Dampak Kebebasan Ekonomi Terhadap Resesi dan Pertumbuhan Ekonomi

    98
    Sumber gambar: https://www.libertarianism.org/columns/anarchism-libertarianism-two-sides-same-coin

    Inflasi dan suku bunga sebagai ‘duet maut’ penyebab resesi telah lama diperdebatkan di kalangan kebijakan internasional. Inflasi membuat daya beli masyarakat menurun, sedangkan suku bunga tinggi membuat ekspansi dunia usaha terhambat, begitu juga dengan belanja rumah tangga, resesi pun menjadi keniscayaan.

    Seperti yang disebutkan oleh David Sumual, Kepala Ekonom PT BCA Tbk, secara praktisnya, resesi global muncul dikarenakan faktor inflasi yang tinggi di banyak negara yang tidak terantisipasi sejak awal, sehingga  solusi satu-satunya adalah menaikkan suku bunganya signifikan dan agresif dalam waktu singkat. David juga menyebutkan bahwa potensi resesi pada tahun 2023 cenderung berasal dari potensi stagflasi di berbagai negara (cnbcindonesia.com, 06/07/2022).

    Resesi 2023 menjadi isu hangat yang terus menguat menjelang akhir tahun 2022. Peristiwa yang terjadi saat ini, seperti perang antara Rusia dan Ukraina, gangguan rantai pasokan, krisis energi dan pangan,  pengetatan kebijakan moneter yang diserukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve System) atau The Fed, kebijakan lockdown, serta stagflasi telah memukul pertumbuhan ekonomi global. Isu resesi 2023 tersebut menjelma menjadi prediksi yang sangat diantisipasi oleh berbagai pihak, tidak terkecuali generasi muda. Berbagai langkah mitigasi pun diupayakan, mulai dari seruan untuk menghemat, membuat prioritas keuangan yang baik, menyimpan uang dalam bentuk cash dan tidak menyimpannya dalam bank, sampai memilih investasi saham yang tepat.

    Namun, di sisi lain, isu kebebasan ekonomi lewat cakupannya dalam moneter dan perdagangan juga digaungkan menjadi penghimpun kekuatan demi melawan resesi ekonomi tahun 2023. Lantas, bagaimana konsep kebebasan ekonomi menjadi tameng bagi resesi? Penerapannya di Indonesia dan dampak berkepanjangannya terhadap perekonomian?

    ***

    Indonesia sendiri, tampaknya dapat sedikit lega karena IMF memperkirakan ekonomi Indonesia tetap mengalami pertumbuhan hingga 5,3% pada tahun ini dan 5% pada tahun 2023 (cnbcindonesia.com, 22/10/2022). Namun, berbagai pihak juga menyatakan bahwa prospek ekonomi Indonesia bisa menjadi batu sandungan yang turut memberi dampak pada resesi. Permintaan dunia yang juga turun sebagai akibat dari the perfect storm membuat sejumlah lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023 berada pada kisaran 2,3%-2,9%. Penurunan harga dan permintaan komoditas dunia menjadi sinyal berbahaya bagi perekonomian Indonesia yang selama ini hanya mengandalkan penerimaan dari sektor komoditas. Harga batu bara, yang menjadi primadona saat ini misalnya, pada kontrak Newcastle sudah mulai melandai dari puncak tertingginya, US$458 per ton pada awal bulan September lalu (cnbcindonesia.com, 22/10/2022).

    Untuk menghadapi situasi ini, Poltak Hotradero, Ekonom dan Peneliti Senior Bursa Efek Indonesia) dalam Forum Suara Kebebasan bertajuk “Ketidakpastian Global dan Resesi Ekonomi” pada 22 Juli 2022 (Suara Kebebasan, 27/07/2022), memaparkan bahwa kompetensi, baik dalam hal kebijakan politik maupun ekonomi menjadi kunci terutama yang dimiliki Indonesia dalam menghadapi situasi krisis. Dalam artian lain, kompetensi di sini mencakup ranah konsumsi domestik, sumber daya, produktivitas, investasi, usaha (UMKM), dan dukungan pemerintah pada hal tersebut. Poltak mengatakan, bahwa ‘kunci’ ini bisa diraih dengan pemaksimalan pada upaya mewujudkan kebebasan ekonomi yang sehat bagi seluruh elemen masyarakat, swasta, dan pemerintah di Indonesia.

    Kebebasan ekonomi, dalam konteks ini, dapat didefinisikan sebagai sebuah kebebasan untuk memasuki pasar dan bersaing di dalamnya serta perlindungan hak kepemilikan. Dalam pandangan libertarian, konsep kebebasan ekonomi ini merupakan resep terbaik untuk memerangi kemiskinan dan meraih kesejahteraan (freiheit.org). Institusionalisasi ide-ide ini dalam proses ekonomi, menurut Sukron Hadi, Manajer Program Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Indeks), berperan sangat penting dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan, termasuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat di masa-masa krisis. Terlebih lagi, kondisi global saat ini dapat dikatakan mulai masuk ke dalam tahap pemulihan pasca pandemi Covid-19. Di samping definisinya, kebebasan ekonomi juga merupakan indeks yang mengukur suatu perekonomian bebas dalam negara dengan kacamata 10 sudut pandang berbeda, yaitu regulation freedom, trade freedom, fiscal freedom, government freedom, monetary freedom, investment freedom, financial freedom, property right, labor freedom, dan freedom from corruption (Suparyati, 2014).

    Berdasarkan definisi dan cakupannya, The Indonesian Institute merangkum penilaian skor kebebasan ekonomi yang sudah diaplikasikan di Indonesia melalui aspek hukum, tata kelola, kemudahan memperoleh jaminan kepemilikan, regulasi pasar kredit, tenaga kerja, dan bisnis (The Indonesian Institute, 2007). Seperti yang tercantum dalam penilaian tersebut, salah satu aspek yang dapat kita lihat sebagai bagian terpenting dalam menghadapi resesi ekonomi 2023 adalah bagaimana menjaga perekonomian domestik tetap berjalan seutuhnya, tanpa mengalami kemunduran. Dukungan terhadap pasar tenaga kerja, dunia usaha kecil, menengah, maupun besar, dan pasar tenaga menjadi yang terutama.

    Hal ini dikarenakan menjaga sektor konsumsi dan permintaan masyarakat yang tetap tinggi akan berkesinambungan pada kuantitas produksi dan supply yang tinggi pula, sehingga sektor konsumsi perlu digiatkan kembali melalui inovasi dan kreativitas produksi yang mendorong kompetensi sumber daya manusia (tenaga kerja). Sementara itu, tenaga kerja juga menjadi unsur penting lainnya yang menjadi ladang devisa bagi negara. Dan, perwujudan akan nasib tenaga kerja dan sumber daya manusia yang lebih berkualitas lagi dihasilkan melalui persaingan dan realisasi investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan baru. Hal ini terbukti dengan realitas investasi Indonesia pada Triwulan II 2022 yang mencapai Rp302,2 triliun atau meningkat 35,5% (yoy) dapat menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 320,534 tenaga kerja. Capaian investasi ini, terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp163,2 triliun (39,7% yoy) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp138 triliun (30,8% yoy). (ekon.go.id).

    Dengan demikian, upaya-upaya kebijakan-kebijakan yang mengusung kebebasan ekonomi seperti yang telah disebutkan tidak hanya bersifat temporer pada masa-masa krisis saat ini, tetapi juga dilanjutkan pada masa-masa mendatang dan seterusnya. Bukan hanya kebebasan ekonomi terkait perdagangan internasional saja yang perlu dikawal, kebebasan ekonomi terkait kemudahan usaha dan investasi, serta ketenagakerjaan juga menjadi isu penting yang harus dipastikan tepat sasaran.

    Referensi

    Artikel

    https://www.cnbcindonesia.com/market/20221022122053-17-381788/ri-kebal-dari-resesi-2023-kata-siapa-ini-bukti-ngerinya. Diakses pada 25 Oktober 2022, pukul 18.39 WIB.

    https://www.cnbcindonesia.com/news/20220706084245-4-353289/kata-5-ekonom-soal-resesi-dunia-semengerikan-apa/2. Diakses pada 25 Oktober 2022, pukul 14.50 WIB.

    https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4541/tren-positif-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-terus-berlanjut-di-tengah-upaya-menjaga-momentum-pemulihan-ekonomi. Diakses pada 26 Oktober 2022, pukul 14.00 WIB.

    https://www.freiheit.org/id/indonesia/kebebasan-ekonomi-di-masa-pandemi-harus-diperkuat.  Diakses pada 25 Oktober 2022, pukul 16.58 WIB.

    https://suarakebebasan.id/cerita-diskusi-webinar-forum-kebebasan-tentang-ketidakpastian-global-dan-resesi-ekonomi/. Diakses pada 26 Oktober 2022, pukul 10.34 WIB.

    Jurnal

    Suparyati, A. (2014). “Dampak Kebebasan Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. Media Ekonomi Vol. 22 No. 3. Diakses dari https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/medek/article/download/3204/2726, pada 26 Oktober 2022, pukul 13.20 WIB.

    Buku

    The Indonesian Institute. (2007). Kebebasan Ekonomi di Indonesia: Tinjauan Perkembangan Terkini. Jakarta: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII).