Dilema Pemulangan WNI Eks ISIS

    452

    Banyak kawan-kawan bertanya tentang pandangan saya mengenai kombatan ISIS yang akan pulang ke Indonesia. Tentu saja, saya dengan tegas menolak ideologi ISIS dan juga mengutuk radikalisme yang dibawa oleh ISIS. Lalu apakah Warga Negara Indonesia (WNI) simpatisan ISIS yang kini berada dalam kamp tahanan di Suriah dan Irak, dapat di izinkan untuk pulang kembali? ini yang menjadi dilema.

    Mengapa dilema? Tentu saja, karena keduanya merupakan pilihan yang sulit. Sebab Jika mereka pulang, kita takut hal tersebut justru akan memperkuat radikalisme di negara kita. Sedangkan, jika kita menolak kepulangan mereka, itu berarti secara nurani kita berlaku kejam pada mereka sekaligus menambah beban rakyat Irak dan Suriah yang kini sudah melarat akibat perang.

    Isu kepulangan para kombatan ISIS menjadi riuh di muka publik hingga para pejabat tinggi. Menteri Agama, Fachrul Razi, mengatakan bahwa pemrintah akan segera memulangkan para kombatan ISIS dari Suriah ke Indonesia. Ucapan yang dilontarkan oleh seorang menteri agama tersebut jelas saja membuat heboh masyarakat.

    *****

    Hancurnya pertahanan kelompok militan ISIS di Irak dan Suriah merupakan pertanda bahwa militan buas (yang telah memperdaya ribuan orang dengan dalih agama untuk mendukung mereka dan melakukan aksi teror keseluruh dunia) tersebut telah kalah. Mereka gagal untuk membentuk sebuah negara dan menegakkan sistem khilafah.

    Mereka sebenaranya sudah tidak memiliki harapan untuk menang ketika kota-kota yang mereka rebut seperti Nainawa, Raqqa, Aleppo, benteng terakhir mereka di kota Baghouz. Perlahan-lahan, wilayah-wilayah tersebut jatuh ke tangan pemerintah Suriah, Irak, dan sekutunya. Ditambah lagi, kegagalan ISIS membuka front baru di Asia Tenggara, yaitu Filipina, dan berkurangnya pemasukan pada mereka sehingga mereka lama-lama terpojok karena kekurangan logistik.

    Setelah simpatisan ISIS ini berhasil dihancurkan, dan banyak militan dan simpatisan yang ditawan oleh pemerintah Suriah dan Irak, maka muncul sebuah masalah baru yang cukup pelik: Apakah negara-negara asal para simpatisan ISIS ini mau memulangkan eks ISIS ke rumah mereka masing-masing?

    Selama ini, eks ISIS yang terdiri dari orang tua, perempuan, dan anak-anak hidup di kamp tahan dengan segala keterbatasan. Masyarakat dunia yang mendeskreditkan mereka, membuat orag tua, janda, bahkan anak-anak menghadapi masa-masa suramnya. Kelaparan dan juga keterasingan membuat mereka tidak bisa hidup normal seperti masyarakat lainnya.

    Di Suriah dan Irak hingga saat kota Baghouz di bebaskan. Media BBC melansir ada sekitar 70.000 orang yang terbukti berafiliasi dengan ISIS di tahan. Dan diantara ribuan orang tersebut, sekitar 600 orang diantaranya berkewarganegaraan Indonesia (BBC, 25 Juni 2019).

    jika kita melihat video yang beredar di Youtube dan juga media sosial lainnya yang menggambarkan kehidupan para tahanan ISIS, jelas sekali tersirat keinginan para WNI yang menjadi tahanan untuk pulang ke kampung halaman.

    Seperti yang sudah diketahui, Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan bahwa ia siap untuk memulangkan eks militan ISIS. Wa bil chusus, simpatisan ISIS yang terdiri dari anak-anak dan perempuan. Tentu masyarakat yang mendengar ini merasa khawatir. Walau pemerintah Jokowi menerapkan kebijakan deradikalisasi yang bertujuan untuk menghalau paham radikal menyebar di Indonesia, namun, tidak ada yang menjamin bahwa para kombatan yang dipulangkan tersebut dapat secara total lepas dari ideologi ISIS.

     

    Traumatik Pada Terorisme

    Ketika berita mengenai kepulangan eks ISIS tersebut mulai tersebar di berbagai media, sontak mayoritas masyarakat merespon secara negatif. Alasan mengapa masyarakat menolak kepulangan eks ISIS sangat mudah ditebak, bangsa kita masih traumatis dengan terorisme dan intoleransi yang masih merajalela di negeri ini.

    Tentu kita belum lupa, kepulangan “alumni-alumni” Afghanistan pada tahun 90an, justru malah menyebarkan ideologi teror dan lebih jauh melakukan aksi teror yang korbannya adalah warga negara Indonesia sendiri. Kita belum lupa dengan Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron, Noordin M Top, Dr. Azhari yang menjadi otak dibalik aksi teror di Bali, Bom Gereja tahun 2001, teror bom di Hotel Jw Marriott dan Ritz Carlton, serta teror bom lainnya.

    Alumni-alumni Afghanistan tersebut juga merupakan eks Jihadis seperti ISIS, dan ketika mereka pulang ke tanah air, romantika dan cita-cita mereka dalam menegakkan sebuah “surga” di bumi belum runtuh. Akhirnya, para alumni jihadis tersebut malah membawa musibah teror kepada bangsa mereka sendiri.

    Masyarakat kita sudah kenyang dengan aksi-aksi teror dan intoleransi yang dilakukan oleh para penyeleweng ajaran agama. Teror bom dan juga kerusakan akibat radikalisme agama telah membuat kebhinnekaan yang termonumenkan dalam Pancasila menjadi puing-puing yang tak berarti. Meminjam istilah Anies Baswedan yang sekarang jadi Gubernur DKI Jakarta, radikalisme telah merusak “tenun kebangsaan” kita.

    Maka tak perlu heran jika netizen di media sosial secara spontan mem-bully sang Menteri Agama. Toh, mereka tidak ingin masalah bertambah rumit dan situasi nasional bertambah panas dengan hadirnya para eks ISIS tersebut.

    Lalu, bagaimana para aktivis kebebasan dalam memandang hal ini?

    Tentu saja setiap individu memiliki pandangan yang berbeda dalam menyikapi masalah ini. Ada yang mengecam, dan ada yang apatis bahkan ada yang menerima dengan alasan kemanusiaan. Saidiman Ahmad, dalam cuitan tanggal 9 Februari 2020 di akun twitternya, adalah tokoh yang secara vokal mendukung pemulangan eks ISIS, dengan berdasarkan pada prinsip kemanusiaan.

    Walaupun pendapat tersebut tidak populer dan juga secara “berjemaah” dikritik netizen, namun beliau konsisten untuk memberikan rasa simpati terhadap para simpatisan ISIS yang sekarang terkatung-katung tanpa ada kepastian siapapun. Kita boleh saja mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para milisi ISIS beberapa waktu yang lampau, namun tentu kebencian kita tidak harus membuat kita justru melupakan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.

    Jika pemerintah Suriah dan Irak tidak ingin mengurus para janda ISIS dan anak-anak mereka, sedangkan  negara-negara tempat asal mereka juga tidak ingin para eks ISIS itu kembali, tentu ini juga tidak menyelesaikan masalah. Ribuan orang yang terdiri dari orang-orang lemah termasuk anak anak akan kehilangan masa depan mereka karena kekurangan nutrisi dan juga pendidikan yang layak.

    Bukan tidak mungkin jika eks ISIS di biarkan tanpa ada pembinaan, anak-anak mereka bisa jadi akan meneruskan kebuasan dari ayah-ayah mereka yang sudah mati di medan pertempuran atau ditiang eksekusi. Ya, banyak siampatisan ISIS, khususnya perempuan yang merasa tertipu ketika mereka menjadi budak dari milisi ISIS, gambaran bahwa ISIS bertekad akan menciptakan sebuah surga dunia hilang oleh sikap kejam dan kasar para milisi tersebut.

    Ini berarti tidak semua dari kaum perempuan atau anak-anak belia itu betul-betul berpikiran radikal, “bisa jadi”, mereka benar-benar korban. Tugas negara-negara “beradab” adalah mengadili yang salah dan menyelamatkan mereka yang memang “bisa” diselamatkan, seperti mengadakan pembinaan dan juga program deradikalisasi terhadap anak-anak belia dan juga perempuan.

    Pembiaran dan juga penelantaran justu akan membuat situasi bertambah buruk. Ingat bahwa ISIS muncul di Irak karena pemerintah Amerka meninggalkan “begitu saja” pasca Saddam Hussein dilengserkan. Milisi-milisi anti Saddam Hussein (dan partai Ba’athnya yang sekuler) kemudian membentuk apa yang dinamakan sebagai Islamic State atau ISIS.

    Radikalisme yang dibiarkan akan tumbuh bak rumput liar yang mengakar kuat. Karena itu, bukan tindakan yang tepat jika kita melakukan pembiaran terhadap eks ISIS, belum lagi pemerintah Suriah dan juga Irak sudah melarat akibat perang, tentu mereka juga akan terbebani dengan kehadiran para simpatisan ISIS dari negar luar yang masih bermukim di Irak dan Suriah.

    *****

    Lalu bagaimana? Apakah kita menerima para simpatisan ISIS tersebut dengan tangan terbuka? Jika iya efeknya pasti akan timbul kecuriagaan di masyarakat sehingga simpatisan ISIS tersebut akan mengalami diskriminasi sosial. Namun, jika para perempuan, anak-anak, dan orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia dibiarkan begitu saja tanpa status kewarganegaraan, tentu ini bukan tindakan yang sesuai dengan nilai kemanusaiaan yang dijunjung oleh demokrasi dan humanisme.

    Akan lebih baik jika pemerintah mengadakan pengkajian dan pemeriksaan terhadap 600 WNI eks ISIS tersebut. Melakukan pemeriksaan yang selektif, mana pelaku yang harus diadili dan mana yang merupakan korban atau yang benar-benar ingin hidup normal.

    Jika memang pemerintah memulangkan perempuan dan anak-anak, maka anak-anak tersebut harus segera dibina, sedangkan para perempuan yang menjadi korban, setelah direhabilitasi. Beri mereka kegiatan positif seperti menjaga tenaga sosial atau mereka bisa masuk LSM-LSM yang konsen pada advokasi dan pelayanan masyarakat, sehingga dengan begitu para eks ISIS bisa berinteraksi langsung dapat diberdayakan untuk membantu masyarakat dan berinteraksi dengan berbagai golongan.

    Memang terdengar sedikit utopis bahkan tidak menjamin apakah itu benar-benar bisa diterapkan, namun itu lebih baik ketimbang membiarkan mereka hidup terlunta-lunta dan membiarkan anak-anak hidup dalam lingkungan yang tak layak.

     

    Sumber:

    https://www.bbc.com/indonesia/dunia-48748298 diakses 18 Februari 2020, pukul 8:24 WIB.

    https://twitter.com/saidiman/status/1226313953417953282 diakses 18 Februari 2020, pukul 8.42 WIB.