Cerita Tentang Kerja Atlas Network dan Mitra Jaringan:  Proyek Reformasi Pertanahan “Khaya Lam”

197
Sumber gambar: https://www.atlasnetwork.org/stories/khaya-lam-land-reform-project-an-initiative-to-return-freehold-land-titles-to-survivors-of-south-africas-apartheid

Cerita kali ini mengangkat kerja Atlas Network dan mitra jaringannya di Afrika Selatan dalam memperjuangkan kebebasan. Galang Taufani, Editor Pelaksana Suara Kebebasan, mengangkatnya dari portal Atlas Network. *

Ditetapkan pada tahun 1913, Undang-Undang Tanah Pribumi melarang orang kulit hitam membeli atau memiliki tanah dan juga melarang mereka menjadi petani penyewa di tanah milik orang kulit putih. Reformasi pasca-apartheid pada tahun 1990-an berusaha membalikkan warisan yang menindas ini dengan mengakhiri larangan dan memungkinkan penyewa properti pemerintah untuk mendapatkan hak kepemilikan atas rumah mereka.

Oleh karena itu, didorong lah proyek Reformasi Tanah Khaya Lam untuk mengamankan hak kepemilikan bagi orang Afrika Selatan yang sebelumnya kehilangan haknya. Free Market Foundation (FMF), yang merupakan salah satu mitra Atlas Network yang bekerja di Afrika Selatan, memperkirakan ada sebanyak 7 juta orang yang terdampak. Untuk mewujudkan hak hukum menjadi kenyataan, Tim FMF tahu bahwa mereka perlu menguji model baru untuk memfasilitasi konversi hak atas tanah dalam skala yang lebih kecil, menggunakan hasilnya untuk menginspirasi kerjasama dan replikasi lebih lanjut di seluruh negeri.

Lantas, Tim FMF mengembangkan tujuan awal untuk mengubah 3.000 rumah sewa milik pemerintah kota menjadi hak kepemilikan melalui proyek percontohan. Mereka percaya ini tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat yang terkena dampak, tetapi juga berharap bahwa hasil positif akan meyakinkan para pemimpin pemerintah untuk memperluas kebijakan konversi hak kepemilikan ke 7 juta rumah sewaan milik pemerintah di Afrika Selatan.

Tim FMF mengidentifikasi wilayah kota Ngwathe, di provinsi Free State, untuk proyek percontohan. Ngwathe mencakup sekitar 17.000 properti, dan memiliki dewan kota yang dipimpin oleh partai mayoritas yang sebagian besar mendukung sertifikasi tanah pada pendiriannya.

Tim FMF mengenal seorang pensiunan petani di Ngwathe, Perry Feldman, yang kemudian menjadi manajer proyek untuk Khaya Lam. Feldman memperkenalkan pejabat lokal dan Direktur eksekutif FMF, Leon Louw. Ia juga mengatur pertemuan dengan dewan kota untuk mempresentasikan rencana FMF dan menjelaskan manfaat ekonomi yang diantisipasi bagi masyarakat. Dewan memberikan suara dan menyetujui rencana tersebut.

Hal ini penting karena dalam pasar bebas, harus ada pertukaran sukarela, pilihan pribadi, dan kepemilikan pribadi. Hanya ketika pemerintah menerima prinsip-prinsip ini sebagai hal yang sakral, Afrika Selatan dapat mewujudkan revolusi sosial ekonomi yang damai yang akan menghasilkan peningkatan ekonomi sebanyak mungkin orang.

FMF kemudian mendirikan kantor di Ngwathe bekerja sama dengan dewan, dan menjabat sebagai petugas penghubung reformasi tanah untuk bekerja secara langsung dengan calon penerima manfaat saat dia membantu mereka menyiapkan dokumentasi untuk aplikasi hak kepemilikan mereka.

Mendirikan kantor di Ngwathe merupakan langkah penting. Selain itu, kantor ini juga berguna untuk berhubungan dengan warga di masyarakat untuk lebih memahami pandangan warga.  Misalnya, penduduk setempat tidak mempercayai pengacara yang awalnya disewa FMF untuk melayani mereka. Karena mereka berasal dari luar kota, mereka dipandang sebagai orang asing dan tidak berkomitmen untuk kepentingan terbaik penduduk setempat. Sebagai gantinya, FMF menyewa pengacara lokal yang memahami sikap lokal dan yang memiliki hubungan dengan penduduk.

Tim FMF juga memperoleh apresiasi yang lebih dalam atas peran pemasaran dan penjangkauan, khususnya kebutuhan untuk menjelaskan manfaat pemberian hak kepmilikan. Bagi sebagian orang, kesempatan untuk memiliki properti sangat menarik. Bagi yang lain, manfaatnya kurang jelas dan rintangan administratif serta biaya membuat masyarakat khawatir.

Setidaknya, ada beberapa hal yang dilakukan FMF untuk mendorong hal ini:  Pertama, menjelaskan secara door-to-door maanfaat ekonomi kepemilika. Kedua, membuka ruang konsultasi dan tanya jawab. Ketiga, melibatkan donor. Keempat, mencari dukungan tokoh daerah.  Kelima, bekerja sama dengan perusahaan lokal.

Dari cerita di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan penting antara tanah dan hak kepemilikan. Hak kepemilikan adalah hak yang terkait dengan properti yang menjadikan sesuatu barang yang menjadi “kepunyaan seseorang” baik pribadi maupun kelompok. Hak ini juga menjamin si pemilik atas haknya untuk melakukan segala suatu terhadap properti sesuai dengan kehendaknya, baik untuk menggunakannya untuk mengambil manfaat ataupun tidak. Misalnya, dalam penjualan properti dapat dilihat bagaimana hal ini dampak atas hak kepemilikan yang memberikan akses terhadap kualitas kesejahteraan yang ada di masyarakat.

Selain itu, dengan reformasi pertanahan yang menjamin atas hak kepemilikan, maka secara otomatis hak kepemilikan harus dihormati, dilindungi, dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun, serta tidak dapat dicabut oleh negara. Pembatasan hak juga harus melalui undang-undang dan putusan pengadilan. Hak kepemilikan menjadi isu yang sangat penting dalam konsep individu, bahwa hal tersebut merupakan karunia yang melekat pada manusia.

Sebagai penutup, hak kepemilikan merupakan aspek yang sangat penting dalam perspektif libertarian. Persoalan terkait dengan hak kepemilikan menjadi isu yang sentral yang harus diperjuangkan. Negara berkewajiban untuk mengakui, menghormati, dan melindungi hak kepemilikan setiap individu.

*Sumber: https://www.atlasnetwork.org/stories/khaya-lam-land-reform-project-an-initiative-to-return-freehold-land-titles-to-survivors-of-south-africas-apartheid. Diakses pada 10 April 2022, pukul 20.30 WIB.