Artikel Dasar Libertarianisme kali ini membahas gagasan mengenai kebijakan dan kebebasan. Galang Taufani, Editor Pelaksana Suara Kebebasan, mengangkat pembahasan mengenai hal ini dari artikel “The Effects of Minimum Wages on Productivity,” yang ditulis oleh Michael Peterson dalam portal fee.org. *
Bukan rahasia lagi bahwa undang-undang upah minimum mengesampingkan pekerjaan bagi pekerja berketerampilan rendah (low-skilled workers), terutama bagi remaja yang mencari pekerjaan tingkat pemula. Wajar, jika banyak penelitian yang berusaha menguraikan dampak kenaikan upah minimum terhadap hasil pekerjaan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis upah minimum dari semua sudut. Salah satunya, melihat apa yang terjadi pada produktivitas pekerja ketika undang-undang upah minimum disahkan.
Hal ini bisa dilihat pada pekerja dengan tingkat keterampilan yang berbeda ketika upah minimum dinaikkan. Pekerja berketerampilan rendah (low-skilled workers) merasakan dampak terberat dari kenaikan upah minimum. Hal ini karena perusahaan mengurangi pekerjaan bagi karyawan mereka yang paling tidak produktif. Sebaliknya, pekerja berketerampilan menengah (medium-skilled workers) sering mendapat manfaat karena merekalah yang paling mungkin bertindak sebagai pengganti rekan kerja berketerampilan rendah yang relatif lebih mahal. Karena pekerja berketerampilan tinggi (high-skill workers) kurang berfungsi sebagai pengganti, efek pekerjaan bagi mereka lebih ambigu.
Studi yang dilakukan Terry Gregory dan Ulrich Zierahn menilai dampak undang-undang upah minimum tahun 1997 di Jerman pada sektor konstruksi. Mereka menemukan bahwa pengusaha mempekerjakan lebih sedikit pekerja berketerampilan tinggi karena penurunan pendapatan (produktivitas yang lebih rendah) di antara perusahaan.
Mereka juga mengamati bahwa arus pekerja berketerampilan tinggi yang memasuki industri menurun lebih dari 9 persen, dan menjulang tinggi dibandingkan dengan peningkatan 0,5 persen dalam tenaga kerja berketerampilan menengah. Temuan ini menunjukkan efek dinamis yang diabaikan pada pasokan tenaga kerja berketerampilan rendah dan tinggi, yang dapat memangkas produktivitas ke tingkat yang lebih rendah lagi.
Studi lain oleh Joseph J. Sabia menemukan bahwa undang-undang upah minimum tidak berpengaruh signifikan (positif atau negatif) terhadap produk domestik bruto (PDB) negara. Namun, di antara industri berketerampilan rendah, seperti perdagangan grosir dan manufaktur, ia menemukan penurunan produktivitas yang ringan hingga signifikan dibandingkan dengan industri berketerampilan tinggi, seperti keuangan atau real estate.
Secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan sedikit bukti peningkatan produktivitas agregat dari kenaikan upah minimum, dan beberapa bukti bahwa keterampilan rendah relatif terhadap PDB berketerampilan tinggi mungkin turun sebagai respons terhadap kenaikan upah minimum. Guncangan produktivitas paling besar dalam jangka pendek, menunjukkan bahwa upah minimum tidak dapat merangsang ledakan pertumbuhan produktivitas yang tiba-tiba.
Menarik peningkatan produktivitas di antara pekerja individu. Sayangnya studi ini hanya fokus pada efek statis dari kenaikan upah minimum untuk kelompok tertentu, khususnya lazim pada pekerja keterampilan rendah.
Namun, di sisi lain, beberapa ekonom menganggap upah yang efisien sebagai sumber peningkatan produktivitas setelah kenaikan upah minimum. Upah yang efisien adalah gagasan bahwa gaji yang lebih tinggi menghasilkan moral karyawan yang lebih baik, pergantian yang lebih rendah, dan kumpulan pelamar yang lebih baik, yang meningkatkan produktivitas di antara pekerja yang secara langsung dipengaruhi oleh kenaikan upah.
Upah yang efisien juga diartikan sebagai peningkatan produktivitas pekerja karena pekerja berketerampilan rendah takut akan kemungkinan pemutusan hubungan kerja. Tetapi, kebijakan apa pun yang didasarkan pada ketakutan akan pemecatan akan menghasilkan hasil yang tidak sehat dalam jangka panjang. Dalam semua kasus ini, analisis mengarahkan pandangan mereka pada satu kelompok pekerja dan mengabaikan efek dinamis dari undang-undang upah minimum.
Misalnya, ekonom Jonathan Meer dan Jeremy West menggunakan model dinamis untuk menguji pengaruh upah minimum terhadap pertumbuhan lapangan kerja. Mereka menemukan bahwa “upah minimum mengurangi pekerjaan selama jangka waktu yang lebih lama daripada yang telah diperiksa sebelumnya dalam literatur”.
Selain itu, Isaac Sorkin menggunakan berbagai metode statistik untuk menentukan efek jangka panjang dari upah minimum terhadap hasil pertumbuhan lapangan kerja. Sorkin menunjukkan bahwa ketika upah minimum bersifat permanen, seperti ketika upah minimum diindeks ke inflasi, efek pekerjaan negatif jauh lebih besar daripada yang diamati ketika upah minimum bersifat sementara. Sorkin mengaitkan efek ini dengan pengusaha yang memulai proses awal substitusi dari tenaga kerja dan menuju modal, mengurangi pertumbuhan lapangan kerja untuk yang paling tidak mampu.
Sudut terakhir yang kurang mendapat perhatian adalah interaksi antara pekerja berketerampilan rendah dan berketerampilan tinggi. Dalam sebuah artikel untuk Institute of Labour Economics (IZA), Abdurrahman Aydemir menggambarkan adanya saling melengkapi antara imigran berketerampilan rendah dan tinggi dalam produktivitas pekerja asli.
Alex Nowrasteh, Direktur Studi Kebijakan Ekonomi dan Sosial di Cato Institute, menggambarkan bagaimana imigran dapat meningkatkan produktivitas di antara pekerja pribumi. Dia mengutip sebuah studi oleh Giovanni Peri dan Mette Foged, bahwa “Para imigran memberi insentif kepada pekerja asli Denmark dan orang Eropa lainnya untuk mengejar pekerjaan intensif komunikasi di dalam perusahaan… Akibatnya, upah Denmark benar-benar meningkat setelah sekitar 5 atau 6 tahun karena orang Denmark pekerja menjadi lebih produktif.”
Jika keuntungan timbal balik antara tingkat keterampilan relatif di antara pekerja berlaku dalam konteks imigrasi, itu juga harus berlaku untuk kebijakan upah minimum domestik. Artinya, pekerja berketerampilan tinggi dapat menjadi kurang produktif ketika pekerja berketerampilan rendah kehilangan pekerjaan karena kebijakan upah minimum.
Misalnya, bayangkan apa yang mungkin terjadi pada montir mobil yang harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengurus dokumen atau menjadwalkan janji temu dengan klien karena kesulitan merekrut resepsionis dengan alasan upah minimum. Selain itu, pemilik restoran yang harus memikul tugas pelayanan yang lebih besar sekarang karena dia tidak mampu membayar penyambut di pintu atau petugas dapur yang membersihkan meja.
Pasar tenaga kerja yang terdistorsi akibat upah minimum, tentu sangat buruk bagi produktivitas karena menghalangi siapa saja, khususnya pekerja yang paling tidak memiliki keterampilan untuk mempelajari keterampilan dan mendapatkan peningkatan karir di tempat kerja. Sementara itu, upah minimum juga merampas hubungan relasi saling melengkapi antara pekerja berketerampilan tinggi dengan rendah yang membuat mereka lebih efisien dalam bekerja.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa seringkali persoalan produktivitas atau kualitas dari aspek regulasi peningkatan upah minimum an sich. Di sisi lain, hal itu justru mengakibatkan dampak yang lain dalam pasar tenaga kerja, baik itu penyerapan tenaga kerja pemula atau pekerja berketrampilan rendah yang dikesampingkan. Oleh karena itu, penting untuk menemukan formulasi yang tepat agar kebijakan terkait hal ini tidak berdampak buruk pada aspek secara luas.
Sebagai penutup, pendekatan kebijakan terkait dengan regulasi hukum ketenagakerjaan yang berperspektif kebebasan diperlukan, khususnya untuk menyerap tenaga kerja secara luas, dan memberikan dampak pada aktivitas ekonomi. Dengan demikian, akan tercipta kebijakan terbaik untuk menciptakan masyarakat yang bebas.
* Artikel ini diambil dari tulisan Michael Peterson yang berjudul “The Effects of Minimun Wages on Productivity.” Link artikel: Sumber: https://fee.org/articles/the-effects-of-minimum-wage-on-productivity/Diakses pada 2 Agustus 2022, pukul 11.00 WIB.
Galang Taufani adalah Managing Editor di Suara Kebebasan. Galang adalah lulusan program Sarjana Hukum (2013) dan Magister Hukum (2016) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Sebelum bergabung di Suara Kebebasan, Galang pernah bekerja sebagai wartawan, peneliti, dan dosen sejak tahun 2013. Galang menulis banyak karya berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Bidang yang digeluti olehnya, yaitu adalah bidang Hukum, Kebijakan Publik, Pajak, Filsafat, dan Sastra.
