Cerita kali ini mengangkat kerja Atlas Network dan mitra jaringannya di Georgia dalam membangun kembali masa depan kebebasan. Samuella Christy, Editor Pelaksana Suara Kebebasan, mengangkatnya dari portal Atlas Network.*
Negara lintas benua, Georgia, yang pernah menjadi negara demokrasi yang menjanjikan, kini berada di ambang otoritarianisme. Pada awal bulan Maret 2023, negara ini terjerumus ke dalam krisis karena rancangan undang-undang (RUU) kontroversial yang diilhami Rusia mengancam akan membatasi kebebasan berekspresi dan menghalangi ambisi warganya untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan Eropa.
RUU tersebut akan mewajibkan organisasi non-pemerintah yang menerima lebih dari 20% pendanaan mereka dari sumber asing untuk mendaftar sebagai “agen asing”. Adapun, mitra Jaringan Atlas di Georgia, yang akan menjadi salah satu kelompok yang terkena dampak, mengambil bagian dalam meningkatkan penentangan keras terhadap langkah tersebut, yang menurut mereka merupakan upaya untuk membungkam suara demokrasi liberal dan mengintimidasi kritik terhadap pemerintah.
Mari Kapanadze menjabat sebagai Direktur Program untuk Hak Sipil dan Politik di Georgian Democracy Initiative (GDI), mitra Jaringan Atlas yang berfokus pada pemetaan otoritarianisme di Georgia. Mari dan timnya di GDI kemudian menganalisis RUU yang diajukan oleh partai yang berkuasa di negara itu dan mengidentifikasi kesamaan antara kebijakan tersebut dan undang-undang Rusia tahun 2012 yang digunakan Kremlin untuk menekan media independen dan masyarakat sipil.
GDI dan organisasi lain mulai meningkatkan kesadaran tentang kesamaan mencolok antara RUU yang diusulkan dan tindakan otoriter di Rusia. Pengakuan luas ini membantu menggembleng orang di seluruh negeri untuk membela hak-hak mereka dan membela kebebasan sipil. Hal inilah yang kemudian mendorong kemarahan publik terhadap RUU “agen asing”. Publik kemudian mengadakan protes massa yang penuh semangat di luar parlemen negara itu. Akhirnya, partai yang berkuasa di sana menyerah pada tuntutan pengunjuk rasa dan menolak pengesahan undang-undang tersebut.
Menurut Alexander Zibzibadze, salah satu Pendiri dan Direktur Pengembangan Franklin Club, sebuah asosiasi kaum liberal klasik, Atlas Network sangat berperan dalam mempersiapkan tim mereka untuk membuat respons yang tepat waktu dan efektif terhadap perubahan peristiwa di negara tersebut. Hal ini terbukti dengan banyaknya wakil dari GDI yang menjadi aktor pusat saat menyampaikan tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah, dan kemenangan baru-baru ini telah memicu harapan baru di antara para pemimpin muda.
“Kami berkolaborasi dengan banyak individu muda yang bertindak sebagai duta melalui penyebaran pesan di antara rekan-rekan mereka di sekolah dan universitas.”
Dari cerita Mari dan Alexander tersebut, dapat dilihat bahwa pendirian gerakan kebebasan terbaru yang mampu melawan otoritarianisme telah menghidupkan kembali keyakinan mereka pada kemampuan mereka untuk membuat perbedaan. Ditambah oleh pendidikan politik mengenai hak-hak sipil dan kebebasan yang terus digaungkan, dengan semangat baru dan pandangan jernih tentang perjuangan ke depan, mitra Jaringan Atlas di Georgia siap menghadapi tantangan apa pun yang menghadang mereka dan melanjutkan perjuangan untuk masa depan yang bebas.
*Sumber: https://www.atlasnetwork.org/stories/renewed-hope-for-a-free-future. Diakses pada 09 Juni 2023, pukul 11.00 WIB.
Samuella Christy adalah mahasiswi Ilmu Politik Universitas Indonesia yang aktif menulis mengenai isu-isu politik, sosial, dan budaya. Dapat dihubungi di samuellachristy3005@gmail.com.
