Dua Posisi Etika Libertarianisme

    875

    Libertarianisme, dikenal umum sebagai gagasan yang mengadvokasi kebebasan. Libertarianisme percaya pada kedaulatan bagi setiap individu untuk menentukan pilihan bagi dirinya sendiri. Negara dalam hal ini hanya berfungsi tidak lebih dari menjaga hak individu dari agresi pihak lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

    Namun, apakah dasar etika yang dapat menjustifikasi kebebasan dalam libertarianisme? Mengapa libertarianisme berpandangan bahwa kebebasan, baik dari sisi personal maupun ekonomi, adalah sesuatu yang sangat penting dan harus dijunjung tinggi?

    Mengenai hal tersebut, libertarianisme memiliki dua aliran yang berbeda, yakni yang libertarian konsekuensialis (consequentialist libertarianism) dan libertarianisme deontologis (deontological libertarianism). Sebelum masuk ke pembahasan keduanya, agaknya penting untuk dibahas yang dimaksud dengan konsekuensialis dan deontologis.

    Etika konsekuensialis dan etika deontologi merupakan dua teori etika normatif (normative ethics) bagaimana cara menentukan sebuah aksi dapat dikatakan benar atau salah. Etika deontologis menyatakan, bahwa suatu aksi dapat dikatakan salah apabila aksi tersebut melanggar serangkaian aturan tertentu, terlepas dari konsekuensi atas aksi atau perbuatan yang dilakukan. Sebaliknya, etika konsekuensialis menyatakan bahwa untuk menentukan sesuatu benar atau salah kita harus melihat hasil dari aksi atau perbuatan tersebut.

    Libertarianisme deontologis sendiri merupakan teori libertarianisme yang menyatakan bahwa, kebebasan merupakan hal yang sangat penting dan harus dijunjung tinggi karena setiap individu memiliki hak alamiah yang melekat pada dirinya. Setiap individu memiliki hak dasar untuk berdauat atas dirinya sendiri, dan oleh sebab itu, segala tindakan atau aksi yang melanggar kebebasan individu tidak dapat dibenarkan.

    Salah satu pemikir yang memberi pengaruh besar terhadap landasan filosofis libertarianisme deontologis adalah filsuf kelahiran Britania Raya, John Locke. Locke, dalam bukunya yang sangat berpengaruh, The Two Treatises of Government (terbit tahun 1689), menulis bahwa setiap individu memiliki hak dasar untuk hidup, meraih kebebasan, dan memiliki properti. Oleh karena itu, tugas pemerintah yang utama adalah melindungi hak-hak dasar tersebut (Powell, 1996).

    Sebaliknya, libertarianisme konsekuensialis menyatakan bahwa, justifikasi mengapa kebebasan merupakan sesuatu yang penting adalah karena, bila individu memiliki kebebasan, maka hasilnya akan membawa kebahagiaan. Libertarianisme konsekuensialis tidak menaruh justifikasi kebebasan pada sesuatu yang abstrak dan tidak bisa dilanggar atas nama apapun, sebagaimana yang libertarianisme deontologis.

    Salah satu tokoh yang memberikan landasan filosofis terhadap libertarianisme konsekuensialis adalah John Stuart Mill. Mill, dalam bukunya, Utilitarianism (terbit tahun 1863), menulis bahwa kebahagiaan harus menjadi acuan untuk menentukan apakah suatu aksi atau tindakan moral dapat dibenarkan atau tidak (Macleod, 2016).

    Hal yang sama juga berlaku, tidak hanya pada ranah kebebasan personal, namun juga kebebasan ekonomi. Libertarianisme merupakan gagasan yang menjunjung tinggi kebebasan setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan pihak-pihak manapun yang diinginkannya. Untuk itu, adanya institusi pasar yang bebas dan terbuka adalah sesuatu yang sangat penting.

    Namun, libertarinisme deontologis dan libertarianisme konsekuensialis memiliki dua justifikasi yang berbeda untuk mengdvokasi kebebasan ekonomi. Libertarianisme deontoligis mendasari pandangannya kembali pada hak alamiah, bahwa kebebasan ekonomi konsekuensi logis dari hak kepemilikan.

    Bahwa, bila seseorang memiliki hak alamiah terhadap propertinya, maka ia juga memiliki hak mutlak untuk menggunakan barang-barang yang dimilikinya sesuai dengan yang ia inginkan. Ia dapat menjual, menyewakan, memberikan, membuang, atau membeli barang tertentu dengan uangnya sesuai dengan yang ia kehendaki, dan tidak boleh ada satu pihak pun yang melanggar hak tersebut.

    Sebaliknya, libertarianisme konsekuensialis akan menyatakan bahwa, sistem ekonomi pasar merupakan sesuatu yang penting karena sistem tersebut sudah terbukti merupakan sistem yang paling efisien untuk mengelola sumber daya, dan membawa kemakmuran. Bisa kita lihat negara-negara yang mengadopsi sistem ekonomi pasar, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Eropa Barat, jauh lebih sejahtera daripada negara-negara yang menganut sistem ekonomi terpusat, seperti Kuba dan Korea Utara,

    Oleh karena itu, libertarianisme konsekuensialis umumnya lebih pragmatis dalam melihat kebijakan publik, dibandingkan dengan libertarianisme deontologis yang cenderung kolot. Banyak tokoh-tokoh libertarianisme deontologis, seperti Murray Rothbard misalnya, yang menganggap bahwa pajak dalam hal apapun adalah bentuk agresi negara terhadap hak kepemilikan (Stomberg, 2004).

    Libertarian konsekunesialis seperti Milton Friedman misalnya, tidak menganggap seluruh bentuk pajak itu sesuatu yang melanggar hak individu, selama kebijakan tersebut terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan dan membantu mereka yang mengalami kesulitan. Salah satu kebijakan yang diadvokasi Friedman, seperti Negative Income Tax, merupakan salah satu contoh dari bagaimana melalui pajak, kita dapat membantu mereka yang kurang mampu (Friedman, 1962).

    Friedman, dalam bukunya, Capitalism and Freedom, memberi paparan bahwa kebijakan welfare yang diberlakukan berbagai negara, salah satunya Amerika Serikat, tidaklah efisien. Hal tersebut dikarenakan, adanya birokrasi yang sangat berbelit-belit, dan negara juga mustahil bagi pemerintah untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh setiap rakyatnya (Friedman, 1962).

    Namun, bukan berarti pemerintah lantas dapat lepas tangan dan tidak peduli pada mereka yang berada dalam kesusahan ekonomi. Friedman menyadari bahwa dalam sistem ekonomi pasar, akan ada mereka yang mengalami kekalahan dan mengalami kesulitan ekonomi.

    Oleh karena itu, Friedman mengadvokasi adanya kebijakan Negative Income Tax untuk mensubstitusi program-program welfare dari pemerintah yang tidak efisien. Negative Income Tax sendiri akan dilakukan melalui skema di mana mereka yang memiliki penghasilan di bawah pendapatan wajib pajak, maka mereka akan mendapatkan bantuan tunai dari pemerintah yang diambil dari pajak mereka yang berpenghasilan lebih tinggi (Friedman, 1962).

    Contohnya, bila pemerintah menentuakan penghasilan minimum wajib pajak adalah Rp4.000.000 per bulan, maka mereka yang mendapatkan penghasilan di bawah itu akan mendapatkan setengah dari selisih antara penghasilan mereka, dengan penghasilan minimum yang dikenakan pajak. Penyebab uang yang dibayarkan hanya 50% dari selisih tersebut adalah untuk mencegah sikap malas dan mendorong seseorang untuk semakin giat bekerja.

    Misalnya, seseorang memiliki penghasilan Rp2.000.000 per bulan. Maka, ada selisih Rp2.000.000 antara penghasilan yang orang tersebut dapatkan, dengan jumlah minimum yang dikenakan pajak (yakni Rp.4.000.000). Lantas, pemerintah dalam hal ini akan mensubsidi orang tersebut sebesar Rp.1.000.000 setiap bulannya, yang merupakan 50% dari selisih antara penghasilan dengan jumlah minimum wajib pajak.

    Libertarian yang memiliki pandangan etika deontologis kemungkinan besar akan menentang kebijakan tersebut, karena uang subsidi tersebut merupakan uang yang diambil secara paksa oleh pemerintah dari individu lain. Karena setiap individu memiliki hak alamiah terhadap propertinya, maka segala tindakan pengambilan paksa tidak bisa dijustifikasi.

    Perdebatan etis antara libertarian konsekuensialis dan libertarian deontologis sepertinya akan terus berlangsung untuk waktu yang tidak sebentar. Meskipun demikian, tidak bisa dibantah bahwa kedua sudut pandang tersebut telah berperan besar dalam memperkaya diskursus libertarianisme.

     

    Referensi

    Buku

    Friedman, Milton. 1962. Capitalism and Freedom. Chicago: The University of Chicago Press.

    Internet

    Powell, Jim. 1996. John Locke: Natural Rights to Life, Liberty, and Property. Diakses dari link, https://fee.org/articles/john-locke-natural-rights-to-life-liberty-and-property/ pada 21 Juli 2020, pukul 21.35 WIB.

    McLeod, Christopher. 2016. John Stuart Mill. Diakses dari link, https://plato.stanford.edu/entries/mill/#MillConcHapp pada 22 Juli 2020, pukul 02.15 WIB.

    Stomberg, Joseph. 2004. Murray Rothbard’s View on Taxation. Diakses dari link, https://mises.org/library/murray-rothbards-view-taxation pada 22 Juli 2020, pukul 19.15 WIB.