapa hanya PSBB? Seandainya dari awal kita lockdown pasti wabah bisa diatasi, pemerintah imoral karena hanya memikirkan ekonomi ketimbang kesehatan warga negara.
Begitulah komentar yang dilontarkan oleh orang banyak (termasuk ketika pandemi mulai muncul). Ya banyak orang yang menuntut lebih peran negara dalam menangani pandemik. Pada awalnya, masyarakat meminta agar segera ada karantina nasional dan seruan karantina ini menjadi trending topic di Indonesia awal bulan Maret lalu.
Akibat pandemik ini, muncul wabah baru, yaitu wabah “panik.” Kepanikan menyerang semua orang. Mereka takut untuk keluar, paranoia dengan orang lain, hingga mem-bully di media sosial karena frustasi terhadap wabah yang tak kunjung berakhir.
Sebenarnya, kecemasan itu wajar. Kecemasan adalah respon pertahanan diri dari hal-hal yang membahayakan kita.
Namun, jika kecemasan itu sudah berlebihan dan mencapai tingkat panik, ia bukan hanya ketakutan, tetapi menyebabkan berbagai masalah psikis, seperti phobia, paranoia, bahkan membuat diri kita merespon secara berlebihan, sehingga komunikasi antar sesama menjadi terganggu. Kepanikan membuat akal sehat menjadi tertutup, sehingga dalam menghadapi bahaya yang muncul, kadang kita tidak bisa memilih mana keputusan yang tepat dan pilihan terbaik.
Dan saat ini kepanikan sudah melanda setiap orang hingga kepada pejabat publik di dunia. Hampir setiap kebijakan yang dilakukan berbagai pemerintahan di dunia dalam menangkal Corona sama tidak efektif. Bahkan, saking paniknya, politisi India mempromosikan kencing sapi, dan di Nigeria, politisi percaya obat Chloroquine adalah obat Corona, sehingga 2 warga Nigeria meninggal setelah minum Chloroquine dengan dosis tinggi (Kompas, 2020).
Begitu juga Pemerintahan Jokowi berserta kabinetnya. Dalam tempo 2 bulan, belum ada kebijakan yang efisien yang diambil oleh pemerintah. Awalnya pemerintah ingin mengadakan tes rapid secara massal. Namun, hal ini diurungkan karena keterbatasan alat.
Kemudian, pemerintah melarang pemberlakuan karantina. Namun, hal ini diralat lagi dengan adanya aturan PSBB yang juga belum jelas praktik dan efektifitasnya. Dan terakhir, pemerintah membuat kebijakan yang membingungkan, yaitu melarang mudik tetapi membolehkan pulang kampung.
Bagi masyarakat, istilah “mudik” dan “pulang kampung” adalah tidak berbeda. Kebijakan pemerintah yang membingungkan dan juga komunikasi yang buruk antara pemerintah dengan rakyatnya, membuat banyak program strategis yang diharapkan untuk menangkal Corona, dan juga mempertahankan ekonomi rakyat menjadi semacam “wacana di kertas koran” semata.
Menurut penulis, pemerintah tengah bingung. Corona telah mendatangkan kematian, kelaparan, serta PHK yang membuat banyak keluarga jatuh miskin. Pemerintah tengah menghadapi suatu krisis besar yang menyentuh tiap dimensi, baik ekonomi, politik, dan juga kesehatan.
Mewaspadai Efek Kepanikan
Dalam menulis artikel ini, penulis tidak bermaksud menjelaskan sebuah solusi jitu untuk mengatasi kepanikan massa. Penulis juga bukan ahli ilmu pengetahuan yang mengetahui obat dari pandemi ini, dan bukan pula seorang peramal yang bisa meramalkan kapan pandemi bisa berakhir. Lewat artikel ini, penulis berusaha menjelaskan bahaya-bahaya kepanikan yang disebabkan oleh penanganan pandemi yang tidak efektif (yang dilakukan oleh pemerintah) bagi kebebasan kita di masa depan.
Martin Suryajaya, dalam artikelnya Membayangkan Ekonomi Dunia Setelah Korona, menulis bahwa virus Corona telah menciptakan “revolusi senyap,” dimana kapitalisme dibuat tak berdaya dan negara turun langsung melakukan nasionalisasi untuk menyelamatkan warganya. Ujung-ujungnya, negara-negara akan menjalankan sosialisme “secara paksa,” yang tentu saja akan menciptakan dunia bebas bagi rakyat pekerja.
Tentu saja, ini adalah hal menarik untuk dibahas. Namun, sudahkah Martin Suryajaya merenungkan sisi negatif lainnya yang akan terjadi pasca Corona? Apakah mengarah pada pembebasan rakyat pekerja atau malah pembebasan para birokrat untuk mengunci mulut warga?
Di China, pembatasan berskala besar lewat karantina Wuhan telah menguatkan peran militer dalam menegakkan disiplin terhadap warga negaranya. Hingga masa karantina berakhir, alih-alih Wuhan, bisa beraktivitas dengan bebas, justru kebebasan itu makin direnggut. Di India, aparat keamanan juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan. Mereka secara ekstrim memukul warga menutup paksa toko-toko dan secara ekstrim melarang aktivitas apapun.
Di Indonesia, pemerintah yang menerapkan PSBB mulai mewanti-wanti kejadian yang tidak diinginkan. Oleh karena itu segenap aparat akan disiagakan untuk mengawal pembatasan berskala besar, dan menghukum secara tegas orang yang melanggar PSBB atau orang yang menyebarkan berita-berita yang membuat instabilitas politik. Apakah ini bentuk sosialisme? Pembebasan rakyat pekerja? Atau hanya kegiatan pemerintah dalam merampas kebebasan dengan dalih penanganan Corona?
Senada dengan kebijakan represif di berbagai negara, penulis teringat ucapan filsuf besar Prancis, Michael Foucault, dalam buku Discipline and Punish:
“First, a strict spatial partitioning: the closing of the town and its outlying districts, a prohibition to leave the town on pain of death, the killing of all stray animals; the division of the town into distinct quarters, each governed by an intendant. Each street is placed under the authority of a syndic, who keeps it under surveillance; if he leaves the street, he will be condemned to death.“
Kemudian, Foucault menjelaskan:
“This enclosed, segmented space, observed at every point, in l which the individuals are inserted in a fixed place, in which the slightest movements are supervised, in which all events are recorded, in which an uninterrupted work of writing links the centre and periphery, in which power is exercised without division, according to a continuous hierarchical figure, in which each individual is constantly located, examined and distributed among the living beings, the sick and the dead — all this constitutes a compact model of the disciplinary mechanism.”
Melalui bukunya, Foucault menjelaskan bahwa mekanisme karantina yang secara ekstrim untuk mendisiplinkan individu membuat penguasa dan aparat mempunyai alasan untuk memenjarakan, menangkap, menghukum, menyiksa, bahkan membunuh orang-orang yang melanggar disiplin. Ketakutan dan kepanikan pada wabah yang berujung pada kekacauan sosial, akan menggerakkan negara untuk mengenggam kebebasan individu dan menguatkan kekuasaannya.
Belakangan ini, kita sudah menghadapi lonjakan kemiskinan dan pengangguran yang mencapai angka lebih dari 2 juta orang. Penanganan yang keliru dari pemerintah kita dalam menghadapi wabah dan krisis, dikuatirkan akan berdampak pada krisis yang meluas, seperti krisis sosial, politik dan ekonomi (Rakyat Merdeka, 2020).
Ketika pandemi ini berakhir, potensi krisis ekonomi akan menciptakan instabilitas politik dan kericuhan skala besar. Krisis yang berujung pada chaos akan memaksa pemerintah bersikap otoriter. Dan bisa ditebak, ketika krisis muncul maka akan muncul pula kelompok-kelompok penyanjung totalitarianisme, yang memuja “Hitler” baru, atau “Mussolini” baru.
Tentu saja, penulis tidak menyukai wabah Corona, juga apa yang dinamakan dengan lockdown, karantina, PSBB, atau nama apapun. Tetapi, karena kita menghindari lebih banyak korban, maka “terpaksa” kita mengizinkan negara melakukan apa yang dinamakan oleh Giorgio Agamben sebagai “pengecualian” .
Tetapi, karena kita menyerahkannya secara terpaksa, maka rasa kritis dan juga akal sehat kita harus tetap harus dijaga, agar kepanikan kita tidak menyebabkan krisis yang lebih parah, sehingga akan melahirkan “diktator-diktator” yang kembali meneror kebebasan. Sebab, jika diktator kembali muncul, maka diperlukan ratusan liter darah dan puluhan nyawa untuk merebut kembali kebebasan kita.
Referensi
Buku
Harari, Yuval Noah. 2018. Homo Deus. terj. Yanto Musthofa. Jakarta: Alvabet.
Foucault, Michael. 1995. Discipline and Punish: The Birth of the Prison”, terj. A. Sherida. New York: Vintage Books.
Koran dan Internet
Harian Rakyat Merdeka. Sri Mulyani Lapor Presiden: Yang Miskin Nambah 3 Juta, yang Nganggur Nambah 5 Juta. Rabu, 15 April 2020.
Data COVID19.GO.ID, pada Senin, 27 April 2020.
https://www.liputan6.com/tekno/read/4208962/video-tagar-lockdown-indonesia-jadi-trending-topic Diakses pada 28 April 2020, pukul 01.57 WIB.
https://www.kompas.com/global/read/2020/03/04/050000270/politisi-india-sarankan-urin-dan-kotoran-sapi-jadi-obat-virus-corona?page=all Diakses pada 28 April 2020, pukul 02.46 WIB.
https://www.martinsuryajaya.com/post/membayangkan-politik-dunia-setelah-korona Diakses pada 28 April 2020, pukul 05:09 WIB.
Reynaldi adalah seorang aktivis muslim moderat yang tertarik untuk mengembangkan ide-ide mengenai toleransi, kemanusiaan, kebebasan, dan kerukunan antar umat beragama. Email: adisuryareynaldi@gmail.com
